cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaiyad Zubaidi
Contact Email
ahkamulusrah@gmail.com
Phone
+6285277392020
Journal Mail Official
ahkamulusrah@gmail.com
Editorial Address
Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh, Jalan Ar-Raniry No 1, Kopelma Darussalam
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : -     EISSN : 29884128     DOI : -
Core Subject : Religion,
Religion
Jurnal "Ahkamul Usrah" menyajikan kajian mendalam mengenai hukum keluarga dalam perspektif Islam, dengan fokus pada peradilan dan implementasi norma-norma syariah. Melalui artikel-artikel yang ditulis oleh para ahli, jurnal ini membahas isu-isu seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Dengan pendekatan interdisipliner, jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika hukum keluarga serta meningkatkan kualitas peradilan Islam di Indonesia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
SUAMI YANG TIDAK MENGUCAPKAN IKRAR TALAK PASCA PENETAPAN TALAK (Analisis Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/MS.Bna) Nur Ainun
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 1 (2022): SEPTEMBER 2021 - FEBRUARI 2022
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2074

Abstract

Cerai talak ialah permohonan perceraian yang diajukan suami ke Mahkamah Syar’iyah. Pada dasarnya yang menjadi kekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pembacaan ikrar talak. Akan tetapi pada realitanya, terdapat kasus suami tidak mengucapkan ikrar talak, hal ini mengakibatkan istri harus menunggu suami mengucapkan ikrar talak tersebut selama enam bulan sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 131 ayat 4. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat hakim terhadap suami yang tidak mengucapkan ikrar talak pasca penetapan talak, bagaimana kedudukan istri dalam hak dan kewajiban selama masa enam bulan menunggu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak mengucapkan ikrar talak pasca penetapan talak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh yakni dari hasil observasi, wawancara dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut para hakim mayoritas alasan suami tidak mengucapkan ikrar talak karena suami tidak mampu membayar segala hak istri pasca talak, seperti biaya mut’ah, nafkah iddah dan madhiyah. Kedudukan istri pun selama suami belum mengucapkan ikrar talak adalah tetap sebagai istri, karena jika suami belum mengucapkan ikrar talak di depan hakim, maka belum dianggap terjadinya talak. Tinjauan hukum Islam akibat dari suami tidak mengucapkan ikrar talak ini sangat merugikan istri, atau tidak ada maslahat untuk istri. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni “Mudharat itu harus dihilangkan”.
TRADISI PEMAMANEN WALĪMAT AL-‘URSY DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM Muhammad Jamri
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 1 (2023): SEPTEMBER 2022 - FEBRUARI 2023
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i1.2075

Abstract

Pada masyarakat di Kecamtan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dikenal Suatu Tradisi pemamanen yaitu seorang ‘paman’ membantu walīmat keponakannya. Tuntutan Sosial adat bagi paman berupa materil dari pihak paman sendiri untuk memberikan bantuan uang atau barang dan jasa dalam sebuah resepsi walīmat terhadap keponakannya hendak melangsungkan walīmat nikah atau khitan dan yang lain-lain hingga secara turun temurun. Dalam praktik tradisi ini lebih dipaksakan bagi paman sendiri tidak berkesanggupan hingga sampai berhutang bertambah beban uang atau barang ekonomi keluarga paman lagi dalam keadaan yang tidak kondusif, adanya prilaku gensi dan menjunjung tinggi adat hingga dipertaruhkan marwah paman di masyarakat dan rentan terjadi akan dampak cacian, cemoohan pada paman bahkan kurang hubungan silaturrahim tidak menganggap lagi serta menjauhkan jarak hubungan persaudaraan. Islam telah memberikan solusi untuk walīmat al-‘ursy dan ‘urf yang sesuai dengan aturan hukum Islam dan ‘urf. Namun masyarakat belum menjalakannya karena kurang membaca dan tidak sesuai kemampuan finansial pribadinya sendiri hingga terjadi mudharat. Adapun tujuan peneliti megetahui dampak tradisi pemamanen walīmat al-‘ursy di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya megetahui tinjauan hukum Islam dalam tradisi pemamanen walīmat al-‘ursy di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.
PERSELISIHAN SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DALAM PUTUSAN HAKIM (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARIYAH BANDA ACEH NOMOR 387/Pdt.G/2022/MS.Bna) Akmalia Putri Humairah Akmalia; Abdul Jalil
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 1 (2023): SEPTEMBER 2022 - FEBRUARI 2023
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i1.3058

Abstract

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami atau istri yang memutuskan untuk saling meninggalkan dan tidak melaksanakan lagi hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Oleh karena itu banyak terjadi perselisihan yang menyebabkan perceraian yang tidak bisa dihindarkan. Sebagaimana putusan perkara Nomor 387/Pdt.G/2022/Ms.Bna. Maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan perceraian karena perselisihan dalam putusan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan Putusan Perkara tersebut merujuk pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa diantara suami istri yang terus menerus terjadi perselisishan dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga. Kedua, adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut yang di putuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sudah berdasarkan ketentuan surah An-nisa ayat 35 dan prinsip Islam yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek dan menjatuhkan talak satu ba’in sughra
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT Amzal Amzal; Agustin Hanapi
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 1 (2023): SEPTEMBER 2022 - FEBRUARI 2023
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i1.3059

Abstract

Abstrak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Aturan tersebut menyatakan kebolehan pembuatan Kartu Keluarga atas perkawinan siri dengan status “Perkawinan belum tercatat”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bireuen dengan tujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat. Dan mengkaji konsekuensi berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) dalam mengambil kesimpulan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian di analisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebolehan Pencatatan Anak Perkawinan Belum Tercatat. Dengan pencantuman status “Kawin Belum Tercatat” dalam kartu keluarga telah legal sesuai dengan substansi dari peraturan tersebut untuk membedakan penduduk sudah atau belum memiliki surat nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) dikeluarkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai upaya perlindungan terhadap hak warga negara khususnya anak. Konsekuensi Berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak. Dapat dilihat dari dua sisi postif dan juga negatif. Positif memberikan hak anak dalam hal administrasi, memberikan manfaat konkrit yang dirasakan oleh masyarakat antara lain memberikan kepastian mengenai status perkawinan dan hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga. Memberikan kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya). Dapat mulai membuka informasi tentang perkawinan siri dan perkawinan adat yang kemudian didorong dan dilanjutkan dengan isbat nikah. Negatifnya, melemahkan otoritas lembaga pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama dan Kantor, mempersempit kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (istbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam hal pencatatan perkawinan. Kata Kunci: Permendagri, Anak, Perkawinan, Perlindungan
EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Muliadi
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): MARET 2022 - AGUSTUS 2022
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3071

Abstract

Bimbingan perkawinan merupakan layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami peran KUA dan Lembaga DPMGP4 di Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dan mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan calon pengantin dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif dengan metode pendukung lainnya yaitu library research. Dari kajian ini ditemukan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara pelaksanaannya belum efektif hal ini jika diukur berdasarkan kendala-kendala yang terjadi dilapangan juga melihat secara keseluruhan dari unsur pelaksanaannya serta pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Nagan Raya dan juga realita kehidupan rumah tangga masyarakat yang masih sangat tinggi angka perceraian belum dapat memperkuat ketahanan keluarga. Masih banyak praktik pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pedoman penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan perkawinan, hal positifnya para calon pengantin setidaknya sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan tersebut.
KESETARAAN SUAMI ISTERI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER (STUDI DALAM MASYARAKAT GAYO LUES) Erdiansyah Erdi; Husni Mubarrak
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): MARET 2022 - AGUSTUS 2022
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3228

Abstract

Membincang kesetaraan suami istri dalam perspektif gender berarti membahas suatu kondisi perilaku kesetaraan yang berkeadilan terhadap laki-laki dan perempuan. Perlu disadari bahwa permasalahan dalam kehidupan keluarga adalah sesuatu yang sangat kompleks. Menyetarakan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga juga merupakan bagian darinya. Islam menjelaskan bahwa laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri memiliki kesamaan dalam asal-usul penciptaan, sama dalam tanggung jawab dan pahala. Allah juga telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab politik demi kemaslahatan masyarakat. Tidak ada perbedaan wilayah antara kawasan umum dan khusus, karena sesungguhnya kadar tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu sama. Pada masyarakat Gayo Lues, terjadi ketidaksetaraan antara suami istri dalam rumah tangga dalam perspektif gender. Ada saatnya rumah tangga didominasi oleh suami dan ada saatnya rumah tangga didominasi oleh istri. Sehingga tulisan ini berusaha untuk meneliti lebih dalam tentang kesetaraan tersebut. Pendekatan kualitatif merupakan usaha yang digunakan dalam menggali informasi yang lebih dalam, dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hadil yang ditemukan dari penelitian ini bahwa kesetaraan antara suami dan istri dalam keluarga perspektif gender pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues belum berada pada titik tengah. Secara kedudukan, hak dan kewajiban antara suami istri masih belum berimbang, kehidupan rumah tangga pada masyarakat Gayo Lues masih didominasi oleh suami saat terjadi bentuk perkawinan juelen, dan pada saat terjadi bentuk perkawinan angkap rumah tangga lebih didominasi oleh istri. Walaupun ada usaha untuk mencapai kearaah kesetaraan berbasis gender dengan munculnya bentuk adat perkawinan yang ketiga yaitu kusokini, namun masih belum bisa memberikan kesetaraan gender secara maksimal. Akan tetapi hanya baru bisa bergeser sedikit kearah yang lebih baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan baik pendidikan suami maupun pendidikan istri. Kata kunci: Kesetaraan Suami Isteri, Rumah Tangga, Perspektif Gender.
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) TERHADAP KEMASLAHATAN KELUARGA Ramdani Ramdani
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): MARET 2022 - AGUSTUS 2022
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3239

Abstract

Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi mengolah dan menampilkan data pencatatan pernikahah yang dilaksanakan oleh seluruh KUA Kecamatan di wilayah hukum Republik Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat. Program ini dipandang sebagai sebuah metode yang sangat valid, lebih tepat, cepat, efektif, efisien, aman, dan menjamin privasi serta dilengkapi dengan teknik backup data yang berlapis, mulai dari tingkat kecamatan, provinsi, dan pusat. Salah satu fungsi nyata dari program atau aplikasi ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas mempelai secara valid. Hal-hal yang diperkuat dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data yang terintegrasi. Sistem ini dibangun salah satunya adalah untuk tertib administrasi. Selanjutnya apakah SIMKAH ini memiliki nilai manfaat berupa kemaslahat terhadap keluarga? Untuk menjawab pertanyaan ini kemudian dilakukan penelitian yang mendalam untuk mencari nilai kebenaran tersebut dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan denganmetode ovservasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bawha penerapan SIMKAH memiliki nilai maslahat terhadap keluarga. Salah satunya adalah tertib administrasi pernikahan sehingga perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum administrasi negara dan peraturan perundang-undangan.
PERKAWINAN ANAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (STUDI PADA MASYARAKAT KABUPATEN GAYO LUES) Ridho Ridho; Khairani Mukdin
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2 No. 2 (2022): MARET 2022 - AGUSTUS 2022
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3240

Abstract

Sesuai konteks Undang-Undang Perkawinan, perkawinan anak adalah mereka yang melakukan perkawinan sebelum mencapai usia 19 Tahun. Calon suami atau istri yang belum mencapai umur 19 tahun dianggap belum matang secara fisik maupun fsikis sehingga rentan terhadap segala resiko. Di dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam pengaruh perkawinan anak terhadap ketahanan keluarga yang akan mereka bina. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perkawian anak rentan terhadap ketahanan keluarga, salah satunya adalah rentan terhadap perceraian karena belum memiliki kestabilan emosional, rentan terhadap kematian ibu dan anak karena secara fisik belum siap untuk bereproduksi. Perkawinan anak di Gayo Lues dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, keluarga, dan faktor diri pribadi.
ORANG TUA SEBAGAI PIHAK KETIGA TERJADINYA PERCERAIAN DI GAYO LUES Ali Hamzah; Muhammad Siddiq Armia; Abdul Jalil Salam
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2023 - FEBRUARI 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4564

Abstract

Nikah merupakan anjuran yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, ketika sudah mampu dan berkeinginan maka bersegeralah untuk menikah bagi kaum laki-laki dan perempuan. Pernikahan bukan hanya suatu perbuatan hukum yang mulia untuk mengatur dan membangun rumah tangga yang bahagia bagi suami dan istri, namun jauh kedepan pernikahan dapat menyatukan 2 (dua) kaum yang berbeda menjadi satu-kesatuan dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Maka dengan demikian melalui pernikahan terbentuklah sebuah rumah tangga baru yang akan berkembang menjadi keluarga yang diharapkan bahagia baik lahir maupun batin seperti yang diinginkan oleh setiap manusia bahkan oleh agama dan negara, karena rumah tangga merupakan lingkup terkecil unsur dalam sebuah Negara. Permasalahan-permasalahan keluarga kerap terjadi dalam sebuah rumah tangga yang mengakibatkan konflik antara suami dengan istri, dan tidak jarang berujung pada perceraian di Mahkamah Syar’iyyah. Dalam perjalanan konflik dalam rumah tangga tersebut masing-masing unsur (suami dan istri) menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada orang tua masing-masing.Ketika permasalahan sampai kepada orang tua, seharusnya orang tua menjadi mediator (penengah permasalahan) tersebut, namun kenyataannya banyak juga orang tua malah menambah masalah anak, bukannya masalah itu selesai jadinya bertambah rumit sehingga akhirnya harus berpisah antara suami dan istri.Ikut campurnya orang tua terhadap permasalahan keluarga anaknya juga menjadi pemicu terjadinya perceraian sebuah pasangan suami istri.Kasih sayang yang berlebihan kepada anak menjadikan orang tua memihak kepada anak walaupun anak tersebut salah, sehingga titik temu masalah keluarga anak tidak didapatkan akibat dari terlalu membela anak karena kasih sayang yang berlebihan.
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PUTUSAN VERSTEK HAKIM MAHKAMAH SYARIYAH BANDA ACEH Asmanidar; Jamhir; Zaiyad Zubaidi; Ali Abubakar
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2023 - FEBRUARI 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4572

Abstract

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memutuskan verstek dalam 38 putusan pada 2022-2023. Fenomena ini memang diizinkan oleh SEMA No. 9/1964 Pasal 125 HIR/149 RBg ayat (1), tetapi putusan verstek pada sidang pertama dapat menunjukkan ada hal yang penting menjadi pertimbangan hakim. Dikatakan demikian karena hakim sepatutnya menunggu hasil panggilan kedua dan ketiga sesuai SEMA No. 4/2019 Pasal 13. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui pertimbangan hakim. Kedua, pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Sebagai sampel diambil 16 putusan verstek pada Juni 2022. Dari ke 16 putusan dianalisis lebih lanjut 3 putusan yang dinilai dapat mendekati putusan lain. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah pertama, pertimbangan hakim dalam 16 putusan menggunakan pertimbangan legal dan ekstra legal. Legal hakim berdasarkan pembuktian dan asas kepastian hukum yang telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 116 KHI jo Pasal 19 PP No. 9/1975, dan SEMA, sedangkan ekstra legal hakim berdasarkan keadaan penggugat dan tergugat yang disebabkan karena faktor penganiayaan, narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, pisah tempat tinggal, ekonomi, dan suami menjatuhkan talak. Kedua, pelindungan terhadap perempuan dalam pertimbangan hakim pada 3 (tiga) putusan menunjukkan bahwa hakim memutuskan verstek pada sidang pertama karena upaya melindungi perempuan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan alasan/dalil gugatan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga, seperti faktor narkoba, tidak ada keturunan, suami di penjara, kekerasan dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal, ekonomi, dan suami menjatuhkan talak.

Page 2 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2024- FEBRUARI 2025 Vol. 4 No. 2 (2024): MARET 2024 -AGUSTUS 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2023 - FEBRUARI 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): MARET 2023 - AGUSTUS 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): SEPTEMBER 2022 - FEBRUARI 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): MARET 2022 - AGUSTUS 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): SEPTEMBER 2021 - FEBRUARI 2022 Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 - AGUSTUS 2021