Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Ikonomika : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Matan: Journal of Islam and Muslim Society Dialog Solidaritas: Jurnal Pengabdian Borobudur Journal on Legal Services Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Soedirman Law Review
Noor Asyik
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
KENDALA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH MIGRAN DI KABUPATEN CILACAP TriLisiani Prihatinah; Noor Asyik; Kartono Kartono
Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, No 2 (2012)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.2.55

Abstract

In Cilacap, migrant workers are the second largest contributors of foreign exchange after oil and gas sector. It's just the contribution of migrant workers is not consistent with the protection provided by the government, seen by the increasing cases of abuse, sexual violence and trafficking. This research located in Cilacap District using normative-sociological approach to analyze the problems of migrant workers in the normative and empirical levels. The results showed that the normative provisions at the national level have not been able to reach the whole problematics of service and protection of migrant workers in the District. The normative problems include the overlapping of the regulation, duplication of regulation, and provision multiple interpretations that complicate its application. Legislation in general is also not reaching abuses of administration officials. While the results of an empirical study illustrate that the complaints of violence against migrant workers conducted largely by parents and migrant workers are mostly from poor families. Key words: migrant workers, protection, local regulation
Peningkatan Kapasitas BPD sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa di Kecamatan Baturaden Kadar Pamuji; Riris Ardhanariswari; Noor Asyik
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 2 (2020): Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.035 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v1i2.3992

Abstract

Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Desa. Kabupaten Banyumas memiliki sumber utama Pendapatan Asli Desa untuk sektor pariwisata yaitu dari Lokawisata Baturraden di Kecamatan Baturraden. Keberadaan Lokawisata Baturraden sangat mendukung kemajuan desa pendukung di sekitar lokasi Loka Wisa, Sesuai amanat Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Artinya desa dan seluruh elemen kelembagaan yang ada memiliki peluang untuk membangun desa berdasarkan potensi yang ada. Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. BPD berperan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan desa termasuk menginisiasi program pembangunan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Baturraden. Peran Badan Permusyawaratan Desa adalah menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa, musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, musyawarah desa, koordinasi dengan Pemerintah Desa, Pembahasan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berkoordinasi secara kelembagaan dengan pemerintah desa untuk menata potensinya dalam mengembangkan desanya, terutama untuk mendukung pariwisata. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas BPD Loka Wisata Baturraden dalam mengembangkan potensi pariwisata desa. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa anggota BPD memahami peran untuk memberikan masukan pada pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan Desa untuk mengembangkan potensi desa.
Bhineka Tunggal Ika Village: Patterns of Religious and Cultural Relations in a Local Wisdom-Based Multireligious Society Ulul Huda; Noor Asyik; Iis Sugiarti
Tamaddun Vol 6, No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.006 KB) | DOI: 10.30983/fuaduna.v6i1.5526

Abstract

This article aims to find a pattern of relations between religion and culture in Banjarpanepen Village as a miniature portrait of Bhineka Tunggal Ika Village, which upholds mutual respect and tolerance in social and religious life. In the village, there are Muslims, Christians, Buddhists, and Indigenous Religion (Penghayat) who can live in harmony supported by the local cultural locality. This type of research is qualitative with an ethnographic approach and uses observation, interviews and documentation. Key informants were determined through purposive sampling, including the village, traditional, religious, and community leaders. The data obtained were then analyzed descriptively-analytically to reveal the facts that occurred theoretically and empirically related to the research focus. The results of this study indicate: (1) a portrait of the community's diversity, which includes religion, culture, and natural potential. In this case, the philosophy of cultural locality is used as the basis for every community social activity. (2) Community communication patterns include social relations, cultural customs and religion. Finally, (3) the strategy to realize Bhineka Tunggal Ika Village is to strengthen the role of religious leaders, strengthen the tradition of cooperation, make local wisdom a cultural strategy in realizing tolerance and develop a tourism village based on local wisdom.
A Juridical Study on The Role of Waste Bank in Domestic Waste Management in Banyumas Regency Kadar Pamuji; Abdul Aziz Nasihuddin; Sukirman Sukirman; Krisnhoe Kartika Wahyoeningsih; Siti Muflichah; Noor Asyik; Aditya Riza Darmawan
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.3126

Abstract

Community based waste management (PSBM) is a waste management approach based on community’s needs and demand and is planned, carried out (if possible), controlled and evaluated jointly by the community. An increase in population is always followed with increasing volume of waste, which requires change in the waste management especially from the old paradigm (collect – transport – dispose of) to the new paradigm of 3R concept (reduce, reuse, recycle). The 3R waste management pattern is implemented through waste bank empowerment by involving all elements of the community. Law Number 18 Year 2008 on Waste Management and Regulation of the Minister of Environment Number 13 Year 2021 on the Guidelines on Reduce, Reuse and Recycle Implementation through Waste Bank has opened the opportunity for public participation in waste management. All this times the Government of Banyumas Regency has applied waste management technical policies several times, but there is no express legal policy about the existence of Waste Bank. The Government of Banyumas Regency currently still prioritizes big scale waste management through a hangar system. The potential of Waste Bank as one waste conscious group and as an alternative whose role can be optimized especially in community-based waste reduction management has not got attention.Keywords: Role, Waste Bank, Domestic Waste.
Pluralism Camp: Menguatkan Sikap Keberagaman Inklusif pada Santri di Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto Ulul Huda; Imam Suhardi; Noor Asyik
Solidaritas: Jurnal Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2022): Solidaritas: Jurnal Pengabdian
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/sjp.v2i2.7075

Abstract

Pada era post truth dewasa ini menandai ruang publik, dimana umat beragama terpanggil untuk memainkan peran sosialnya menjadi pewarta dan saksi kebenaran. Tentu hal tersebut merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Melalui kebenaran yang didakwahkannya tersebut, seharusnya menjadi berkat dan rahmat kemasalatan bagi umat manusia secara holistik. Namun pada realitasnya justru terjadi penguatan terhadap arus fundamentalisme dan radikalisme dalam kehidupan umat beragama dan bernegara. Kecenderungan tersebut dapat diantisipasi dengan mengembangkan sikap inklusivisme dalam beragama. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang dinilai mampu membentuk santri dilandasi dengan nilai moralitas. Meski di beberapa pesantren juga tidak luput dari pemberitaan dan kasus radikalisme, namun setidaknya pesantren telah menujukkan kekonsistenannya dalam menjaga gawang persatuan bangsa dan berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam penguatan sikap keberagamaan inklusif santri di Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto melaui program Kemah Pemuda Lintas Agama yang bertajuk “Pluralism Camp”. Kegiatan tersebut dikemas dalam kegiatan yang berbasis edutainment dan melibatkan peserta lintas agama. Metode pelaksanaa PkM ini meliputi tahap persiapan yaitu workshop kerja dan studi literatur, tahap pelaksanaanya meliputi persiapan, pelaksanana dan evalusi. Adanya kegiatan Pluralism Camp yang diikuti oleh santri akan menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman perlu dirawat bukan dipermasalahkan, selain itu untuk menumbuhkan sikap inklusivisme dan semangat kebangsaan, kegiatan Pluralism Camp memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah dapat menghargai diri santri sendiri dan juga peserta Pluralism Camp yang diantaranya merupakan peserta lintas agama, menumbuhkan pola pikir peserta yang terbuka dan cerdas, menjadikan peserta peka terhadap hambatan pada masalah sosial dan menjadikan peserta mudah dalam menghargai setiap perbedaan budaya dan tradisi yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan evaluasi kegiatan Pluralism Camp dilakukan setelah kegiatan kemah berakhir, evaluasi dilakukan dengan membuat refleksi dalam bentuk tulisan (esai).
HUBUNGAN SEMENDA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Bi) Rafika Hakim; Haedah Faradz; Noor Asyik
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.183

Abstract

Hubungan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain. Hubungan semenda menjadi larangan dalam pelaksanaan perkawinan, hal ini terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2019/PA.Bi. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data disajikan dengan teks naratif dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan dan bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yakni karena adanya halangan nikah pada diri Penggugat yang ternyata Penggugat adalah anak tiri dari Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat termasuk kelompok perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya oleh Tergugat. Menurut peneliti, Hakim dalam pertimbangkan hukum hendaknya menyebutkan pasal yang terkait dan Hakim sebaiknya memutus perkara ini dengan batal demi hukum karena perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Semenda.
TUNTUTAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi) Novemi Bestari Putri; Haedah Faradz; Noor Asyik
Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.157

Abstract

Perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu putusnya hubungan suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami-isteri tersebut. Menurut pemohonnya, dalam hukum Islam perceraian yang dilakukan oleh seorang isteri kepada suami disebut dengan cerai gugat dan dilakukan di Pengadilan Agama. Salah satu kasusnya ada dalam  Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi, dengan petitum yang diminta isteri antara lain talak satu ba’in sugra dan nafkah mut’ah sebuah RUKO kepada suami. Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat dan menolak tuntutan nafkah mut’ah pada Putusan Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dengan inventarisasi data, metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan, bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan cerai gugat tersebut dengan dasar Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga menolak atau tidak dikabulkannya tuntutan nafkah mut’ah berdasarkan Pasal 158 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, majelis hakim dapat memperkuat dengan menambahkan Pasal 83 dan 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban Isteri dan nusyuz Isteri.Kata Kunci : perkawinan, cerai gugat, nafkah.
TALAK RAJ’I KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 0017/Pdt.G/2019/PA Blg) Niki Nur Aviani; Haedah Faradz; Noor Asyik
Soedirman Law Review Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.4.106

Abstract

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga itu sendiri merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu, dan umumnya ada anak. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga akan kurang sempurna tanpa adanya anak-anak. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang mengakibatkan perceraian jika tidak terselesaikan dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian prespektif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi data, analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Balige dalam memutus perkara nomor 0017/Pdt.G/2019/PA.Blg berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menurut peneliti kurang lengkap sehingga sebaiknya dilengkapi dengan menambahkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.Kata Kunci : Talak Raj’i, Perselisihan dan Pertengkaran
Konsep Pendidikan Islam dan Pemikiran Pendidikan Islam: Sebuah Literatur Review Safitri, Lis; Nurlaela, Nurlaela; Wahyudin, Wahyudin; Asyik, Noor; Rohman, Abdul
Matan : Journal of Islam and Muslim Society Vol 5 No 1 (2023): Matan: Journal of Islam and Muslim Society Vol 5 (No 1) 2023
Publisher : Institute of Research and Public Service Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.matan.2023.5.1.9113

Abstract

This research aims to find the concept of education in general and Islamic education based on the definitions expressed by scholars. This research is a literature review employing a scoping literature review approach. The results show that the definition of limited-broad education is a solution to the fragmentation of the definition of education in the broad term (throughout life) and education in the narrow term (classroom learning). Islamic education is based on Islamic principles in the Quran and Hadith or theories developed by scholars based on these principles. Scholars categorize Islamic educational thought based on different perspectives regarding its objectives, and educational thought can be categorized as humanism, perennials, essentialism, reconstructionism, and behaviorism. Regarding religious content, educational thought can be categorized as education in the wall, at the wall, and beyond the wall. Another categorization is religious-conservative (al-muhafizh), religious-rational (al-din al-'aqlani), and pragmatic-instrumental (al-dara`i).
Diseminasi Moderasi Beragama Melalui Peran Strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Huda, Ulul; Suhardi, Imam; Asyik, Noor; Sugiarti, Iis
Jurnal Dialog Vol 47 No 1 (2024): Dialog
Publisher : Sekretariat Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47655/dialog.v47i1.809

Abstract

Abstrak Menguatnya sikap intoleransi, ekstrimisme, dan radikalisme perlu mendapat respon yang komprehensif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa motif aksi kekerasan dan intoleransi dapat dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, sosial, politik maupun motif ideologi. Ketika hal tersebut dibarengi oleh sikap keberagamaan yang ekstrim maka seseorang mudah terpengaruh terhadap pemahaman keberagamaan ekstremistik-fundamentalistik. Maka untuk merespon fenomena tersebut perlu melakukan penguatan moderasi beragama kepada masyarakat. Dalam konteks Banyumas, salah satu elemen yang strategis dalam melakukan diseminasi moderasi beragama adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyumas. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif-deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, Forum Group Discussion, dan kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dimana konsep moderasi beragama tidak sebatas pada wacana melainkan dalam ranah praktis. Tujuan penelitian ini adalah memetakan peran strategis FKUB dalam mendiseminasikan moderasi beragama di Banyumas. Hasil penelitian menujukkan bahwa peran strategis FKUB Banyumas dalam mendiseminasikan moderasi beragama di Banyumas yaitu: 1) diseminasi melalui interfaith dialog; 2) diseminasi pada pelajar melalui program FKUB goes to school; 3) diseminasi moderasi beragama berbasis local wisdom; dan 4) diseminasi melalui pendekatan literasi dan media sosial. Abstract The strengthening of intolerance, extremism and radicalism requires a comprehensive response. Several studies have shown that motives for acts of violence and intolerance can be motivated by economic, social, political and ideological motives. When this is accompanied by extreme religious attitudes, one is easily influenced by extremist-fundamentalist religious understandings. So to respond to this phenomenon it is necessary to strengthen religious moderation in society. In the context of Banyumas, one of the strategic elements in disseminating religious moderation is the Banyumas Religious Harmony Forum (FKUB). This research is a field research (field research) with a qualitative-descriptive method. Research data were obtained through interviews, observations, Forums Group Discussion, and literature review. This study uses a sociological approach where the concept of religious moderation is not limited to discourse but in the practical realm. The purpose of this research is to map the strategic role of FKUB in disseminating religious moderation in Banyumas. The results of the study show that the strategic roles of FKUB Banyumas in disseminating religious moderation in Banyumas are: 1) dissemination through interfaith dialogue; 2) dissemination to students through the FKUB goes to school program; 3) dissemination of religious moderation based on local wisdom; and 4) dissemination through literacy approaches and social media.
Co-Authors Abdul Aziz Nasihuddin Abdul Rohman Adhitia Pradana Aditya Riza Darmawan Agus Mardiyanto Haedah Faradz Handityo Basworo Huda, Ulul Iis Sugiarti Iis Sugiarti Imam Suhardi Imam Suhardi Inayah, Asti Izni Shafie, Dalili kadar pamuji Kadar Pamuji Kartono Kartono Krisnhoe Kartika Wahyoeningsih Niki Nur Aviani Novemi Bestari Putri NURLAELA NURLAELA Rafika Hakim Rahadi Wasi Bintoro Riris Ardhanariswari safitri, Lis Siti Muflichah Subroto, Athor Sukirman Sukirman Tri Lisiani Prihatinah Ulul Huda Ulul Huda Wahyudin Wahyudin Weda Kupita