cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ritria Novidiyanti
Contact Email
ritria@untag-smd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ritria@untag-smd.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda, Kotak Pos No. 1052 SAMARINDA 75124, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 2597968x     EISSN : 25488244     DOI : http://dx.doi.org/10.31293/lg
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. The journal sets up specific topic to be covered in each issue which can be analyzed from many perspective of laws as mentioned. However, in each issue we also accommodate latest issue of legal development in general
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 161 Documents
 8   9   10   11   12 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT CITRA ALAM SENTOSA MANDIRI DI KM 19 DESA BATUAH Khairunnisah, Marliana Vicy Tumanggor, Fatimah Asyari, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i1.7992

Abstract

Tidak terpenuhinya hak-hak pekerja pada perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Citra Alam Sentosa Mandiri, maka dalam hal ini diperlukannya suatu penyelesaian permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana aturan hukum mengenai hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan apakah perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Citra Alam Sentosa Mandiri sesuai dengan ketentuan yangberlaku.  Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang.Hasil penelitian mengenai hak-hak pekerja yaitu upah lembur pada Karyawan yang tidak terpenuhi di PT Citra Alam Sentosa Mandiri, maka dari itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diatur secara jelas, maka dari itu Perusahaan wajib untuk membayarkan upah lembur pada karyawan di Perusahaan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, hubungan kerja, dan waktu pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini para pekerja/buruh telah diberikan legalitas untuk melakukan Upaya hukum agar dapat memperjuangkan hak-hak pada karyawan di Perusahaan tersebut.Untuk menciptakan keadaaan yang demikian Perusahaan dalam hal ini haruslah betul-betul memperhatikan kesejahteraan karyawan dan memenuhi hak-hak karyawannya. Karena Perusahaan juga bertanggung jawab atas perlindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja dan perselisihan yang timbul. Pihak Perusahaan juga perlu mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar karyawan tidak menjadi pasif Ketika hak-haknya tidak terpenuhi.
Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Melalui Pembentukan Karakter Umi Laili
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v1i2.2858

Abstract

Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa  depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.Generasi yang berkarakter adalah generasi yang berkualitas serta memiliki peran yang baik di setiap lapisan masyarakat, dapat memberi pengaruh baik dan dapat menjadi suri tauladan bagi generasi lainnya. Karakter diartikan sebagai nilai-nilai yang baik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Membentuk anak yang berkarakter dilakukan sebagai salah satu alternatif perlindungan anak.Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sosio-legal. Metode sosio-legal digunakan dengan mengacu pada ilmu-ilmu sosial dan berbagai disiplin yang memberikan perhatian pada hukum. Metode sosio-legal digunakan dengan membandingkan prilaku yang terjadi pada masyarakat dengan data literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sukunder.Pembentukan karakter harus dilakukan sejak dini. Dalam membentuk karakter anak diperlukan peran serta dari seluruh komponen bangsa, secara bersama-sama, terus- menerus sehingga mewujudkan generasi Indonesia yang berkompeten, berdaya saing, dan berakhlak mulia.Lingkungan sebagai pendidik terdepan bagi anak, interaksi dengan lingkungan selayaknya orang tua, guru maupun masyarakat memberikan tauladan yang baik dengan terus menerus membina dan mengawasi pergaulan anak, jangan sampai terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, sehingga anak pun menteladani hal-hal positif yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh lingkungan. 
GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGALAMI CACAT FISIK DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA Khairunnisah, Nanda Theresia dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v4i2.4458

Abstract

Legal rules often focus on punishing criminals but victims also need to be considered because victims are the parties who are sufficiently disadvantaged and suffer. Everyone thinks that the best way to help the victim is to catch the criminal, as if the criminal is the only source of trouble for the victim in the traffic accident. This is the background of the author taking the title Compensation Against Traffic Accident Victims Who Have Physical Disabilities In Review Of Civil Aspects. The method used in this study is normative legal research. Conclusions from the formulation of the problem taken in terms of compensation efforts based on Article 1365 of the Civil Code reads "Every act that violates the law, which brings harm to others, requires people who due to their wrongdoing to repay these losses" and based on research located in the Regency The results of the Kutai Kartanegara are that the number of traffic accidents that occur during 2017 to 2019 is a problem that often occurs on the road and is unavoidable because traffic accidents are unpredictable. Law Number 22 of 2009, Article 229 states that; Traffic Accidents are classified as: Light traffic accidents, Medium traffic accidents and Heavy traffic accidents. Presumably the government can make special laws and regulations regarding the problem of compensation for victims who experience physical or non-physical disabilities.
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI WARISAN Amin Slamet
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i2.5166

Abstract

The purpose of this research is: First, to find out the implementation of the transfer of ownership of the inherited land in Samarinda. Second, to find out the inhibiting factors in the registration of the transfer of title to inherited land in Samarinda. To find out the purpose above, then determined the research method is The Qualitative Descriptive Method, with sampling techniques by purposive sampling. Data collection techniques such as interviews with observations and study documents relevant to the problem under study.Therefore it is hoped that the National Land Agency as the only body that regulates land in Indonesia is expected to be able to better socialize land regulations so that people can better understand the importance of registering land rights transfers using deeds to provide legal certainty and protection for right holders. as well as the main purpose of land registration itself.Keywords: Land Ownership, Inheritance
TINJAUAN TERHADAP SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN KUTAI BARAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 Ekawati, I Nengah Versi Mahardinata, Isnawati, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v7i2.7589

Abstract

Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu BersihPungutan Liar yang terjadi di Kutai barat dilaksanakan dengan sarana penal yaitumelaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku pungli dan memberikan rekomendasikepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli. Selain ini dengan sarana non penal yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan pembentanasan pungli dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan tentanga danya tindak pidana pungutan liar sehingga dapat ditindak lanjuti oleh Tim Saber Pungli. Faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 1) faktor pendukung internal yaitu adanya regulasi khusus dan koordinasi dengan pemerintah daerah, 2) faktor pendukung eksternal yaitu dengan ikut sertaan masyarakat, 3) faktor penghambat internal yaitu keterbatasan dana dan sarana dan prasarana belum ada, 4) faktor penghambat eksternal yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 2018 TERKAIT DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILU KADA Isnawati Isnawati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v2i1.2843

Abstract

This research is willing to know about the role of the political party to the general election of the governor as the head of the province in East Kalimantan 2018 based on the regulation No.10,2016 about the general election of the heads of the regional either the couple governor, mayor or regent in Indonesia. The method of the research is qualitative by library research.The essential content of the general election regulation is democratic mechanism. The result of the research is that one of the political party in here Indonesia Struggle Democratic Party (PDI Perjuangan) announced by the chairman of the winning team, Verdiana, that (1).Who will register to be the candidate through this party has to register himself or herself by paying such an amount of money to show the seriousness to the candidate but she does not determine how much money to pay  and the requirements to fill out, (2).Besides the register payment there are some other requirements which are not yet explained.The suggestions are (1).The sum of the money to pay of te registeration has to be determined before , (2).The other requiements has to be declared soon
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MEMBANGUN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA (STUDI PELANGGARAN BANGUNAN DI JALAN AHMAD YANI KOTA SAMARINDA) Khairunnisah dan Makrondji
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v3i2.4099

Abstract

The obligation to maintain environmental harmony in individualsor businesses that are legal entities carry out building activities inaccordance with what is mandated by Article 41 paragraph (2) RegionalRegulation of Samarinda City Number 34 of 2004 concerning Buildings inSamarinda City Region. However, especially on Jalan Ahmad Yani thereare still places to build buildings that violate, every implementation ofbuilding activities must maintain the security, safety of buildings and theenvironment and should not interfere with the peace and safety of thesurrounding community. In connection with the foregoing, it is interestingto study Law Enforcement Against Building Buildings Based onSamarinda City Regulation Number 34 of 2004 concerning Buildings inthe Samarinda City Area (building violation studies on Jalan Ahmad YaniSamarinda City. How to enforce law and legal efforts against RegionalRegulation of Samarinda City Number 34 of 2004 concerning Buildings inSamarinda City Region.This research was carried out at the Samarinda One-StopIntegrated Licensing Service Agency, UPTD Operational Control UnitBuilding and places to build buildings on Jalan Ahmad Yani SamarindaCity. Collecting data with field studies, namely interviews andobservations / field observations, as well as library studies. Based on theresults of research in the field, it is shown that enforcement of places tobuild buildings that are not in accordance with environmentalpreservation on Ahmad Yani street in Samarinda City is not effective. Thiscan be seen from the fact that there are still a lot of stacking places thathave not implemented implementation that is in line with environmentalsustainability, which enforcement actions do not take place. Law enforcerswho are not strict in enforcing building activities that are not inaccordance with the procedures for making this Regional Regulation are not implemented. This can be seen from the fact that there is still a placeto build buildings that does not care about the sustainability of theenvironment when building a building, it can disrupt the comfort andsafety of the surrounding environment and the people who cross the area.
KETENTUAN PENGATURAN KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Sukindar Sukindar
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i1.4751

Abstract

Contract marriages are one of the 3 types of marriages known in Indonesia. As it is known that contract marriages are marriages made by certain parties with specific aims and objectives and within a certain period of time. So the marriage is actually a marriage that is not appropriate and deviates from the noble purpose of the actual marriage, which is to form an eternal household and only seek the pleasure of God, in accordance with the provisions as regulated in applicable laws in Indonesia.Therefore, the purpose of this paper is to find out the actual arrangements related to the practice of contract marriages which are still widely practiced in Indonesia.This type of research used in this study is normative juridical type of research, namely research conducted based on the legal scientific character of the normative side.The results of the study showed that the practice of contract marriages that were carried out was not appropriate and violated the provisions of the legislation that acted as positive law in Indonesia. This is due to the contract marriage there are several things that were promised such as, a number of assets that must be issued and the deadline for the end of the marriage has been determined, then obviously such a marriage is a marriage arranged by the parties themselves and ignores the provisions of the applicable laws and regulations. While the regulations that specifically regulate contract marriages have not yet existed in Indonesia.
FUNGSI PENGAWASAN BPJPH TERHADAP SERTIFIKAT HALAL BAGI PRODUK MAKANAN OLAHAN BERBASIS UMKM Rila Kusumaningsih
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i2.7455

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas fungsi pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memastikan keamanan dan kehalalan produk di pasar. Dalam konteks keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM, pemahaman tentang peran BPJPH dalam pengawasan dan sertifikasi produk halal menjadi penting. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, analisis dokumen kebijakan, serta survei terhadap UMKM yang telah bersertifikasi halal.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana BPJPH dapat memberikan jaminan produk halal yang efektif bagi UMKM, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah, BPJPH, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan strategi yang lebih baik untuk memastikan produk halal yang berkualitas dan aman di pasar.
Ratusan IUP Mati Menimbulkan Masalah Legalitas (Studi Kasus Di Kalimantan Timur) Abdul Munif
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v1i1.2413

Abstract

This research will know the illegal mining action in some local government in East Government in 2014. The method of it is qualitative one and the data are taken from the newspaper and observation as well as interview. The results of this research are (1). The are many mining company have no legal permit, (2). There are many inspired permit, (3). There are many companies have complains because the coal robbing in the tugboat in the river Mahakam, (4). There are many illegal funding in the business, (5). The lead officers in Samarinda based on the regulation No. 23 in the year 2014 about Local government there is no technical and realization handbook, (6). The officers concerned are afraid to take an action to capture the robbers becuase no instruction. The suggestions are: (1). Samarinda local government has to proactive, (2). Good Governance has to be practised, (3). The officers have to burn down the crime, (4). The one who will urged the wants must be taken an action strictly to capture or sentence, (5). The society has to anticipate to create order and safe.

Page 10 of 17 | Total Record : 161

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue