LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. The journal sets up specific topic to be covered in each issue which can be analyzed from many perspective of laws as mentioned. However, in each issue we also accommodate latest issue of legal development in general
Articles
161 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE BEBEK PAK NDUT DI KOTA SAMARINDA MENURUT HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Ekawati, Ekawati]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v4i2.4459
<![CDATA[Franchise business is a future business trend with a small risk of failure where growth is very rapid and gives its own color in the Indonesian economy. Franchise agreement is one aspect of legal protection to the parties from acts that harm other parties. If one party violates the contents of the franchise agreement, then the other party can sue the infringing party in accordance with applicable law. Franchising in Indonesia is currently regulated in Government Regulation No. 42/2007 concerning Franchising. In PP No.42 of 2007 it also stipulates that a contract must be made clearly. And if we observe that currently in Indonesia there are already many franchise businesses in the field of food that are very creative. The Pak Ndut Duck franchise is a franchise agreement for the sale of Pak Ndut's chicken and duck food products. As a result of the existence of a product sales franchise agreement, the parties are bound in a right and obligation. This type of research is analytical descriptive, namely to describe, discover legal facts as a whole and systematically study the Implementation of the Pak Ndut Duck Franchise Agreement in Samarinda City. The parties involved in the fanchise agreement (franchise) are explained in Article 1 paragraph (2) and (3) Republic of Indonesia Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchises states that the franchisor (Franchisor) is an individual or business entity that gives the right to use or use the franchise he owns to the franchisee.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI REKLAMASI PASCA TAMBANG MENJADI OBYEK WISATA DI DESA LOA ULUNG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[Resty Dwi Julianovi dan Irman Syahriar]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v6i1.5625
<![CDATA[Wisata lubang bekas tambang yang dialihfungsikan sebagai pendapatan daerah dan akses bagi masyarakat guna membantu ekonomi masyrakat dengan menyediakan barang dan jasa ditempat wisata. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadikan lubang bekas tambang sebagai tempat wisata adalah perbuatan legal, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah regulasi pengaturan alihfungsi pemanfaatan bekas lubang tambang batu bara yang menjadi tempat wisata didesa Loa Ulung dan akibat hukum bila pemanfaatan bekas lubang tambang yang telah menjadi tempat wisata itu tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis Penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa izin untuk tempat wisata didesa Loa Ulung belum bisa dikatakan legal sebab belum mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN ATAS PEMBIAYAAN PEMBELIAN DI PT. ADIRA FINANCE SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Fatimah Asyari, Aldy, Abdul Rokhim, dan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v7i2.7590
<![CDATA[Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhiberkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian standar. Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan ini sangat tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mana lembaga tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana yang memberikan kredit dengan bunga yang rendah bahkan tanpa bunga. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembagapembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan ini adalah bagaimana kekuatan hukum perjanjian terhadap konsumen atas pembiayaan pembelian di PT. Adira Finance Samarinda dan Perlindungan hukum bagi konsumen (debitor) atas eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, data atau informasi diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Kekuatan hukum perjanjian terhadap konsumen atas pembiayaan pembelian di PT.Adira Finance Samarinda mengacu pada asas kekuatan mengikat atau asas facta sunservanda ini dapat diketahui didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang dan Perlindungan hukum bagi konsumen (debitor) atas eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia yaitu perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan yang secara tidak langsung merugikan pihak konsumen maka hal ini tentunya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan perjanjian dengan mencantumkan klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum.]]>
<![CDATA[VONIS DAN KEKALAHAN AHOK BEREFEK LUAS TERHADAP ELEKTABILITAS PARTAI PDI PERJUANGAN ]]>
<![CDATA[Ekawati Ekawati]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v2i1.2844
<![CDATA[The aim of this research is to know the effect of the loss of Ahok and Jarot in the general election in DKI Jakarta. The method of the research is qualitative by taking the references from some books, newspaper and magazine namely Tribun Kaltim Kaltim Post,Gatra and the others .The results of the research are (1).The supporters including the support of the Political Party involves the religion domain,(2). The supports of the Political Party do not avoid the actors of the religion followers who are the actors involved in the general election ;(3).The Voters should be given the religion aspects.(4).The loss of the couple Ahok and Jarot caused by religion domain; (5).The couple who get the victory because the religion centiment;(6).The winner will be gentlement because they will end happily and fairly and the couple of Ahok-Jarot has to be ensured that the income does never exchanged.The suggestions in this results are (1).The Political party supporters have to support based on political affairs ,(2). The Political party supporters not enter the religion affairs (3).The commisioners of KPU have to sentence to whoever relates the politics and religion in the compaign ,(4).The loss does not any relate with others but political affairs,(5).The supporters do not get any profit but to play fairly,(6).The all sides in the society has to keep it peaceful.,(7).General election is just competition not a war.]]>
<![CDATA[PERANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ]]>
<![CDATA[Ade Sulistya Ningrum dan Florentinus Sudiran]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v3i2.4100
<![CDATA[This reearh is library one. The problem formulation is how to solvethe conflict of among the sides. The aim of is willing to know how to solvethe disput/conflict of among the sides ? The results f the research can sovebased on.chapter XV, article 32. concerning to solve the conflict are (1)By negotiation to understanding among the sides; (2) If it is not finished itwill be solved by court based on he regulation ; (3) Special for foreigninevestment solution is by arbritage r international court. Sugestion (1) Inthe short term the government has to improve the climate of the businessand investment; (2) The government ha to improve as well as to haveaction for law enforcement.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENJADI DASAR TERINTEGRASI DALAM PEMBANGUNAN SUATU WILAYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Farahwati Farahwati]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v5i1.4768
<![CDATA[The environment on earth as regulated in Law No. 32 of 2009concerning Environmental Protection and Management, thatenvironmental management consists of the natural environment inaccordance with the understanding of ecosystem life and socialenvironment that is illustrated by the existence of human groups both insociety and in families and refers to the understanding of humanity(humanism), so that includes understanding about between nations,interregion and the built environment (originally thought to be man-made;man-made environment).Development needs to pay attention to environmental conditionsthat exist from the physical side (soil, water, air), biotics (flora, fauna),and culture (culture, interactions between people). Environmental qualityconditions will tend to continue to decline if not balanced with the conceptof sustainable development planning in an effort to preserve the existingenvironmental functions.The implementation of environmentally sound development and thecontrolled use of natural resources wisely is the main objective ofenvironmental management. Sustainable development is very closelyrelated to environmental management programs and policies.The nature of environmental law enforcement in sustainabledevelopment covers all environmental law systems with the aim ofprotecting and properly managing the environment and is an activity toimplement and apply just environmental laws and take legal actionagainst any violations or deviations of law committed by legal subjectseither through judicial procedures or through non-judicial procedures.Legal norms are the most dominant rules that are enforced with powerand for their violations subject to certain sanctions that have beenestablished by the State.]]>
<![CDATA[DUGAAN MANIPULASI KLAIM PERTANGGUNGAN ASURANSI DIKAJI BERDASARKAN HUKUM DAGANG ]]>
<![CDATA[Nomensen Freddy Siahaan]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v8i2.7456
<![CDATA[Asuransi sangat penting bagi perusahaan dalam melakukan perdagangan internasional karena dapat meminimalkan risiko kegagalan perdagangan, menjamin keamanan investasi, memudahkan proses perdagangan, dan meningkatkan reputasi perusahaan Asuransi juga memberikan rasa aman kepada eksportir dalam menghadapi risiko ekspor dan meningkatkan keberanian untuk menembus pasar ekspor baru dengan biaya premi yang sangat ringan.Asuransi Perdagangan adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kemungkinan risiko kerugian karena tidak diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran pembayaran dari Pembeli/Importir atau Bank pembuka L/C yang disebabkan oleh risiko komersial dan/atau politik. Tidak hanya untuk kegiatan perdagangan internasional, ternyata asuransi juga berguna secara pribadi atau individu, terutama dalam menjamin kelangsungan hidup ahli warisnya yang ditinggalkan. Berbeda dengan klaim asuransi kesehatan yang tidak membutuhkan waktu lama untuk reimburse atau pencairan, klaim asuransi jiwa hanya bisa dicairkan ketika pemegang polis meninggal dunia atau dalam kasus tertentu hanya tergantung pada klausul yang telah disepakati dalam polis asuransi jiwa. Jika berkaitan dengan peristiwa ini, alangkah baiknya keluarga Mirna atau ahli warisnya mendelegasikan dan mempercayakan pengelolaan klaim asuransi kematian Mirna kepada agen asuransi karena biasanya agen asuransi bekerja secara profesional dan telah memahami prosedur hukum yang ada serta dapat bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menentukan keabsahan kematiannya.]]>
<![CDATA[Peranan Olahraga Tradisional Terhadap Pelestarian Adat Dan Budaya ]]>
<![CDATA[Ding Kostermans]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v1i1.2415
<![CDATA[The objective of this research is willing to know to empower the traditional games. The location is in Tenggarong in 2016. The results of it are: (1). The nine traditional competition especially in Kutai, (2). The competition is to defend the ones which have been isolated, (3). The eventalso introduced the traditional sport, (4).The location of the competition in three locations, bank of Sungai Mahakam in Tenggarong, in Telcom office and Tenggarong youth field followed by all subsdistricts in Kukar, (4). The name is Erau Internasional Folk Art Festival (EIFAF). The suggestions of this research are: (1). To support the competition the traditional games, (2). To maintain the traditional games, (3). To make the traditional games as the stimulus of tourism, (4). To give a special characteristics.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF PIDANA TERHADAP PERISTIWA BENCANA PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Reine Rofiana]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v3i1.3672
<![CDATA[The perceived impact of coal mining is a condition of nature damaged plus conflict (because claimed lives). In the span of four years (2011-2015) has more than 10 innocent children become victims which there is no clarity of the settlement of legal cases until now.This paper is more focused on normative writing that is by reviewing some references related to the coal mining is connected by legal theories and regulations. According to the author's perspective, based on the theory that is stated by Emile Duekheim and Robert K. Merton, mining case has been deviated due to the weak awareness of the Mining Company by complying of prevailing laws and regulations.The authors suggest that by upholding of true criminal objective it should be expected that all existing Mining Companies should have fear so as to prevent similar caseswill happen in the future and for be more sensitive and responsible in managing his company. And from Respressive Function it is necessary in order to educate the Mining Company so as to have a high legal awareness.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PEMILU Di PROVINSI SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[Zulfakar, Andi Baso]]>
<![CDATA[ LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31293/lg.v9i2.8322
<![CDATA[In the application of sanctions for election crimes in the province of South Sulawesi Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2022 and Article 1 number 1 concerning election offenses against election administration violations. This type of research is descriptive qualitative research. This research was conducted to collect a number of information in the field from a questionnaire of employees and Acting KPU during the general election organizers in this case the chairman in terms of fraud and political money during the election celebration of South Sulawesi province Makassar city. The research location was conducted in Makassar City. This location was chosen because it has all the supporting aspects in order to run well and Makassar City is famous as a political central area in South Sulawesi.]]>
