cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ritria Novidiyanti
Contact Email
ritria@untag-smd.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ritria@untag-smd.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda, Kotak Pos No. 1052 SAMARINDA 75124, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : 2597968x     EISSN : 25488244     DOI : http://dx.doi.org/10.31293/lg
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship. The journal sets up specific topic to be covered in each issue which can be analyzed from many perspective of laws as mentioned. However, in each issue we also accommodate latest issue of legal development in general
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 161 Documents
 12   13   14   15   16 
ANALISIS BENTUK PEMOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS BALAPAN LIAR YANG DILAKUKAN REMAJA DI KABUPATEN BARRU Risqilah, Mustakim Mahmud dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i2.8399

Abstract

Latar belakang ini memberikan penjelasan tentang berbagai metode yang digunakanoleh polisi untuk menangani balapan liar yang dilakukan oleh remaja di wilayahKabupaten Barru. Penelitian ini menyelidiki berbagai tindakan penegakan hukum yangtelah dilakukan oleh pihak kepolisian setempat dan instansi non-formal. Ini dilakukandengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian inimenggambarkan berbagai upaya polisi untuk mengurangi praktik balap liar yangmengancam keselamatan masyarakat dan pelaku sendiri. Ini dilakukan melalui studikepustakaan dan teknik pengumpulan data seperti analisis dokumen, observasi,wawancara, dan dokumentasi. Untuk mencegah hal ini terjadi, polisi melakukan patroli,melakukan pemeriksaan, mengatur lalu lintas, dan menyelenggarakan kompetensi balapresmi sebagai alternatif legal bagi pecinta balap motor. mendiskusikan masalah sosial diwilayah Kabupaten Barru dan menekankan peran polisi dan masyarakat dalam menjagakeamanan di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perencanaankebijakan publik menangani praktik balapan liar dan masalah keamanan dengan lebih baik. Undangan dan buku-buku literatur. Dalam hukum pidana positif, penyerobotantanah merupakan tindakan stellionaat atau kejahatan yang berkaitan dengan penggelapanharta tidak bergerak milik orang lain seperti tanah, sawah, rumah, dan sebagainya.Sementara penyerobotan tanah bisa didefinisikan sebagai perbuatan merebut ataumenguasai tanah milik orang lain. Sanksi mengenai tindak pidana penyerobotan tanahdalam hukum pidana positif diatur dalam pasal 385 KUHP dimana diancam denganpidana penjara maksimal 4 tahun.
EFEKTIVITAS PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KOTA MAKASSAR) Taufiq Amini, Muh. Reza Zulfikar, M. Ibnu Sumarna, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i2.8430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pendaftaran Tanah dan Sertifikat ganda dan faktor terjadi Sertifikat ganda. Penelitian kepustakaan (Liberary Research), penelitian yang dilakukan dalam bentuk pengumpulan data teoritis, selanjutnya dipelajari secara seksama terutama yang ada relevansinya dengan materi penulisan ini, guna menunjang penelitian lapangan, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara (interview), yang dianggap penulis mengetahui permasalahan yang diteliti.. Hasil mampu menambah pembendaharaan wacana baru bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan ilmu hukum berkaitan dengan masalah pertanahan.
Sengketa Tanah terhadap kepastian hukum di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 Zaenal, Abdil Rahman
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i2.8185

Abstract

Objective To begin with, the plaintiff is questioned about the contents of his claim. The judge can make a decision with the help of local examination. When it comes to the construction of evidence in civil cases, the duties and responsibilities of local examination of the object of land dispute is an issue that arises. shows that local examination based on Article 153 HIR, Article 180 RBg, and Articles 211-214 Rv as well as SEMA No. 7 of 2001 does not reflect legal certainty because it does not regulate the mechanism of local examination in the field thoroughly, which leads to many interpretations.In addition, it is still ambiguous whether local examination is a means of evidence whose value is left to the judge or whether local examination is only an examination tool or method of obtaining evidence. Research Results and Discussion Local inspection results are a valid source of evidence In civil cases, local examinations have the following legal consequences: (1) court costs if the judge requests a local examination; and (2) the evidentiary power of the local examination. Both of these are legal consequences that need to be clarified in future regulations. elements that need to be clarified in future regulations. Conclusion In civil cases, all cases relating to immovable property are required to ensure legal certainty in the future regulation of local inspection of land.To create legal certainty regarding local inspection, the diversity of this regulation is very important. In order to create legal certainty regarding local examination, diversity of regulation is essential. Regulations regarding local examination should be established at the level of a law so that they have strong legal force against all parties involved in the case, including judges, clerks, and all other parties.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BANTUAN HUKUM DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA Muhtamar, Syafruddin
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i2.8400

Abstract

Baik Pancasila maupun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa keadilan adalah tujuan nasional. Negara telah mengatur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasilnya adalah bahwa bantuan hukum masih bersifat parsial dan individu.
EFEKTIVITAS PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DARI SUDUT PANDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Akram, Khairil
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i2.8183

Abstract

This study was conducted due to the demands of the community for fast, precise, and efficient implementation and public services. The government innovates by implementing an e-government system, or electronic-based public services. This research uses a qualitative approach and concentrates on the issue of how the effectiveness of state administrative law on online public services. This research shows that the effects in the e-government program are close to efficient, as shown by the number of people who have been able to use e-government services. However, not all Indonesians can and are able to use these services, as shown by the large number of people in areas where people are still poor and technology illiterate, and there are still many areas that still do not have e-government services.
PERKEMBANGAN NORMA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DARI KUHP LAMA KE KUHP BARU (STUDI HUKUM DENGAN ADANYA PERUBAHAN PASAL DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006 DAN NOMOR 31-PUU-XII/2015) Reine Rofiana, Maria Claudia Sitompul, Muhyi Mohas, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i2.8401

Abstract

Perkembangan norma penghinaan terhadap presiden dari KUHP lama ke KUHP baru memiliki pro dan kontra. Pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP lama dikatakan sebagai pasal kolonial yang sudah kuno dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi negara Indonesia, sehingga Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut. Lalu KUHP baru kembali mengatur pasal penghinaan terhadap presiden yang dalam prosesnya menimbulkan pro dan kontra tentang keberadaan pasal ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan norma penghinaan terhadap presiden berkaitan dengan adanya KUHP lama dan KUHP baru dan mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini memiliki kegunaan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pasal penghinaan terhadap presiden yang sebelumnya dimuat dalam KUHP lama kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, kembali dimuat oleh KUHP baru dengan memiliki perbedaan dalam unsurnya. Pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP baru memiliki 2 (dua) unsur baru yaitu memiliki alasan penghapus pidana, serta delik pasal ini ialah delik aduan yang sebelumnya ialah delik biasa. Serta, akibat hukum oleh putusan Mahkamah Konstitusi ialah masyarakat dan media dengan mudah melontarkan penghinaan yang berdasar pada kritik, sehingga norma penghinaan terhadap presiden perlu diatur kembali di dalam KUHP baru dengan unsur yang baru, yang dapat menjadi keuntungan bagi semua pihak. Tanpa melanggar hak asasi manusia warga negara untuk mengemukakan pendapat sebagai bentuk negara demokrasi, dan tanpa mencoreng nama baik presiden dan wakil presiden.
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2023 Nur, Syamsuddin
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i2.8184

Abstract

The dispute resolution process allows the court to settle cases based on the value of the object of the dispute, so that dispute resolution can be carried out quickly, easily and at low cost. According to PERMA Number 2 of 2015, the value of the case object should not exceed Rp.200,000,000.00 (two hundred million rupiah), with a simple evidentiary process and presided over by one judge with the event The process of resolving civil disputes through the settlement of simple lawsuits at the Class 1 A District Court of Makassar includes registration of simple lawsuits, examination of simple lawsuits, determination of judges, and appointment of substitute clerks.
KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Benhard Kurniawan Pasaribu, Premita Permatasari, Sukindar, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i2.8402

Abstract

Perjanjian dalam arisan online yang hanya berdasarkan kesepakatam antar pihak menimbulkan keraguan, terutama pada saat terjadi permasalahan seperti wanprestasi, untuk membuktikan keabsahan pada perjanjian arisan online ini akan mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian arisan online dalam perspektif hukum perdata dan kedudukan hukum para anggota di dalam perjanjian arisan online dalam perspektif hukum perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approuch).Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keabsahan perjanjian arisan online yang dilaksanakan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak, serta perjanjian tersebut tidak tertulis diatas kertas, dalam perspektif hukum perdata dapat dikatakan sah. Karena  pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, cakap hukum, adanya objek, sebab yang halal) maka keabsahan perjanjian dalam arisan online telah terpenuhi..  Kemudian kedudukan hukum para anggota dalam arisan online dalam perspektif hukum perdata tidak diatur secara tegas namun pada jurnal yang berjudul “tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anggota dalam arisan online (studi kasus arisan online murah receh 22)” menuliskan bahwa  kedudukan hukum setiap pihak dalam arisan online yaitu pemilik arisan sebagai pihak pertama memiliki kewajiban menyalurkan uang arisan kepada pemenang sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan memiliki hak mendapatkan tranferan uang dari setiap anggota tepat pada waktunya, kemudian para anggota arisan sebagai pihak kedua memiliki kewajiban membayar iuran arisan tepat waktu serta memiliki hak mendapatkan pencairan uang tepat waktu, kemudian admin arisan sebagai pihak ketiga memiliki kewajiban melaksanakan tugasnya sebagai admin membantu pemilik arisan mengatur jalannya arisan online serta memiliki hak mendapatkan gaji dari pemilik arisan karena telah melakukan tugasnya.
THE EFFECTIVENESS OF SKINCARE LAWS AND REGULATIONS CAN JEOPARDIZE THE CONDITION OF THE HUMAN BODY. Jayady, Try
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i2.8357

Abstract

Determining the law and liability of skincare manufacturers for skin health. Normative law is part of the research of the results of this regulatory system has a structure, structure, or basis, and parts that give shape and boundaries to the whole One type of deviant behavior, namely crime, still exists in society. The use of law as a way to solve this problem is expected to produce the right solution. The form and nature of a criminal offense or offense shows that it is fair, appropriate.
BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA Sultani, Sultani
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v9i2.8429

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum,  yang secara tegas diatur  dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUNRI) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”,  Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentutnya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Metode Penelitian ini penelitian hukum normatif (doctrinal atau normative legal research) berupa penelitian hukum yang difokuskan pada kajian dan analisis Hasil Penelitian ini Secara yuridis negara Republik Indonesia menjamin hak konstitusional setiap orang/warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Demikian juga bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan Kesimpulan Hakikat bantuan hukum dalam perspektif hukum acara pidana dan hak asasi manusia di Indonesia apabila telah disadari bahwa bantuan hukum adalah hak setiap orang yang paling asasi dan dijamin oleh ketentuan perundang-undangan di Indonesia, hingga terwujudnya hak konstitusional setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Page 14 of 17 | Total Record : 161

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019): LEGALITAS Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue