Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN PEKERJA BAGIAN PELAYANAN TEKNIK PADA PT. PLN (PERSERO) KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFĀLAH Misran; Muhammad Aqil Azizi
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1289

PLN (Persero) masih menggunakan sistem outsourcing dalam perekrutan tenaga kerjanya dan juga dalam memperkerjakan karyawan pada bagian pelayanan teknik yang memiliki tingkat risiko pekerjaan sangat tinggi, Namun perlindungan keselamatan terhadap pekerja masih sangat rendah, hal ini akan berdampak secara signifikan terhadap keselamatan kerja karyawan. Berdasarkan fakta tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja karyawan bagian pelayanan teknik pada PT.PLN (persero) kota Banda Aceh, bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan pelayanan teknik terkait perusahaan outsourcing serta pertanggungan risiko yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) dengan perusahaan outsourcing terhadap keselamatan kerja dalam perspektif akad Kafālah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum keselamatan kerja yang diterapkan kepada karyawan bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh masih rendah dan belum optimal dimana PT PLN (Persero) belum memberikan suatu kondisi keselamatan kerja yang optimal yang meliputi pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) secara efektif dan maksimal sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya, Melakukan Pekerjaan sesuai SOP, Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, bekerja sesuai ketentuan K3 dan K2, jaminan tambahan terhadap kecelakaan kerja diluar BPJS. Pertanggungan risiko terhadap keselamatan yang dilakukan sesuai dengan tinjauan konsep kafālah dalam fiqh muamalah dimana pertanggungan keselamatan kerja yang dilakukan bertumpu pada konsep tolong-menolong dan saling membantu dalam menanggung keselamatan pekerja.

Pemanfaatan Limbah Jagung Eka; Aditia; Kartika; Misran; Aspian Nur, Adi; al amrie, machmud
JOURNAL OF SOCIETY SERVICE Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kulit jagung yang memiliki tekstur yang cukup kuat, tahan lama, ekonomis, dan juga unik dapat dijadikan bahan baku sebagai karya seni seperti hiasan. dinding dekoratif dan bunga. Sehingga masyarakat memerlukan pembinaan untuk mengurangi sampahuntuk dijadikan hiasan dinding dan juga bunga hias. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalahberupa demonstrasi dan praktek langsung, yang pada umumny generasi milenial mempunyai ciri-ciri dan ide-ide cemerlang dan sifat kreatif generasi milenial umumnya tinggi, oleh karena itu diharapkan kegiatan ini dapat berkembang agar pencemaran sampah menjadi lebih baik. berkurang dan memembantu pendapatan

PERLINDUNGAN PEKERJA BAGIAN PELAYANAN TEKNIK PADA PT. PLN (PERSERO) KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFĀLAH: Studi Kasus pada Kantor Operasional PLN Merduati di PT. PLN Persero dalam Pemeliharaan Jaringan Listrik Misran; Aqil Azizi, Muhammad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1289

PLN (Persero) masih menggunakan sistem outsourcing dalam perekrutan tenaga kerjanya dan juga dalam memperkerjakan karyawan pada bagian pelayanan teknik yang memiliki tingkat risiko pekerjaan sangat tinggi, Namun perlindungan keselamatan terhadap pekerja masih sangat rendah, hal ini akan berdampak secara signifikan terhadap keselamatan kerja karyawan. Berdasarkan fakta tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja karyawan bagian pelayanan teknik pada PT.PLN (persero) kota Banda Aceh, bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan pelayanan teknik terkait perusahaan outsourcing serta pertanggungan risiko yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) dengan perusahaan outsourcing terhadap keselamatan kerja dalam perspektif akad Kafālah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum keselamatan kerja yang diterapkan kepada karyawan bagian pelayanan teknik pada PT. PLN (Persero) UP3 Banda Aceh masih rendah dan belum optimal dimana PT PLN (Persero) belum memberikan suatu kondisi keselamatan kerja yang optimal yang meliputi pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) secara efektif dan maksimal sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya, Melakukan Pekerjaan sesuai SOP, Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, bekerja sesuai ketentuan K3 dan K2, jaminan tambahan terhadap kecelakaan kerja diluar BPJS. Pertanggungan risiko terhadap keselamatan yang dilakukan sesuai dengan tinjauan konsep kafālah dalam fiqh muamalah dimana pertanggungan keselamatan kerja yang dilakukan bertumpu pada konsep tolong-menolong dan saling membantu dalam menanggung keselamatan pekerja.

