Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 2 (2022): December 2022"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Wahyudi Manurung]]>;
<![CDATA[Muhammad Fajar]]>;
<![CDATA[Noviar Noviar]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.184
<![CDATA[Economic growth is one of the important indicators in ensuring the continuity of economic development and improving the welfare of a region. Although there have been many studies conducted at home and abroad on economic growth, not many studies have examined economic growth in Banten Province. This study aims to analyze the factors that influence economic growth in Banten. Data used in this paper are gross regional domestic product based on constant prices as a proxy for the economic growth, human development index (HDI), number of workers, degree of trade openness, gross fixed capital formation and actual government expenditures sourced from Statistics Indonesia (BPS). The method used in this sudy is panel data regression analysis at the cities level in Banten for 2010 to 2019. The results indicate that the human development index (HDI), number of workers, degree of trade openness and gross fixed capital formation have significant effects on economic growth. In contrast, actual government expenditures no significant impact on economic growth in Banten. .]]>
<![CDATA[PERAN KARAKTERISTIK APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI ]]>
<![CDATA[Dadan Darmawan]]>;
<![CDATA[Helmi Yazid]]>;
<![CDATA[Elvin Bastian]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.191
<![CDATA[Accountability is one of the keys to achieving good governance and aims to measure how well the Government Agencies carry out their main tasks and use the budget. The evaluation value of the Banten Province AKIP from year to year tends to increase, but is not significant. The growth of the Banten Province SAKIP Value from 2016 to 2017 was only 0.03. Meanwhile, the growth of SAKIP Value from 2017 to 2018 was 4.30. Presidential Decree No. 29 of 2014 explains that the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is given more authority to play a role in achieving local government performance. This study aims to analyze and examine the Effect of the Characteristics of Assistance for Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP). Several factors that greatly affect APIP's performance become independent variables in this study, namely the level of APIP capability, the number of APIP with Management Commitment as moderating. Sampling used purposive sampling method with 61 respondents consisting of Government Agencies Performance Accountability Reporters (LAKIP) in 42 Banten Provincial Government Officials and 29 APIP Banten Provincial Inspectorates in charge of evaluating LAKIP. The data analysis technique used the Partial Least Square (PLS) approach. The results of this study state that the APIP Capability Level has an effect on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP), while the number of APIPs does not affect the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP) and Management Commitment does not moderate the APIP Capability Level on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP), but moderating the Number of APIP Personnel on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP).]]>
<![CDATA[SINERGITAS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KAWASAN KASULTANAN BANTEN KOTA SERANG ]]>
<![CDATA[Yedi Rusyadi]]>;
<![CDATA[Ipah Ema Jumiati]]>;
<![CDATA[Rina Yulianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.193
<![CDATA[Minimnya creative center, rendahnya kualitas SDM kreatif, regulasi yang kurang mendukung, lemahnya akses permodalan dan lemahnya metode distribusi pemasaran merupakan hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sinergitas pemangku kepentingan melalui prinsip koordinasi efektif yang dibangun dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang. Koordinasi diantara fungsi pemangku kepentingan yang berbeda merupakan hal penting dalam membangun sinergitas. Oleh kerena itu, sinergitas pemangku kepentingan dapat ditinjau melalui beberapa prinsip koordinasi efektif diantaranya koordinasi melalui kontak langsung, koordinasi pada tahap awal, koordinasi sebagai hubungan timbal balik dan koordinasi sebagai proses berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menganalisa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi literature. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemangku kepentingan tidak dapat menjalankan peran koordinasi yang efektif. Kondisi ini mencerminkan bahwa sinergitas yang dibangun diantar pemangku kepentingan dalam kerangka pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang belum berjalan secara optimal.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS DI KAWASAN WISATA DESA SAWARNA KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Suwaib amiruddin]]>;
<![CDATA[Yana Suharyana]]>;
<![CDATA[Agus Aan Hermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.202
<![CDATA[Konsep pengelolaan memiliki orientasi untuk kemandirian masa depan dan partisipasi merupakan pendekatan untuk melibatkan sumber daya lokal dalam mengelola lingkungannya. Pendekatan tersebut menjadi hal yang strategis dalam medorong pengelolaan pariwisata ditingkat desa di Indonesia dan khususnya di Pantai Sawarna. Tujuan penelitian untuk mengkaji penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan dari partisipasi stakeholders dalam pengelolaan wisata di Desa Sawarna untuk mendukung pendapatan ekonomi masyarakat lokal. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan pariwisata melalui pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dilakukan melalui partisipasi dalam pengelolaan kelembagaan, partisipasi dalam pengelolaan daya dukung sarana, partisipasi dalam pengelolaan pemasaran, dan partisipasi dalam inovasi promosi.]]>
<![CDATA[EVALUASI PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PASAR DI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Andi Setyo Pambudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.206
<![CDATA[Pasar identik dengan aktivitas sehari-hari dalam perdagangan masyarakat Indonesia. Pembangunan infrastruktur pasar untuk pemerataan pembangunan memerlukan investasi yang besar dalam menunjang tercapainya manfaat sosial dalam pembangunan nasional. Bagi pemerintah daerah, infrastruktur pasar pembangunannya terkendala sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Menyadari pentingnya pasar bagi pelayanan publik masyarakat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi opsi menarik bagi daerah untuk menutup kekurangan ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan mixed method melalui analisis berbasis kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), studi literatur dokumen perencanaan pusat-daerah serta kunjungan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keterkaitan perencanaan DAK Fisik dengan perencanaan pembangunan daerah. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 31 Provinsi yang tidak mencantumkan menu kegiatan Bidang Pasar kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara spesifik hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Riau yang mendapatkan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar terbesar secara nasional belum optimal ketika meresponsnya dalam dokumen perencanaan daerahnya, khususnya terkait prioritas daerah. Berdasarkan pengisian kuesioner, keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar menyatakan setuju bahwa pelaksanaan kegiatan DAK berjalan lancar dan realisasi penyaluran anggaran tepat waktu. Sebanyak 75 persen OPD menyatakan bahwa jumlah dana pendamping tidak cukup dialokasikan pemerintah daerah, alokasi tidak cukup proporsional, kegiatan DAK belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan kurangnya anggaran DAK.]]>
<![CDATA[PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG RESIK LAN AMAN TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN LINGKUNGAN BERSIH DAN AMAN DI KOTA SERANG ]]>
<![CDATA[Anis Masyruroh]]>;
<![CDATA[Iroh Rahmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.209
<![CDATA[The Resik lan Aman village program is the flagship program of the Serang City Government, with the aim of providing awareness to the people of Serang City, so that they can create a clean and safe environment, so that the habits and behavior of littering in the Serang City community can change. The research objectives were used to answer the following questions: 1) How much influence does the implementation of the clean and safe village program have on increasing awareness of a clean environment, 2 What is the impact of the implementation of the clean and safe village program on improving environmental conditions in Serang City. This research method uses a quantitative approach. Data collection techniques were carried out through questionnaires to obtain data. The data analysis was carried out using multiple linear regression to see how much contribution was given by the Kampung Resik lan Aman program of Serang City to the awareness of the people of Serang City in terms of cleanliness and environmental safety. The results of this study indicate The implementation of the Kampung Resik lan Aman program of Serang City has an effect on increasing awareness of a clean and safe environment by 0.765 or 76.5% and has an impact on the reduction of slum areas in Serang City.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEMISKINAN DIGITAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Siska Futri]]>;
<![CDATA[Tiodora Hadumaon Siagian]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.210
<![CDATA[Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sepanjang tahun 2020 telah mengubah berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi akibat berubahnya berbagai kegiatan manusia dari offline ke online. Namun ternyata masih terdapat penduduk yang hidup dengan sedikit atau bahkan tanpa akses ke teknologi (miskin digital). Penelitian ini bertujuan menghitung kemiskinan digital menurut Barrantes, sebaran dan keterkaitannya dengan kemiskinan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Banten pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakkan adalah deskriptif dengan data bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS pada bulan Maret tahun 2020 dan 2021. Data dianalisis menggunakan Indeks kemiskinan digital dan Indeks kemiskinan ekonomi, serta Quadran GIS. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2021 angka kemiskinan digital kabupaten/kota di Provinsi Banten secara umum menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dua dari delapan kabupaten/ kota di Banten memiliki angka kemiskinan digital dan juga angka kemiskinan ekonomi yang tinggi, yaitu Kabupaten Pandeglang dan kabupaten Lebak. Untuk itu, pemerintah daerah provinsi Banten hendaknya dapat memprioritaskan perbaikan pada dua aspek tersebut di dua kabupaten ini.]]>
