Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Jurnal "Ahkamul Usrah" menyajikan kajian mendalam mengenai hukum keluarga dalam perspektif Islam, dengan fokus pada peradilan dan implementasi norma-norma syariah. Melalui artikel-artikel yang ditulis oleh para ahli, jurnal ini membahas isu-isu seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Dengan pendekatan interdisipliner, jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika hukum keluarga serta meningkatkan kualitas peradilan Islam di Indonesia.
Articles
43 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR’IYYAH MEUREUDU ]]>
<![CDATA[Dedy Muvizar]]>
<![CDATA[ AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 - AGUSTUS 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1413
<![CDATA[Divorce under certain circumstances is inevitable. In the face of many requests for divorce, the Judge of the Sar'iyah Meureudu Court required mediation. To minimize the divorce rate or a husband and wife canceling their divorce, but creating a peace agreement between the husband and wife was still good. The purpose of this study was to determine the effectiveness of mediation, the stages of mediation, and the supporting and inhibiting factors for the success of mediation at the Mereudu Syar'iyah Court. This research is field research with a descriptive analysis approach. The data collection technique used is sociological juridical through observation, interviews, and documentation. The results showed that the success of mediation at the Meureudu Syar'iyah Court was caused by several factors. The most dominant factor is the child factor and family support. The inhibiting factor of mediation is the unanimous determination of husband and wife to divorce. The effectiveness of mediation at the Meureudu Syar'iyah Court has been good. The mediation success rate is 34%. The details are 53 cases were entered, two were successful, and 15 were partially successful. This figure looks small when viewed from the percentage figures alone, but in terms of the difficulty of achieving successful mediation, the percentage is quite large.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK ANAK KANDUNG DAN ANAK ANGKAT MELALUI PUTUSAN PENGADILAN: (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Ridha Syahfutra]]>;
<![CDATA[Khairuddin Khairuddin]]>
<![CDATA[ AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 - AGUSTUS 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1417
<![CDATA[Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sehingga anak kandung dan anak angkat mempunyai haknya. Salah satu hak anak tersebut dijelaskan dalam pasal 4, Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai dengan mendapatkan kepastian hukum melalui sebuah putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua putusan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukkan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam mengabulkan kadar nilai nafkah/hak anak lebih kecil dari permintaan penggugat adalah dengan melihat penghasilan tergugat dan faktor inflasi. Pertimbangan hakim menetapkan anak angkat sebagai ahli waris dikarenakan permohonan bersifat satu pihak. Oleh karena itu, pertimbangan yang didasari pada faktor inflasi kurang tepat, karena faktor inflasi juga bisa dikaitkan dengan penggugat sehingga kurang terpenuhi hak anak, sedangkan penetapan anak angkat sebagai ahli waris kurang tepat dikarenakan dalam permohonan tersebut ada pemohon berstatus anak angkat.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MEUREUDU TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ]]>
<![CDATA[Irmawati Irmawati]]>;
<![CDATA[Muhammad Siddiq]]>
<![CDATA[ AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 - AGUSTUS 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1421
<![CDATA[Mahkamah Syar`iyah Meureudu dalam beberapa kasus telah menetapkan pembagian harta bersama antara mantan suami-istri seperdua-seperdua dengan merujuk perundang-undangan yang ada. Namun di sisi lain hal ini tidak memenuhi rasa keadialn karena ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu tulisan ini untuk menjawab bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Meureudu dalam memutuskan kasus harta bersama suami-isteri? dan bagaimanakah pertimbangan hakim tersebut dilihat dari perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan empirical legal studies, dan dengan memperhatikan pertimbangan etika penelitian (ethical consideration) Sebagai metode pendukung peneliti juga menggunakan kajian konseptual tentang produk peraturan perundang-undangan dengan pendekatan black-letter law dan metode library research. Bahan primer dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan Mahkamah Syar’iyyah Meureudu tentang peruntukan harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan Hakim dalam menetapkan bagian harta bersama suami isteri adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, antara suami dan isteri berhak mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta tersebut sebagaimana keadilan yang terdapat dalam perundang-undangan. Namun sebagaimana hasil wawancara, sebenarnya hakim dalam mempertimbangkan bagian harta bersama suami isteri juga menggunakan berbagai peraturan yang ada baik itu Peraturan Perundang- Undangan, KHI, Hukum adat (kearifan lokal) dan kitab-kitab fiqh. Sehingga bagian harta bersama suami isteri ½ (seperdua), bukanlah nilai keadilan yang mutlak, melainkan semuanya dikembalikan lagi kepada setiap kasus dan pertimbangan hakim. Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah lebih menekankan pertimbangannya dalam melihat keberadaan harta yang disengketakan, apakah harta tersebut merupakan harta bersama, atau bukan harta bersama.]]>
<![CDATA[KONSEP PENYELESAIAN UTANG BERSAMA SUAMI ISTERI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Furqan Muhammad]]>;
<![CDATA[Agustin Hanapi]]>
<![CDATA[ AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 1 (2023): SEPTEMBER 2022 - FEBRUARI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i1.1422
<![CDATA[When there is a marriage contract, husband and wife are legally bound and bear each other's rights and obligations. Not infrequently in household life, there are often debts carried out by both husband and wife in meeting family needs. In theory, the settlement of joint debt cases seems easy to do. But in fact, there are often protracted and often unresolved problems. The purpose of this study is to find out the concept of joint debt settlement according to Islamic Law and Indonesian Positive Law and to find out how to combine these two concepts in the lives of Indonesian people. This research is library research. The method used in this research is a qualitative method using a juridical-normative approach to understand the laws and regulations; ta'lili reasoning to understand the 'illat of all the provisions of the texts revealed by Allah as well as a comparative approach to compare Islamic Law and Indonesian positive law and find common ground.The results of the study indicate that according to Islamic law, the husband is obliged to pay the debt during the marriage because the husband is the one who is obliged. While according to Positive Indonesian Law, the husband and wife are jointly obliged to pay the family debt based on the union of property during the marriage. These differences can be integrated in the lives of Indonesian people by understanding mutual debt as 'urf which does not conflict with Islamic law and of course to achieve the common good of husband and wife (mashlahah mursalah).]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Afwan Daya]]>
<![CDATA[ AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): SEPTEMBER 2021 - FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2070
<![CDATA[Seharusnya setiap perkawinan yang terjadi di Indonesia dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, namun sayangnya masih ditemukan sebahagian perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur yang tidak menikah di hadapan KUA. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang pencatatan perkawinan, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur tidak mencatatkan perkawinannya di KUA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sumber data skunder. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pemeriksaan ulang, klasifikasi, pembuktian, analisis data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang pencatatan perkawinan dinilai tergolong relatif tinggi. Sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mencatatakan perkawinannya. Kedua, faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur tidak mencatatkan perkawinannya di KUA, antara lain karena faktor hamil di luar perkawinan, faktor adanya perkawinan kedua dan faktor ekonomi.]]>
<![CDATA[PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Penelitan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Heri Fuadhi]]>;
<![CDATA[Zaiyad Zubaidi]]>
<![CDATA[ AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): SEPTEMBER 2021 - FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2071
<![CDATA[Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria dan wanita berusia 19 tahun, Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi perkawinan di bawah umur, Salah satunya di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur selama ini belum berjalan secara maksimal. Peran tokoh masyarakat tidak berjalan di tingkat gampong, tokoh masyarakat tidak berperan secara baik sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pernikahan.]]>
<![CDATA[PERSEPSI MASYARAKAT ACEH UTARA TERHADAP UPAYA PEMIDANAAN “QADHI LIAR” MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Rahmad Mulia]]>
<![CDATA[ AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): SEPTEMBER 2021 - FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2072
<![CDATA[Negara mengharuskan pernikahan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), namun di Aceh Utara masih terdapat masyarakat yang menikah bukan di hadapan pegawai pencatatan nikah (lazim disebut dengan qadhi liar). Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah pandangan masyarakat Aceh Utara terhadap wacana dan bentuk pemidanaan qadhi liar. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Aceh Utara tentang prosedur yang harus di tempuh dalam pemberian sanksi pidana terhadap qadhi liar. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukumempiris sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat.Adapun Sumber data dalam penelitian ini wawancara dengan masyarakat Aceh Utara. Untuk analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang setuju terhadap pemidanaan qadhi liardidasarkan karena pernikahan melalui qadhiliar memiliki dampak negatif yang akan dirasakan oleh anak dan istri, sedangkan masyarakat yang tidak setuju terhadap pemidanaan qadhi liar didasarkan pada pemidanaan qadhi liar tidak layak dan nikah di hadapan PPN merupakan bukan sebagai syarat dan rukunnikah.Sedangkan prosedur yang harus ditempuh dalam pemidanaan qadhi liar dengan menyampaikan pengaduan kepada kepolisian bahwa adanya sanksi pelanggaran terhadap qadhi liar. Pengaduan tesebutdianamakan dengan klachtdelict.]]>
<![CDATA[KONSEP PENYELESAIAN UTANG BERSAMA SUAMI ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Furqan]]>
<![CDATA[ AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): SEPTEMBER 2021 - FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2073
<![CDATA[Ketika terjadi akad perkawinan, suami dan istri terikat secara hukum dan saling memikul hak dan kewajiban satu sama lain. Tidak jarang dalam suatu kehidupan rumah tangga sering terjadi utang yang dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Secara teori penyelesaian perkara utang bersama terkesan mudah dilakukan. Namun secara faktual sering timbul masalah yang berlarut bahkan sering tak terselesaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penyelesaian utang bersama menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengetahui cara memadukan dua konsep tersebut dalam kehiduapan masyarakat Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perundang-undangan dan teori Istis̩lāhī. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan ta’līlī serta pendekatan comparative approach. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, suami berkewajiban membayar utang selama perkawinan karena suami yang berkewajiban terhadap nafkah, sedangkan menurut hukum positif Indonesia suami dan istri bersama-sama berkewajiban membayar utang keluarga atas dasar persatuan harta selama perkawinan. Perbedaan tersebut dapat diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan memahami utang bersama sebagai ‘urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tentunya untuk mencapai kemaslahatan bersama suami istri (mashlahah mursalah).]]>
