cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Articles 431 Documents
Tantangan Implementasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Negara-Negara Berpenghasilan Rendah: Tinjauan Literatur Annisa, Rahma Dinda; Riofita, Hendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2473

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi kebijakan moneter dan fiskal di negara-negara berpenghasilan rendah melalui tinjauan literatur. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur digunakan untuk menyusun gambaran komprehensif terkait tema tersebut. Langkah awal melibatkan pengumpulan sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku teks, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan terhadap informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi tantangan, strategi, dan dampak kebijakan moneter dan fiskal. Hasil analisis ini membentuk kerangka pemahaman yang kokoh mengenai implementasi kebijakan ekonomi di negara-negara berpenghasilan rendah. Temuan-temuan ini penting untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi dan meningkatkan responsivitas kebijakan di masa depan.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) Muntari, Amanda; Seregig, I Ketut
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2194

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan.Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, dilaksankan dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada kenyataan penyidik Kepolisian Negara Indonesia masih sering menggunakan Pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian online karena kesulitan menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008. Permasalahan Judi Onlinemasih marak terjadi di Indonesia khususnya di provinsi lampung, memngingat dalam penegakan hukum tindak pidana ini tidak mudah untuk diungkap, karena faktor kemampuan dalam penguasa teknologi masih belum mampu untuk mendeteksi terjadi perjudian online. Namun demikian aparat penegak hukum dengan kemampuan yang ada juga berhasil mengungkap perjudian online sebagaimana yang tertuang dalam perkara nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Terkait dengan perkara tersebut permasalahan yang akan dilakukan adalah Pertama tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Judi Onlinedan Faktor penyebab terjadinya Judi Online sesuai Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Metode yang dilakukan ini adalah tinjauan pustaka yang diperoleh dari studi kepustakaan (Liabrary Research) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis dan studi empiris yang menggunakan pendekatan wawancara terhadap informan (sumber, primer yaitu wawancara secara langsung dan observasi). Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai dengan putusan nomo 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan karena majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, sedangkan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana faktor sosial ekonomi, faktor situasional dan faktor keuntungan. Mengacu pada vonis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sangat ringan maka di masa mendatang disarankan kepada aparat penegak hukum (majelis hakim) dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat untuk dapat menimbulkan efek jera.
Pengaruh Foreign Direct Investment, Bi Rate, Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Suganda, Azhar; Lubis, Cici Kurnia Sari; Sari, Cindi Mutiara; Ramadhini, Novi; Harahap, Putri Nabila; Syahfitri, Tengku Indah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2683

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi, dimana berbagai faktor makroekonomi memainkan peranan penting. Angka dari meningkatnya atau turunya ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi seperti Foreign Direct Investment, BI Rate, dan Jumlah Uang Beredar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Foreign Direct Investment, BI Rate, dan Jumlah Uang Beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series dengan periode 2003 sampai dengan 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan regresi data time series dengan jumlah observasi 20 tahun. Dalam penelitian ini sistem perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data adalah eviews 12 menggunakan analisis ECM (Error Corection Model). Dari hasil Eviews menunjukkan bahwa variabel Foreign Direct Investment berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia , BI Rate berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan variabel jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Pengangkutan Mineral Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2023/PN.Kla) Hakim, Lukmanul; Nurhaliza, Adelita Ayu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2152

Abstract

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana dengan cara bersama-sama menyalahgunakan transportasi dan/atau perdagangan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah karena terdakwa terdesak oleh kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mampu membuat terdakwa melakukan perbuatan diluar. batasannya yaitu terdakwa mampu melakukan tindak pidana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. nyawanya dan faktor niat jahat lebih besar dimana Terdakwa tidak mempunyai itikad baik terhadap Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Dan Tanggung Jawab Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Angkutan Subsidi Pemerintah dan/atau Perdagangan Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Keputusan Nomor 227/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk Para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) bulan.
Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada PEMILU 2024 dan Tantangan Kedepannya ( Studi kasus Desa Tegalsari Mandala II, Kota Medan, Sumatera Utara) Nainggolan, Gaby Agustina; Marpaung, Riska; Mahulae, Tri Santa Lasmarito; Ivanna, Julia
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2660

Abstract

Pemilih pemula memiliki peran penting dalam proses Pemilu, karena mereka akan menjadi generasi masa depan yang akan mempengaruhi arah politik dan sosial bangsa. Mereka memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada proses demokrasi dan memastikan keberlangsungan sistem demokrasi. Namun, masih banyak pemilih pemula yang tidak memahami pentingnya Pemilu dan demokrasi, serta tidak memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan. Metode penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan melalui pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. . Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, namun berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam hal lain menyatakan metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujuan teorinya.Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, diperlukan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan mereka. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi pendidikan politik yang lebih intensif dan luas. Sosialisasi ini dapat membantu pemilih pemula memahami pentingnya Pemilu dan demokrasi, serta meningkatkan kesiapan mereka dalam menentukan pilihan. Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilu dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Pemilu 2024 akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah demokrasi bangsa ini. Dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Indonesia telah menunjukkan penurunan, yang dapat berdampak pada kualitas demokrasi. Oleh karena itu, optimalisasi peran pemilih pemula dalam Pemilu 2024 menjadi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempertahankan kualitas demokrasi. 
Tinjauaan Hukum Bisnis Mengenai Sengketa Plagiasi Merek: Studi Kasus Ps Glow dan Ms Glow Rahmasari, Lisa; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2584

Abstract

Plagiasi merek merupakan salah satu permasalahaan hukum yang sering terjadi dalam dunia bisnis, kasus sengketa plagiasi merek antara PS Glow dan MS Glow merupakan contoh yang menarik untuk ditinjau dari sudut pandang hukum bisnis. Dalam hal ini, PS Glow dan MS Glow adalah dua merek cosmetics yang memiliki kemiripan dalam nama dan logo, sengketa timbul ketika Ps Glow telah menjiplak mereknya sehingga menimbulkan kerugian bagi bisnisnya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak atas merek dagang. Dalam hukum bisnis, plagiasi merek merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Merek, dimana pemilik merek yang telah terdaftar memiliki hak exclusive untuk menggunakan dan melindungi merek dagangnya dari penggunaan yang tidak sah. Dalam hal ini, PS Glow sebagai pemilik merek yang mengklaim telah plagiasi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan melarang MS Glow untuk tidak menggunakan merek yang serupa. Namun, penyelesaiaan sengketa merek dalam hukum bisnis dapat dilakukan melalui mediasi ataupun dengan arbitrase, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang Panjang. Selain itu, penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen dengan menyelesaikan sengketa ini secara professional dan tertib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sengketa plagiasi merek antara PS Glow dan MS Glow merupakan contoh yang menarik untuk memahami tinjauaan hukum bisnis dalam penanganan kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, keberaniaan untuk melindungi hak atas merek dagang, merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan keberlangsungan bisnis di era persaingan global yang semakin ketat.
Analisis mengenai Kasus Sengketa Logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia Fernando, Wilson; Lie, Gunardi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2403

Abstract

Kasus sengketa logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia merupakan perdebatan yang kompleks dalam ranah hukum merek dagang di Indonesia. Logo tersebut telah menjadi simbol ikonik bagi kota Jakarta, sementara Mall Grand Indonesia mengklaim hak atas penggunaannya sebagai bagian dari identitas merek mereka. Analisis mendalam atas kasus ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum merek dagang, perlindungan hukum terhadap simbol-simbol publik, dan pertimbangan etis dalam penggunaan simbol-simbol budaya. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan holistik tentang kasus sengketa ini, menggali aspek-aspek hukum, budaya, dan ekonomi yang terlibat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas kasus sengketa logo Tugu Selamat Datang serta implikasinya terhadap perkembangan hukum merek dagang di Indonesia
Manajerial Pengolahan Lingkungan Hidup Wisata Agro di Jawa Timur Kholifah, Wilujeng Rastinur; Novembrianto, Rizka
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2561

Abstract

Dalam melaksanakan kegiatan Jawa Timur mempunyai berbagai macam tempat wisata yang juga memperhatikan kelestarian ekologi dan fungsi lingkungan serta berupaya mensukseskan program pembangunan nasional khususnya dibidang pariwisata dan memberikan dampak sosial ekonomi dan budaya yang positif bagi masyarakat yang berada di sekitar. Berdasarkan pasal 86 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021, Kegiatan yang telah melakukan usaha ataupun kegiatan sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Secara keseluruhan tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk verifikasi dan evaluasi terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan operasional wisata. Kegiatan operasional dari tempat wisata memberikan banyak dampak dalam segala bidang  seperti Sosial Ekonomi dan dampak lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah Identifikasi lingkungan hidup apa saja baik di lokasi kegiatan ataupun di lingkungan sekitar yang terkena dampak oleh adanya kegiatan wisata tersebut. Metode yang digunakan dalam tinjauan ini adalah metode kualitatif adalah metode yang fokus pada analisis suatu kondisi realita dengan menggunakan teknik Pengumpulan data dengan studi dokumentasi serta menganalisis dokumen dokumen terkait penelitian. Tinjauan ini sebagai sumber informasi dampak yang timbul akibat kegiatan tersebut serta metode pengolahan dan pemantauannya.
Implikasi Yuridis Penyalagunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Beratnya Melebihi 5 gram Navisya, Nionita; Syavqie, Emier; Sandery, Muhamad Rizky; Putra Y L, Yuanda Alyansyah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2370

Abstract

Narkoba adalah istilah yang merujuk kepada zat-zat atau obat-obatan yang bersifat adiktif dan memiliki potensi untuk menimbulkan efek psikoaktif, seperti perubahan mood, persepsi, dan kesadaran. Zat-zat ini secara luas digunakan untuk tujuan rekreasional, namun penggunaannya dapat menimbulkan berbagai risiko dan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial pengguna. Penyalahgunaan narkotika golongan 1 telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum karena dampaknya yang merusak terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Sabu, sebagai narkotika golongan 1, memiliki potensi adiktif yang tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan fisik, mental, dan sosial penggunanya. Salah satu permasalahan yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika penyalahgunaan sabu dilakukan dalam jumlah besar, yaitu melebihi 5 gram. Kepemilikan atau penggunaan sabu melebihi 5 gram dapat dihukum dengan hukuman mati atau minimal 5 tahun penjara, dengan dilihat tersangka sebagai konsumen dan atau pendistribusi.
Penerapan Prinsip Good Governance Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Agung Ayu Md Senjiliana; Berchah Pitoewas; Nurhayati Nurhayati
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i1.2056

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang membahas tentang desa. Keterkaitan UU tersebut dengan prinsip good governance menjadikan penulisan ini memiliki tujuan untuk membahas dan memberikan uraian mengenai penerapan prinsip good governance menurut UU No. 6 Tahun 2014 dalam tata kelola di Desa Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tiga prinsip yang dibahas yakni partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi yang sesuai dengan UNIFEM pada tahun 2005 dan ketiga prinsip ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance menurut UU No. 6 tahun 2014 di Desa Rama Yana sudah terlaksana dengan cukup baik namun terdapat beberapa kendala, seperti pada prinsip transparansi aparatur desa memberikan akses informasi secara terbuka untuk masyarakat, kemudian pada akses akuntanbilitas sudah terlaksana dengan baik dengan adanya rapat evaluasi yang dilakukan secara internal ataupun pelaksanaan yang dihadiri oleh perwakilan kecamatan sebagai bentuk pertanggung jawaban pada tiap pelaksanaan yang dilakukan, dan pada prinsip partisipasi masyarakat, masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik hanya saja dalam beberapa kegiatan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara konsisten dan berkepanjangan.

Page 3 of 44 | Total Record : 431