<![CDATA[DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Manurung, Wahyudi]]>;
<![CDATA[Fajar, Muhammad]]>;
<![CDATA[Noviar, Noviar]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.184
<![CDATA[Economic growth is one of the important indicators in ensuring the continuity of economic development and improving the welfare of a region. Although there have been many studies conducted at home and abroad on economic growth, not many studies have examined economic growth in Banten Province. This study aims to analyze the factors that influence economic growth in Banten. Data used in this paper are gross regional domestic product based on constant prices as a proxy for the economic growth, human development index (HDI), number of workers, degree of trade openness, gross fixed capital formation and actual government expenditures sourced from Statistics Indonesia (BPS). The method used in this sudy is panel data regression analysis at the cities level in Banten for 2010 to 2019. The results indicate that the human development index (HDI), number of workers, degree of trade openness and gross fixed capital formation have significant effects on economic growth. In contrast, actual government expenditures no significant impact on economic growth in Banten. .]]>
<![CDATA[PERAN KARAKTERISTIK APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KOMITMEN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI ]]>
<![CDATA[Darmawan, Dadan]]>;
<![CDATA[Yazid, Helmi]]>;
<![CDATA[Bastian, Elvin]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.191
<![CDATA[Accountability is one of the keys to achieving good governance and aims to measure how well the Government Agencies carry out their main tasks and use the budget. The evaluation value of the Banten Province AKIP from year to year tends to increase, but is not significant. The growth of the Banten Province SAKIP Value from 2016 to 2017 was only 0.03. Meanwhile, the growth of SAKIP Value from 2017 to 2018 was 4.30. Presidential Decree No. 29 of 2014 explains that the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is given more authority to play a role in achieving local government performance. This study aims to analyze and examine the Effect of the Characteristics of Assistance for Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP). Several factors that greatly affect APIP's performance become independent variables in this study, namely the level of APIP capability, the number of APIP with Management Commitment as moderating. Sampling used purposive sampling method with 61 respondents consisting of Government Agencies Performance Accountability Reporters (LAKIP) in 42 Banten Provincial Government Officials and 29 APIP Banten Provincial Inspectorates in charge of evaluating LAKIP. The data analysis technique used the Partial Least Square (PLS) approach. The results of this study state that the APIP Capability Level has an effect on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP), while the number of APIPs does not affect the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP) and Management Commitment does not moderate the APIP Capability Level on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP), but moderating the Number of APIP Personnel on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP).]]>
<![CDATA[SINERGITAS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KAWASAN KASULTANAN BANTEN KOTA SERANG ]]>
<![CDATA[Rusyadi, Yedi]]>;
<![CDATA[Jumiati, Ipah Ema]]>;
<![CDATA[Yulianti, Rina]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.193
<![CDATA[Minimnya creative center, rendahnya kualitas SDM kreatif, regulasi yang kurang mendukung, lemahnya akses permodalan dan lemahnya metode distribusi pemasaran merupakan hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sinergitas pemangku kepentingan melalui prinsip koordinasi efektif yang dibangun dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang. Koordinasi diantara fungsi pemangku kepentingan yang berbeda merupakan hal penting dalam membangun sinergitas. Oleh kerena itu, sinergitas pemangku kepentingan dapat ditinjau melalui beberapa prinsip koordinasi efektif diantaranya koordinasi melalui kontak langsung, koordinasi pada tahap awal, koordinasi sebagai hubungan timbal balik dan koordinasi sebagai proses berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menganalisa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi literature. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemangku kepentingan tidak dapat menjalankan peran koordinasi yang efektif. Kondisi ini mencerminkan bahwa sinergitas yang dibangun diantar pemangku kepentingan dalam kerangka pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang belum berjalan secara optimal.]]>