How is Information and Communication Technology used in the Indonesian Government? A Sciencetometric Analysis Lawelai, Herman; Misran; Baulete, Elaine; Tenorio, Christine B.; Prakoso, Velandani
International Journal of Politics and Public Policy Vol. 1 No. 2 (2024): June
Publisher : Konsultan Surya Buanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70214/fttj9933

This study aims to analyze publication trends related to the ICT Government in Indonesia with a scientomertic approach. This study uses data analysis methods from Scopus with RStudio, VOSviewer, and CiteSpace applications to visualize and analyze publications. The findings show that Indonesian authors dominate ICT Government research with 172 documents, while the contributions of authors from Malaysia, the United States, and the Netherlands provide an important international perspective. The main research topics include e-government, smart cities, and sustainable development. The findings demonstrate the role of ICTs in improving government efficiency, transparency, and civic engagement. However, publications declined in 2022, possibly due to changing research priorities or the impact of the COVID-19 pandemic. The implication of this study is the importance of international collaboration and improved technological infrastructure. The limitation of this study is the limited data that is only taken from Scopus, and it does not include analysis of interviews or direct observations that can enrich the understanding of ICT government implementation.

Potret Tata Kelola Ekonomi Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Timur Rasyid, Syamsul Bahri Abd.; Misran; Saputra, Herdin Arie
Jurnal Bina Praja Vol 16 No 3 (2024)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.16.2024.557-572

Despite its potential benefits to humanity, the green economy fails to ensure an optimal balance and is instead a political concern. The global crisis includes climate disasters and is characterized by climate change, biodiversity loss, massive deforestation, administrative challenges, and other ecological damage. These exacerbate concerns for the environment, society, and economic balance. However, public understanding of green governance is lacking in Southeast Asia, which is considered a potential obstacle to public consensus on forest-dependent interests. Media coverage of forest governance is considered an important source of information in shaping public opinion as it generates digital representations. This study aims to investigate the presence of green economic governance in sustainable development in online news articles through content analysis of media coverage. Over two years (01/01/2020-01/01/2022), researchers collected Indonesian-language articles using the NCapture feature of NVivo 12 Plus, specifically focused on the topic "Environment." A total of 191 national and regional articles provided coverage. The result showed that the regional media Kabapulau.co.id dominates the level of reporting on green economy discourse in North Maluku, and the five online media are equally prominent regarding the natural resource efficiency index. This does not confirm that the environmental management carried out in North Maluku has adhered to the principles of green economy and sustainable development, considering that most of the news carried out by each media contradicts the indicators of green economy and sustainable development goals.

Normative and Sociological Review of the Selangor Majlis Fatwa Decree on Dowry Bin Ramli, Muhammad Afiq Najmi; Misran; Achyar, Gamal
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2025): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The determination of the minimum level of dowry issued by Majlis Fatwa should contain elements of benefit for both the husband and the wife. The determination of the level of dowry is considered with various aspects such as customs and maslahat for the people in the State of Selangor. This study aims to find out the provisions of the minimum level of dowry in Islamic law, the legal basis of Majlis Fatwa State of Selangor in determining the minimum level of dowry of RM 300 and the relevance of Majlis Fatwa State of Selangor in determining the minimum level of dowry of RM 300 to the community. This research is field research located in Selangor. The data sources used by the author are primary data sources, namely data obtained directly from interviews and secondary data sources obtained from various documents related to this research. The results showed that the provision of the minimum level of dowry in Islamic law is not specifically determined about the level of dowry for marriage. Islam only orders to lighten the dowry and facilitate marriage. The legal basis of Majlis Fatwa State of Selangor in determining the minimum level of dowry of RM 300, based on the hadith from Aisha, from the Prophet SAW, who said: (The women whose blessings are great are the women who facilitate the financing of their marriages). This hadith is seen as still not fulfilling the main purpose and objective for the people living today, because the people of the State of Selangor still feel the burden of financing marriage. This also protects the right of dowry so that the determination of the dowry rate does not apply arbitrarily and complicate marriage. The relevance of Majlis Fatwa State of Selangor in determining the minimum level of dowry of RM 300 to the community is still not appropriate, because what is set only the minimum limit. Majlis Fatwa should also determine the maximum level which will be good between the man and the woman.

Asymmetrical Information Between Smes And Banking: A Perspective From Signaling Theory Virginia, Winda Ayu; Misran
Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/agregat_vol9.i1/17385

The aim of this research will be to look more deeply into the problems faced by MSMEs in obtaining capital from banks due to the existing information asymmetry. This study uses a qualitative method that aims to explore the conditions in the field. The data analysis model used in this study is descriptive, qualitative, and quantitative, presented in the form of tables and images with descriptive statistics so that a comprehensive picture is obtained that can explain the research questions. Data collection techniques use questionnaires in the form of closed and open questions, interviews, and documentation.We find that there are information asymmetry between customers and banks. The information signal given by customers cannot be understood properly by bank officers because the information conveyed is in accordance with the SOP set by the bank. Customers modify the information given to bank officers so that the credit given is approved for several reasons such as insufficient collateral, other urgent needs, paying off debts from other creditors (take over), for new businesses, education costs and helping families. The bank's developed instrument should have identified the customer's signal. The bank can ignore this signal because the customer has a credit score that is not problematic and pays installments on time.

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Fathullah, Muhammad; Misran; Umur, Azmil
As-Siyadah Vol. 5 No. 2 (2025): September (2025) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v5i2.7852

Pelaksanaan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh mengalami beberapa tantangan yang mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 huruf d dan Pasal 15, yang mengatur bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta sarana prasarana kesehatan yang memadai. Jenis peneltian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Lapas Kelas II A Banda Aceh telah berusaha memenuhi kewajiban hukum, terdapat berbagai tantangan signifikan. Penyuluhan kesehatan yang dilakukan masih terbatas, fasilitas kesehatan kurang memadai, dan perawatan medis sering kali tidak memenuhi kebutuhan khusus narapidana, terutama yang berusia lanjut. Selain itu, kekurangan tenaga medis yang berkompeten, fasilitas yang tidak memadai, dan anggaran yang terbatas memperburuk kondisi tersebut. Untuk meningkatkan pemenuhan hak kesehatan narapidana secara efektif, disarankan adanya penambahan tenaga medis, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan anggaran, bersama dengan peningkatan kualitas penyuluhan kesehatan dan pemenuhan standar gizi serta perlengkapan sehari-hari.

Perspektif Perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap Pemberlakuan had Zina dalam Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: Indonesia Misran
As-Siyadah Vol. 2 No. 1 (2023): Maret As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v2i1.2950

Ketentuan had zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat relatif berbeda dengan ketentuan hukum Pidana Islam, perbedaan tersebut bukan pada bentuk hukumannya, tetapi pada kriteria muhsan dan ghairu muhsan-nya. Di dalam Qanun tersebut tidak dibedakan antara pelaku muhsan dan ghairu muhsan, sebagaimana ketentuan dalam fiqih jinayat. Oleh kerena itu pembahasan ini penting dikaji lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana kriteria had zina dalam hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat? kedua, bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah terhadap had zina pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014? Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian pustaka yang diperoleh dari al-Quran/al-Hadits, kitab atau buku fiqh jinayah, qanun dan artikel jurnal ilmiah. Penelitian ini bersifat kualitatif normatif dengan menggali norma-norma hukum yang berlaku di Aceh. Lebih lanjut semua data yang diperoleh tersebut dianalisis dan dibahas sehingga dapat disimpulkan bahwa, pertama, Zina Ghairu Muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. atau pelaku zina yang masih bujang atau perawan yang belum menikah secara sah. Sanksi pidananya adalah seratus kali cambuk. Kedua, Zina muhsan pelakunya adalah bersetatus suami, isteri, duda atau janda. Pelakunya adalah orang yang masih berstatus dalam pernikahan atau pernah menikah secara sah. Hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua, Sepuluh perkara jinayat dalam Qanun Jinayat Aceh termasuk salah satunya Pasal 33 tentang zina merupakan salah satu ketentuan fiqh jinayat yang kedudukannya sudah menjadi siyasah syar’iyyah di provinsi Aceh. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap qanun tersebut, maka pelakunya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan qanun tersebut seperti had zina yang pelakunya sudah pernah dilaksanakan hukuman cambuk di Aceh. Beberapa ketentuan fiqih jinayah sudah beralih kedudukannya menjadi siyasah syar’iyyah di Aceh.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search