cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 431 Documents
 2   3   4   5   6 
Implementasi Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Ritonga, Nadila Septiani; Simangunsong, Melva; Ivanna, Julia
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2614

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Adapun tujuannya ialah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana implementasi UU terbaru terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Saentis. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yakni bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berupa kata-kata, tindakan, atau simbol dalam bentuk narasi, wawancara, observasi, atau dokumen untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang implementasi pemberdayaan masyarakat desa menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU ini, pemberdayaan masyarakat diintegrasikan dengan pengelolaan sumber daya lokal dan pengembangan desa yang berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat kemandirian masyarakat desa, meningkatkan kesetaraan sosial, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan.
Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Tanah Datar Putri, Mega Tasya; Mashur, Dadang
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2527

Abstract

Meskipun kantong plastik memiliki manfaat praktis dalam membungkus dan mengangkut berbagai jenis barang, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia kian memprihatinkan. Kendati ringan dan ekonomis, plastik tidak terurai secara alami dan membutuhkan ratusan tahun untuk menguraikannya menjadi partikel-partikel kecil yang sering kali berakhir di ekosistem laut, tumpukan sampah, dan pada akhirnya, dalam rantai makanan manusia. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar. Tujuannya adalah untuk menganalisis kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantontong plastik dengan menggunakan teori George Edward III yang dilihat pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara optimal dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan petugas pelaksana, peran serta masyarakat yang tidak aktif dan pembiayaan yang sangat minim.
Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bandar Lampung Hasan, Zainudin; Putra, Leo Fisatama; Saputra, Prabowo; Saputra, Andika; Sihaloho, Morientes
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2295

Abstract

Tingkat permasalahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan, anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah maupun anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Sebagai sebuah negara yang terus berkembang dan semakin maju, Indonesia menghadapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan anak, termasuk di Kota Bandar Lampung. Terlepas dari permasalahan anak yang marak saat ini. Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari provinsi Lampung tidak terlepas dari permasalahan anak yang terjadi akhir-akhir ini di mana potret permasalahan anak yang dominan terjadi di Kota Bandar Lampung adalah anak jalanan, anak yang bekerja, anak putus sekolah, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan anak di Kota Bandar Lampung sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif mengenai permasalahan anak di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan anak di Kota Bandar Lampung antara lain Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak jalanan, pekerja anak, anak- anak disabilitas, anak terlantar, anak gepeng, dan anak putus sekolah.
Perlindungan Hukum Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu) Majib, Abdul; Baharudin, Baharudin; Satria, Indah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2172

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak kini tidak hanya dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban, namun seringkali para pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban yakni oleh keluarganya sendiri. Tindak pidana pencabulan sedarah atau dalam bahasa Inggris disebut incest adalah tindakan pencabulan yang dilakukan antara anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan ikatan kekeluargaan yang dekat seperti hubungan antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara sesama saudara kandung atau saudara tiri. Tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anggota keluarga yang lainnya seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu dan lainnya berdasarkan ikatan keluarga sedarah. Kekerasan seksual menjadi salah satu hal yang sering terjadi dan keadaan tersebut menjadi semakin parah dengan munculnya sebuah ideologi menjaga nama baik keluarga. Permasalahan penelitian ini yakni, faktor faktor penyebab menyebabkan terdakwa melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu) dan Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaiu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual anak dalam hubungan keluarga terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketidakmatangan emosional dan kurangnya kontrol impuls adalah faktor internal yang memicu perilaku cabul sebagai pelecehan seksual. Kedua faktor ini membuat pelaku sulit mengendalikan dorongan impulsif, merugikan anak atau keluarga. Faktor eksternal, seperti stres ekonomi dan ketidakstabilan sosial, menciptakan kondisi yang memicu perilaku kekerasan, termasuk perbuatan cabul terhadap anak. Pengaruh media yang melegitimasi kekerasan seksual juga berdampak, memengaruhi pandangan individu terhadap hubungan keluarga dan merangsang perilaku cabul. Peran agama dapat membentengi individu dari perilaku kekerasan melalui pemahaman etika dan moral. Pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan media penting dalam pencegahan dan penanganan kasus perbuatan cabul di keluarga. Dan dalam memutuskan putusan pidana, hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya yakni setiap orang, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; dan Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang masing masing unsur tersebut telah terpenuhi. Tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf dalam persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim mempertimbangkan faktor memberatkan seperti dampak traumatis pada anak dan meresahkan masyarakat. Namun, faktor meringankan termasuk upaya Terdakwa berdamai. Saran diharapkan orangtua orangtua disarankan untuk lebih memperhatikan segala kegiatan dan juga aktivitas anak. Orangtua juga harus lebih memahami kondisi psikis anak dan juga lebih memperhatikan perkembangan anak. Dan Kepada Penegak Hukum, diharapkan dapat Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak, dengan peningkatan koordinasi antar lembaga hukum, pelatihan yang terus-menerus bagi penyidik dan jaksa, serta pemantapan sistem pengadilan untuk memastikan penanganan kasus tersebut sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Konteks Persaingan Globalisasi Hartika, Bq Dewi; Sholatiyah, Intan; Hasanah, Nur
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2665

Abstract

Pelaksanaan kemerdekaan daerah di Indonesia telah menghadapi beberapa kesulitan politik dan hukum, termasuk ketegangan antara strategi desentralisasi dan kepentingan publik. Kemerdekaan provinsi diharapkan dpat membawa pemerataan dan keadilan,serta memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Namun, pelaksanaan kemerdekaan wilayah yang luas, asli, dan mampu juga memerlukan penyesuaian pandangan dunia perbaikan publik dari pembangunan menjadi penyebaran kemajuan yang lebih adil dan disesuaikan. Dalam konteks persaingan globalisasi,otonomi daerah di Indonesia haru memperkuat basis sistem ekonomi nasional dan menghadapi tantangan globalisasi Penciptaan, Pelaku bisnis publik, dan pembebasan finansial. Otonomi daerah juga harus memperlmbat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi didaerah,serta memungkinkan kesejahteraan rakyat daerahny masing-masing. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemandirian teritorial dan desentralisasi moneter dipandang sebagai langkah penting untuk memenuhi periode globalisasi keuangan. Bagaimanapun, kemerdekaan provinsi tidak boleh dikacaukan dengan kecenderungan globalisasi, jika kerangka keuangan Indonesia perlu bertahan dalam keterbukaan globalisasi. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan kemerdekaan wilayah di Indonesia harus memperhatikan tantangan politik dan hukum,serta memperkuat basis system ekonomi nasional dan menghadapi tantangan globalisasi. Otonomi daerah harus memperlambat pengembangan kelembagaan social ekonomi di daerah dan memungkinkan kesejahteraan rakyat derahnya masing-masing.
Public Private Partnership (PPP) Dalam Pelayanan Kapal Ro-Ro Dumai-Tanjung Kapal Pulau Rupat Provinsi Riau Priskila, Miryam; Simanjuntak, Harapan Tua Ricky Freddy
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Public Private Partnership (PPP) dalam pelayanan kapal ro-ro di pelabuhan Dumai-Tanjung Kapal, Pulau Rupat, Provinsi Riau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori PPP dari Kim Uhlik (2007) yang terdiri dari Relationships (Hubungan), Resources (Sumberdaya), dan Organizations (Organisasi). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara bersama, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau, DPRD Provinsi Riau, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, PT ASDP dan PT Jembatan Nusantara, dengan mengunakan analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian ditemukan bahwa dari ketiga konteks teori PPP yang digunakan peneliti belum berjalan dengan optimal, masih ditemukan faktor kendala dalam pelaksanaan PPP tersebut, yakni adanya perbedaan tujuan dan kepentingan antar pihak, lemahnya komitmen para stakeholders dalam konteks pengoperasian kapal roro antar kabupaten dan kota yakni Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, disisi lain ditemukan bahwa PPP meningkatkan pelayanan publik  dalam pengoperasian kapal Ro-Ro Dumai-Tanjung Kapal. Kesimpulannya, PPP dalam pelayanan kapal Ro-Ro di Dumai-Tanjung Kapal, Pulau Rupat dapat menjadi salah satu solusi bagi peningkatan pelayanan publik dibidang transportasi kapal Ro-Ro, namun perlu memperhatikan pentingnya koordinasi antar stakeholder dan memperkuat komitmen setiap pihak terlibat agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya kemitraan publik dan swasta yang berhasil.
Pentingnya Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi para Pelaku Bisnis Online di Indonesia Gea, Lenggo Anastasia Brilliant
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2426

Abstract

Perkembangan globalisasi yang begitu cepat dan massive berdampak kedalam berbagai aspek kehiudpan, salah satunya aspek ekonomi. Mudahnya mengakses internet dengan cepat dan mudah melahirkan sarana bisnis baru yang menjanjikan yaitu e-commerce. Kemudahan bertransaksi dan memilih barang dengan pilihan yang beragam dan variatif yang berjumlah ratusan bahkan ribuan membuka peluang pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam bisnis online ini. Hal ini mengakibatkan bawha pemahaman pelaku bisnis online terhadap pemahaman hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normative dengan bahan primer buku dan peraturan perundang-undangan tentang hak kekayanan intelektual dan hukum bisnis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitik dimana pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan. Hak kekayaan intelektual merupakan hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industrial. Hak kekayaan intelektual memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain dengan hukum bisnis. Hal ini disebabkan karena melalui bisnis, hak kekayaan intelektual bisa merasakan manfaat ekonomisnya, dan melalu hak kekayaan intelektual, bisnis dapat dijalankan tanpa rasa takut telah melanggar hukum. Pemahaman hak kekayaan intelektual bagi para pelaku bisnis online sangatlah penting karena dapat memberikan dampak positif seperti dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya melalui karya karena telah dilindungi oleh hukum sehingga dapat berjualan dan menikmati hasil ekonomis dengan perasaan lega, juga menghindari terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual yang berdampak buruk bagi bisnis yang dijalankan.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Ginting, Era Mustika; Pulungan, Fikri Ardiansyah; Mujasmara, Fildzah Darayani; Panggabean, Rebecka Tri Talita; Maipita, Indra; Rinaldi, Muammar
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2640

Abstract

Penelitian bertujuan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Metode yang digunakan adalah analisis data panel. Jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh DJPK dan data statistik dari www.bps.go.id. Kriteria sampel penelitian meliputi seluruh 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2019-2023 dengan E-Views versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhdap indeks pembangunan manusia. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap indek pembangunan manusia provinsi Sumatera Utara. Setiap pemerintah di provinsi Sumatera Utara diharapkan lebih meningkatkan investasi dalam bentuk fisik sehingga aset tetap tiap tahun meningkat, sehingga dengan adanya sarana yang meningkat maka dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (2019-2023) Sitanggang, Enzelina; Sitompul, Roma; Sipahutar, Ira
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2580

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk,Indeks Pembangunan Manusia  dan pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel dan menggunakan data sekunder dari BPS. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Jumlah penduduk,IPM dan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia.
Analisis Peran dan Kontribusi Generasi Muda Dalam Memperkuat Pancasila Sebagai Ideologi Negara Yeo, Sky Leonardo; Nelson, Nelson; Kazuo, Jeydhen
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2399

Abstract

Masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh generasi muda negaranya. Pemuda Indonesia adalah masa depan negara ini. Oleh karena itu, seluruh generasi muda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar maupun yang telah menyelesaikan pendidikannya, merupakan elemen penting yang menjadi sandaran bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga dalam menjaga kedaulatan negara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada pelajar di era globalisasi dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan sifat nasionalisme di kalangan pelajar. Nasionalisme dapat ditanamkan kembali pada saat-saat yang tepat seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan dan hari-hari besar nasional lainnya, agar pengajaran yang baik dapat terlaksana dengan penuh integritas dan peserta didik dapat mencapai hasil yang gemilang. Dapat belajar, mencintai, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Kita bangga dengan segala kemampuan yang kita miliki demi nama bangsa dan kehormatan bangsa serta tidak takut menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan perekonomian negara. Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pedoman pelaksanaan reformasi sistem pendidikan. Dengan kata lain, diharapkan dapat mendukung terwujudnya kualitas masyarakat Indonesia maju yang mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Page 4 of 44 | Total Record : 431

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024