Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PABUARAN KECAMATAN RANGKASBITUNG Maulana, Jaka; Sjafari, Agus; Amiruddin, Suwaib
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v12i2.2619

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Metode penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung memiliki kemanfaatan untuk Desa dari Desa dan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang diperlukan untuk dapat mengendalikan secara lokalitas dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan. Keberadaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung total dari pembangunan, namun dari jenis usulan program/kegiatan masih belum terealisasi semuanya.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pnegawasan Dan Pengendalian LingkunganHidup Di Kecamatan Cikupa ANGGIANA RUSNIA, SITI; Sjafari, Agus; Riswanda
NIAGARA Scientific Journal Vol 16 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Niagara
Publisher : LPPM STIA Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55651/niagara.v16i2.200

Environmental damage can be detrimental to the government and society such as damage to public infrastructure that is usually used by the community such as roads, places of worship, and educational facilities. the purpose of the research is to find out the Implementation of Tangerang Regency Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning Environmental Supervision and Control in Cikupa District. The theory used is according to Edwards III's view consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method uses qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques using interviews, observation & documentation studies. The findings in the field show that communication between organizations & implementing activities is not optimal, due to the tug of interest between the Tangerang Regency government and the Central Government. The resources of the flood control system in Cikupa Sub-district are not optimal, because the human resources available for maintaining flood control infrastructure are still lacking. The attitude / tendency of the implementers is not optimal because the community / village parties' proposals submitted to the Cidanau-Ciujung-Cidurian BBWS are difficult to realize, the bureaucratic structure in the implementation of the flood control system in Cikupa Subdistrict is not optimal, because the implementers work based on their respective main tasks & functions so that the commands / orders between the implementers involved are not synchronized. Keywords: Policy Implementation, Regional Regulation, Environment

Implementasi Akses Keterbukaan Informasi Publik Era Digital Pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang Muchsinin, Muchsinin; Sjafari, Agus; Yulianti, Rina
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 11, No 1 (2025): April 2025
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v11i1.17440

This study aims to analyze the implementation of public services related to the openness of public information in the digital era through the website at Perumdam Tirta Berkah Pandeglang along with the obstacles faced. This study is a qualitative study whose data comes from primary and secondary data with data collection techniques through literature studies and interviews that are analyzed qualitatively using the Merilee S. Grindle theory approach. The results of the study concluded that, first, the implementation of public services related to the openness of public information at Perumdam Tirta Berkah Pandeglang through the website in general cannot be accessed in full. This can be seen from the results of the monitoring and evaluation which concluded that public services related to the openness of public information at Perumdam are still far from being "informative". Second, the obstacles faced in implementing public services at Perumdam through the website are limited resources, including: limited knowledge and expertise of human resources in the field of information technology, limited budget, and facilities and infrastructure in meeting the demands of openness of public information in the digital era.

PEMETAAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Sjafari, Agus
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Of Government (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

ABSTRAK Penelitian pemetaan konflik sosial bertujuan untuk memetakan masalah konflik sosial di Kota Tangerang yang meliputi: isu konflik, tempat kejadian, waktu kejadian dan pelaku/aktor/para pihak, serta penyebab konflik, kronologis/kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta proses penyelesaian konflik. Kota Tangerang merupakan wilayah yang penduduknya sangat heterogen memiliki potensi konflik yang cukup besar terkait dengan adanya perbedaan sistem nilai, perbedaan kultur, perbedaan kepentingan. Konflik sosial potensial dan memiliki intensitas sosial yang relatif tinggi di Kota Tangerang adalah (1) Konflik Buruh dengan beberapa perusahaannya; (2) Konflik terkait dengan penolakan terhadap berdirinya tempat peribadatan yaitu dalam bentuk penolakan terhadap pembangunan gereja; dan (3) Konflik berupa tuntutan mahasiswa Unis terkait dengan UU Sisdiknas dan penghapusan upah murah. Kata Kunci : Pemetaan, Konflik Sosial

Dampak Pemberdayaan Masyarakat PT. PLN Indonesia Power UBP Surayala Sapto Nugroho, Kandung; Luthfie Masyhadi, Luthfie; Sjafari, Agus
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (Mei)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v4i2.1120

Penelitian ini mengkaji dampak program pemberdayaan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Fokus utama penelitian adalah Program Bagendung Esensi, yang terdiri dari berbagai sub-program seperti Budidaya Maggot, Kota Aman, UMKM Camilan Emping, Bahan Bakar Jumputan Padat, dan KWT Tanjung Sekong. Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan instrumen kuesioner berbasis skala Likert untuk mengukur efektivitas program serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bagendung Esensi memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat, dengan tingkat efektivitas yang dinilai sangat tinggi oleh responden. Empat sub-program utama (UMKM camilan emping, Budidaya Maggot, KWT Tanjung Sekong, dan Bahan Bakar Jumputan) memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi, bahkan tanpa dukungan langsung dari PT. PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Namun, program Kota Aman mendapatkan skor keberlanjutan terendah, menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut. Penelitian ini menegaskan bahwa CSR yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembangunan kapasitas masyarakat lebih efektif dalam menciptakan dampak jangka panjang dibandingkan dengan CSR berbasis filantropi.

