YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh CV Kalimasada. Yudhistira bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi yang otoritatif mengenai studi yurisprudensi, hukum dan peradilan. Ruang lingkup Yudhistira adalah literatur yang bersifat analitis, obyektif, empiris, dan kontributif terhadap dinamika dan perkembangan studi hukum, khususnya di Indonesia. Yudhistira menerima tulisan ilmiah dalam berbagai topik mulai dari studi penelitian, putusan pengadilan, kajian teori, tinjauan pustaka, konsultasi filosofis dan kritis yang bersifat analitis, obyektif, dan sistematis. Namun, dari berbagai macam topik yang dapat dipilih oleh para peneliti, Yudhistira memberikan perhatian lebih pada makalah yang berfokus pada sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, studi literatur, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris. JYudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan merupakan media yang didedikasikan bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, dan ahli hukum dalam mengaktualisasikan gagasan penelitian, pengembangan, dan analisis hukum dan peradilan. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan terbit empat kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
104 Documents
<![CDATA[Flexible working arrangement sebagai strategi efisiensi anggaran dalam pemerintahan ]]>
<![CDATA[Gede Wijaya Kusuma]]>;
<![CDATA[Salman, Agus]]>;
<![CDATA[Prima Firmansyah, Jovan]]>;
<![CDATA[Pramono, Wahyudi]]>;
<![CDATA[Budi Prayitno, Rahadi]]>;
<![CDATA[P. Simarmata, Rajanner]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 4 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i4.1609
<![CDATA[This research analyzes the implementation of Flexible Working Arrangement as a response to the Indonesian government's budget efficiency policy, particularly in relation to Presidential Instruction number 1 of 2025. Through a qualitative approach with literature study methodology, the research explores how flexibility in work location and time can drive budget efficiency without sacrificing productivity and public service quality. Analysis results indicate that Flexible Working Arrangement has the potential to reduce office operational costs, decrease the need for permanent office space, and optimize resource allocation. Studies from various countries confirm the benefits of Flexible Working Arrangement in improving employee retention and work welfare, despite challenges such as digital infrastructure investment and remote performance management. Effective implementation requires policies that support digital transformation and adaptive human resource governance. In the long term, Flexible Working Arrangement is not merely a temporary solution for budget efficiency but can become a transformative strategy in Indonesia's government work system.]]>
<![CDATA[Implementasi Akad Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah: Tantangan, Regulasi, Dan Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah ]]>
<![CDATA[Hidayat Harahap, Taufik]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 2 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i2.1640
<![CDATA[This study aims to analyze the implementation of Sharia contracts in Islamic financial institutions and the challenges encountered in practice. Additionally, it evaluates the effectiveness of regulations enforced by the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in ensuring compliance with Sharia contracts. Furthermore, this study examines the impact of public understanding on compliance with Sharia transactions to formulate strategies for enhancing Islamic financial literacy. This research employs a qualitative literature study approach by analyzing various secondary sources, including scientific journals, books, OJK regulations, DSN-MUI fatwas, and annual reports of Islamic financial institutions. The data is analyzed descriptively and qualitatively by categorizing information based on the implementation of Sharia contracts, regulatory effectiveness, and the impact of financial literacy on compliance with transactions. The findings indicate that although the regulations implemented by OJK and DSN-MUI are comprehensive, challenges remain in the application of Sharia contracts, such as limited public understanding of Sharia principles and variations in contract implementation by financial institutions. Therefore, a more effective strategy for improving Islamic financial literacy is necessary to enhance compliance with Sharia transactions.]]>
<![CDATA[Telaah Kasus Korupsi PT. Timah dan Penerapan Sanksi Pidana Khusus ]]>
<![CDATA[Vinansia, Aretsa]]>;
<![CDATA[Yulia Rosa, Yayang]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1078
<![CDATA[Kasus korupsi produk timah PT Timah Tbk menyedot perhatian publik. Dalam kasus ini, jaksa menetapkan 16 tersangka, yang terakhir adalah Harvey Moeis, seorang pengusaha dan suami Sandra Dewi. Kerugian tersebut tidak hanya dinilai dari pendapatan finansial saja, namun juga mencakup kerugian lain seperti kerugian lingkungan, sosial, dan ekologi akibat korupsi PT Tin Tbk akibat penambangan timah ilegal. Kerugian finansial yang dialami bagi PT Timah Tbk. Hal ini dapat digolongkan sebagai kerugian keuangan Negara yang tidak ssuai dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara. keuangan. Perkara di atas dapat dikatakan merupakan tindak pidana khusus yang diadili pada pengadilan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan teknik kualitatif analisis data deskriptif, dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber data sekunder.]]>
<![CDATA[Pembatasan Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Medis dalam Perspektif Kepastian Hukum Kesehatan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Bagir, A.Haidar]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 4 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i4.1656
<![CDATA[Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan pembatasan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis sehingga sulit untuk diterapkan dalam perspektif hukum kesehatan di indonesia dan (3) peran Pemerintah dalam upaya memberikan Izin pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Medis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama: pengaturan pembatasan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dalam perspektif kepastian hukum kesehatan di Indonesia berkisar pada pandangan bahwa pengaturan larangan pemanfaatan ganja bagi kepentingan kesehatan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Mahkamah Kosntitusi cenderung bersifat tekstual sempit kurang bahkan tidak memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang berubah. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya Pemanfaatan Ganja Untuk Kepentingan Medis adalah: Dari perspektif yuridis (hukum) belum ada kehendak Pemerintah melalui politik hukum bahwa Pemanfatan Ganja Bagi Kepentingan Medis. dari perspektif Non Yuridis (non hukum) meskipun ada contoh pemanfaatan ganja untuk kepentingan kesehatan di banyak negara; juga terdapat praktek klinik medis pemanfaatan ganja oleh pasien Indonesia di banyak negara yang membolehkan; dan kemajuan riset ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang menunjukkan temuan manfaat ganja untuk kesehatan. Ketiga, peran pemerintah dalam upaya memberikan izin pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis adalah: pertama riset yang mendalam yang dapat dilakukan oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), optimalkan layanan medis dan kesehatan yang berbentuk paliatif bagi pasien dengan penyakit stadium terminal, serta memperluas area layanan paliatif yang ditanggung oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional.]]>
<![CDATA[Legalitas Fitur Affiliate Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Silviatul Karomah, Silviatul Karomah]]>;
<![CDATA[Nurul Huda]]>;
<![CDATA[Maksum, Maksum]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 2 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i2.1659
<![CDATA[Penelitian ini membahas fitur Affiliate pada aplikasi Shopee dalam perspektif hukum Islam. Pesatnya perkembangan platform e-commerce telah memunculkan model bisnis baru termasuk pemasaran afiliasi yang memungkinkan individu mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk melalui tautan unik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme program Shopee Affiliate dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa program Shopee Affiliate beroperasi di bawah konsep ujrah (upah) dalam transaksi Islam. Hubungan antara afiliator dan merchant memenuhi persyaratan transaksi yang sah dalam hukum Islam, termasuk kejelasan pihak yang berakad, adanya persetujuan (ijab-qabul), kompensasi yang ditentukan, dan manfaat yang sah. Studi ini menyimpulkan bahwa program Affiliate Shopee diperbolehkan (mubah) menurut hukum Islam karena mematuhi prinsip-prinsip kompensasi yang adil untuk jasa yang diberikan, mekanisme transaksi yang transparan, dan melibatkan produk-produk yang diperbolehkan. Penelitian ini menyarankan agar para afiliator memastikan konten promosi mereka tetap etis dan menghindari menampilkan produk-produk yang dilarang. Kata Kunci: Hukum Islam, E-Commerce, Pemasaran Afiliasi, Ujrah]]>
<![CDATA[Antara Makruh dan Haram: Telaah Komparatif Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Jual Beli Binatang Buas ]]>
<![CDATA[Hikmatul Maulidah, Hikmatul Maulidah]]>;
<![CDATA[Muktirrahman]]>;
<![CDATA[Maksum, Maksum]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1660
<![CDATA[Perdebatan tentang status hukum jual beli binatang buas dalam fikih Islam menggambarkan kompleksitas dan keluwesan metodologi istinbat hukum yang dikembangkan oleh para imam mazhab. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli binatang buas, mengidentifikasi dalil-dalil yang digunakan, mengeksplorasi perbedaan metodologi istinbat, serta mengkaji relevansinya dalam konteks kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tekstual dan komparatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa Imam Malik menghukumi makruh jual beli binatang buas berdasarkan prinsip bahwa segala ciptaan Allah memiliki potensi manfaat, dengan pengecualian khusus untuk anjing. Sementara itu, Imam Syafi'i menghukumi haram berdasarkan pertimbangan bahwa binatang buas tidak memiliki manfaat yang diakui syariat dan setara dengan nilai tukar. Perbedaan pandangan ini berakar pada metodologi istinbat yang berbeda: Imam Malik lebih mengedepankan amal penduduk Madinah dan maslahah mursalah, sementara Imam Syafi'i menekankan interpretasi tekstual nash dan implementasi qiyas yang sistematis. Meski berbeda, kedua pendapat memiliki titik temu dalam pengecualian terhadap anjing pemburu, penjaga ternak, dan penjaga tanaman. Kata Kunci: fikih, jual beli binatang buas, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, istinbat hukum]]>
<![CDATA[Peran Yurisprudensi dalam Pengembangan Hukum Pidana di Era Digital ]]>
<![CDATA[Haryadi, Iis]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1668
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana yurisprudensi berperan dalam membentuk dan mengembangkan hukum pidana di tengah tantangan dan dinamika era digital. Di tengah keterbatasan undang-undang dalam menyikapi pesatnya perkembangan Teknologi Informasi, peran hakim dan putusan pengadilan menjadi semakin krusial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian pustaka, yang dianalisis secara kualitatif terhadap berbagai putusan pengadilan yang merupakan yurisprudensi penting dalam bidang hukum pidana digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi tidak hanya memberikan solusi terhadap kekosongan hukum, tetapi juga panduan praktis dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya.]]>
<![CDATA[Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan sebagai Preseden: Antara Teori dan Praktik ]]>
<![CDATA[Mursidah, Ida]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1669
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya ikat putusan pengadilan sebagai preseden dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan Mahkamah Agung dan kajian pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori, putusan mahkamah, khususnya Mahkamah Agung, tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal bagi hakim dalam perkara serupa di kemudian hari. Namun, dalam praktik peradilan, preseden sering dijadikan acuan untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tidak mengikat secara normatif, preseden yurisprudensi memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan hukum dan arah putusan pengadilan.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung ]]>
<![CDATA[Hasibuan, Himliah]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1670
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana inkonsistensi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdampak pada kepastian hukum dalam putusan hakim. Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan yang ideal. Namun, dalam praktiknya, ditemukan sejumlah putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penafsiran dan penerapan hukum pada perkara yang memiliki karakter serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung yang dianggap mencerminkan inkonsistensi yurisprudensi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi dan perbandingan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi yurisprudensi tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, tetapi juga berimplikasi terhadap integritas lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam membangun konsistensi putusan melalui pembaruan hukum dan penguatan peran lembaga pengkajian yurisprudensi di Mahkamah Agung]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Kepatutan dan Keadilan dalam Putusan Yurisprudensi Perdata ]]>
<![CDATA[Aripah, Iip]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 2 (2023): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i2.1671
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas kepatutan dan keadilan diterapkan dalam putusan yurisprudensi perkara perdata, serta sejauh mana asas-asas tersebut memengaruhi pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya terikat pada teks hukum, melainkan juga pada nilai-nilai keadilan substantif dan norma kepatutan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yang mengkaji yurisprudensi perdata dari Mahkamah Agung serta putusan-putusan tingkat banding yang menjadi rujukan praktik hukum di Indonesia. Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menelusuri corak dan pola argumentasi hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kepatutan dan keadilan sering kali menjadi dasar justifikasi dalam putusan-putusan yang tidak memiliki aturan hukum tertulis yang eksplisit. Penggunaan asas ini menegaskan fleksibilitas hukum perdata serta pentingnya pertimbangan moral dalam proses peradilan.]]>
