cover
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
Khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
Khairuddinazka15@gmail.com
Editorial Address
Desa Lipat kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Social,
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Articles 164 Documents
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penebusan Harta Wakaf Malisi, Ali Sibra
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan wakaf yang di maklumi oleh masyarakat luas terpelihara wujud bendanya diupayakan menghasilkan manfaat Jadi, wakaf yang umumnya dipertahan kelanggengan bendanya dapat pula menghasilkan benda dan begitu seterusnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pendangan hukum Islam terhadap praktik penebusan tanah wakaf di Kampong Sumber Mukti, Aceh Singkil. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanah ditebus kembali karena lemahnya masyarakat dalam Islam atau belum adanya istiqomah dari ahli waris dan yang menerima hasil tebusan tersebut, sehingga tanah mushalla tersebut ditebus kembali. Di dalam Alquran tidak ada mengenai diperbolekan atau pun tidaknya tanah tersebut ditebus, tetapi ada mazhab yang mengatakan diperbolehkan dan ada pula yang mengatakan tidak diperbolehkan. Menurut imam Syafi’i mengatakan penerima wakaf tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Sedangkan menurut imam Hanafi mengatakan waqif boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan, ataupun menjual, menghibahkan, mewariskan dan lain sebagainya.
Penggunaan Kantong Plastik Dalam Jual Beli: Telaah Fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 41 Tahun 2014 Nurdiansyah, Rifqi; Iskandar, Nuzul
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan Indonesia menghasilkan sampah 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun. Dari total keseluruhan sampah tersebut 15% atau setara dengan 9,6 juta ton terdiri dari sampah plastik. Peristiwa di atas membuktikan bahwa sampah plastik merupakan salah satu penyebab yang dapat merusak lingkungan. Namun demikian, besarnya sampah yang dihasilkan hendaknya membuat masyarakat sadar untuk tidak menggunakan plastik secara berlebihan dan membuang sampah pada tempatnya. Satu di antara pemasok sampah plastik terbesar adalah melalui proses jual beli. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran ekologis menjadi urgen untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran ekologis yang dimiliki oleh pedagang dan pembeli serta untuk mengetahui penggunaan kantong plastik dalam jual beli fatwa MUI. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Artikel ini bersifat penelitian pustaka. Data-data dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel ilmiah, website internet, laporan penelitian, peraturan pemerintah, Undang-Undang, dan lain sebagainya. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dkk. Yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang yang masih dapat dipergunakan guna menciptakan kemaslahatan dan menghindari keburukan. Membuang sampah sembarangan dan membuang barang yang masih dapat dimanfaatkan, baik atas kepentingan pribadi maupun orang lain status hukumnya haram
Mustahiq Zakat: Giving Zakat Fitrah to Santri in Gunung Meriah Aceh District Khairuddin, Khairuddin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i1.24

Abstract

Zakat fitrah is issued in the holy month of Ramadan, starting on the 27th of Ramadan until the 29th of Ramadan, with a size of 2.8 kg equivalent to 10 muk plus one handful of rice for the perfection of the dose. The goal is to cleanse the soul of bad qualities so that it returns to fitrah. This research is qualitative, a method of collecting data through observation and in-depth interviews with informants. The results showed that zakat fitrah in Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency gave a fisabilillah part to students who stayed in pesantren, both new to pesantren and who had long aimed to study religion. Santri is usually given seven bamboos, while the poor only get three bambu. Giving to students is not contrary to Islamic law, because students are classified as fisabilillah. But the share of zakat fitrah santri is too much, even more than the share of the poor. Of course, this does not have the nature of justice, which gives more to the needy in this case the poor Zakat fitrah dikeluarkan dibulan suci Ramadhan, dimulai pada tanggal 27 Ramadhan sampai 29 Ramdhan, dengan ukuran 2,8 kg setara dengan 10 muk ditambah satu genggam beras untuk kesempurnaan takaran. Tujuannya membersihkan jiwa dari sifat yang tidak baik sehingga kembali fitrah. Penelitian ini bersifat kualitatif, metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang mendalam kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa zakat fitrah di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil memberikan bagian fi sabillah kepada santri yang mondok dipesantren, baik masih baru di pesantren maupun yang sudah lama bertujuan menuntut ilmu agama. Santri biasanya diberikan tujuh bambu, sedangkan golongan orang miskin hanya mendapat tiga sampai bambu saja. Pemberian kepada santri tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena santri tergolong sebagai fisabilillah. Namun bagian zakat fitrah santri terlalu banyakbahkan lebih banyak dari bagian orang miskin. Tentu ini tidak memiliki sifat keadilan, yang memberikan lebih kepada yang membutuhkan dalam hal ini orang miskin
Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines Syaputra, Ego; Asasriwarni, Asasriwarni; Zulfan, Zulfan
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Brunei Darussalam is a country that has an absolute monarchy style of government based on Islamic law with the Sultan serving as Head of State and Head of Government, concurrently serving as Prime Minister and Minister of Defense assisted by the Advisory Council of the Sultanate and several Ministers. Brunei or also called the Malay Islamic Kingdom (MIB) made Islam its national ideology. The method used in this study uses Library Research which is a data collection technique by examining various literature including journals, books, magazines, and other data sources, to link the results obtained from these various sources. Brunei's legal system is based on English common law, with an independent judiciary, judicial bodies, written common law statutes, and statutes passed by the Sultan. Courts have different jurisdictions, so the sentences imposed are different. The courts at that time were: (1) Resident Court, (2) First Instance Court, (3) Second Instance Court, and (4) Indigenous and Kathis Magistrates Court. Meanwhile, the Philippine Legal System is a blend of the Roman Civil Law System and the Anglo-American Common Law System. The Civil Law system operates in areas such as family relations, property, succession, contracts, and criminal law while the statutes and basic principles of Common Law are evident in areas such as constitutional law, procedure, corporate law, negotiating instruments, taxation, insurance, labor partner work, and banking law. Islamic law prevails and is recognized in parts of Mindanao with the establishment of Shari'ah courts. This research aims to find out how the religious justice system is in Brunei Darussalam and the Philippines. Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Brunei atau disebut juga Kerajaan Islam Melayu (MIB) benar-benar menjadikan Islam sebagai ideologi nasionalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan Studi Kepustakaan (Library Research) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur-literatur pustaka diantaranya jurnal, buku, majalah,maupun sumber data lainnya, dengan tujuan menghubungkan hasil yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut. Sistem hukum Brunei didasarkan pada hukum umum Inggris, dengan peradilan independen, badan penilaian dan undang- undang hukum umum tertulis, dan undang-undang yang disahkan oleh Sultan. Pengadilan mempunyai jurisdiksi yang berbeda, maka hukuman yang dijatuhkan pun berbeda-beda. Pengadilan-pengadilan pada masa itu: (1) Pengadilan Residen, (2) Pengadilan Hakim Tingkat Pertama, (3) Pengadilan Hakim Tingkat Kedua, serta (4) Pengadilan Hakim Pribumi dan Kathis. Sedangkan Sistem Hukum Filipina merupakan perpaduan dari Civil Law Roma dan Sistem Common Law Anglo-Amerika. Sistem Civil Law beroperasi di bidang hubungan keluarga, hak milik, suksesi, kontrak dan hukum pidana sementara statuta-statuta dan prinsip-prinsip dasar Common Law terlihat jelas dalam bidang seperti hukum konstitusional, prosedur, hukum korporasi, instrumen negosiasi, perpajakan, asuransi, tenaga kerja mitra, dan undang-undang perbankan. Hukum Islam berlaku dan diakui di beberapa bagian Mindanao dengan pembentukan pengadilan Shari'ah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengtahui bagaimana sistem peradilan agama di Brunei Darussalam dan Filipina.
Pemikiran Al-Mawardi dan al-Ghazali Tentang Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam Linda, Sisi Ade
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The economy is one of the instruments that never escapes in human daily life. Because basically humans want to improve the standard of living and meet their needs. This is what encourages people to do economic activities. In Islam economics is considered in great detail, giving birth to famous economic thinkers including al-Mawardi and al-Ghazali. This study is a historical study that discusses events in the past with the study of literature. The results of this study show that one of the same economic thoughts of al-Mawardi and al-Ghazali is related to the role of government in the economy. Al-Mawardi and al-Ghazali stated that the government has a large share in the economic development of the people, thus creating a prosperous people's economy.In his view al-Mawardi argued that the fulfillment of everyone's economic needs is not only related to the role of the state in economic activities. But it is also the role of the state in terms of morals as well as religion. Because religion demands to pay attention to each other and please help each other Perekonomian adalah salah satu instrument yang tidak pernah luput dalam keseharian manusia. Karena pada dasarnya manusia menginginkan peningkatan taraf kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan taraf hidup adalah suatu keniscayaan yang selalu diinginkan oleh setiap orang. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi menuntut setiap orang untuk bekerja dan menghasilkan demi memenuhi kebutuhan hidup. Hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam Islam ekonomi diperhatikan dengan sangat detail, sehingga melahirkan pemikir-pemikir ekonomi yag terkenal diantaranya adalah al-Mawardi dan al-Ghazali. Tulisan ini akan membahas tentang pemikiran ekonomi al-Mawardi dan al-Ghazali. Penelitian ini merupakan penelitian historis yang membahas tentang peristiwa-peristiwa pada masa lalu dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu pemikiran ekonomi al-Mawardi dan al-Ghazali yang sama adalah terkait peran pemerintah dalam perekonomian. al-Mawardi dan al-Ghazali menyatakan bahwasanya pemerintah memiliki andil yang besar dalam perkembangan ekonomi umat, sehingga tercipta perekonomian umat yang sejahtera.Imam al-Ghazalidan Imam al-Mawardi juga mengatakan bahwasanya sebuah negara berperan besar dalam menciptakan kestabilan ekonomi rakyat serta berperan dalam mewujudkan tujuan baik yang bersifat material maupun tujuan spiritual setiap orang
Harmonisasi Keluarga dan Tumbuh Kembang Perilaku Psikopat Anak Herlina, Herlina
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The family environment plays a very important role in shaping the behavior of children, whether good or bad. Inharmonious family background can lead to personality disorders or mental disorders. One of the mental disorders is a Psychopath or Psycho which is a behavior disorder by doing bad deeds without any guilt. This article describes the findings of researchers about the importance of family harmonization so that there is no change in behavior for the worse and leads to mental disorders in children. This study aims to determine the background of the main causes of the formation of psychopathic behavior in children who then grow and develop into adulthood. Poor control of psychopathic behavior is difficult to detect visually but can be determined and concluded by repeated observations of the perpetrator's actions. The research uses a qualitative approach. Collecting and collecting data by conducting observations, interviews with actors and literature studies or literature reviews. The types and strategies of the research are case studies and phenomenology. This study resulted in the finding that one of the formations of a psychopath is due to the child's past bad condition (traumatic), especially the lack of fulfillment of parental love and communication, the treatment of family harshness and injustice in parenting resulting in accumulation of resentment, regret and anger that is not channeled to the child. . The conclusion that can be drawn is that bad behavior and mental disorders in children can be avoided by creating a harmonious and happy atmosphere in the family, namely carrying out active interactions between children, parents and other family members in a gentle and loving manner Lingkungan keluarga sangat berperan dalam membentuk perilaku anak yang baik atau buruk.Latar belakang keluarga yang tidak harmonis dapat mengakibatkan gangguan kepribadian atau gangguan mental. Salah satu gangguan mental adalah Psikopat atau Psycho yang merupakan kelainan perilaku dengan cara melakukan perbuatan buruk tanpa ada rasa bersalah. Artikel ini memaparkan temuan peneliti tentang pentingnya harmonisasi keluarga sehingga tidak terjadi perubahan perilaku menjadi buruk dan berujung kepada gangguan mental anak.Penelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang penyebab utama terbentuknya perilaku Psikopat anak yang kemudian tumbuh berkembang sampai usia dewasa. Kontrol buruk dariperilaku Psikopat sulit dideteksi secara visual tetapi dapat ditentukan dan disimpulkan dengan melakukan observasi berulang-ulang terhadap segala tindakan pelaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan dan pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara terhadap pelaku dan studi literatur atau kajian pustaka.Tipe dan strategi penelitian tergolong studi kasus dan fenomenologi.Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa salah satu terbentuknya Psikopat karena keadaan buruk masa lalu anak (traumatis) terutama kurangnya pemenuhan kasih sayang dan komunikasi orang tua, perlakuan sikap keras keluarga dan ketidak adilan dalam pengasuhan sehingga terjadi akumulasi kekesalan, penyesalan dan kemarahan yang tidak tersalurkan pada anak. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perilaku buruk dan gangguan mental pada anak dapat dihindari dengan menciptakan suasana harmonis dan bahagia di keluarga yakni melakukan interaksi aktif antara anak, orang tua dan anggota keluarga lain secara lemah lembut serta penuh kasih sayang.
Meninjau Kembali Perilaku Istri Sebagai Pencari Nafkah untuk Membantu Ekonomi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam Asman, Asman
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena saat sekarang ini di era globalisasi 4.0 yang mana perilaku seorang istri yang lebih tekun dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka baik dari pekerja kantoran, jualan online, dagang keliling, PNS dan lainnya. Dalam hal ini bukan berarti disini suaminya tidak bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Dari hal tersebut timbul berbagai perbedaan pendapat para ulama fiqh tentang seorang istri yang mencari nafkah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan demikian fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana konteks hukum Islam memandang perilaku istri sebagai pencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga?. Sedangkan metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis pendekatan metode kualitatif yang bersifat library research (penelitian kepustakaan). Selanjutnya pendekatan penelitian
As-Syatibi Economic Thinking Permani, Intan; Iskandar, Iskandar
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Talking about As-Syatibi's thoughts, where he initiated the concept or thought about the economy in the scope of production, consumption, and distribution. the method used in this research is the library method. This method uses documentaries sourced from literature such as journals, books, papers, and the internet that discuss As-Syatibi's thoughts on Islamic economics. The foundation of As-Syatibi's thoughts on economics refers to the Maqashid Syariah concept whose orientation is to give birth to Maslahah Mursalah. As-Syatibi's thoughts are believed to be very ideal to be implemented in this modern era because the previous thoughts and ideas about economics are deemed to be very irrelevant. Besides being able to answer the challenges of the times, the Maqashid sharia theory which is juxtaposed with this economic thought must also bring about positive changes, especially for Muslim individuals when dealing with and directly involved with the economic activity itself. On the other hand, As-Syatibi divides needs and gives the view that these needs must rely on a priority scale that is matched to each level of need. As for the level of values ??from an economic perspective, As-Syatibi divides them into three, firstly Dharuryah and second, Hajjiyah. And the third is Tahsiniyah. As for the level of values ??from an economic perspective, As-Syatibi divides them into three, firstly Dharuryah and second, Hajjiyah. And the third is Tahsiniyah. As for the level of values ??from an economic perspective, As-Syatibi divides them into three, firstly Dharuryah and second, Hajjiyah. And the third is Tahsiniyah
Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-Sama Melalui Media Elektronik: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Jabbar, Jabbar; Aguswandi, Putra; Nur, Muhammad
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27ayat(3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penghinaan melalui media elektronik baik penghinaan, pencemaran nama baik diancam dengan hukuman paling lama empat tahun penjara atau denda palingbanyakRp.750.000.000,00. Meskipun telah ada regulasi, masih ada masyarakat yang melakukan penghinaan melalui media elektronik secara bersama-sama, seperti terjadi di Kota Banda Aceh. Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis lima belas hari penjara terhadap MI bin MN dan TIH bin TL yang terbukti melakukan penghinaan via media elektronik secara bersama-sama. Tujuan penelitian agar memberikan sumbangsih terhadap perlindungan hukum serta sanksi dalam kasus pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik, dan berdampak pada penyempurnaan sistem hukum nasional, khususnya hukum pidana dalam penerapan sanksi kasus penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis empiris Sumber data primer adalah MI bin MN dan TIH bin TL dan unsur penegak hukum di Kota Banda Aceh, yang diperoleh dari penelitian lapangan(field research). Sedangkan data skunder hasil telaah bahan pustaka. Hasil penelitian menggambarkan penghinaan bersama-sama faktor ketidaksengajaan,ketidaktahuan, dan kebebasan menggunakan media internet dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sangat ringan, yaitu lima belas hari penjara.
Tinjauan Kepemilikan Merek dalam Perspektif Islam Yusniar, Yusniar
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A brand is characterized as a title, term, sign, image, or plan or a combination of them which is aiming to distinguish the products and service of one dealers to distinguish them from those of competitors.The purpose of this study is to find out the description and explanation of brand ownership in an Islamic perspective. The data collection method in this research is by using a literature study, and the data obtained are then analyzed in a qualitative descriptive manner. Based on the results of the study it can be concluded that a brand can reflect a certain level of quality, also provide legal protection for all features and aspects of the product. Futhermore, a brand can provide an intellectual asset or ownership rights, as well as provide legal protection to the brand owner. This means that a creativity or work will only be protected by the State where the work is registered. The protected works are in tangible and intangible forms such as trademarks, copyrights, patents, arts and sciences

Page 2 of 17 | Total Record : 164