cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaiyad Zubaidi
Contact Email
ahkamulusrah@gmail.com
Phone
+6285277392020
Journal Mail Official
ahkamulusrah@gmail.com
Editorial Address
Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh, Jalan Ar-Raniry No 1, Kopelma Darussalam
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : -     EISSN : 29884128     DOI : -
Core Subject : Religion,
Religion
Jurnal "Ahkamul Usrah" menyajikan kajian mendalam mengenai hukum keluarga dalam perspektif Islam, dengan fokus pada peradilan dan implementasi norma-norma syariah. Melalui artikel-artikel yang ditulis oleh para ahli, jurnal ini membahas isu-isu seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Dengan pendekatan interdisipliner, jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika hukum keluarga serta meningkatkan kualitas peradilan Islam di Indonesia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI OLEH TUHA PEUT DI KABUPATEN NAGAN RAYA Syukri Asnawi; Khairul Fahmi; Abdul Manan Manan
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 2 (2023): MARET 2023 - AGUSTUS 2023
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.5007

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis dengan menganalisa pola penyelesaian kasus nusyuz suami terhadap istri oleh tuha peut sebagai hakam di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, dimana umumnya jika terjadi nusyuz suami kewajibannya ini diselesaikan secara adat melalui Tokoh adat gampong yang diutus sebagai hakam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pola dan upaya penyelesaian kasus nusyuz suami terhadap istri oleh tuha peut sebagai hakam dan menganalisis efektifitas pola penyelesaian kasus nusyuz suami terhadap istri oleh tuha peut sebagai hakam. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa upaya penyelesaian nusyuz suami ini dengan cara mediasi yang di lakukan kantor geuchik ataupun dirumah suami istri tersebut, penyelesaian tersebut dilakukan melalui adat gampong setelah mendapatkan laporan dari pihak-pihak suami istri. Adapun pola penyelesaian kasus nusyuz suami terhadap istri ini memiliki beberapa tahapan yaitu (a)Tahapan pelaporan. (b) Penerimaan Laporan. (c) Tahapan Persidangan. (d) Tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi. Sedangkan efektifitas pelaksanaan perdamaian yang di lakukan oleh tuha peut gampong sebagai hakam dalam mengatasi nusyuz suami di kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sudah efektif, namun ada beberapa faktor yang memang tidak bisa untuk diselesaikan oleh tokoh adat gampong sebagai hakam. Keberhasilan atau kegagalan hakam berpengaruh dengan faktor yang mendukung terjadinya proses perdamaian
PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN OLEH TUHA PEUT DI KOTA BANDA ACEH Indra Budiman; Nurdin Bakri; Zaiyad Zubaidi
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): MARET 2022 - AGUSTUS 2022
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i2.5008

Abstract

Perselisihan adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek perselisihan, menggunakan pola prilaku dan interaksi perselisihan yang menghasilkan perselisihan. Perselisihan juga merupakan kejadian alami dan fenomena manusia yang tidak bias dihindari. Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul perselisihan, tak terkecuali hubungan keluarga. Perselisihan dalam keluarga dapat ditimbulkan oleh ketidakpatuhan atau kesalahpahaman antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perselisihan yang terjadi di dalam keluarga harus segera diselesaikan secepat mungkin. Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala terdapat keluarga yang Masing- masing mempunyai model tersendiri untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala tersebut mengenai bagaimana model penyelesaian perselisihan dalam keluarga oleh tuha peut gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.
UPAYA PERLINDUNGAN ANAK OLEH HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH Shoim; Yuni Roslaili
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): MARET 2022 - AGUSTUS 2022
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i2.5286

Abstract

Living as a child That must be carried out by the father accordingly with rule jurisprudence and law positivity. More mainly Again If has decided by the panel of judges own strength law. However in practice, the public still found neglect in living with children, as happened in Gampong Miruek Lamreudeup, District Baitussalam, Aceh Besar Regency. This study is about the implementation of living children post-divorce in the District Baitussalam, Aceh Besar Regency and for knowing effort law what can be done by a mother if there is no fulfillment of living children post-divorce.Study This includes a type of study field (field research), which is of the nature of juridical empirical. This study was carried out in Gampong Miruek Lamreudeup, District Baitussalam, Aceh Besar Regency. Research results can be mentioned 1. There are several forms: a. Party For fulfillment, a living child after divorce, just a mother from the child (ex wife) and assisted by parents from the party mother. Husband doesn't give a living to child because domiciled husband is not known by the wife; however, duly known husband fills the decision panel of judges. b. a livelihood child borne by the mother half a day and a half a day again by the ex husband (father). 2. Possible legal remedies done If there is no living child post-divorce, then the party mother can finish it through apparatus village local. If at level village no can be resolved, then party mother in the matter as the winning side can submit the lawsuit fulfillment obligation of giving the living maintenance child to Court Sharia. Furthermore Court Sharia will do execution in case living child. The Execution of the judge's decision has been made a powerful law, but it is still the final process in the civil or criminal case in court.
TAWARAN KONSEP AL-SHULHU DALAM MEDIASI KASUS PERCERAIAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Putri Munawwarah; Zaiyad Zubaidi
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 - AGUSTUS 2021
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.5439

Abstract

The research was motivated by the lack of success rate of mediation in divorce cases in the Jantho Sharia Court. This research aims to increase the potential for peace in divorce cases in the Jantho Sharia Court using the implementation of al-Shulhu's concept. This qualitative research was based on field research and library research methodologies. The data were in the form of relevant documents that have not been formally published and relevant literatures. The data were then analyzed using descriptive analysis techniques. By this research, the writer offers al-Shulhu as a concept of peace that can be applied by judges in trials in Jantho Sharia Court. The conditions and pillars that must be fulfilled makes the concept of al-Shulhu have coercive and binding power between both husband and wife. This is because the legal consequences contained in the concept of al-Shulhu are the same as the legal consequences in agreements which give rise to rights and obligations for the parties involved in the agreement.
EKSISTENSI AKTA NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH DI BAWAH TANGAN DALAM MASYARAKAT GAYO LUES kasiyono kasiyono
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): SEPTEMBER 2021 - FEBRUARI 2022
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i1.5440

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi akta nikah bagi pasangan nikah bawah tangan pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues, faktor yang melatarbelakangi terjadi pernikahan bawah tangan serta upaya yang ditempuh agar pernikahan dapat dicatakan dan masyarakat mendapat Akta Nikah agar mendapat kemudahan dalam mendapatkan layanan pemerintah lainnya seperti pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Bantuan Pemerintah, dan lain sebagainya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriftif. Data yang didapatkan dari person, place, and paper melalui observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian diapatkan bahwa masyarakat Kabupaten Gayo Lues tidak mencatatkan pernikahan dipengaruhi oleh faktor perzinahan (hubungan seksual di luar nikah), poligami liar, hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor mengutamakan aturan adat daripada aturan hukum, dan faktor geografis (terisolir).
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERCERAIAN DI DEPAN SIDANG MAHKAMAH SYAR’IYAH BLANGKEJEREN juandi juandi; jamhuri jamhuri; syahrizal Abbas
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2024): MARET 2024 -AGUSTUS 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5445

Abstract

In the community of Blangkejeren District, Gayo Lues Regency, divorces are still found outside the Syar'iyah Court even though Law no. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law have determined that every divorce must be carried out before a court hearing. Therefore, the main problem in this research is why people in Blangkejeren District divorce outside the Syar'iyah Court hearing and what is the level of legal awareness of the people in Blangkejeren District who divorce before the Syar'iyah Court hearing. Each research is expected to provide certain benefits, both theoretically and practically. The benefits of this research are theoretically useful for the development of science, for practitioners at the Sharia Court, and society. This research uses normative legal research methods (normative juridical) and sociological legal research (empirical juridical). The nature of this research is analytical descriptive, meaning a data analysis based on general legal theory applied to explain other data sets. To obtain accurate and relevant data, data collection was carried out using normative empirical methods. This research was conducted in Blangkejeren District, Gayo Lues Regency regarding public legal awareness regarding divorce before the Syar'iyah Court trial. Where public awareness is considered to be relatively high, this is proven by the behavior of the people of Blangkejeren District who take care of their divorce certificates. However, there are still people who are reluctant to apply for a divorce certificate due to factors such as public legal awareness, understanding of legal rules that have been ingrained since childhood, the separation between religious rules and state rules, requiring quite a long time, and the weak economic conditions of the community.
PERAN SUAMI DAN ISTRI DI ERA MILENIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar ) Rizka Selvia Tarmulo; Soraya Devy; Jamhuri
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2024): MARET 2024 -AGUSTUS 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5451

Abstract

The division of roles between husband and wife occurs because of the marriage bond. Sometimes the division of roles between husband and wife is considered unequal between one party, which can cause several conflicts. So, in order to create a harmonious family, the division of roles between husband and wife is made by mutual agreement. This research was conducted in Lut Tawar District, Central Aceh Regency. The purpose of this research is to see how the roles of husband and wife are divided in millennial families in the district. Lut Tawar and looked at the perspective of Islamic family law in the division of roles of husband and wife in millennial families in the district. Lut Tawar. The research method uses empirical research, with a qualitative approach. The results are described in the form of descriptive analytical data. The results of the research state that there are two forms of division of roles between husband and wife in millennial families in Kec society. Lut Tawar, including divisions that adopt a fully egalitarian approach and divisions that adopt an egalitarian approach but are still shackled by understanding the patriarchal cultural system. In the perspective of Islamic family law, the division of roles of husband and wife in millennial families in the community of Kec. Lut Tawar continues to follow the principles contained in religious provisions, only adapted to the context of changing times. In millennial families, there is greater emphasis on equality and balance in husband and wife relationships, as well as emphasizing the importance of mutual respect, cooperation and sharing responsibilities between husband and wife in accordance with Islamic principles of justice and love in the household.
PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KOTA LANGSA MENURUT HUKUM ISLAM Asyraf Kamil Pasha; Muliadi Kurdi; Bustamam Usman
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2024): MARET 2024 -AGUSTUS 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5464

Abstract

This study examines the role of wives as the primary breadwinners according to Islamic law in Kota Langsa. The background of this research is the changing gender roles in modern society, leading to an increasing number of wives serving as the primary earners in their families. This phenomenon arises due to various factors, including the husband's inability to meet the family's needs due to health issues, financial limitations, or the wife's higher earning potential. Additionally, social and economic developments have driven changes in the perception of traditional roles within the household, making it more acceptable for wives to work and contribute to the family's economy. However, these changes also bring about challenges and debates regarding the compatibility of these roles with religious and cultural values and norms. The research questions addressed include: what factors lead wives to become the primary breadwinners in Kota Langsa, what is the perspective of Islamic law on wives as primary earners, and what is the relationship dynamic of wives who play the main role in earning a living for their families. The research method used is a qualitative approach with thematic data analysis techniques. Data were collected through in-depth interviews with various respondents, including husbands and wives in Kota Langsa, as well as religious and community leaders. The results of the study indicate significant support for the concept of wives working and becoming the primary breadwinners, especially in situations where the husband is unable to fulfill his financial obligations. However, there are also views that reject this concept, arguing for the preservation of the traditional role of the husband as the main provider. The conclusion of this study is that there are clear differences in opinions regarding the role of wives as primary breadwinners. These differences reflect the social and cultural dynamics in Kota Langsa, as well as the importance of cooperation and communication between husbands and wives in fulfilling their respective roles. This research is expected to contribute to the discussion on gender equality and the division of responsibilities within the family according to Islamic law.
IMPLEMENTASI KONSEP KAFĀ’AH BAGI PASANGAN MENIKAH PADA ERA MILENIAL Aldira Oktarina; Zaiyad Zubaidi; Husni Mubarak
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2024- FEBRUARI 2025
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v5i1.5468

Abstract

As time goes by, in this era of the millennial generation, humans are required to be able to keep up with the changes that are occurring, where these changes can be in the form of changes in social order, economic conditions, lifestyle, technology, and so on. Problems that often occur in the domestic life of husband and wife are caused by an imbalance of Kafā’ah between the two partners, even in some cases of domestic violence can easily occur because there is no comparison and equality between husband and wife in establishing family life. together. And one of the problems in finding a good partner is the problem of Kafā’ah or what is usually called kufu' between the bride and groom. In this very significant era of the millennial generation, many of the marriage mechanisms that exist in Islamic sharia law have been formed in fiqh and are they still relevant at this time when the digital era is being formed in this millennial generation in Pidie. Each research is expected to provide certain benefits, both theoretically and practically. As for the benefits of this research, theoretically this research is an effort to provide knowledge and understanding so that it can contribute to thinking by the community and family law scholars about the concept of Kafā’ah in marriage. This research uses an empirical sociological approach, the type of research used is qualitative research, the data sources that will be used in this research are primary data sources and secondary data. The data collection techniques used in this research are interviews, observation, documentation and literature study. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis data analysis technique. This research was conducted in Pidie Regency.The results of research conducted in Pidie Regency regarding the implementation of the Kafā’ah concept for married couples in the millennial era show that the millennial community in Pidie Regency accepts the concept of Kafā’ah as in fiqh, where every couple who wants to get married will see equality between prospective wife and future husband in terms of education, heredity, and also wealth.
PERAN IMUM MUKIM MENANGANI KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA: SEBUAH UPAYA MEYELESAIKAN PERKARA MELALUI PERDAMAIAN Rahmat Ananda Prakasa Rahmat; Analiansyah; Khairani Mukdin
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2024): MARET 2024 -AGUSTUS 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5492

Abstract

Domestic violence (DV), according to Law No. 23 of 2004, refers to any act against a person, particularly women, resulting in physical, sexual, psychological, and/or household neglect causing suffering or distress. Efforts to resolve DV cases at the village level are not always successful, with some cases needing referral to the Mukim level. The settlement by the Imum Mukim for DV cases in Mukim Tungkop can be achieved through a mediation approach. Despite the mediation used by the Imum Mukim, the exact process remains unclear. Therefore, the author attempts to address this issue to find answers: first, what methods does the Imum Mukim use to resolve domestic violence (DV) cases in Mukim Tungkop? Second, what is the Islamic law perspective on the resolution of DV cases by the Imum Mukim in Mukim Tungkop?. The research type in this thesis is descriptive qualitative, where data obtained will be systematically organized, analyzed into units, synthesized, structured into patterns, and conclusions drawn based on significance and lessons learned. The conclusions of this research are twofold: firstly, the approach taken by the Imum Mukim Tungkop in resolving DV cases involves mediating disputes and arbitrating decisions, and secondly, the process aligns with Islamic teachings as per the Qanun Aceh, which is designed based on Islamic Sharia. The Imum Mukim approach also adheres to Islamic principles and concepts of seeking reconciliation (ishlah) through mediation (tahkim).

Page 4 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2024- FEBRUARI 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): MARET 2024 -AGUSTUS 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2023 - FEBRUARI 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): MARET 2023 - AGUSTUS 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): SEPTEMBER 2022 - FEBRUARI 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): MARET 2022 - AGUSTUS 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): SEPTEMBER 2021 - FEBRUARI 2022 Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 - AGUSTUS 2021