cover
Contact Name
Muhlisin
Contact Email
jkpdbanten@gmail.com
Phone
+62819-0613-2274
Journal Mail Official
jkpdbanten@gmail.com
Editorial Address
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang, Tlp.(0254) 267053 Fax. (054) 267052, Kota Serang 42127
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD)
ISSN : 25974971     EISSN : 26850079     DOI : https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i1.340
Core Subject : Humanities, Social,
Local Autonomy and Bureaucracy Regional Governance Politics and Public Services Regional Innovation and Development Regional Natural Resources and Environment Regional Fiscal Policy and Development Human Resource Management Development Other Issues in Regional Public Policy Field
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018" : 10 Documents clear
MODEL OF ECONOMIC EMPOWERMENT AT COASTAL PEOPLE IN BANTEN PROVINCE: CASE STUDY IN LONTAR VILLAGE, TIRTAYASA DISTRICT, SERANG REGION AND CITEUREP VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT, PANDEGLANG REGION Agus Sjafari; Kandung Sapto Nugroho; Arenawati Arenawati; Oki Otaviana; Guntur Fernanto
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.29

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten, sehingga dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan. Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of economic empowerment activities of coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most effective model of economic empowerment for coastal communities in the province of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by literature study and documentation. The results of this study indicate that there are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both groups of fishermen. In Lontar Village, the types of commodities produced are more varied, capture fishery, milkfish and Sea Weed cultivation and seaweed farming. While in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen
ACHIEVEMENT OF PNPM MANDIRI PROGRAM THROUGH SAVING LOANS PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN SAWARNA VILLAGE BAYAH DISTRICT Yusniah Anggraini
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.31

Abstract

ABSTRAK Terwujud sebuah pembangunan yang berlandaskan pada pemberdayaan, yakni melalui sebuah program pemerintah bernama ‘Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Penelitian ini mengenai program PNPM Mandiri yang berfokus pada Capaian Program PNPM Mandiri Pedesaan melalui pogram simpan pinjam perempuan (SPP) untuk pemberdayaan masyarakat di desa sawarna kecamatan bayah. Dari ketiga program bidang yang ada tulisan ini akan membahas program pembangunan di bidang ekonomi. Yang dalam implementasinya di Desa Sawarna, program ini disebut sebagai ‘Program Simpan Pinjam Perempuan(SPP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan informan adalah para Perempuan anggota kelompok di kecamatan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dan instrumennya berbentuk pedoman wawancara. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis data secara induktif. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa , pada proses pelaksanaannya PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sawarna menghasilkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat (perempuan). Diantaranya telah mampu membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup mereka, khususny para perempuan di lingkungan desa sawarna. Melalui Program SPP kaum perempuan menjadi berdaya dan dapat mampu bermetamorfosa menjadi pribadi yang aktif. Dengan bantuan dana yang diberikan kepada kaum perempuan sehingga mampu mengembangkan usaha mikro yang mereka miliki menjadi lebih baik, serta mereka mampu terbebas dari jeratan ‘bank keliling’. Akan tetapi masih ada kekurangan dari pelaksanaan program tersebut, sehingga proram SPP menjadi kurang maksimal. Maka dalam hasil penelitian ini akan disajikan beberapa rekomendasi untuk melengkapi kekurangan yang ada. Kata Kunci : Program PNPM mandiri, Program simpan pinjam perempuan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Sawarna ABSTRACT A development based on empowerment is realized, namely through a government program called ‘Mandiri Community Empowerment National Program (PNPM Mandiri). This research is about the PNPM Mandiri program which focuses on the Achievement of the PNPM Mandiri Rural Program through the women's savings and loan program (SPP) for community empowerment in Sawarna village, Bayah sub-district. Of the three field programs that exist this paper will discuss development programs in the economic field. Which in its implementation in Sawarna Village, this program is referred to as the ‘Women's Savings and Loan Program (SPP). The method used in this study is a qualitative descriptive method, with informants being women group members in the sub-district. Data collection techniques used are interview techniques, and the instruments are in the form of interview guidelines. The data analysis technique is inductive data analysis. The field findings show that, in the implementation process of PNPM Mandiri Rural in Sawarna Village produced positive and negative impacts on the community (women). Among them have been able to help local people improve their lives, especially women in the Sawarna village. Through the SPP Program women become empowered and can be able to morph into an active person. With financial assistance given to women so that they can develop their own micro-businesses to be better, and they are able to be free from the entanglement of 'mobile banks'. However, there are still shortcomings in the implementation of the program, so that the SPP program becomes less than optimal. So in the results of this study there will be a number of recommendations to complement the shortcomings. Keywords: PNPM mandiri program, the Save Program loan women, empowerment of village community Sawarna
MODEL OF ACADEMIC ROLE IN SUPPORTING SMART CITY IMPLEMENTATION IN SERANG CITY Hermansyah Andi Wibowo
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.32

