cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haisyah
Contact Email
gungun.yudhistira.kalimasada@gmail.com
Phone
+6287774552655
Journal Mail Official
gungun.yudhistira.kalimasada@gmail.com
Editorial Address
Blok Kedung Gede RT. 13, RW 003 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Published by CV. Kalimasada Group
ISSN : -     EISSN : 29887658     DOI : 10.59966
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh CV Kalimasada. Yudhistira bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi yang otoritatif mengenai studi yurisprudensi, hukum dan peradilan. Ruang lingkup Yudhistira adalah literatur yang bersifat analitis, obyektif, empiris, dan kontributif terhadap dinamika dan perkembangan studi hukum, khususnya di Indonesia. Yudhistira menerima tulisan ilmiah dalam berbagai topik mulai dari studi penelitian, putusan pengadilan, kajian teori, tinjauan pustaka, konsultasi filosofis dan kritis yang bersifat analitis, obyektif, dan sistematis. Namun, dari berbagai macam topik yang dapat dipilih oleh para peneliti, Yudhistira memberikan perhatian lebih pada makalah yang berfokus pada sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, studi literatur, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris. JYudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan merupakan media yang didedikasikan bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, dan ahli hukum dalam mengaktualisasikan gagasan penelitian, pengembangan, dan analisis hukum dan peradilan. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan terbit empat kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 4 (2023): Desember" : 10 Documents clear
Analisa Kasus APF Holding I, L.P. dalam Putusan No.19/KPPU-M/2023 Kumalasari, Dewi Ratih; Ardhana, Annisa Sofia`
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.899

Abstract

Era globalisasi menyebabkan banyak negara menganut pasar bebas dimana perdagangan dan investasi dilakukan lintas batas negara. Sejalan dengan hal tersebut, resiko yang dihadapi yaitu hilangnya batas antar negara yang membuat penerapan aturan hukum negara masing masing mempunyai potensi saling tumpang tindih dan bahkan apabila terdapat putusan tidak dapat di eksekusi. Penelitian ini berusaha untuk menguji bagaimana KPPU dapat melaksanakan kewenangannya atas Putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2023 dengan badan hukum asing. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Diketahui bahwa selain adanya prinsip ekstrateritorial juga terdapat single ecm in entity yang juga ikut andil dalam penyelesaian sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melibatkan badan hukum asing. Penelitian ini menemukan bahwa eksekusi atas Putusan KPPU No 09. KPPUU-M 20? 3berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada hukum yang kuat untuk niendukung pelaksanaan putusan tersebut.
Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying Rohma, Na'is Natmisatur; Octavia Sari, Nurdiana
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1073

Abstract

Bullying adalah perilaku agresif yang berulang yang ditunjukkan oleh satu atau sekelompok orang yang berkuasa dengan sengaja mengintimidasi, menyalahgunakan, atau memaksa orang lain untuk menyakiti secara fisik atau emosional. Orang yang lebih lemah biasanya menjadi sasaran tindak bullying. Fakta menunjukkan bahwa bullying berdampak pada korban secara fisik, psikis, dan sosial. Selain mengganggu prestasi akademik mereka, bullying juga menyebabkan masalah fisik seperti migrain dan kesulitan makan. Kasus perundungan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kematian anak-anak sebagai akibat langsung dari perundungan dan trauma berkepanjangan. Gejala-gejala lainnya ialah seorang korban bullying merasa cemas saat berada di tempat umum dan merasa tidak nyaman. Dalam kasus bullying, persepsi diri korban dapat mempengaruhinya ke hal positif atau negatif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokuskan untuk mengaetahui bagaimana bentuk pertanggunjawaban terhadap pelaku tindak pidana bullying. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan hukum normatif (normative law research), yaitu penggunaan bahan hukum primer dengan analisa kepustakaan peraturan perundang-undangan. Serta dengan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, pendapat para ahli, media massa, maupun artikel-artikel hukum.
Penyalahgunaan serta Penjualan secara Ilegal Narkoba di Kalangan Remaja rizal, mochamad rizal fadila; Putri Utami, Devi
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1132

Abstract

Kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Ini disebabkan oleh banyak hal, seperti pengaruh globalisasi yang semakin meningkat, lokasi geografis Indonesia yang strategis di antara tiga benua, dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain perubahan nilai materialistis yang berdampak pada dinamika penyebaran narkoba, teknologi transportasi modern juga berperan dalam peredaran narkoba. Karena peningkatan jumlah peredaran gelap narkoba yang merajalela di semua bagian masyarakat, termasuk di antara generasi muda, ketegangan ini semakin meningkat. Masa depan negara dan bangsa akan sangat terpengaruh olehnya  
Bernegara ala Santri dalam Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur (Kajian atas Keputusan Munas Alim Ulama PBNU 2019) Maimun, Ach.
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1256

Abstract

The strengthening of the Islamist movement and the assertion of the legitimacy of its conceptualization of the state, coupled with the accusation that modern state life represents a deviation from religious principles, gave rise to responses from a multitude of Islamic groups. At the National Conference of Alim Ulama of the PBNU in 2019, the santri highlighted the compatibility of their perspective with sharia on three key issues: the form of the nation state, the status of non-Muslims in the life of the nation and state, and the products of state laws and policies through modern mechanisms. This study focuses on determining the extent to which it aligns with the maqashid and the form of benefit that can be realized in accordance with sharia. This study employs a descriptive-analytical approach to examine the text of the 2019 National Conference of Alim Ulama PBNU decision, drawing upon Ibn Ashur's maqashid sharia theory. It can be concluded that the National Conference decision serves to protect the social order and preserve its goodness by relying on humans as al-maqshad al-'am. It enables the realization of maslahat and the rejection of mafsadat in the life of the nation and state as al-maqshad al-a'dzam of sharia. Secondly, the realization of maslahat as a maqashid sharia can be achieved through the pursuit of equality (musawah), justice ('adalah), freedom (hurriyyah), deliberation (syuro), and popular control (riqab al-ummah). This will facilitate the establishment of a harmonious, peaceful, and democratic society, thereby preventing the occurrence of mafsadat in the form of discrimination, inequality, oppression, and authoritarianism, which can give rise to disharmony, conflict, and chaos. The maslahat can be identified with clarity (wadhih) and is a pervasive phenomenon (ghalib), serving as a fundamental criterion for evaluating maslahat.
Transformasi Peran Hakim Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Substantif melalui Yurisprudensi Hosaimah B.
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1679

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hakim konstitusi dalam mewujudkan keadilan substantif melalui yurisprudensi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpengaruh signifikan dalam pengembangan hukum konstitusional. Analisis difokuskan pada bagaimana hakim konstitusi memanfaatkan yurisprudensi sebagai alat untuk mengatasi kekosongan hukum dan memastikan penerapan keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan hukum dengan mengeluarkan keputusan-keputusan yang menjembatani antara teks hukum dan realitas sosial. Yurisprudensi yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai preseden, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Kesimpulannya, transformasi peran hakim konstitusi sangat berpengaruh dalam memastikan tercapainya keadilan substantif melalui penerapan yurisprudensi yang responsif terhadap dinamika sosial dan hukum.
Yurisprudensi sebagai Alat Kontrol Sosial: Perspektif Hukum Progresif di Indonesia Nur Kotimah, Siti
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1680

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yurisprudensi sebagai alat kontrol sosial dalam sistem hukum Indonesia melalui pendekatan hukum progresif. Yurisprudensi tidak hanya dilihat sebagai pelengkap hukum tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang dinamis untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung yang berdampak signifikan terhadap dinamika sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi mampu berfungsi sebagai kontrol sosial yang adaptif, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan hukum yang tidak terakomodasi dalam regulasi positif. Temuan ini menegaskan bahwa hukum progresif memberi ruang bagi hakim untuk berperan aktif dalam menegakkan keadilan substantif melalui preseden hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa yurisprudensi, melalui interpretasi progresif hakim, berpotensi memperkuat sistem hukum Indonesia sebagai sistem yang responsif terhadap perubahan sosial.
Analisis Kritis terhadap Kekuasaan Kehakiman: Implikasi Yurisprudensi dalam Reformasi Peradilan Hasanah, Huswatun
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1682

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dinamika kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mengkaji bagaimana yurisprudensi berperan dalam proses reformasi peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif berdasarkan studi pustaka dan analisis yuridis, penelitian ini menggali kekuatan fikih sebagai sumber Hukum Tidak Tertulis dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk arah putusan hakim, meningkatkan konsistensi hukum, dan mendukung akuntabilitas lembaga peradilan. Namun dalam praktiknya, penggunaan yurisprudensi seringkali menghadapi tantangan, baik dari segi keterjeratan antar putusan, ketidakkonsistenan penafsiran hukum, dan kurangnya sistem dokumentasi serta aksesibilitas terhadap putusan pengadilan. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan kedudukan fikih dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu kunci strategis dalam upaya reformasi peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif dan kepastian hukum.
Harmonisasi Antara Hukum Adat dan Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Hoeriyah
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya harmonisasi antara hukum adat dan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Dalam praktik peradilan, sering kali terjadi benturan antara norma adat dan putusan pengadilan yang bersumber dari hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana integrasi antara keduanya dapat dilakukan secara adil dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu menelaah bahan hukum primer dan sekunder serta studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan yurisprudensi dapat meningkatkan legitimasi sosial terhadap putusan perdata serta memperkuat keadilan substantif di masyarakat.
Eksistensi Yurisprudensi dalam Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Sengketa Kepegawaian Atisah, Iis
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1684

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan peran yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Fokus utama diarahkan pada bagaimana yurisprudensi digunakan sebagai acuan dalam putusan hakim serta sejauh mana kekuasaan mengikat mereka dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kasus pada beberapa putusan pengadilan tata usaha negara terkait sengketa kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran strategis dalam mengisi kesenjangan norma dan memberikan arahan interpretatif bagi hakim dalam memutuskan perkara kepegawaian yang kompleks. Meski tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal, yurisprudensi sering dijadikan pedoman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa eksistensi yurisprudensi di PTUN semakin kuat, terutama pada kasus-kasus yang memerlukan pendekatan keadilan substantif.
Analisis Perbandingan Antara Hukum Kodifikasi dan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia Hj. Samiah
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan peran dan kedudukan kodifikasi hukum dan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap kajian sastra (penelitian perpustakaan) yang bersifat normatif-yuridis. Data diperoleh dari undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang kodifikasi memiliki legitimasi formal yang kuat karena berasal dari legislatif, namun cenderung kaku dalam menghadapi Pembangunan Sosial. Sebaliknya, yurisprudensi bersifat dinamis dan adaptif, meskipun tidak selalu memiliki kekuatan mengikat secara formal. Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara hukum yang dikodifikasi dan yurisprudensi sangat penting dalam konteks penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025): September Vol. 3 No. 2 (2025): Juni Vol. 3 No. 1 (2025): Maret Vol. 2 No. 4 (2024): Desember Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER Vol. 2 No. 2 (2024): Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Maret Vol. 1 No. 4 (2023): Desember Vol. 1 No. 3 (2023): September Vol. 1 No. 2 (2023): Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Maret More Issue