cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aminah
Contact Email
aminah@usk.ac.id
Phone
+6285370328875
Journal Mail Official
aminah@usk.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh 24415 Prov. Aceh, Indonesia.
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Journal of Political Sphere
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 27461955     DOI : 10.24815
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Journal of Political Sphere is published by the Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. This multidisciplinary journal focuses on political science, governance, and public policy in Indonesia and Asia. It features both theoretical and empirical research aimed at advancing and disseminating scholarly knowledge about the region. The journal covers various topics including political science, Indonesian and Asian politics, governance issues, public policy, decentralization, political parties, and national and local elections. It also publishes research notes, conference and workshop announcements, seminar notices, and book reviews. The Journal of Political Sphere is released biannually, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Kebijakan Kurikulum Perbankan Syariah Fadhil Fadhil
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36800

Abstract

Penelitian ini merujuk kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur tentang kegiatan Lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional di Aceh diselenggarakan secara Islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan
Analisis Fungsi Politik Underbow Wnita Persatuan Pembangunan (WPP) Partai PPP Aceh Nia Safira
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36817

Abstract

Setiap partai yg ada diindonesia dibenarkan untuk memiliki sayap partai (Underbow). Badan otonom yang bekerja dibawah partai sesuai dengan poksinya masing-masing. Partai PPP memiliki satu sayap partai khusus perempuan yaitu wanita persatuan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kader perempuan di partai PPP Aceh. Namun permasalahan yang terjadi hingga saat ini adalah partai PPP masih kekurangan kader perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi politik underbow wanita persatuan pembangunan dalam kaderisasi perempuan di partai PPP Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Affirmative Action dan konsep sayap partai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah fungsi sayap partai yang krusial ada dua yaitu sebagai Supporting System dan Vote Getter, maka sayap partai harus melakukan Supporting System rekrutmen dan kaderisasi. Sayap partai Wanita persatuan pembangunan belum melakukan proses kaderisasi dengan baik dan ideal, kader yang maju pada setiap pemilu merupakan kader yang ditunjuk langsung dan tidak melalui proses kaderisasi dan rekrutmen yang ideal. Kader yang maju adalah kader yang dianggap mampu, sayap partai Wanita persatuan pembangunan lebih sering difungsikan sebagai vote getter yaitu mendukung setiap calon legislatif perempuan yang maju dari partai PPP Aceh dan sebagai pengumpulan suara perempuan. sayap partai Wanita persatuan pembangunan belum melaksanakan fungsi politiknya dengan baik. Kata kunci: Sayap Partai, Perempuan, Fungsi Politik
Analisis Etika Kampanye Politik Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Barat Izaton Mauli; Aminah Aminah; Maghfira Faraidiany
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36821

Abstract

Dari sekian tahapan dalam pemilu maka tahap kampanye salah satu tahapan yang cukup serius dan harus diawasi, karena pada tahapan inilah momen dimana partai politik dan caleg memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik, dengan harapan semakin dikenal oleh masyarakat dan pada akhirnya akan banyak yang memilih mereka. Dalam setiap pemilu akan banyak ditemui perbuatan yang melanggar etika dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam berkampanye politik pada pemilu legislatif, salah satunya adalah pemasangan alat peraga kampanye di zona larangan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana etika politik Partai Aceh pada saat berkampanye menjadi peserta pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika politik Partai Aceh pada saat berkampanye menjadi peserta pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan teori etika politik, konsep partai politik dan konsep kampanye. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kampanye politik dari segi hukum dan moral masuk ke kategori rendah dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye pada saat berkampanye menjadi peserta pemilu legislatif 2019. Hal itu dapat dilihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan terkait pemasangan alat peraga kampanye yang berbentuk spanduk. Terdapat spanduk yang dipasang dizona atau tempat yang dilarang sesuai dengan UU yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak menerapkan nilai dari butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya kesadaran moral dan rasa tanggungjawab antar sesama manusia serta kurangnya pengawasan dan hukuman atau sanksi tegas yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu, Bawaslu, KIP dan KPU. Kata Kunci: Etika Politik, Kampanye, Partai Aceh, Pemilu legislatif 2019
ANTROPOSENTRISME PADA KEGIATAN EKSPLORASI PERTAMBANGAN ILEGAL DI KAWASAN HUTAN PROVINSI ACEH sari, novita; hardiyanti, Siti; Fajri, Nurul
Journal of Political Sphere Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i1.32502

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to find out how anthropocentrism manifests in illegal mining exploration activities in the forest area of Aceh Province. The anthropocentrism studied is related to environmental ethics in carrying out mining exploration activities. The research used in this study uses a library research approach using data sources in the form of books, articles, websites, newspapers and reports. In the results of this study it was found that there is a real form of anthropocentrism in illegal mining activities carried out at several points such as in Pidie, Central Aceh, Aceh Jaya, West Aceh, Nagan Raya and South Aceh districts. This is evidenced by human actions that continue to extract natural resources without regard to the impacts, the fatality of mining exploration is also carried out in protected forest areas. Illegal mining occurs because of a lack of supervision from related parties, the negligence of those who manage it and the lack of licensing facilitation. the factor of unscrupulous persons carrying out illegal mining activities is to make ends meet and improve the economic standard. Mining makes business land for the eyes of its goods so that it has an impact on the destruction of forest ecosystems, environmental pollution, disease outbreaks and natural disasters, around 2,000 hectares of forest land has been damaged by this illegal mining. So this research is important to do to describe that there are anthropocentrism actions in legal mining exploration that can threaten environmental damage for the benefit of human business.
Arah Kebijakan Pemerintah Aceh Pasca Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam Mewujudkan Perdamaian Positif di Aceh fajri, nurul; Sari, Novita; Mirza Nusuary, Firdaus
Journal of Political Sphere Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i1.32501

Abstract

AbstractThe Government of Aceh has implemented Law Number 11 of 2006 for over a decade. The expectations of the Acehnese people were that this law would improve their welfare, balance power, and involve civil society in decision-making processes. However, after three leadership periods have passed, there has been no significant improvement experienced by the community. In fact, the implementation of this law has further exacerbated vertical conflicts within Acehnese society. This research aims to analyze the policies of the Aceh Government intended to foster positive peace in Aceh. The study utilizes a qualitative descriptive method, where secondary data consists of regional government policy documents, and primary data is gathered through interviews conducted with several Aceh government institutions. Based on the research findings, the Aceh Government has not been able to achieve positive peace in Aceh. The policies implemented by the Aceh Government do not demonstrate a shift towards positive peace in Aceh. The implementation of Law Number 11 of 2006 has not been optimal in accordance with the principles of the Helsinki MoU consistently and comprehensively. The Aceh Government needs to enhance coordination and synergy with the central government to ensure effective and comprehensive implementation of Law Number 11 of 2006.Keywords: Aceh, Positive peace, UUPA (Aceh Government Law)
STRATEGI KEBERHASILAN VAKSINASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 JULI KABUPATEN BIREUEN akbar, muhammad; khalisni, khalisni
Journal of Political Sphere Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i1.32497

Abstract

Vaccination at State Junior High School 2 Juli failed in the first stage. The failure was caused by the community's fear of the adverse effects of giving vaccinations. Regarding this phenomenon, the government evaluated and improved the situation by providing education and picking up the students who wanted to be vaccinated directly. The result of this effort conducted by the government was known to improve the success of vaccination, giving up to 80 %. The result revealed that the policy of providing vaccination to the students of State Junior High School 2 of Juli was considered appropriate and suitable to be implemented since it had fulfilled three essential elements as mentioned by Hesel; (1) rational, in which the aim of vaccination was to maintain the health of the students of State Junior High School 2 of Juli; (2) realistic, it means the vaccination policy was needed in a pandemic situation which is getting worse and can threaten everyone's health and life; (3) accurate, it means that the policy is based on considerations that the transmission has occurred in the school environment and there were recommendations from the authorities that vaccination was safe form minors. The strategy used in implementing the vaccination policy at State Junior High School 2 of July was divided into three critical stages, namely the formulation in the form of coordination of task division by relevant agencies, implementation within the scope of vaccination implementation, and evaluation regarding improving conditions resulting from deficiencies that occurred in the previous implementation stage. Keywords: Covid-19, Strategy, Vaccination
Efektivitas Program Ketahanan Pangan Di Gampong Keuramat Kota Banda Aceh mukhrijal, mukhrijal; Wangsa Sunarso, Haikal; Hasanul Ichsan, Muhammad; Asrian, M. Fajar; Maulana, M. Ilham; Parawangsa, Mhd. Gibran
Journal of Political Sphere Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i1.32499

Abstract

AbstractFood security is the ability of a region or country to meet the food needs of the entire population in a long term, both in sufficient quantity, safe, nutritious and affordable. This research was conducted in Gampong Keuramat which aims to determine the effectiveness of the Food Security Program in Gampong Keuramat. The method used by the authors in this study is a qualitative method. And also the approach used in this study is a library study approach, namely collecting library data through reading, taking notes, and reviewing several sources of information, books or texts used as references and references in research. The Food Security Program is expected to be able to realize that a country or region can independently meet its needs so that it does not depend on imports from othercountries.Keywords: Food Security; Gampong Keuramat; Effectiveness.
Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa di Kota Medan Faraidiany, Maghfira; putri, annisa; mukhrijal, mukhrijal
Journal of Political Sphere Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i1.32496

Abstract

This study aims to explain the role of community organizations in increasing the political participation of the Chinese community in Medan City. This study uses a qualitative approach with a case study strategy that is descriptive and analytical. Research data processing uses the triangulation method to ensure reliability, validity, and generability. The results showed that the INTI Association as one of the largest Chinese community organizations in Medan City was able to increase the participation of the Chinese community. First; The Chinese community in Medan City has actively participated in the world of politics as indicated by the many members of the association who have nominated themselves to become members of the legislature. Second, the negative value of the role of community organizations is used as a tool to get the votes of community organization members. This is because there is support or encouragement from members of the organization who will nominate themselves so that votes are needed to win political contestation.
Peran Bela Negara dalam Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Implementasi Otonomi Khusus Aceh Khalisni, Khalisni; Fajri, Nurul; Sari, Novita
Journal of Political Sphere Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i1.32495

Abstract

This research aims to analyze the role of National Defense in enhancing national vigilance and implementing Special Autonomy in Aceh. In the context of Indonesia's political and security dynamics, efforts to maintain national integrity and increase national vigilance are of paramount importance. The Special Autonomy granted to Aceh as a form of special authority in the province is also a crucial factor to be considered in the context of national security policy development. This research utilizes a qualitative descriptive method. Data for the study were obtained through literature review, national and regional policy documents related to Aceh. The study begins by elucidating the concepts of National Defense and national vigilance. Furthermore, the research discusses the implementation of Special Autonomy in Aceh and the role played by the local government in the context of national security policy development. The findings of this research indicate that the role of National Defense has a significant impact on enhancing national vigilance at the local level, including in the province of Aceh with its Special Autonomy status. Through active participation of the community and a strong role of the local government, the implementation of Special Autonomy in Aceh can contribute positively to the development of a more holistic national security policy. By understanding the role of National Defense, the Aceh local government can design programs that involve all components of society in safeguarding national security and strengthening national vigilance across Indonesia.
PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018-2020 Raimadani Raimadani
Journal of Political Sphere Vol 3, No 2 (2022): Vol 3 no 2 (2022)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v3i2.30499

Abstract

Baitul Mal is a government organization that manages the assets of Muslims, namely zakat, infaq, shadaqah and other religious assets, this is one of the regional and district/city incomes. In 2018-2020 the management of zakat, infaq, shadaqah and other religious assets in Baitul Mal, Central Aceh can still be said to be ineffective due to the low absorption of the budget, thus eliminating the benefits of spending because the budget is not utilized optimally, resulting in budget errors that continue to increase every year starting from 2018- 2020. 2020. This study aims to analyze budget management at the Baitul Mal secretariat of Central Aceh Regency in 2018-2020 and identify factors that hinder the budget management process at the Baitul Mal secretariat of Central Aceh Regency in 2018-2020. The theory suggested in this study is the theory of budget politics proposed by James A.F Stoner, namely planning, organizing, implementing and monitoring. The method used is descriptive qualitative. The results of the study show that budget management in Baitul Mal, Central Aceh Regency still has constraints so that the budget absorption is very low, this is due to several factors, namely, the criteria for the poor and mustahiq requirements that are very strict for the people of Central Aceh, The organizational structure of Baitul Mal, Central Aceh Regency is still incomplete, namely the absence of a sharia supervisory board and a change in the mechanism in the budget management process, previously zakat infaq shadaqah and other religious assets were managed independently by the Regency Baitul Mal but now it has become PAD (Regional Original Income). ) which must follow budget management in accordance with the regional budget management flow.

Page 2 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022): Vol 3 no 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020): vol 1 No 2 Vol 1, No 1 (2020) More Issue