YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh CV Kalimasada. Yudhistira bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi yang otoritatif mengenai studi yurisprudensi, hukum dan peradilan. Ruang lingkup Yudhistira adalah literatur yang bersifat analitis, obyektif, empiris, dan kontributif terhadap dinamika dan perkembangan studi hukum, khususnya di Indonesia. Yudhistira menerima tulisan ilmiah dalam berbagai topik mulai dari studi penelitian, putusan pengadilan, kajian teori, tinjauan pustaka, konsultasi filosofis dan kritis yang bersifat analitis, obyektif, dan sistematis. Namun, dari berbagai macam topik yang dapat dipilih oleh para peneliti, Yudhistira memberikan perhatian lebih pada makalah yang berfokus pada sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, studi literatur, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris. JYudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan merupakan media yang didedikasikan bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, dan ahli hukum dalam mengaktualisasikan gagasan penelitian, pengembangan, dan analisis hukum dan peradilan. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan terbit empat kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
104 Documents
<![CDATA[Eksistensi Yurisprudensi dalam Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Sengketa Kepegawaian ]]>
<![CDATA[Atisah, Iis]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1684
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan peran yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Fokus utama diarahkan pada bagaimana yurisprudensi digunakan sebagai acuan dalam putusan hakim serta sejauh mana kekuasaan mengikat mereka dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kasus pada beberapa putusan pengadilan tata usaha negara terkait sengketa kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran strategis dalam mengisi kesenjangan norma dan memberikan arahan interpretatif bagi hakim dalam memutuskan perkara kepegawaian yang kompleks. Meski tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal, yurisprudensi sering dijadikan pedoman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa eksistensi yurisprudensi di PTUN semakin kuat, terutama pada kasus-kasus yang memerlukan pendekatan keadilan substantif.]]>
<![CDATA[Analisis Perbandingan Antara Hukum Kodifikasi dan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia ]]>
<![CDATA[Hj. Samiah]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1685
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan peran dan kedudukan kodifikasi hukum dan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap kajian sastra (penelitian perpustakaan) yang bersifat normatif-yuridis. Data diperoleh dari undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang kodifikasi memiliki legitimasi formal yang kuat karena berasal dari legislatif, namun cenderung kaku dalam menghadapi Pembangunan Sosial. Sebaliknya, yurisprudensi bersifat dinamis dan adaptif, meskipun tidak selalu memiliki kekuatan mengikat secara formal. Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara hukum yang dikodifikasi dan yurisprudensi sangat penting dalam konteks penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pengaruh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Menyelaraskan Penegakan Hukum di Daerah ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Ihsan]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1686
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana yurisprudensi Mahkamah Agung berperan dalam menyelaraskan penegakan hukum di daerah, khususnya dalam konteks kesenjangan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, didukung oleh studi kasus beberapa putusan MA yang dijadikan preseden di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk keseragaman hukum, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya akses terhadap putusan dan variasi pemahaman hukum di tingkat daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa yurisprudensi tidak hanya menjadi sumber hukum pelengkap, tetapi juga berfungsi sebagai sarana harmonisasi hukum dalam sistem peradilan nasional, khususnya dalam mengurangi kesenjangan penegakan hukum di daerah.]]>
<![CDATA[Kontestasi Antara Hukum Tertulis dan Yurisprudensi dalam Praktik Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Ida Rohmawati]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1687
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara hukum tertulis dengan yurisprudensi dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Fokus utama adalah bagaimana hakim mempertimbangkan hukum positif yang berlaku dan preseden putusan sebelumnya dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menelaah dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, yurisprudensi justru memberikan perlindungan yang lebih progresif bagi anak dibandingkan hukum tertulis yang cenderung kaku dan kurang adaptif. Artikel ini menyarankan perlunya pembaruan hukum pidana anak yang lebih responsif terhadap perkembangan yurisprudensi, demi mewujudkan keadilan restoratif yang menjadi semangat utama sistem peradilan pidana anak di Indonesia.]]>
<![CDATA[Konsistensi Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Iin Inda Afriyanti]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1688
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsistensi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia, serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengkaji beberapa putusan pengadilan tata usaha negara dan menganalisis pola serta konsistensi keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menciptakan konsistensi dalam putusan pengadilan, beberapa keputusan tetap menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penerapan prinsip hukum yang berlaku. Pembahasan lebih lanjut mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakkonsistenan tersebut, termasuk pengaruh dinamika sosial, politik, dan interpretasi hukum yang berkembang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun ada upaya yang baik dalam membangun konsistensi, masih ada tantangan dalam memastikan keseragaman keputusan, yang mempengaruhi kualitas dan kredibilitas sistem hukum tata usaha negara.]]>
<![CDATA[Arah Reformasi Peradilan di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum ]]>
<![CDATA[Yusnani, Ida]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1689
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah reformasi peradilan di Indonesia dengan mengkaji keseimbangan antara prinsip Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen yurisprudensi, serta kajian literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi peradilan di Indonesia masih menghadapi dilema dalam menyeimbangkan ketiga prinsip hukum tersebut. Sementara upaya reformasi kelembagaan dan prosedural telah dilakukan, substansi undang-undang dan peran hakim sebagai pelaku utama peradilan seringkali masih bertumpu pada paradigma positivistik yang mengedepankan kepastian. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya arah reformasi yang lebih holistik, yang tidak hanya bertumpu pada aspek legalistik, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Kritis terhadap Intervensi Politik dalam Proses Peradilan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hoddin]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1690
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia dan dampaknya terhadap independensi peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap metode studi kasus untuk mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan politik dan sistem peradilan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia, meskipun terkadang tidak eksplisit, dapat mempengaruhi hasil putusan pengadilan melalui tekanan terhadap hakim atau lembaga peradilan. Studi tersebut menunjukkan perlunya reformasi untuk meningkatkan independensi peradilan dan mengurangi pengaruh politik dalam proses peradilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa intervensi politik tetap menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum yang adil dan bebas dari pengaruh luar.]]>
<![CDATA[Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis dalam Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Irham Azmi]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1691
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun hukum Indonesia menganut sistem hukum civil law yang secara teoritis lebih menekankan peran undang-undang sebagai sumber hukum utama, praktik peradilan menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis yuridis normatif terhadap sejumlah putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi sering dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara serupa, sehingga memperlihatkan fungsi yurisprudensi sebagai pelengkap sistem hukum positif dan sebagai alat konsistensi dalam penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun bukan sumber hukum formal, yurisprudensi dalam praktiknya berperan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang penting dalam menjembatani kekosongan hukum dan mendorong pembaruan hukum.]]>
<![CDATA[Dinamika Peran Mahkamah Agung dalam Menyelaraskan Putusan Pengadilan Tingkat Bawah ]]>
<![CDATA[Husmita Okteriana]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i3.1692
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika peran Mahkamah Agung dalam menyelaraskan putusan pengadilan yang lebih rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap metode studi pustaka, dimana data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berfungsi sebagai penjaga konsistensi dan kepastian hukum dengan menetapkan yurisprudensi yang menjadi acuan pengadilan tingkat bawah. Selain itu, Mahkamah Agung juga berperan dalam memberikan arahan penafsiran hukum dalam situasi yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Mahkamah Agung sangat penting dalam menyelaraskan putusan pengadilan tingkat bawah untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan merata.]]>
<![CDATA[Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Ida Naf'atun]]>
<![CDATA[ YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Kalimasada Group ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.1693
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan kasus anak di bawah umur sebagai alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan kajian pustaka dan analisis yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice mampu memberikan solusi yang lebih manusiawi dan rehabilitatif bagi anak, serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan inkonsistensi kebijakan tetap menjadi kendala. Kesimpulannya, restorative justice dapat diterapkan secara efektif pada kasus anak-anak jika didukung oleh regulasi yang kuat, pelatihan aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat.]]>
