cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rosmalinda
Contact Email
rosmalinda@usu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
nlr@usu.ac.id
Editorial Address
Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Published by TALENTA PUBLISHER
ISSN : -     EISSN : 29644011     DOI : 10.32734
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI) is a peer-reviewed journal published by Master of Law Study Program, Faculty of Law University of Sumatera Utara. NLR-JoLCI is published two times a year in April and October. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian. The NLR-JoLCI was first published in November 2013 under the name USU Law Journal. Since 2013 NLR-JoLCI has been published in an printed version and has been published four times a year in January, April, August and November. In February 2022 the name of the USU Law Journal was changed to Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues (NLR-JoLCI). Changes were also made in the frequency of publications to only two times a year, in April and October. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. NLR-JoLCI is available in print and online version.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues" : 7 Documents clear
Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Antara PT. PLN (Persero) Dengan Konsorsium PT. Bangun Mega Pertiwi Pasca Pandemi COVID-19 Firdaus, Rico Akhmalul
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i2.11413

Abstract

PLN dan Konsorsium BMP sepakat melakukan perjanjian kerjasama pembangunan Kabel Laut di Pulau Sembilan pada tahun 2019. Akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 telah memberatkan konsorsium BMP untuk menyerahkan prestasi perjanjian kepada PLN sehingga membuat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam proses implementasi perjanjian. Pandemi Covid-19 terus berlanjut yang menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan perjanjian dan berpotensi kegagalan penyerahan prestasi perjanjian. Perlu penelitian hukum terkait hak dan kewajiban para pihak yang berdasarkan asas keseimbangan di tengah kondisi pandemi Covid-19 agar perjanjian dapat diselamatkan para pihak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Asas Keseimbangan merupakan asas dalam hukum perjanjian yang menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Eksistensi asas keseimbangan dijabarkan pada proses renegosiasi PLN dan Konsorsium BMP untuk merumuskan kembali hak dan kewajiban dalam perjanjian pasca pandemi Covid-19. Indikator penentu adanya keseimbangan terkandung dalam kondisi seimbang antara hak dan kewajiban PLN maupun Konsorsium BMP dalam perjanjian di tengah pandemi Covid-19.
Eksistensi Perempuan Tanpa Kawin Paksa Putri, Samitha Andimas
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i2.11518

Abstract

Sebuah pernikahan seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak yang sudah cukup umur dan atas persetujuan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan sama sekali, namun pada kenyataannya masih saja terjadi pernikahan paksa baik dengan kedok adat maupun agama. Kawin paksa adalah perkawinan yang terjadi di luar persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan atau dengan persetujuan pihak yang menikah karena tidak memiliki pilihan lain, terutama perempuan. Ada dua area yang menjadi konsentrasi pelanggaran dalam praktik kawin paksa, pertama, tidak adanya kebebasan bagi korban untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui perkawinan pada saat dipaksa (seringkali melalui penculikan). Kedua, sebagian besar persetujuan yang diperoleh dari korban dan keluarga korban karena adanya tekanan sosial dan stigma negatif dari masyarakat jika menolak pinangan tersebut, sehingga tidak memenuhi aspek konsensual secara utuh. Indonesia akhirnya menetapkan kawin paksa sebagai tindakan kekerasan seksual dengan UU No. 12 Tahun 2022 yang diatur dalam pasal 16 yang memberikan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000.
Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim Shaqila, Faza; Marlina; Lubis, Rafiqoh
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i2.11520

Abstract

Satu diantara hak anak adalah berhak memperoleh restitusi yang dimana tertuang pada Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana mekanisme permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana, bagaimana implementasi penjatuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam beberapa putusan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Hasil dari penelitian mengenai hak restitusi ditinjau dari pengaturan hukum terkait yaitu dari KUHAP, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, PP No. 7 Tahun 2018, PP No. 43 Tahun 2017 dan PERMA No. 1 Tahun 2022. Mekanisme atau tata cara permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dapat berdasarkan PP No. 7 Tahun 2018 dan/atau PP No. 43 Tahun 2017. Pemberian restitusi dapat berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan. Dalam perbandingan ketiga putusan hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar restitusi. Perbandingan putusan tersebut adalah terlihat bahwa hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan kerugian immateriil bagi korban
Realizing Justice for Conventional Media in Indonesia through Publisher Rights Syafruddin; Syahriah, Rabiatul; Andre
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i2.11525

Abstract

Digital platforms are currently posing a threat to conventional media's ability to remain sustainable. According to remarks made by President of the Republic of Indonesia Ir. H. Joko Widodo on February 11, 2023, during his working visit to Medan City in celebration of National Press Day, digital platforms account for 60% of media advertising spending in Indonesia. Regulations are therefore required to safeguard Indonesia's conventional media sector. The Press Council has taken the lead in proposing a Draft Presidential Regulation on the publisher's rights, or the responsibilities of digital platform companies in supporting quality journalism. the current draft law regarding publisher rights law in Indonesia and comparing it to the Canadian and Australian experience in the introduction of similar regulation.
Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-undang Tentang Narkotika Indonesia Fahrizal S.Siagian; Putra, Najuasah; Imam, Muhammad Khairul
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i2.13563

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika merupakan sebuah permasalahan kronis yang melanda Indonesia. Namun, masih terdapat masyarakat yang tetap melakukan penanaman pohon ganja diluar keperluan medis yang dilarang keras oleh undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang mengacu pada studi penelitian pada peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Hasil penelitian bahwa Indonesia memiliki aturan ketat yang tidak melegalkan narkotika secara sembarangan, sesuai Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesimpulannya bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki regulasi yang ketat untuk menjaga generasi muda bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Setiap orang yang memiliki, menamam dan menyebarkan narkotika secara melawan hak maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya
Catfishing, Is it Unregulated Crime in Indonesia? Shaqilla, Nikita; Reda, Yahia
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i2.13733

Abstract

Catfishing is a type of an international cybercrime. Unfortunately, it lacks clarity in Indonesia's national framework. Catfishing, which utilizes a fake identities on the internet, can be classified as fraud. This study examines the legal consequences in personal relationships stemming from the practice of online fraud. This study used a normative juridical approach with empirical data, this study raises the questions of why teenagers engage in catfishing on social media and explains the legal complexities it entails. As a result, this research shows that 99 percent of respondents - teenagers inside and outside North Sumatra Province - lack self-awareness about catfishing issues in building online relationships. This type of fraud is often committed when registered on social media, even though this can be an entry point for catfishing and subsequent legal offenses, especially fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code
Sexual Violence in Virtual World: The Unaddressed Legal Protection Issue for Victims Syahda, Alda Widya; Ramaiah, Angayar Kanni
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i2.14057

Abstract

Technology, the internet and social media are essential parts of our daily life. Society has become an important actor and witness to the surge in digital interactions, creating new platforms for communicating, playing games and social networking. Cyberspace's offer of creativity, connection, and entertainment turns out to have a risky side—the spread of sexual violence in digital spaces. This research argues the complex interactions between social media, adolescence, and sextortion. The study of the risks posed by online platforms and their impact on teenagers found in this research seeks to address the need for intervention in education and legal protection of the youth and vulnerable generation in the digital era. Furthermore, this paper would contribute to a safer online environment for teens and responsibility in using social media while fostering a culture of respect, consent, and awareness regarding sexual violence.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 2 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 3 No. 1 (2024): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 2 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 1 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues