cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mohd. Winario
Contact Email
mohd.winario27@gmail.com
Phone
+6285264528808
Journal Mail Official
mohd.winario27@gmail.com
Editorial Address
Jl. Buana/Jl. Kubang Raya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)
Published by EL-EMIR INSTITUTE
ISSN : 30628792     EISSN : 30627184     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Of Legal Sustainability (JOLS) is published by the EL-EMIR Institute in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. JOLS is a blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Civil Law, Economic Law, Criminal Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Environmental Law, Islamic Law, Agrarian Law, Law Civil Procedure, Criminal Procedure Law, Administrative Procedure Law and other fields related to Legal Studies. All publications in the JOLS are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. JOLS is a national journal with e-ISSN: 3062-7184, and is free of charge in the submission process and review process. Journal of Legal Sustainability publishes articles periodically twice a year, in March, June, September and December. JOLS uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
Ketahanan Kontraktual dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum dan Ekonomi Khairi, Rifqil; Al Munawar, Muhammad Martadho Al Munawar; Nasrina, Nur; Santoso, Santoso
Journal of Legal Sustainability Vol. 1 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/jols.v1i2.69

Abstract

This study aims to analyze contractual resilience in Islamic economics from a legal and economic perspective, focusing on sharia principles that influence contract resilience in the face of modern economic dynamics. Contractual resilience in the sharia system is influenced by the principles of justice, transparency, and risk-sharing that provide better protection for the parties to the contract. In addition, this study also highlights the role of law and regulation in ensuring that sharia contracts remain in accordance with sharia principles and are able to face global economic challenges. The methods used in this study are literature studies and interviews with experts in economics and sharia law. Literature studies were conducted by analyzing books, journals, and regulations related to Islamic economics, while interviews were conducted to obtain in-depth views from practitioners and experts in the field of Islamic economics. The results of the study indicate that sharia contracts have higher resilience compared to conventional contracts, especially in the face of economic crises, due to the principles of risk-sharing and transparency in sharia contracts. However, this study also found challenges in the implementation of sharia contracts that are inconsistent in several institutions, as well as the need for innovation in sharia financial products that are more adaptive to global economic changes. In conclusion, although the resilience of sharia contracts is better, there is still a need to strengthen education, innovation, and regulation to ensure more effective implementation.
Inovasi dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syariah Larasati, Febrina Putri; Aisyah, Puji Nur; Winario, Mohd
Journal of Legal Sustainability Vol. 1 No. 3 (2024): Desember 2024
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/jols.v1i3.101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dan tantangan dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah, yang mencakup mekanisme litigasi dan non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan analisis dokumen terkait regulasi dan praktik penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme non-litigasi seperti arbitrase syariah semakin diminati, tantangan seperti kurangnya pemahaman terhadap akad syariah dan keterbatasan sumber daya manusia masih menghambat efektivitas implementasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi hakim dan mediator syariah, serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah.
Arbitrase Islam Dalam Perspektif Syariat Islam Pratiwi, Dian; Aminin, Risti; Winario, Mohd
Journal of Legal Sustainability Vol. 1 No. 3 (2024): Desember 2024
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/jols.v1i3.102

Abstract

This article aims to find out about Islamic Arbitration in order to hand over the resolution of their disputes to a neutral and trusted third party, called an arbitrator or hakam. The arbitrator will then decide the case based on Islamic law (shariah) and justice. The method used in this research uses literature and library analysis. The research results show that Islamic Arbitration is an alternative dispute resolution that is in accordance with Islamic law. Islamic arbitration can be the right choice to resolve various types of disputes, including commercial disputes, family disputes, and inheritance disputes. However, it is important to note that Islamic arbitration is only binding on parties who have agreed to use it.
Mekanisme dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal di BAPMI Azhar, Aziz Devri; Suheri, Sopian
Journal of Legal Sustainability Vol. 1 No. 3 (2024): Desember 2024
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/jols.v1i3.103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pasar modal melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif, yang didasarkan pada data primer dari wawancara dengan praktisi arbitrase dan data sekunder dari dokumen hukum serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase di BAPMI memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan, dengan keunggulan dalam menjaga kerahasiaan sengketa dan memberikan fleksibilitas prosedural. Namun, beberapa tantangan yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman para pihak terkait proses arbitrase, keterbatasan jumlah arbiter dengan keahlian spesifik di bidang pasar modal, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan arbitrase oleh pihak yang bersengketa. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai fungsi dan manfaat BAPMI, peningkatan kapasitas arbiter, serta penguatan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan putusan arbitrase. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap perlindungan hukum di sektor ini.  
Peran Basyarnas Dalam Penyelesain Sengketa Syariah Sutiyadi, Sutiyadi; Saputera, Andi
Journal of Legal Sustainability Vol. 1 No. 3 (2024): Desember 2024
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/jols.v1i3.104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengekaji peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar sistem peradilan formal. Basyarnas bertindak sebagai badan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah, dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa memerlukan prosedur hukum yang lazim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase berwenang menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata, meliputi bidang ekonomi, bisnis, keuangan, niaga, dan industri yang di dalamnya berlaku prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menganalisis berbagai dokumen, data dan informasi terkait Basharnas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basyarnas berperan vital dalam penyelesaian perselisihan dalam sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah,khususnya transaksi perbankan syariah. Tetapi terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi peran Basarnas, seperti batasan dalam penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh klausul perjanjiana antara pihak kesulitan menegakkan putusan karena ada yurisdiksi antara pengadilan agama dan pengadilan setempat, serta terdapat risiko pembatalan putusan Basarnas jika terjadi perselisihan ekonomi syariah. Namun arbiter syariah seperti Basarnas diyakini memiliki potensi besar dalam penyelesaian sengketa, khususnya di sektor perbankan syariah.
Hukum Bisnis Syariah: Prinsip, Praktik, Dan Tantangannya giovanardi, Muhammad fabrizio
Journal of Legal Sustainability Vol. 1 No. 3 (2024): Desember 2024
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/jols.v1i3.106

Abstract

Hukum bisnis syariah telah menjadi pilar penting dalam mendukung perkembangan ekonomi Islam, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar hukum bisnis syariah, menganalisis implementasi praktik bisnis syariah di berbagai sektor, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penerapannya di era modern. Prinsip-prinsip hukum bisnis syariah yang berlandaskan Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas menjadi dasar untuk menciptakan aktivitas bisnis yang adil, transparan, dan beretika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan untuk mengkaji teori dan konsep terkait hukum bisnis syariah, sedangkan wawancara dilakukan dengan praktisi, akademisi, dan regulator untuk memperoleh perspektif empiris terkait implementasi dan tantangan yang dihadapi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara prinsip syariah dan praktik bisnis yang diterapkan di berbagai sektor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, praktik penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi masyarakat tentang hukum syariah, kendala regulasi, serta adaptasi prinsip syariah terhadap perkembangan teknologi dan inovasi bisnis. Penelitian ini menekankan perlunya kolaborasi antara ulama, akademisi, dan regulator untuk memperkuat penerapan hukum bisnis syariah dan menjawab tantangan globalisasi. Dengan demikian, hukum bisnis syariah dapat terus relevan dan menjadi solusi alternatif dalam mewujudkan perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Pemahaman Hukum Islam tentang Riba dalam Praktik Jual Beli: Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Putri, Ramanitya Dewi; Winario, Mohd
Journal of Legal Sustainability Vol. 2 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63477/jols.v2i1.185

Abstract

This study aims to analyze the understanding of traditional market traders regarding Islamic law on usury in buying and selling practices and to evaluate the extent to which sharia principles are applied in daily transactions. This study is important considering the rampant practices that contain elements of usury due to the lack of in-depth understanding of religion among small business actors. This study uses a qualitative approach with a case study method conducted on a number of traders in traditional markets. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that most traders have a limited understanding of the concept of usury according to Islamic law. Some of them still carry out practices that have the potential to contain usury, such as the interest system in capital loans, due to economic needs and the lack of sharia financing alternatives. However, there are also traders who try to avoid usury by choosing a cash buying and selling system or profit-sharing cooperation. This study recommends the need for education and assistance from sharia financial institutions and religious figures so that traders can apply the principles of buying and selling in accordance with Islamic law more optimally.
Zakat dalam Perspektif Hukum Positif: Antara Kewajiban Agama dan Ketaatan Hukum Negara Kamalin, Muhammad; Zakir, Muhammad
Journal of Legal Sustainability Vol. 2 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63477/jols.v2i1.188

Abstract

This study discusses the position of zakat within the perspective of positive law in Indonesia, focusing on the relationship between religious obligations and compliance with state law. Zakat, as a religious obligation in Islam, is normatively regulated in the Zakat Management Law; however, its implementation is not yet fully legally binding. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results show that zakat is still positioned as a moral and religious obligation rather than a legal obligation enforced by state sanctions. Nevertheless, there are opportunities to strengthen regulations and integrate zakat into the national legal system to enhance its role in social and economic development.
Persepsi Tokoh Agama tentang Pernikahan Dini: Kajian Kualitatif dalam Perspektif Hukum Islam Harahap, Ahmad Rofii; Sehoni, Sehoni
Journal of Legal Sustainability Vol. 2 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63477/jols.v2i2.198

Abstract

This study aims to examine the perceptions of religious leaders toward the practice of early marriage from the perspective of Islamic law. The phenomenon of early marriage remains prevalent in various regions, and religious leaders play a significant role in shaping public opinion and influencing community decisions on the matter. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with several religious figures (including ulama, ustadz, and marriage registrars) in selected areas with relatively high rates of early marriage. The data analysis technique was conducted using a qualitative descriptive approach, which included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that religious leaders' perceptions of early marriage vary. Some consider early marriage to be religiously permissible (shar’i) if it meets the required conditions and pillars of marriage and is based on public benefit, particularly in preventing promiscuity. However, others emphasize the importance of age maturity, mental preparedness, and long-term welfare considerations, leading them to generally discourage early marriage. Overall, religious leaders agree that early marriage should be viewed contextually, not solely based on biological age, but also by considering psychological, social, and applicable legal aspects in Indonesia.
Implementasi Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Kualitatif di Desa Balung, Kabupaten Kampar Winario, Mohd
Journal of Legal Sustainability Vol. 2 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63477/jols.v2i1.199

Abstract

This study aims to understand how Islamic inheritance law is implemented in inheritance practices within the community of Balung Village, Kampar Regency. The focus of the research is to explore the community's understanding, attitudes, and behaviors toward the provisions of Islamic inheritance law, as well as the factors influencing its application. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The primary informants consisted of religious leaders, heirs, and village officials. The findings indicate that although most of the people in Balung Village are aware of the basic principles of Islamic inheritance law, its implementation does not fully adhere to Sharia provisions. The influencing factors include local traditions, family agreements, limited legal understanding, and the roles of customary and religious leaders in the inheritance distribution process. This study concludes that an educational and collaborative approach involving religious leaders, village authorities, and the community is necessary to encourage a more consistent and fair application of Islamic inheritance law.

Page 2 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 3 (2025): September 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): Juni 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 1 No. 3 (2024): Desember 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): September 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): Juni 2024