Implementasi Peraturan Walikota Tangerang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Malik, Muhamad Razwal; Sjafari, Agus
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.28638

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan merupakan upaya strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya saat terjadi bencana atau gangguan distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dan mitra pelaksana, serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dan teori Van Meter dan Van Horn, hasil menunjukkan implementasi berjalan sesuai mekanisme, didukung kerja sama dengan Perum Bulog dan distribusi berbasis data “by name by address”. Meski demikian, ditemukan kendala berupa ketidaktepatan data penerima bantuan dan keterlambatan pelaksanaan akibat keterbatasan kapasitas pelaksana. Faktor sosial ekonomi juga memengaruhi efektivitas program. Disarankan penguatan SDM, evaluasi berkala, dan edukasi masyarakat guna mendukung ketahanan pangan daerah yang adaptif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Implementasi Kebijakan Keamanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Tangerang Noviyanti, Evita; Sjafari, Agus; Listyaningsih
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 2 (2025): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the implementation of traffic and road transportation policy in Tangerang City using Edward III’s policy implementation theory, which includes four key dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews with officials from the Department of Transportation, Police, Civil Service Police Unit (Satpol PP), as well as members of the public and road users such as online drivers. The findings reveal that communication among implementing agencies and with the public remains suboptimal due to inconsistent information and a lack of integrated communication channels. Limited human resources and budget constraints also hinder effective implementation, although efforts in training and digitalization have been initiated. The disposition of policy implementers is generally positive; however, the lack of adequate incentive systems reduces motivation and loyalty among both implementers and the public. Furthermore, the fragmented bureaucratic structure leads to overlapping duties and miscommunication between agencies, despite ongoing coordination through special teams and regular meetings. Based on these findings, strengthening public communication systems, enhancing the quality and quantity of resources, reforming performance-based incentives, and reorganizing a more integrated bureaucratic structure are necessary to ensure the success of traffic and transportation policy implementation in Tangerang City.

Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus: SMKN 1 Pandeglang) Shalsabila, Nadia Shafa; Sjafari, Agus; Yulianti, Rina
Social Science Research Journal Vol. 2 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Inovasi Saintific Review - Center of Policy Innovation and Social Politics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/ssrj.v2i2.17

Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus: SMKN 1 Pandeglang). Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah mengenai tujuan Program Indonesia Pintar, tidak ada pengawasan dalam penggunaan dana Program Indonesia Pintar, dan pencairan dana Program Indonesia Pintar tidak tepat waktu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus: SMKN 1 Pandeglang). Menggunakan teori model Countenance Stake yang meliputi aspek Antecedent (kesiapan penerima PIP), Transactions (pelaksanaan PIP), dan Outcomes (pemanfaatan PIP). Penelitian ini penelitian yang digunakan metode penelitian kuantitatif, dengan jumlah sampel 69 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Random Sampling dengan menggunakan t (test) satu sampel dengan uji pihak kanan. Hasil penelitian ini adalah 66% dan termasuk dalam kategori baik. Saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian ini adalah koordinasi antara pihak sekolah dan Lembaga penyalur untuk menyalurkan dana PIP tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), diadakannya konsultasi terkait pengguaan dana PIP, dilakukannya pengawasan/monitoring agar meminimalisir penyalahgunaan dana dan tercapainya tujuan dari PIP.

Implementasi Akses Keterbukaan Informasi Publik Era Digital Pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang Muchsinin, Muchsinin; Sjafari, Agus; Yulianti, Rina
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 11 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v11i1.17440

This study aims to analyze the implementation of public services related to the openness of public information in the digital era through the website at Perumdam Tirta Berkah Pandeglang along with the obstacles faced. This study is a qualitative study whose data comes from primary and secondary data with data collection techniques through literature studies and interviews that are analyzed qualitatively using the Merilee S. Grindle theory approach. The results of the study concluded that, first, the implementation of public services related to the openness of public information at Perumdam Tirta Berkah Pandeglang through the website in general cannot be accessed in full. This can be seen from the results of the monitoring and evaluation which concluded that public services related to the openness of public information at Perumdam are still far from being "informative". Second, the obstacles faced in implementing public services at Perumdam through the website are limited resources, including: limited knowledge and expertise of human resources in the field of information technology, limited budget, and facilities and infrastructure in meeting the demands of openness of public information in the digital era.

MODEL OF ECONOMIC EMPOWERMENT AT COASTAL PEOPLE IN BANTEN PROVINCE: CASE STUDY IN LONTAR VILLAGE, TIRTAYASA DISTRICT, SERANG REGION AND CITEUREP VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT, PANDEGLANG REGION Sjafari, Agus; Nugroho, Kandung Sapto; Arenawati, Arenawati; Otaviana, Oki; Fernanto, Guntur
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.29

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten, sehingga dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan. Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of economic empowerment activities of coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most effective model of economic empowerment for coastal communities in the province of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by literature study and documentation. The results of this study indicate that there are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both groups of fishermen. In Lontar Village, the types of commodities produced are more varied, capture fishery, milkfish and Sea Weed cultivation and seaweed farming. While in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search