Abstract

ABSTRAK Penelitian kebijakan ini bertujuan mendukung implementasi konsep smart city di Kota Serang Provinsi Banten dengah hasil akhir adalah model penerapan smart city. Tinjauan pustaka sederhadan dipilih sebagai metode kajian dimana pustaka-pustaka yang ada, baik artikel di jurnal maupun di nonjurnal, diambil, ditelaah dan dijadikan acuan dalam pembuatan model. Observasi terhadap perilaku masyarakat dan tokoh masyarakat, wawancara rahasia terhadap masyarakat, tokoh dan juga sejumlah pejabat eselon 3, dilakukan untuk memperkarya konten kajian dan segi-segi penyusunan. Laporan penelitian disusuntulis dengan urutan pendefinisian smart city, metode pengumpulan data, pemaparan dimensi-dimensi dan karakteristik smart city, serta kota-kota yang melaksanakan smart city, penjelasan bagaimana mewujudkan smart city dan peran akademisi dalam ikut mewujudkannya, kritik-kritik terkait konsep smart city, dan penutup berisi kesimpulan dan saran lebih lanjut untuk penerapan konsep smart city di Kota Serang, khususnya pelibatan para tokoh masyarakat dan peran kunci para akademisi. Kata kunci: Smart city, Kota Serang, Akademisi, Green city, Teknologi Informasi dan Komunikasi ABSTRACT This study aims to support the implementation of the concept of a smart city in Serang City, Banten Province, with the final result of the smart city application model. Simple literature review and selected as a study method in which existing libraries, both in journals and non-journals, are considered, reviewed and used in modeling Observations on the behavior of the community and community leaders, confidential interviews with the community, figures and also a number of echelon 3 officials, were carried out to work on the content of the study and the aspects of preparation. The research report was written in the sequence of defining smart city, methods, presentation of dimensions and characteristics of smart city, as well as cities implementing smart city, explanation of how to realize smart city and the role of academics in participating in making it happen, criticisms related to the smart city concept , and the closing contains conclusions and further suggestions for the application of the smart city concept in Serang City, specifically involving community leaders and the key role of academics. Keywords: Smart city, Serang City, Academics, Green city, Information and Communication Technology
THE QUALITY OF SPENDING OF BASIC SERVICES OF EDUCATION AFFAIRS OF BANTEN PROVINCE Yunia Rahayuningsih; Yana Suharyana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.33

Abstract

ABSTRAK Sektor pendidikan harus memperoleh perhatian yang khusus sehingga kedepan bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang tentunya upaya tersebut bisa di intervensi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas belanja pendidikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kualitas belanja pelayanan dasar urusan pendidikan di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara, FGD, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) APBD Provinsi Banten tahun 2016 sebesar Rp 8.811,0 miliyar, belanja urusan pendidikan yang terealisasi hanya sebesar Rp 3.96,35 milyar atau setara 5,7 %, belum terealisasi minimal 20% dari APBD Provinsi Banten; (2) Struktur belanja pendidikan terdiri dari belanja langsung 88% dan belanja tidak langsung 12%. Anggaran lebih banyak terfokus pada anggaran operasional berupa belanja pegawai dan belanja barang serta jasa sebesar 50%, sementara belanja modal hanya sebesar 46% (dari struktur belanja langsung); (3) Ketersediaan sumber daya manusia pendukung pendidikan belum dapat mengakomodir sampai ke wilayah terpencil, dimana rasio guru-siswa untuk SMA 1:18 dan 1: 15 untuk SMK. (4) Ketersediaan sarana pendidikan sekolah menengah agak sulit dijangkau khusus untuk anak usia sekolah yang berada pada kategori tingkat kemiskinan yang tinggi (kondisi ekonomi). Minimnya dorongan orang tua dan lingkungan masyarakat (kultur) untuk bersekolah, ketersediaan sarana jalan menuju sekolah membuat dorongan untuk partisipasi sekolah menjadi kurang; (5) Kondisi sarana dan prasarana dibeberapa daerah mengalami kerusakan, dan tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar dengan nyaman, juga daya tampung siswa pada sekolah tertentu di beberapa wilayah melebihi kapasitas seperti di daerah yang padat penduduknya. (6) Angka Partisipasi sekolah (APS) berdasarkan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 66.73%, Angka Pertisipasi Kasar (APK) sebesar 69,73%, Angka Partisipasi Murni (APM) hanya 55,7 %. Kata kunci: Kualitas Belanja, Pelayanan Dasar, Pendidikan, Provinsi Banten. ABSTRACT The education sector must receive special attention so that in the future it can improve the quality of education which of course these efforts can be intervened through improving the quality and quantity of education spending. The purpose of this study is to find out the quality of shopping for basic services in education affairs in Banten Province. The research method used is qualitative descriptive. Data obtained through interviews, focus group discussions, observations, and literature studies. The results showed that (1) the Banten Province APBD in 2016 amounted to Rp. 8,811.0 billion, the realization of education affairs was only Rp. 3.96.35 billion, equivalent to 5.7%, not realized at least 20% of the Banten Province Regional Budget; (2) The structure of education spending consists of 88% direct expenditure and 12% indirect expenditure. The budget focuses more on the operational budget in the form of personnel expenditure and goods and services expenditure by 50%, while capital expenditure is only 46% (from the direct expenditure structure); (3) The availability of human resources supporting education has not been able to accommodate to remote areas, where the ratio of teacher-students to SMA 1:18 and 1: 15 is for SMKs. (4) Availability of facilities for secondary school education is rather difficult to reach specifically for school-age children who are in the category of high poverty levels (economic conditions). The lack of encouragement from parents and the community (culture) to go to school, the availability of road facilities to go to school makes encouragement for school participation less; (5) Conditions of facilities and infrastructure in some areas are damaged, and are not suitable to be used for the teaching and learning process comfortably, as well as the capacity of students in certain schools in some areas exceeding capacity such as in densely populated areas. (6) School Participation Rate (APS) based on the age group of 16-18 years is 66.73%, Rough Participation Rate (APK) is 69.73%, Pure Participation Rate (APM) is only 55.7% Keywords: Quality of Shopping, Basic Services, Education, Banten Province
THE COMPARISON OF FOOD POLICY ERA THE LEADERSHIP OF SOEHARTO AND SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Iman Amanda Permatasari; Junior Hendri Wijaya
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.35

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan pangan pada masa kepemimpinan presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Unit analisa data yang diambil berupa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono serta kebijakan pangan, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sejarah. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi dokumentasi. Kemudian, teknik analisa datanya terdiri dari: Heuristik, Kritik dan Analisis Saran, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kebijakan pangan pada masa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono baru berada bada posisi ketahanan pangan, tidak bisa mencapai kemandirian atau bahkan kedaulatan pangan. Soeharto memiliki kebijakan Swasembada beras dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan Revitalisasi Pertanian. Keduanya menggunakan strategi masing-masing dalam menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat pengaruh positif dan juga negatif dari kepemimpinan keduanya terhadap berjalannya kebijakan pangan. Kata kunci: Kebijakan, Pangan, Kepemimpinan, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia ABSTRACT This study aims to identify comparative food policies during the presidency of President Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono. The data analysis unit obtained is the management of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono and the nutritional guidelines taken. The type of research is historical research. Data collection techniques are the study documents. Then the data analysis techniques consist of heuristics, critique and analysis of suggestions, interpretation and historiography. The results of this study show that the position of food policy during the leadership of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono is unable to achieve independence or even the sovereignty of food. Suharto has a policy of self-sufficiency in rice and Susilo Bambang Yudhoyono has a policy of reviving agriculture. Both have their own strategies in implementing the policy. In addition, it has a positive and negative impact on its leadership in food policy. Keywords: Policy, Food, Leadership, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesian
MODEL OF ECONOMIC EMPOWERMENT AT COASTAL PEOPLE IN BANTEN PROVINCE: CASE STUDY IN LONTAR VILLAGE, TIRTAYASA DISTRICT, SERANG REGION AND CITEUREP VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT, PANDEGLANG REGION Sjafari, Agus; Nugroho, Kandung Sapto; Arenawati, Arenawati; Otaviana, Oki; Fernanto, Guntur
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.29

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten, sehingga dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan. Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of economic empowerment activities of coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most effective model of economic empowerment for coastal communities in the province of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by literature study and documentation. The results of this study indicate that there are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both groups of fishermen. In Lontar Village, the types of commodities produced are more varied, capture fishery, milkfish and Sea Weed cultivation and seaweed farming. While in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen
ACHIEVEMENT OF PNPM MANDIRI PROGRAM THROUGH SAVING LOANS PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN SAWARNA VILLAGE BAYAH DISTRICT Anggraini, Yusniah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.31

Abstract

ABSTRAK Terwujud sebuah pembangunan yang berlandaskan pada pemberdayaan, yakni melalui sebuah program pemerintah bernama ‘Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Penelitian ini mengenai program PNPM Mandiri yang berfokus pada Capaian Program PNPM Mandiri Pedesaan melalui pogram simpan pinjam perempuan (SPP) untuk pemberdayaan masyarakat di desa sawarna kecamatan bayah. Dari ketiga program bidang yang ada tulisan ini akan membahas program pembangunan di bidang ekonomi. Yang dalam implementasinya di Desa Sawarna, program ini disebut sebagai ‘Program Simpan Pinjam Perempuan(SPP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan informan adalah para Perempuan anggota kelompok di kecamatan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dan instrumennya berbentuk pedoman wawancara. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis data secara induktif. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa , pada proses pelaksanaannya PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sawarna menghasilkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat (perempuan). Diantaranya telah mampu membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup mereka, khususny para perempuan di lingkungan desa sawarna. Melalui Program SPP kaum perempuan menjadi berdaya dan dapat mampu bermetamorfosa menjadi pribadi yang aktif. Dengan bantuan dana yang diberikan kepada kaum perempuan sehingga mampu mengembangkan usaha mikro yang mereka miliki menjadi lebih baik, serta mereka mampu terbebas dari jeratan ‘bank keliling’. Akan tetapi masih ada kekurangan dari pelaksanaan program tersebut, sehingga proram SPP menjadi kurang maksimal. Maka dalam hasil penelitian ini akan disajikan beberapa rekomendasi untuk melengkapi kekurangan yang ada. Kata Kunci : Program PNPM mandiri, Program simpan pinjam perempuan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Sawarna ABSTRACT A development based on empowerment is realized, namely through a government program called ‘Mandiri Community Empowerment National Program (PNPM Mandiri). This research is about the PNPM Mandiri program which focuses on the Achievement of the PNPM Mandiri Rural Program through the women's savings and loan program (SPP) for community empowerment in Sawarna village, Bayah sub-district. Of the three field programs that exist this paper will discuss development programs in the economic field. Which in its implementation in Sawarna Village, this program is referred to as the ‘Women's Savings and Loan Program (SPP). The method used in this study is a qualitative descriptive method, with informants being women group members in the sub-district. Data collection techniques used are interview techniques, and the instruments are in the form of interview guidelines. The data analysis technique is inductive data analysis. The field findings show that, in the implementation process of PNPM Mandiri Rural in Sawarna Village produced positive and negative impacts on the community (women). Among them have been able to help local people improve their lives, especially women in the Sawarna village. Through the SPP Program women become empowered and can be able to morph into an active person. With financial assistance given to women so that they can develop their own micro-businesses to be better, and they are able to be free from the entanglement of 'mobile banks'. However, there are still shortcomings in the implementation of the program, so that the SPP program becomes less than optimal. So in the results of this study there will be a number of recommendations to complement the shortcomings. Keywords: PNPM mandiri program, the Save Program loan women, empowerment of village community Sawarna
MODEL OF ACADEMIC ROLE IN SUPPORTING SMART CITY IMPLEMENTATION IN SERANG CITY Wibowo, Hermansyah Andi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.32

Abstract

ABSTRAK Penelitian kebijakan ini bertujuan mendukung implementasi konsep smart city di Kota Serang Provinsi Banten dengah hasil akhir adalah model penerapan smart city. Tinjauan pustaka sederhadan dipilih sebagai metode kajian dimana pustaka-pustaka yang ada, baik artikel di jurnal maupun di nonjurnal, diambil, ditelaah dan dijadikan acuan dalam pembuatan model. Observasi terhadap perilaku masyarakat dan tokoh masyarakat, wawancara rahasia terhadap masyarakat, tokoh dan juga sejumlah pejabat eselon 3, dilakukan untuk memperkarya konten kajian dan segi-segi penyusunan. Laporan penelitian disusuntulis dengan urutan pendefinisian smart city, metode pengumpulan data, pemaparan dimensi-dimensi dan karakteristik smart city, serta kota-kota yang melaksanakan smart city, penjelasan bagaimana mewujudkan smart city dan peran akademisi dalam ikut mewujudkannya, kritik-kritik terkait konsep smart city, dan penutup berisi kesimpulan dan saran lebih lanjut untuk penerapan konsep smart city di Kota Serang, khususnya pelibatan para tokoh masyarakat dan peran kunci para akademisi. Kata kunci: Smart city, Kota Serang, Akademisi, Green city, Teknologi Informasi dan Komunikasi ABSTRACT This study aims to support the implementation of the concept of a smart city in Serang City, Banten Province, with the final result of the smart city application model. Simple literature review and selected as a study method in which existing libraries, both in journals and non-journals, are considered, reviewed and used in modeling Observations on the behavior of the community and community leaders, confidential interviews with the community, figures and also a number of echelon 3 officials, were carried out to work on the content of the study and the aspects of preparation. The research report was written in the sequence of defining smart city, methods, presentation of dimensions and characteristics of smart city, as well as cities implementing smart city, explanation of how to realize smart city and the role of academics in participating in making it happen, criticisms related to the smart city concept , and the closing contains conclusions and further suggestions for the application of the smart city concept in Serang City, specifically involving community leaders and the key role of academics. Keywords: Smart city, Serang City, Academics, Green city, Information and Communication Technology
THE QUALITY OF SPENDING OF BASIC SERVICES OF EDUCATION AFFAIRS OF BANTEN PROVINCE Rahayuningsih, Yunia; Suharyana, Yana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.33

