YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh CV Kalimasada. Yudhistira bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi yang otoritatif mengenai studi yurisprudensi, hukum dan peradilan. Ruang lingkup Yudhistira adalah literatur yang bersifat analitis, obyektif, empiris, dan kontributif terhadap dinamika dan perkembangan studi hukum, khususnya di Indonesia. Yudhistira menerima tulisan ilmiah dalam berbagai topik mulai dari studi penelitian, putusan pengadilan, kajian teori, tinjauan pustaka, konsultasi filosofis dan kritis yang bersifat analitis, obyektif, dan sistematis. Namun, dari berbagai macam topik yang dapat dipilih oleh para peneliti, Yudhistira memberikan perhatian lebih pada makalah yang berfokus pada sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, studi literatur, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris. JYudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan merupakan media yang didedikasikan bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, dan ahli hukum dalam mengaktualisasikan gagasan penelitian, pengembangan, dan analisis hukum dan peradilan. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan terbit empat kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 3 (2023): September"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Wicahyo, Tito Tirto]]>;
<![CDATA[Reyhan Ihza Mahendra Adrian Putra, Mohammad]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1087
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak merupakan permasalahan yang kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, Masyarakat, dan akademisi. Maka perlu dilalukan penelitian yang komprehensif terhadap isu tersebut. Dalam artikel ini kami akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dan apa saja instrument hukum yang medasarinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative atau dikenal dengan study kepustakaan. Dalam penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi hukum yang ada, agar akses terhadap hukum untuk korban KDRT dapat dengan mudah diberikan.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah ]]>
<![CDATA[Bustomi, Imam]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1220
<![CDATA[Since the reform era began in 1998 in Indonesia, political transformation has been significant. This period not only marked the end of the authoritarian government under President Soeharto, but also paved the way for changes in the political and constitutional system in Indonesia. This change not only changes the way of life of the people, but also changes the constitutional system of the Indonesian nation through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution reads, "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution. In the Indonesian state administration there are also Islamic constitutional values, this can be seen by the concept of deliberation, equality and justice which is running as it should. This research aims to review the application of democratic principles in general elections and how Islamic state administration is reviewed (fiqh siyasah ) in the implementation of general elections in Indonesia. Through a normative juridical approach, this research analyzes the regulations governing the democracy and election system in Indonesia, including the 1945 Constitution and the Election Law. Research highlights the importance of implementing democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, and accountability and transparency in the electoral process. However, challenges such as money politics, identity politics and the spread of false information are still problems in the implementation of elections. This research suggests steps to improve the electoral system to ensure that democracy can function effectively and produce results that are more representative of the will of the people and that it is in accordance with Islamic constitutional principles (fiqh siyasah)]]>
<![CDATA[Wakaf Abdan Dalam Pendidikan Islam ]]>
<![CDATA[Ainur Rofiq, Ahmad]]>;
<![CDATA[Makhrus Ali, Muhammad]]>;
<![CDATA[Alfarisi, Salman]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1226
<![CDATA[Management of productive waqf in Indonesia has received legal protection. Through Law no. 41 of 2004 concerning waqf, actually waqf management is directed at the productive sector. Pondok Modern Darussalam Gontor, East Java is one of the relatively successful nazhirs. Since the beginning of its development, Pondok Modern Darussalam Gontor has called itself a "waqf Islamic boarding school". This Islamic boarding school is a Trimurti waqf, which Trimurti officially handed over on October 12 1958 to the community represented by the Pondok Modern Darussalam Gontor Waqf Board. Pondok Modern Darussalam Gontor is considered successful in utilizing its productive waqf proceeds to finance itself and therefore can be used as a model for the development of waqf-based educational institutions. This type of research is a literature study which aims to analyze several findings from the Al Quran, Hadith Books and journals. This research uses a qualitative method with a qualitative descriptive design by analyzing, identifying and exploring the findings from previous research results. The objects of this research are the Koran, Hadith books and journals. The results of this research are that Pondok Modern Darussalam Gontor accommodates self-waqf with the aim of ensuring the survival of the Pondok and views it as part of the service waqf, because basically the practice of such waqf has been carried out by the community.]]>
<![CDATA[Peran Putusan Hakim sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Peradilan Indonesia ]]>
<![CDATA[Ihsanuddin]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1677
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran putusan hakim sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam konteks yurisprudensi yang berkembang di lingkungan peradilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kualitatif terhadap berbagai putusan pengadilan dan literatur hukum, penelitian ini menemukan bahwa putusan hakim memiliki peran penting dalam melengkapi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mencerminkan dinamika nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun tidak secara eksplisit diakui sebagai sumber hukum utama, yurisprudensi memiliki kekuatan mempengaruhi praktik peradilan dan menjadi acuan dalam penyelesaian perkara. Kesimpulannya, penguatan peran putusan hakim sebagai sumber hukum tidak tertulis perlu diiringi dengan pengakuan normatif dan peningkatan kualitas argumentasi hukum dalam setiap putusan.]]>
<![CDATA[Preseden dalam Hukum Pidana: Menelusuri Pengaruh Yurisprudensi terhadap Putusan Pengadilan ]]>
<![CDATA[al-Mubarok, Ibroham]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1678
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri pengaruh yurisprudensi terhadap putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana di Indonesia, serta untuk mengkaji peran preseden sebagai sumber hukum yang mempengaruhi keputusan-keputusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta literatur terkait hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi memainkan peran penting dalam membentuk arah putusan pengadilan, memberikan kepastian hukum, dan mengurangi ketidakpastian dalam proses peradilan pidana. Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa meskipun preseden tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia, praktiknya telah menjadi referensi penting dalam keputusan-keputusan hukum pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa yurisprudensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum pidana dan perlu adanya pengakuan lebih formal terhadap preseden dalam sistem peradilan Indonesia.]]>
<![CDATA[Kekuatan Mengikat Putusan Hakim dalam Praktik Peradilan Perdata: Studi Yurisprudensi Terpilih ]]>
<![CDATA[Farida, Husnul]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1681
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan mengikat putusan hakim dalam praktik peradilan perdata serta memeriksa bagaimana yurisprudensi berperan dalam membentuk dan memengaruhi putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa putusan yurisprudensi terpilih yang relevan dalam konteks peradilan perdata di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen putusan pengadilan serta kajian terhadap literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan hakim dalam peradilan perdata memiliki kekuatan mengikat, pengaruh yurisprudensi dalam praktik peradilan berperan penting dalam meningkatkan konsistensi keputusan serta sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara serupa di masa mendatang. Kesimpulannya, meskipun yurisprudensi tidak bersifat mengikat secara eksplisit, namun praktik peradilan perdata menunjukkan bahwa putusan-putusan sebelumnya tetap memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum.]]>
<![CDATA[Pengaruh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Menyelaraskan Penegakan Hukum di Daerah ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Ihsan]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1686
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana yurisprudensi Mahkamah Agung berperan dalam menyelaraskan penegakan hukum di daerah, khususnya dalam konteks kesenjangan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, didukung oleh studi kasus beberapa putusan MA yang dijadikan preseden di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk keseragaman hukum, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya akses terhadap putusan dan variasi pemahaman hukum di tingkat daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa yurisprudensi tidak hanya menjadi sumber hukum pelengkap, tetapi juga berfungsi sebagai sarana harmonisasi hukum dalam sistem peradilan nasional, khususnya dalam mengurangi kesenjangan penegakan hukum di daerah.]]>
<![CDATA[Arah Reformasi Peradilan di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum ]]>
<![CDATA[Yusnani, Ida]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1689
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah reformasi peradilan di Indonesia dengan mengkaji keseimbangan antara prinsip Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen yurisprudensi, serta kajian literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi peradilan di Indonesia masih menghadapi dilema dalam menyeimbangkan ketiga prinsip hukum tersebut. Sementara upaya reformasi kelembagaan dan prosedural telah dilakukan, substansi undang-undang dan peran hakim sebagai pelaku utama peradilan seringkali masih bertumpu pada paradigma positivistik yang mengedepankan kepastian. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya arah reformasi yang lebih holistik, yang tidak hanya bertumpu pada aspek legalistik, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Kritis terhadap Intervensi Politik dalam Proses Peradilan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hoddin]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1690
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia dan dampaknya terhadap independensi peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap metode studi kasus untuk mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan politik dan sistem peradilan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia, meskipun terkadang tidak eksplisit, dapat mempengaruhi hasil putusan pengadilan melalui tekanan terhadap hakim atau lembaga peradilan. Studi tersebut menunjukkan perlunya reformasi untuk meningkatkan independensi peradilan dan mengurangi pengaruh politik dalam proses peradilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa intervensi politik tetap menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum yang adil dan bebas dari pengaruh luar.]]>
<![CDATA[Eksistensi Hukum Progresif dalam Praktik Putusan Pengadilan di Era Reformasi ]]>
<![CDATA[Iin Tajul Arifin]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1696
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi hukum progresif dalam praktik putusan pengadilan di Indonesia, khususnya pada era reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum progresif diterapkan dalam putusan-putusan pengadilan dan sejauh mana hal tersebut berkontribusi terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penulis juga melakukan analisis terhadap teori-teori hukum progresif dan aplikasinya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum progresif memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum di Indonesia, tantangan dan hambatan dalam implementasinya masih sangat besar. Hukum progresif perlu mendapat perhatian lebih dari para hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan agar dapat diterapkan dengan efektif.]]>
