cover
Contact Name
Haisyah
Contact Email
gungun.yudhistira.kalimasada@gmail.com
Phone
+6287774552655
Journal Mail Official
gungun.yudhistira.kalimasada@gmail.com
Editorial Address
Blok Kedung Gede RT. 13, RW 003 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Published by CV. Kalimasada Group
ISSN : -     EISSN : 29887658     DOI : 10.59966
Core Subject : Social,
Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh CV Kalimasada. Yudhistira bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi yang otoritatif mengenai studi yurisprudensi, hukum dan peradilan. Ruang lingkup Yudhistira adalah literatur yang bersifat analitis, obyektif, empiris, dan kontributif terhadap dinamika dan perkembangan studi hukum, khususnya di Indonesia. Yudhistira menerima tulisan ilmiah dalam berbagai topik mulai dari studi penelitian, putusan pengadilan, kajian teori, tinjauan pustaka, konsultasi filosofis dan kritis yang bersifat analitis, obyektif, dan sistematis. Namun, dari berbagai macam topik yang dapat dipilih oleh para peneliti, Yudhistira memberikan perhatian lebih pada makalah yang berfokus pada sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, studi literatur, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris. JYudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan merupakan media yang didedikasikan bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, dan ahli hukum dalam mengaktualisasikan gagasan penelitian, pengembangan, dan analisis hukum dan peradilan. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan terbit empat kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2024): Maret" : 10 Documents clear
EFISIENSI PERADILAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA Adillah Kharisma Ramadhan, Realizhar
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.883

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang efisiensi peradilan dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Peradilan yang efisien merupakan salah satu tujuan utama dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, tulisan ini menganalisis berbagai aspek yang dapat meningkatkan efisiensi peradilan pidana. Pembahasan mencakup evaluasi terhadap sistem peradilan saat ini, identifikasi kendala dan tantangan, serta rekomendasi untuk perbaikan melalui pembaharuan hukum acara pidana. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga dalam upaya mewujudkan peradilan pidana yang lebih efisien dan efektif di Indonesia.
Perilaku Bullying di UPT SPF SMP Negeri 47 Makassar: Peran Guru dalam Penanganan dan Pencegahan Bullying di Sekolah Syam, Rahmawati; Najiyyah, Nurul; Nisa, Rifkatul; Datu P, Stefanny; Nurhikmah, Syarifah; Wahyuni; Fitriany Fakhri, Nur
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.910

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku bullying pada siswa- Siswi sekolah menengah pertama di UPT SPF SMP Negeri 47 Makassar guna mendapatkan data sebagai bahan dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling. Dalam penelitian ini, subyeknya yakni siswa/ Siswi SMPN 47 Makassar kelas 7 dan kelas 8 yang terdiri dari dua macam informan yaitu, informan utama yakni siswa-siswa yang menjadi pelaku maupun korban bullying di sekolah dan informan pendukung yakni guru BK, Guru Wali Kelas dan teman siswa yang mengenal baik siswa terkait perilaku bullying di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, Pelaksanaan Pre-test dan Post Test serta dokumentasi. Bentuk perilaku bullying yang didapatkan dari hasil penelitian yakni bullying verbal, bullying fisik, bullying elektronik dan bullying relasional. Bullying verbal mencakup mengejek, mengolok-olok kekurangan fisik siswa lain dan menggunakan kata-kata yang tidak menyenangkan, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong dan mengambil paksa milik orang lain. Dampak yang terjadi pada siswa ialah menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk yaitu merasakan banyak emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, malu, sedih, tidak nyaman, dan terancam namun tidak berdaya untuk menghadapinya, memungkinkan siswa merasakan tidak nyaman dan prestasi akademis akan terganggu karena kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Lalu usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam menangani perilaku bullying yakni preventif seperti memberikan layanan informasi baik kepada siswa maupun orang tua, kuratif berupa menyelesaikan perilaku bullying mulai dari pelaku hingga korban melalui layanan mediasi serta memberikannya sanksi sesuai tata tertib sekolah yang berlaku, preservatif seperti layanan individu baik pada korban maupun pelaku.
Praktik Sewa Menyewa Hotel Melalui Aplikasi Online: Tinjauan Hukum Positif Muhammad Ridha
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1350

Abstract

This study aims to analyze the practice of renting through online applications based on positive law. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach, which enables an in-depth understanding of the phenomenon within the context of positive law and Islam. Primary data was obtained from main literature such as legal books, hadiths, and documents discussing rental agreements according to positive law and Islam, while secondary data consists of journals, articles, and other relevant sources. Data collection was conducted through library research. The results of the study indicate that applications such as Pegipegi, Traveloka, and Agoda have successfully provided ease and transparency in hotel reservations with efficient procedures, although there are differences in cancellation policies and refund terms. These applications focus on customer satisfaction by providing clear information regarding the applicable terms and conditions. From the perspective of positive law, these applications comply with the provisions outlined in the Indonesian Civil Code, including personal data protection and adherence to valid operational permits. However, challenges in the implementation of cancellation policies and consumer rights protection still need attention. This study provides insights into how online rental applications can operate in accordance with existing legal regulations, as well as the challenges that arise in the digital era.
Kontestasi Antara Hukum Tertulis dan Yurisprudensi dalam Praktik Peradilan Pidana Anak Ida Rohmawati
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1687

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara hukum tertulis dengan yurisprudensi dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Fokus utama adalah bagaimana hakim mempertimbangkan hukum positif yang berlaku dan preseden putusan sebelumnya dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menelaah dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, yurisprudensi justru memberikan perlindungan yang lebih progresif bagi anak dibandingkan hukum tertulis yang cenderung kaku dan kurang adaptif. Artikel ini menyarankan perlunya pembaruan hukum pidana anak yang lebih responsif terhadap perkembangan yurisprudensi, demi mewujudkan keadilan restoratif yang menjadi semangat utama sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
Konsistensi Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Iin Inda Afriyanti
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1688

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsistensi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia, serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengkaji beberapa putusan pengadilan tata usaha negara dan menganalisis pola serta konsistensi keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan, beberapa keputusan tetap menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penerapan prinsip hukum yang berlaku. Pembahasan lebih lanjut mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakkonsistenan tersebut, termasuk pengaruh dinamika sosial, politik, dan interpretasi hukum yang berkembang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun ada upaya yang baik dalam membangun konsistensi, masih ada tantangan dalam memastikan keseragaman keputusan, yang mempengaruhi kualitas dan kredibilitas sistem hukum tata usaha negara.
Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis dalam Sistem Hukum Indonesia Irham Azmi
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1691

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun hukum Indonesia menganut sistem hukum civil law yang secara teoritis lebih menekankan peran undang-undang sebagai sumber hukum utama, praktik peradilan menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis yuridis normatif terhadap sejumlah putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi sering dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara serupa, sehingga memperlihatkan fungsi yurisprudensi sebagai pelengkap sistem hukum positif dan sebagai alat konsistensi dalam penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun bukan sumber hukum formal, yurisprudensi dalam praktiknya berperan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang penting dalam menjembatani kekosongan hukum dan mendorong pembaruan hukum.
Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur Ida Naf'atun
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1693

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan kasus anak di bawah umur sebagai alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan kajian pustaka dan analisis yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice mampu memberikan solusi yang lebih manusiawi dan rehabilitatif bagi anak, serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan inkonsistensi kebijakan tetap menjadi kendala. Kesimpulannya, restorative justice dapat diterapkan secara efektif pada kasus anak-anak jika didukung oleh regulasi yang kuat, pelatihan aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat.
Pengaruh Independensi Kekuasaan Kehakiman terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Ida Sarwati
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1701

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana independensi peradilan mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak merupakan landasan utama bagi penegakan hak asasi manusia yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan legislasi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian peradilan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak era reformasi, namun masih menghadapi tantangan struktural dan budaya yang dapat menghambat perlindungan hak asasi manusia secara optimal. Dengan demikian, penguatan kelembagaan dan budaya hukum yang mandiri menjadi kunci dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui peradilan.
Peran Lembaga Peradilan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Hodraini; Hosen
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1702

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hukum lingkungan hidup serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga peradilan telah berperan dalam penegakan hukum lingkungan hidup, namun masih terdapat tantangan dalam hal ketegasan penerapan hukum, kurangnya pemahaman tentang hukum lingkungan di kalangan aparat penegak hukum, dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Kesimpulannya, peran lembaga peradilan sangat penting dalam mendorong keberlanjutan lingkungan, namun diperlukan perbaikan sistem dan penguatan kapasitas aparat hukum untuk mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Telaah Komparatif Antara Peradilan Konvensional dan E-Court dalam Penyelesaian Sengketa Ihsan; Fatimah, Siti
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1703

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan antara Pengadilan konvensional dan e-court dalam penyelesaian sengketa, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam konteks efektivitas, aksesibilitas, dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi banding, yang melibatkan analisis dokumen hukum, studi pustaka, dan wawancara dengan praktisi hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-court memberikan kemudahan dalam hal aksesibilitas, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya, namun terkendala oleh masalah teknis dan akses internet yang tidak merata. Sementara itu, peradilan konvensional mengutamakan aspek prosedural yang mapan, namun menghadapi tantangan dalam hal kecepatan dan biaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun e-court memiliki potensi besar untuk meningkatkan penyelesaian sengketa, namun tetap membutuhkan perbaikan dalam hal infrastruktur dan penyuluhan kepada pengguna. Oleh karena itu, kombinasi kedua sistem tersebut dapat menjadi solusi ideal dalam meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10