Abstract

ABSTRAK Sektor pendidikan harus memperoleh perhatian yang khusus sehingga kedepan bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang tentunya upaya tersebut bisa di intervensi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas belanja pendidikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kualitas belanja pelayanan dasar urusan pendidikan di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara, FGD, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) APBD Provinsi Banten tahun 2016 sebesar Rp 8.811,0 miliyar, belanja urusan pendidikan yang terealisasi hanya sebesar Rp 3.96,35 milyar atau setara 5,7 %, belum terealisasi minimal 20% dari APBD Provinsi Banten; (2) Struktur belanja pendidikan terdiri dari belanja langsung 88% dan belanja tidak langsung 12%. Anggaran lebih banyak terfokus pada anggaran operasional berupa belanja pegawai dan belanja barang serta jasa sebesar 50%, sementara belanja modal hanya sebesar 46% (dari struktur belanja langsung); (3) Ketersediaan sumber daya manusia pendukung pendidikan belum dapat mengakomodir sampai ke wilayah terpencil, dimana rasio guru-siswa untuk SMA 1:18 dan 1: 15 untuk SMK. (4) Ketersediaan sarana pendidikan sekolah menengah agak sulit dijangkau khusus untuk anak usia sekolah yang berada pada kategori tingkat kemiskinan yang tinggi (kondisi ekonomi). Minimnya dorongan orang tua dan lingkungan masyarakat (kultur) untuk bersekolah, ketersediaan sarana jalan menuju sekolah membuat dorongan untuk partisipasi sekolah menjadi kurang; (5) Kondisi sarana dan prasarana dibeberapa daerah mengalami kerusakan, dan tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar dengan nyaman, juga daya tampung siswa pada sekolah tertentu di beberapa wilayah melebihi kapasitas seperti di daerah yang padat penduduknya. (6) Angka Partisipasi sekolah (APS) berdasarkan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 66.73%, Angka Pertisipasi Kasar (APK) sebesar 69,73%, Angka Partisipasi Murni (APM) hanya 55,7 %. Kata kunci: Kualitas Belanja, Pelayanan Dasar, Pendidikan, Provinsi Banten. ABSTRACT The education sector must receive special attention so that in the future it can improve the quality of education which of course these efforts can be intervened through improving the quality and quantity of education spending. The purpose of this study is to find out the quality of shopping for basic services in education affairs in Banten Province. The research method used is qualitative descriptive. Data obtained through interviews, focus group discussions, observations, and literature studies. The results showed that (1) the Banten Province APBD in 2016 amounted to Rp. 8,811.0 billion, the realization of education affairs was only Rp. 3.96.35 billion, equivalent to 5.7%, not realized at least 20% of the Banten Province Regional Budget; (2) The structure of education spending consists of 88% direct expenditure and 12% indirect expenditure. The budget focuses more on the operational budget in the form of personnel expenditure and goods and services expenditure by 50%, while capital expenditure is only 46% (from the direct expenditure structure); (3) The availability of human resources supporting education has not been able to accommodate to remote areas, where the ratio of teacher-students to SMA 1:18 and 1: 15 is for SMKs. (4) Availability of facilities for secondary school education is rather difficult to reach specifically for school-age children who are in the category of high poverty levels (economic conditions). The lack of encouragement from parents and the community (culture) to go to school, the availability of road facilities to go to school makes encouragement for school participation less; (5) Conditions of facilities and infrastructure in some areas are damaged, and are not suitable to be used for the teaching and learning process comfortably, as well as the capacity of students in certain schools in some areas exceeding capacity such as in densely populated areas. (6) School Participation Rate (APS) based on the age group of 16-18 years is 66.73%, Rough Participation Rate (APK) is 69.73%, Pure Participation Rate (APM) is only 55.7% Keywords: Quality of Shopping, Basic Services, Education, Banten Province
THE COMPARISON OF FOOD POLICY ERA THE LEADERSHIP OF SOEHARTO AND SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Permatasari, Iman Amanda; Wijaya, Junior Hendri
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.35

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan pangan pada masa kepemimpinan presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Unit analisa data yang diambil berupa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono serta kebijakan pangan, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sejarah. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi dokumentasi. Kemudian, teknik analisa datanya terdiri dari: Heuristik, Kritik dan Analisis Saran, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kebijakan pangan pada masa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono baru berada bada posisi ketahanan pangan, tidak bisa mencapai kemandirian atau bahkan kedaulatan pangan. Soeharto memiliki kebijakan Swasembada beras dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan Revitalisasi Pertanian. Keduanya menggunakan strategi masing-masing dalam menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat pengaruh positif dan juga negatif dari kepemimpinan keduanya terhadap berjalannya kebijakan pangan. Kata kunci: Kebijakan, Pangan, Kepemimpinan, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia ABSTRACT This study aims to identify comparative food policies during the presidency of President Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono. The data analysis unit obtained is the management of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono and the nutritional guidelines taken. The type of research is historical research. Data collection techniques are the study documents. Then the data analysis techniques consist of heuristics, critique and analysis of suggestions, interpretation and historiography. The results of this study show that the position of food policy during the leadership of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono is unable to achieve independence or even the sovereignty of food. Suharto has a policy of self-sufficiency in rice and Susilo Bambang Yudhoyono has a policy of reviving agriculture. Both have their own strategies in implementing the policy. In addition, it has a positive and negative impact on its leadership in food policy. Keywords: Policy, Food, Leadership, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesian

Page 1 of 1 | Total Record : 10