cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ritria Novidiyanti
Contact Email
ritria@untag-smd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ritria@untag-smd.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda, Kotak Pos No. 1052 SAMARINDA 75124, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 2597968x     EISSN : 25488244     DOI : http://dx.doi.org/10.31293/lg
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. The journal sets up specific topic to be covered in each issue which can be analyzed from many perspective of laws as mentioned. However, in each issue we also accommodate latest issue of legal development in general
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 161 Documents
 10   11   12   13   14 
TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Eko Prasetyo, Elvi Yanti Dwi Mas, dan Dina Paramitha Hefni Putri
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i2.7462

Abstract

Di negara kita hampir setiap hari terjadi penganiayaan, baik yang disengaja ataukarena kesalahan dan kelalaian. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalahsepele, misalnya hanya karena bersenggolan di jalan atau hanya karena tersinggungdengan perkataan si korban. Sering juga penganiayaan terjadi karena dendam lama yangmebuat pelaku berencana untuk melakukan penganiayaan terhadap si korban. Dewasaini orang bisa dengan mudahnya melakukan penganiayaan sehingga membuatmasyarakat resah. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraanmasayarakat, setidaknya hakim harus pintar memutuskan hukuman yang dapatmembuat pelaku penganiayaan jera. Apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencanakhususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat.Melihat semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana penganiayaan yang terjadi dimasyarakat sehingga penulis tertarik membahas mengenai penganiayaan yangdirencanakan terlebih dahulu.Perumuskan masalahan adalah 1) Apakah yang menjadi alasan pemberatanhukuman yang diatur dalam hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan beratyang direncanakan terlebih dahulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana ?; dan 2) Apa yang mendasari unsur direncanakan menjadi alasan pemberatanhukuman terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahuluberdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Penganiayaan yang direncanakan terlebihdahulu, jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum denganhukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Penganiayaan berat dan berencanayang diatur pada ayat 2 Pasal 355 KUHP diancam dengan hukuman 15 tahunpenjara.Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan prototype dari perilakumenyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturanpengertian normative atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan,dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. 2) Unsurpenganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatandilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jikamemenuhi syarat-syarat: (a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendakdilakukan dalam suasana batin yang tenang. (b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilankeputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktuyang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain: (1) Resikoapa yang akan ditanggung, (2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saatyang tepat untuk melaksanakannya. (3) Bagaimana cara menghilangkan jejak. (c)Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hatiyang tenang.
Dinamika Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur Florentinus Sudiran
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v1i1.2420

Abstract

The aim of this research is to know the general election of  the mayor of Samarinda city in 2014.The location of it is in Samarinda.The research had been carried out in the year.The method of it is a discriptive kualitative and library one.The data is taken from the daily newspaper here.The result of it is that the general election mentioned above  (1).It had been running well, (2).It was still any handicap, (3).The former mayor and regents (incombent/petahana) got the winners:among are Saharie Jaang in Samarinda city,Razal Effendi in Balikpapan city and Rita Widyasari in Tenggarong Regency.The new comers among are are Ismunandar from East Kutai regency, Geh from Mahulu, from West Kutai,Muharam From Berau,Mardikansyah from Paser,Neny from Bontang city, (4).Some are not fair play especially done by the succes-team (5).The former (incombent/petahana) got the majority. The suggestions are (1).The socialization of the election concerned has to prepare perfectly,(2).The execution of the election has to be direct, general, free, honest, justice and secret, (3).The supremacy of law concerned has to be taken seriously.
UPAYA ANTISIPASI PENCEGAHAN PAHAM ANTI PANCASILA MASUK SEKOLAH Fatimah Asyari
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v3i1.3675

Abstract

This research is willing to research about how to prevent the anti -Pancasia enter the school of Indonesia especially in Balikpapan.Pancasila as the way of life for the people in Indonesia in any cases has tobe defended forever. Pancasila is absolutely existed forever in Indonesia.The research is hold in Balikpapan for one month. The method isqualitative by taking the bews frm the local daily news paper andobservtion the society among the different people of their religions, socialstatus, skin, language, originality, richness, rank, heritage and educationlevels.The conclusion of this study is : (1) Understanding the four pillarsof the life of the nation and state is very important. Therefore we mustpractice it, including the four pillars of national and state life, namelyPancasila, the 1945 Constitution, the Unitary Republic of Indonesia, andBhinneka Tunggal Ika; (2) All parties continue to maintain unity andunity in diversity;(3) Foster cooperation and tolerance with eachother;(4)Giving direction to anyone who has symptoms and anti-Pancasila;and (5)Continuous supervision at school
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BEGAL DI KOTA SAMARINDA Muhammad Laksamana dan Dina Paramitha Hefni Putri
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v5i1.4730

Abstract

Begal motor action in the city of Samarinda increasingly disturbing the public, they acted not knowing the time and place. The intensity has also increased sharply. However, there has been no preventive efforts by the police on a large scale to ensure that Samarinda is free from the "colonialism" of thugs. What factors caused the crime of begal in Samarinda City.How is the effort made by law enforcers to deal with the crime of begal in Samarinda City The type of research used in this study is empirical legal research, which is a legal research method that looks directly at the field dataThe results of the research and discussion of the factors causing the occurrence of begal are, Economic Factors (perpetrators want to pay off debts to their own families), Factors of Reason Weaknesses Weaknesses reasoning power of perpetrators who make them choose the wrong choice between two choices. Weak perpetrators' reasoning power, which is sometimes found perpetrators still a student, Weaknesses Faith Factors Lack of planting religious values by parents towards children from an early age and the environment that is less supportive makes a child, especially teenagers at school age, very vulnerable to moral development or akhlaknya, Drug Addiction Factor some Actors said he always felt restless and could not concentrate properly when not consuming methamphetamine. There are three ways that countermeasures can be made against crime, namely, pre-emptive, preventive and repressive
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg) Amal, Muhamad Ichlasul; Irawan, Benny; Rofiana, Reine
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7037

Abstract

Tindak pidana penadahan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengancara membeli sesuatu barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian,penggelapan, penipuan, pemerasan dan hasil rampasan, yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang sebagaimana diklasifikasikan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sampai dengan Pasal 482 KUHP. Sehinggapeneliti mengidentifikasi masalah yaitu yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalampemberian sanksi terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor1033/Pid.B/2021/PN Srg)? Kedua, bagaimana penegakan hukum dalam penerapan tindakpidana penadahan sepeda motor (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.B/2021/PN Srg)?. Dalampenelitian ini peneliti menggunakan dua teori yaitu pertama teori pertimbangan hakim ratiodecidendi dan kedua teori penegakan hukum. Selanjutnya peneliti menggunakan metodepenelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, kemudianpeneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan studilapangan, selain itu peneliti menggunakan cara wawancara sebagai penguatan bukti datadalam skripsi, adapun bahan atau sumber hukum yang digunakan adalah melalui bahanhukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dalam teknik pengumpulandata peneliti menggunakan studi kepustakaan dan juga studi literatur, maka dalam penelitianini juga menggunakan penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalahMajelis hakim diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindakpidana penadahan sepeda motor yang disertai dengan pemalsuan surat kendaraan bermotorsesuai dengan pertimbangan hukum hakim ratio decidendi, Jaksa Penuntut Umum sebaiknyaagar dapat memahami mengenai Pasal-pasal mana yang tepat untuk digunakan dalam suratdakwaan, kemudian seharusnya jaksa mengganti surat dakwaannya dari dakwaan alternatif kedakwaan kumulatif dan untuk masyarakat agar dapat membuka pandangannya dan hatinuraninya untuk cenderung lebih menaati aturan hukum yang berlaku.
PELAKSANAAN PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MENURUT HUKUM KANONIK Heribertus Richard Chascarino
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v7i1.6510

Abstract

The purpose of this study is to find out how divorce is viewed from the point of view of the positive law of the Republic of Indonesia and the canonical law of the catholic church, and how the process is carried out. This study uses a normative juridical method by analyzing the articles in the legislation related to the problem being studied.The results of the study reveal that there are contradictory contradictions, where the positive law in our country expressly allows and regulates the issue of divorce between husband and wife, but this is actually inversely proportional to the law of the Catholic church which is embraced by all Catholics in the world, where the catholic church absolutely forbids divorce between catholic husband and wife. The Catholic Church does not recognize the existence of divorce, but in the teaching of the Catholic Church what is known is the annulment of marriage.
KEKUATAN HUKUM TERHADAP KESEPAKATAN DAMAI DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Imron Imron
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v2i2.3384

Abstract

This study was conducted to answer two things : first, how enforceable peace agreement in the settlement of domestic violence (domestic violence) were evaluated from the Perspective of Criminal Law and Islamic Law in Indonesia. Second, how problems of law enforcement domestic violence (domestic violence) in Indonesia.Based on the study results showed that the force of law a peace agreement in the settlement of domestic violence from the perspective of criminal law is very strong and fundamental. In addition, the completion of domestic violence cases are resolved through a peace agreement in line with the principles and characteristics of Islamic Criminal Law the Law of Islam put the obligation of rights, charity, and the reward for anyone who can reconcile a family who face problems in the family. This also applies to the husband and wife that is in conflict within the family so as to provide awareness for both of them not to do anything that could harm the family unit itself. The purpose of law in general is to uphold justice by the creator of human volition so as to materialize the public order and peace, and purpose of Islamic law contained in the Qur'an and Al-Hadith, which is for the happiness of human life in this world and the Hereafter, by taking all that is useful and to prevent and reject all that is not useful to human life both physical and spiritual individuals and communities that preserve religion, life, intellect, lineage and property.Problems of law enforcement domestic violence in Indonesia, that cases of domestic violence have occurred which have been addressed and has been decided by the Court which has been run by law enforcement for justice and for the creation of a sense of justice that has to judge and give a verdict / impose imprisonment for offenders who have declared legally proven guilty of committing the crime of domestic violence as a form of guarantee of security to prevent domestic violence later, it still does not have a sense of justice, because they pose an ongoing problem for the victims that the victims were mostly divorced from domestic violence perpetrators and at the which eventually became a victim not only on the wife alone but also on children and the integrity of the household. So that penal mediation was the best solution to overcome the problem of domestic violence and law enforcement is the advice in the implementation of Islamic law in Indonesia.
JUAL BELI UANG DENGAN UANG BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM, PERATURAN DAERAH DAN SURAT EDARAN WALIKOTA SAMARINDA Raudah Mahmud
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v6i2.5865

Abstract

Penggunaan uang kertas sebagai alat tukar menukar sudah menjadikebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Pada zaman Rasulullah SAW,uang kertas belum hadir menjadi suatu alat tukar seperti saat ini,kemunculannya menimbulkan berbagai permasalahan baru yang perlu danharus dibahas secara Islami dan maqashid Syariah sehingga tidakmelenceng dari ajaran-ajaran agama Islam. Fenomena jual beli uang dengan uang ini sering terjadi ketika mendekati hari-hari besar sepertilebaran Idul Fitri umat Islam. Bisnis jual beli uang dengan uang denganalasan apapun tidak dibenarkan, meskipun transaksi antara kedua belahpihak tersebut dilakukan secara ridha, ikhlas dan tidak ada paksaan daripihak manapun, tetap saja ketentuan hukum tidak dapat berubah, transaksitersebut tetap statusnya riba. Hal ini diperkuat dengan Surat edaranwalikota Samarinda No 186.6/1074/012.01 terkait larangan perdaganganuang yang ditandatagani pejabat Wali Kota Samarinda pada 24 Mei 2018.Edaran ini diterbitkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturanagama tentang riba dan peraturan daerah tentang Ketertiban Umum, tidakada larangan dan sanksi khusus terkait kegiatan jual beli uang denganuang seperti pada fenomena praktik penukaran uang. Hanya saja mengaturketertiban umum bagi para pengusaha-pengusaha penukar uang agarkegiatannya tidak mengganggu ketertiban umum di daerah tersebut.
PERLINDUNGAN NASABAH DARI KLAUSUL TIDAK ADIL DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU: A NARRATIVE LITERATUR REVIEW M. Ibnu Sumarna, Taufiq Amini, Muh. Reza Zulfikar, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i1.7993

Abstract

Perjanjian  kredit baku sering mengandung klausul yang secara tidak adil memberikan keuntungan  lebih kepada lembaga keuangan sementara memposisikan nasabah dalam situasi rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai jenis klausul tidak adil dalam perjanjian kredit tidak baku dan strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan nasabah dari klausul tidak adil dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan  narrative literatur review (NLR) dengan menitik beatkan kajian pada berbagai sumber, seperti artikel dari berbagai jurnal yang telah diterbitkan dan berbagai sumber lain yang relevan dengan topik kajian. Hasil NLR menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis klausul tidak adil dalam perjanjian kredit baku, yaitu klausul pembatalan sepihak, klausul suku bunga yang tidak transparan, dan klausul perubahan ketentuan tanpa pemberitahuan. Untuk menghadapi klausul- klausul tidak adil tersebut, maka diperlukan berbagai strategi perlindungan nasabah, yaitu antara lain regulasi yang ketat, pendidikan dan kesadaran nasabah, serta melembagakan standar etika.
Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda Abdul Rokhim dan Ludya Sirait
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v1i2.2864

Abstract

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik inisudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di kota besar tetapi dipedalaman juga banyak terjadi. Penyebabnya bervariasi karena masalah ekonomi,rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan masalahyang paling sering terjadi adalah kehamilan di luar nikah (kecelakaan atau populerdengan istilah married by accident) dan alasan lainnya.Biasanya perkawinan yang dilakukan di bawah umur bukan melahirkankebahagiaan keluarga dan rumah tangga, justru banyak berujung pada perceraian dandampak lainnya.Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan data langsung diperoleh darimasyarakat maupun keterangan dari instansi terkait. Teknik penelitian yang dipakaiadalah teknik wawancara pada narasumber dari Pengadilan Agama Kelas IASamarinda. Metode analisis data dari penulisan ini menggunakan analisis secarakualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain : (1) Untuk memperolehpemahaman bahwa perkawinan di bawah umur tidak boleh terjadi; (2) Untukmengetahui dan menganalisis sanksi terhadap pelanggaran atas perkawinan anak dibawah umur; (3) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari perkawinan dibawah umur, khususnya perceraian.Kesimpulan penelitian bahwa: (1) Dampak yang buruk dari perkawinan dibawah umur adalah meningkatnya angka kematian ibu melahirkan dan terutamadampak perceraian yang semakin meningkat di Indonesia dan di Samarinda padakhususnya. (2) Sanki-sanksi hukum dikenakan kepada siapapun yang melanggarketentuan-ketentuan di dalam undang-undang perkawinan dan undang-undangperlindungan anak. Dilihat dari hukum agama bahwa perkawinan yang disahkan dengantatacara dan persyaratan agama yang diyakini sifat dari perkawinan tersebut adalah sah.

Page 12 of 17 | Total Record : 161

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue