cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ritria Novidiyanti
Contact Email
ritria@untag-smd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ritria@untag-smd.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda, Kotak Pos No. 1052 SAMARINDA 75124, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 2597968x     EISSN : 25488244     DOI : http://dx.doi.org/10.31293/lg
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. The journal sets up specific topic to be covered in each issue which can be analyzed from many perspective of laws as mentioned. However, in each issue we also accommodate latest issue of legal development in general
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 150 Documents
 1   2   3   4   5 
KASUS PEMALSUAN POLIS EKS AGEN SINARMAS MSIG LIFE YANG MELIBATKAN PEGAWAI BANK BESAR DIKAJI BERDASARKAN HUKUM BISNIS ATAU DAGANG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN Siahaan, Nomensen Freddy
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7016

Abstract

Agen asuransi dan pihak terkait lainnya belum memenuhi unsur GCG karena menurut beritaterdapat transaksi Rp 82 miliar yang dilakukan oleh 7 korban ke rekening perusahaan, uangtersebut telah dikembalikan ke rekening yang tercantum di formulir pembukaan polis. Namundemikian, nasabah menyatakan tidak pernah menerima dana tersebut karena kemudiandiketahui bahwa rekening atas nama nasabah telah dipalsukan oleh karyawan bank yangbekerja sama dengan mantan agen.Peristiwa tersebut kemungkingkan besar memenuhi unsur-unsur dugaan penggelapan karenaterdapat 13 korban lagi yang mengaku telah melakukan pembayaran premi sebesar Rp133miliar, akan tetapi karena pembayaran tidak dilakukan ke rekening perusahaan maka kamimeminta bukti-bukti atas transaksi tersebut. "Proses verifikasi yang dilakukan mengalamiVOLUME 8 No. 1 JUNI 2023 ISSN CETAK 2597-968XISSN ONLINE 2548-82442cukup banyak kendala karena tidak dilakukan ke rekening perusahaan melainkan ke rekeningpribadi mantan agen. Sebagian transaksi dilakukan secara tunai, selebihnya dilakukan dengancara transfer namun ada sebagian yang malah mengaku bukti-buktinya telah hilang dan tidakberada di tangan korban.Untuk menerapkan metode ilmiah dalam penelitian, maka metode penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Metodologi pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan datadeskriptif.
LEMAHNYA PERILAKU PELAYANAN PUBLIK DIDALAM REFORMASI BIROKRASI DEWASA INI Nanik Pujiastuti
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v7i1.6537

Abstract

Inner country effort reach the goal, of course need device country called _ government and his government . In Thing this , the government on the truth is give service to society . For that 's bureaucracy no held for serve herself alone , but serve Public as well as create condition every member Public for develop ability and his creativity.in line with fast development era and the more the complex problem faced _ by country , then has there is development maintenance marked government _ with existence shift paradigm maintenance government from rule government to good governance paradigm . Because that , task main in skeleton strengthening existence government including government area is create government which _ political acceptable , legally law effective , and by administrative efficient .
AKIBAT HUKUM HIBAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA Syukri, Wildan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i1.8018

Abstract

Pemberian hibah kepada orang lain maupun badan hukum dilakukan saat pemilik harta benda masih hidup. Salah satu bentuk pemberian harta yaitu dari ibu bapak kepada anak-anaknya. Pemberian hibah juga bisa diberikan kepada siapa saja sesuai keinginan pemberi hibah baik perorangan, badan hukum maupun korporat. Dalam pemberian hibah sendiri diatur maksimal jumlah yang diberikan dan tidak melebihi legitimasi portie karena hal ini terkait juga dengan harta warisan. Dalam pelaksanaan hibah ini juga dapat menimbulkan permasalahan di dalam keluarga yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Tentunya ini terkait dengan pemberian hibah yang sesuai dengan ketentuan ataupun berbeda dari ketentuan pemberian hibah yang menimbulkan akibat hukum dari harta warisan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui lebih mendalam perbuatan hukum oleh manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak mengenai Hibah baik tindakan yang sesuai dengan aturan hukum maupun yang melanggar aturan hukum berdasarkan sebab adanya pemberian Hibah yang memberikan VOLUME 9 No. 1 JUNI 2024 ISSN CETAK 2597-968X ISSN ONLINE 2548-8244 120 sebagian harta kepada individu perorangan maupun badan hukum/korporat terkait keharmonisan dalam keluarga. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan yang mengandalkan pada data sekunder dari studi kepustakaan (library research). Dari penelitian ini menunjukkan masih terdapatnya dampak dari pemberian hibah yaitu berupa tuntutan ahli waris terhadap jumlah harta yang diberikan dan ada juga ahli waris yang menyetujui pemberian hibah baik kepada keluarga inti dan pihak lain baik perorangan individu maupun badan hukum/korporat.
Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Studi Penelitian Pada Kantor Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala) Jumarianto Jumarianto
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v1i2.2863

Abstract

Pelayanan Publik dianggap efektif jika masyarakat memperoleh pelayan mudahdengan prosedur yang tidak berbeli-belit, cepat, tepat dan memuaskan. Kemampuanuntuk meningkatkan efektivitas dari pelayanan publik ditentukan oleh kemampuanpemerintah dalam meningkatkan disiplin pegawainya. Penelitian ini dilatarbelakangioleh masyarakat yang mengurus dan membuat kartu keluarga (KK) yang masih merasakesusahan dan tidak efektif, ketidakprofesionalan pegawai dalam tugasnya, sepertidatang terlambat dan pulang lebih cepat menyebabkan pelayanan menjadi buruk.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pelayanan pembuatan kartukeluarga (KK) pada Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala.Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif,dengan jenis penelitian deskripsi, data yang terkumpul melalui kuesioner akan diolahmenjadi data frekuensi. Dalam menganalisa data digunakan analisis deskripsi kualitatifdari Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan pelayananpublik.Hasil Penelitian menunjukkan kesederhanaan pelayanan pengurusan kartukeluarga (KK) pada Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dapatdiklasifikasikan pada kategori good (Baik) dengan nilai 74%. Kejelasan dan kepastianpelayanan juga termasuk dalam kategori tersebut dengan nilai 76%. Sedangkan untukaspek keamanan, aspek keterbukaan, aspek ekonomis dan aspek keadilan yang meratadalam pelayanan publik termasuk kategori excellent (Sangat baik) dengan nilai berturutturut82,33%, 86,66%, 85,33% dan 84%. Pada aspek ketepatan waktu diklasifikasikanpada kategori good (Baik) dengan nilai 64%.Kesimpulan penelitian berdasarkan 7 indikator yang diamati, efektifitaspelayanan publik pada Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala memiliki nilairata-rata 78,95%. Jika berdasarakan kriteria interpretasi pada 61% - 80% termasukdalam kategori good (Baik).
PERAN MANAJER DALAM MENGELOLA KONFLIK ORGANISASI PENGUSAHA TELAAH TERHADAP HUKUM KETENAGAKERJAAN Bazarah, Jamil
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v4i2.4500

Abstract

The role of managers in an organization is very important because theexistence of managers becomes a doorstop or becomes one of thespearheads of success in organizing. One of the tasks or roles of themajaner is to be able to manage conflicts in the organization he leads sothat each conflict can be resolved properly and no one feelsdisadvantaged. The purpose of this research is to find out how the role ofmanagers in managing employers' organization conflicts.The role of managers in managing conflicts in an organization is veryimportant including: (1) Managers as mediators in solving problems; (2)Managers as consultants to subordinates; (3) Managers as motivators fortheir organizations; (4) Managers have an important role in decisionmaking; (5) A manager is required to be able to master all problems andcan be resolved with deliberation and good thinking before deciding; and(6) A manager is also expected to be a friend as well as a parent in theorganization so that with such circumstances organizational developmentcan be created properly and can realize what is the vision and mission ofthe organization.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN Renni Romauli dan Sukindar
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i1.5630

Abstract

Perjanjian  perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan sudah menjadi hal umum dan sudah banyak dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, namun salah satu yang menarik untuk dikaji adalah ketika terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut.Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian  ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasar pada karakter keilmuan hukum dari sisi normatifnya.Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) dilangsungkan, tetapi dapat juga dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement), hal tersebut sah dimata hukum. Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PADA PASAL 162 UNDANG-UNDANG NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG MINERBA OLEH POLRES KUTAI TIMUR Firdaus, Alan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v4i2.7661

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui aturan-aturan hukum dalam penegakan hukum tidak pidana pada Pasal 162 UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba oleh Polres Kutai Timur; dan 2) Untuk mengetahuikewenangan penyidik tindak pidana pertambangan menurut Undang-Undang Pertambangan dalam penegakan hukum tidak pidana pada Pasal 162 UU Nomor 4 2009 Tentang Minerba Oleh Polres Kutai Timur.Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Dalam UU Minerba ancaman pidana pokok yang dicantumkan adalah penjara, kurungan, dan denda, maka secara otomatis ketentuan dalam KUHP mengenai pelaksanaanya berlaku pula karena undang-undang tidak mengatur cara pelaksanaan pidana tersebut. Pada dasarnya yang menjadi persoalan yaitu mengenai pelaksanaan pidana denda dalam UU Minerba; dan 2) Penyidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
PENGARUH SAWIT SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN INDONESIA TERHADAP PELESTARIAN HUTAN Eddy Soegiarto
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v2i1.2849

Abstract

This research is carried out in East Kalimantan in the location of Palm Horticulure especially in Sangatta, East Kutai Regency 400 km from Samarinda for one month. The method of the research is qualitative  by taking news from some media, interview and observation. The results of it are that the government of Indonesia has to get action that, (1) To face Europion attack on palm industry policy by diplomacy, (2) Together with Malaysia have had the of their own, (3) Europe will disturb the home affairs of Indonesia on palm industry,(4) In order not to excute the deforestry the Indonesian government     has to make some public policies on public welfare in the surround of forest people. (5)To empower the palm production and its under benefits by making sinergy with other ministries and others in promoting palm. The suggestions are ,(1) To make diplomacy actions with Europian on palm industry carefully, (2) Indonesia together with  Malaysia have to adapt the international standard, (3) Europian has to be countered wisely if they disturb the palm industry and agriculture affairs, (4) Indonesian Government has to be creative to take way out or solusion to stop the deforestry, (5)The minister of Agriculture has to make sinergy with others to empower the palm and the forestest in order to create many new jobs ,(6) Indonesian Government has to arry ut the regulation N0.41 /1999 about Forestry.
DAMPAK DAN PENGARUH PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN DI KALIMANTAN TIMUR Frendly Albertus dan Yosana Zalukhu
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v4i1.4421

Abstract

A social problem tells of the difficulties, especially a number ofresidents in East Kalimantan to obtain welfare, a healthy environment,and agricultural land that can be used to make a living. Steam powerplant construction projects are one of the causes of coal mining. Where itwill bring the positive side, that the community needs electricity, but onthe other hand will affect the natural resources that are around thedisruption of community activities that are farming and gardening. EastKalimantan is the largest coal producer in Indonesia and has high naturalresource potential. Coal itself is a non-renewable natural resource and ifit is continuously extracted it will affect the environment and waterresources. In the regulation of the Minister of RI No. 26 of 2018, article20 paragraph 2b reads "Prevention and restoration of the environment inthe event of environmental pollution and / or damage". But the data provethat in 2014-2018 it has claimed as many as 115 people due to the minepit. In this case, environmental damage in East Kalimantan, especiallyaround the coal mining area, must take an administrative and educationalapproach, in which the government sanctions legal coal miningentrepreneurs and creates a mining education program to channel ideasand knowledge about sources environmentally friendly energy.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM PROSES JUAL BELI Norma dan Sukindar
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i2.5110

Abstract

Buying and selling is an activity carried out by two or more people to produce a mutual agreement, but there is often a sale and purchase which causes various problems. The existence of buying and selling with object agreements contain hidden defects. The situation is actually known consciously by the seller, but did not inform the buyer about it, so the buyer feels disadvantaged. Such events occur because of bad intentions or dishonest attitudes about information and the condition of an item. As a result of dishonest acts, the interests of one party have been violated. The problem raised in this paper is what the legal consequences are for parties who have no good intentions in the buying and selling process and what are the factors causing the parties to set aside good faith in the buying and selling process.This type of research is normative juridical research, library research with the problem approach used in writing this thesis is the statute approach.The results showed that with the enactment of legislation governing the buying and selling process of parties who do not have good intentions will cause legal consequences, namely the agreement becomes invalid and null and void and compensates for damages. But the reality on the ground, that the replacement of losses can be done if the parties agree. The factor causing the parties to set aside good faith in the buying and selling process is the lack of careful buyer or consumer to look for more detailed information related to the items they want to buy. While the seller or business actor, because of the opportunity to have bad intentions, in addition to that because of dishonesty.

Page 1 of 15 | Total Record : 150

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue