Garuda - Garba Rujukan Digital

Kontribusi Perempuan Janda terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga: Studi Kasus pada UKM Rumah Harapan, Pidie Rahmawati, Rahmawati; Habibi, M. Mustika; Mardha, Ibnu; Iqbal, Muhammad; Azzam, Nabiel; Daniel, Mhd Hafiz
Journal of Political Sphere Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v5i1.40284

This study aims to explore the contributions of UKM Rumah Harapan in improving the economic well-being of families led by widowed women in Desa Jurong Baro, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie. Established in 2016, UKM Rumah Harapan empowers widowed women and female breadwinners through the production of emping melinjo. Using a qualitative approach and in-depth interview methods, this research finds that UKM Rumah Harapan not only provides income but also offers training in skills and financial management, which significantly enhances the economic independence of the workers. The findings reveal that the training provided has successfully changed the mindset and improved the skills of the workers, enabling them to work more effectively, meet production targets, and manage their family finances better. The fair wage system and the flexibility of loans through a cooperative system also play a vital role in enhancing the welfare of the workers. The success of these widows in earning an income through UKM Rumah Harapan has elevated their social status in the community, changed negative perceptions about working women, and proven that women can be effective family breadwinners. In conclusion, UKM Rumah Harapan plays a crucial role in the economic empowerment of widowed women and female breadwinners, making significant contributions to their economic and social well-being. With the right strategies, UKMs like Rumah Harapan can become effective empowerment models for women in various other regions.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi UKM Rumah Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga perempuan berstatus janda di Desa Jurong Baro, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie. Didirikan pada tahun 2016, UKM Rumah Harapan memberdayakan perempuan janda dan tulang punggung keluarga melalui produksi emping melinjo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa UKM Rumah Harapan tidak hanya menyediakan penghasilan tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan dan manajemen keuangan, yang secara signifikan meningkatkan kemandirian ekonomi para pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan mampu mengubah pola pikir dan meningkatkan keterampilan para pekerja, memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efektif, memenuhi target produksi, dan mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Sistem upah yang adil dan fleksibilitas pinjaman melalui sistem koperasi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Keberhasilan para janda dalam menghasilkan pendapatan melalui UKM Rumah Harapan telah meningkatkan status sosial mereka di masyarakat, mengubah persepsi negatif tentang perempuan pekerja, dan membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi tulang punggung keluarga yang efektif. Kesimpulannya, UKM Rumah Harapan memiliki peran krusial dalam pemberdayaan ekonomi perempuan janda dan tulang punggung keluarga, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Dengan strategi yang tepat, UKM seperti Rumah Harapan dapat menjadi model pemberdayaan yang efektif bagi perempuan di berbagai daerah lainnya.

Peran Panglima Laot dalam Mencegah Penangkapan Hiu yang Dilindungi di Aceh: Studi Kasus di Gampong Lampulo Teuku Ichlas Arifin; Faradilla Fadlia; Iqbal Ahmady
Journal of Political Sphere Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v5i1.40003

Panglima Laot is a traditional institution in Aceh that regulates and coordinates fishing communities based on Islamic Sharia and plays a role in the marine and fisheries sectors. Massive shark fishing in Aceh still occurs, although bycatch, and threatens several species such as the hammerhead shark (Sphyrna lewini), cowboy shark (Carcharhinus longimanus), sawfish (Pristis microdon), whale shark (Rhyncodon typus), and monkey shark (Alopias pelagicus), whose status is protected. This study aims to determine the role of Panglima Laot in preventing protected shark fishing in Aceh and the constraints of Panglima Laot in preventing protected shark fishing in Aceh. The theory used in this research is Democratic Leadership Style. The method used is qualitative, with observation, interview, and field study. The results showed that Panglima Laot plays a role through direct socialization with fishermen and the delivery of appeals with props such as pamphlets from the Marine and Fisheries Service. However, they face obstacles such as budget limitations, difficulties in changing fishermen's habits, accidental shark catches, and the high value of shark products triggering market demand. Therefore, there is a need for gradual education about protected sharks in Panglima Laot, and it is hoped that the Panglima Laot customary institution can become a reference for marine and fisheries issues in Indonesia. Abstrak Panglima Laot adalah lembaga adat di Aceh yang mengatur dan mengkoordinasi komunitas nelayan berdasarkan Syariat Islam serta berperan dalam bidang kelautan dan perikanan. Penangkapan hiu yang masif di Aceh masih terjadi, meskipun sebagai tangkapan sampingan dan mengancam beberapa spesies seperti hiu martil (Sphyrna lewini), hiu koboi (Carcharhinus longimanus), hiu gergaji (Pristis microdon), hiu paus (Rhyncodon typus), dan hiu monyet (Alopias pelagicus) yang statusnya dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panglima Laot dalam mencegah penangkapan hiu yang dilindungi di Aceh dan kendala Panglima Laot dalam mencegah penangkapan hiu yang dilindungi di Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Gaya Kepemimpinan Demokratis. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan observasi, wawancara, dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panglima Laot berperan melalui sosialisasi langsung kepada nelayan dan penyampaian himbauan dengan alat peraga seperti pamflet dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun, mereka menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kesulitan merubah kebiasaan nelayan, penangkapan hiu secara tidak disengaja, dan nilai produk hiu yang tinggi memicu permintaan pasar. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi secara bertahap tentang hiu yang dilindungi kepada Panglima Laot serta diharapkan lembaga adat Panglima Laot ini dapat menjadi rujukan untuk permasalahan kelautan dan perikanan di Indonesia.

Optimalisasi Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Mencegah Maladministrasi Teuku Muhammad Maulana Akbar; Khalisni Khalisni
Journal of Political Sphere Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v5i1.39946

This study aims to assess the power and organizational performance of the Ombudsman RI Aceh representative in optimizing its role in preventing maladministration. By understanding the power of the Ombudsman RI Aceh representative, it is possible to evaluate the power and organizational performance in preventing maladministration during 20212022. The theoretical framework includes power theory and the concepts of organizational performance evaluation and maladministration. The research method used is qualitative, with a document and field study design. Based on the analysis, it was found that the power held by the Ombudsman RI Aceh representative is very weak, especially in the realm of maladministration prevention. This calls for efforts to strengthen the power of the institution to effectively carry out prevention activities in Aceh Province. Additionally, an evaluation of the organizational performance of the Ombudsman RI Aceh representative is needed to maintain public trust, focusing on the effectiveness, efficiency, and achievement of performance in the implementation of maladministration prevention programs. There are several obstacles to the implementation of maladministration prevention, such as the limited number of human resources, which decreased from 11 assistants to 7 assistants in 2022, limited accessibility, and budget constraints due to reallocation for handling the COVID-19 pandemic in 2021. These issues, compounded by limited power, hinder the effective implementation of prevention activities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuasaan dan kinerja organisasi Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam mengoptimalkan peran pencegahan maladministrasi. Dengan mengetahui kekuasaan Ombudsman RI perwakilan Aceh, dapat dievaluasi kekuasaan dan kinerja organisasi dalam mencegah maladministrasi selama tahun 2021-2022. Teori yang digunakan adalah teori kekuasaan (power) dan konsep evaluasi kinerja organisasi, serta konsep maladministrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi dokumen dan lapangan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kekuasaan (power) yang dimiliki oleh Ombudsman RI perwakilan Aceh sangat lemah, khususnya dalam ranah pencegahan maladministrasi. Hal ini menuntut adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan lembaga agar dapat melaksanakan kegiatan pencegahan secara efektif di Provinsi Aceh. Selain itu, diperlukan evaluasi kinerja organisasi Ombudsman RI perwakilan Aceh untuk mempertahankan kepercayaan publik, yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan pencapaian kinerja dalam program pencegahan maladministrasi. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pencegahan maladministrasi, seperti terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang pada tahun 2022 berkurang dari 11 asisten menjadi 7 asisten, terbatasnya aksesibilitas, serta terbatasnya anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Hal ini diperparah dengan terbatasnya kekuasaan, sehingga pelaksanaan kegiatan pencegahan tidak berjalan dengan baik.

Sekolah Cinta Indonesia sebagai Sarana Pembinaan Politik PKS Kota Banda Aceh Muhammad Ziaulhaq
Journal of Political Sphere Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v5i1.39815

The Prosperous Justice Party (PKS) has become the dominant national political force in the city of Banda Aceh, establishing itself as a cadre party to be reckoned with in the realm of Indonesian politics. The Islamic ideological orientation has led PKS to a parliamentary seat, showing its commitment to strict development and cadre formation. Through initiatives such as the Indonesian Love School, PKS nominates 30 legislative candidates (Caleg) from internal cadres, maintaining its essence as a party dominated by cadres. This research aims to determine the extent of the PKS cadre formation process in educating cadres as well as the impact on the cadres involved. Using the descriptive-qualitative method, data analysis is carried out through observation, documentation, and interviews. The theory of political parties and political cadre formation is the main basis for this research. The results of this research show that PKS in Banda Aceh City plays an important role in the cadre formation process through programs such as the Indonesian Love School. They carry out a cadre formation program by holding political outreach, following the provisions of the party's AD/ART, which includes member recruitment, tiered development, and training through the Member Development Unit. The influence of this cadre formation process starts with educational institutions, producing cadres who are ideologically strong and able to integrate Islamic values with Pancasila, and this program has an influence on cadres in terms of political education regarding ethics, leadership, and a deep understanding of politics and democracy. Sekolah Cinta Indonesia is expected to increase its acceleration and quality by strengthening its cadre base through the cadre formation process. Strengthening in-depth material will affect the quality of cadres, which will also affect the quality and existence of politics Abstrak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menjadi kekuatan politik nasional yang dominan di Kota Banda Aceh, mengukuhkan dirinya sebagai partai kader yang diperhitungkan dalam ranah politik Indonesia. Orientasi ideologi Islam telah mengantar PKS ke kursi parlemen, memperlihatkan komitmennya terhadap pembinaan dan pengaderan yang ketat. Melalui inisiatif seperti Sekolah Cinta Indonesia, PKS mencalonkan 30 Calon Legislatif (Caleg) dari kader internal, menjaga esensi sebagai partai yang didominasi oleh kader. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kaderisasi PKS dalam mendidik kader, serta memahami dampaknya terhadap kader yang terlibat. Dengan metode kualitatif deskriptif, analisis data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teori partai politik dan kaderisasi politik menjadi landasan utama penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan PKS di Kota Banda Aceh memegang peranan penting dalam proses kaderisasi melalui program seperti Sekolah Cinta Indonesia. Mereka menjalankan program kaderisasi dengan mengadakan sosialisasi politik, mengikuti ketentuan AD/ART partai, yang mencakup rekrutmen anggota, pembinaan berjenjang, dan pelatihan melalui Unit Pembinaan Anggota. Pengaruh dari proses kaderisasi ini dimulai dari lembaga pendidikan, menghasilkan kader yang kuat secara ideologis dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan Pancasila dan Program ini memberikan pengaruh terhadap kader dari segi pendidikan politik tentang etika, kepemimpinan, dan pemahaman mendalam tentang politik dan demokrasi. Sekolah Cinta Indonesia diharapkan untuk meningkatkan akselerasinya dan kualitasnya dengan memperkuat basis-basis kader lewat proses kaderisasi. Penguatan materi yang mendalam bakal mempengaruhi kualitas kader yang juga mempengaruhi kualitas dan eksistensi politik

Analisis Kesiapan Pemerintah Aceh Utara dalam Pemindahan Ibukota dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon Liatul Masyitah; Annisah Putri
Journal of Political Sphere Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v5i1.39607

This research evaluates the readiness of the North Aceh Government to face the relocation of the capital from Lhokseumawe to Lhoksukon, focusing on infrastructure, institutions, human resources, and community support. The approach used is the theory of good governance, emphasizing effective and efficient public service in the context of territorial expansion. This study adopts a descriptive analysis method, collecting primary data through interviews with government officials and secondary data through literature and official documents related to the capital relocation. The research results indicate that the North Aceh government has taken initial steps to prepare for the capital relocation. Basic infrastructure such as buildings, roads, water, and electricity is already present in Lhoksukon, although further development is needed to achieve full success. The government has allocated budgets and adopted accountable planning to achieve good governance in this relocation process. Inhibiting factors include budget limitations, the need to establish new government institutions with supporting facilities, and ongoing conflicts among the community that continue to affect the current situation. Abstrak Penelitian ini mengevaluasi kesiapan Pemerintah Aceh Utara dalam menghadapi pemindahan ibukota dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon, dengan berfokus pada infrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah teori good governance, yang menekankan pelayanan publik yang efektif dan efisien dalam konteks pemekaran wilayah. Penelitian ini mengadopsi metode analisis deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara pejabat pemerintah dan data sekunder melalui studi literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pemindahan ibukota. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Pemerintah Aceh Utara telah memulai langkah-langkah awal untuk mempersiapkan pemindahan ibukota. Infrastruktur dasar seperti bangunan gedung, jalan, air, dan listrik telah ada di Lhoksukon, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam pembangunan untuk mencapai kesuksesan penuh. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran dan mengadopsi perencanaan yang akuntabel untuk mencapai good governance dalam pemindahan ini. Faktor-faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, kebutuhan untuk membentuk lembaga-lembaga pemerintahan baru dengan kelengkapan sarana penunjang, serta konflik yang berlanjut antara masyarakat yang masih mempengaruhi situasi saat ini.

Transformasi Politik di Indonesia: Analisis terhadap Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik Generasi Muda Nurul Fajri; Raihal Fajri; Novi Sulisawati; Helmi Helmi
Journal of Political Sphere Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v5i1.39517

This study explores the role of social media in youth political participation in Indonesia. In this digital age, social media has become an important platform for young people to engage in political issues and the democratic process. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytic approach. Data was collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and social media analysis. The findings demonstrate that social media holds immense potential to enhance youth political participation. Social media provides an easily accessible and inexpensive platform for young people to access information, engage in discussions, and connect with others who share similar political interests. However, the use of social media for political participation is also accompanied by challenges. The spread of misinformation and disinformation, the misuse of social media for political gain, and limited access pose obstacles that need to be addressed.This study recommends improving youth media literacy, fostering constructive dialogue on social media, and strengthening social media regulations to maximize the potential of social media for youth political participation and minimize the existing challenges. This research opens up avenues for further studies on the long-term impact of social media on youth political participation, the influence of different social media platforms and content types, strategies for participation enhancement, case studies, and cross-country comparisons. Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi peran media sosial dalam partisipasi politik generasi muda di Indonesia. Di era digital ini, media sosial telah menjadi platform penting bagi generasi muda untuk terlibat dalam isu-isu politik dan proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan analisis media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Media sosial menyediakan platform yang mudah diakses dan murah bagi generasi muda untuk mendapatkan informasi, berdiskusi, dan terhubung dengan orang lain yang memiliki minat politik yang sama. Namun, penggunaan media sosial untuk partisipasi politik juga diwarnai tantangan. Penyebaran informasi yang salah dan misinformasi, penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan politik, serta keterbatasan akses menjadi hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi media generasi muda, mendorong dialog yang konstruktif di media sosial, dan memperkuat regulasi media sosial untuk memaksimalkan potensi media sosial dalam partisipasi politik generasi muda dan meminimalisir tantangan yang ada. Penelitian ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan mengenai dampak jangka panjang media sosial terhadap partisipasi politik generasi muda, pengaruh platform dan jenis konten media sosial yang berbeda, strategi peningkatan partisipasi, studi kasus, dan perbandingan lintas negara.

Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus pada Kantor Badan Pengawas Pemilu Aceh) Trisia Diva Anggraini
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.34173

Women's leadership in the context of public office is a topic that attracts attention in an effort to achieve gender equality and women's empowerment. For this reason, it is necessary to realize an increase in women's representation in government institutions and agencies. This study aims to investigate women leaders' strategies in overcoming steorotypes against women's leadership and investigate women's leadership styles in leadership in the Election Supervisory Agency (Bawaslu) office environment in Aceh province, Indonesia. This research uses Gender theory to look at both equality and inequality. As well as the concept of leadership to see how women walk as a leader. This research uses a qualitative approach with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews with women who served in leadership positions in the Aceh Bawaslu Office, as well as document analysis related to recruitment and promotion policies. The focus of this research is to understand the Strategy of women leaders in overcoming stereotypes of women's leadership in the Aceh Election Supervisory Agency Office. As well as understanding the leadership style of women in the Aceh Election Supervisory Agency Office. The results of this study identified various factors that influence the presence of women in leadership in the Aceh Election Supervisory Agency Office, including persistent gender stereotypes, limited access to resources and opportunities, and social views related to women's roles in the public sphere. However, this study also revealed positive efforts that have been made by the Aceh Bawaslu Office to encourage women's participation in leadership, such as inclusive policies and training opportunities from institutions. The results showed that the strategies carried out included leadership abilities possessed by female leaders by carrying out leadership styles using emotional approaches and family principles. As well as institutionally, women leaders make efforts to increase gender-sensitive critical awareness through their work programs to reduce steorotypes against women.

Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Guna Mewujudkan Pemilu yang Inklusif Nurul Asra; Novita Sari; Annisah Putri
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36819

Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Dalam pelaksanaan pemilu tentunya mutlak dibutuhkan partisipasi politik dari semua kalangan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Mengacu pada pemilu di Kota Banda Aceh sebelumnya, partisipasi pemilih disabilitas baik secara nasional maupun di Kota Banda Aceh masih terbilang rendah. Indikasi dari permasalahan ini disebabkan karena masih ada TPS yang belum aksesibel serta penyampaian informasi dan edukasi yang belum merata. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari KIP Kota Banda Aceh untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu mendatang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, serta hambatan dalam meningkatkan partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Strategi Chandler. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas yaitu (1). Mendata dan memastikan penyandang disabilitas terdaftar dalam DPT. (2). Memberikan pendidikan politik melalui sosialisasi dan edukasi. (3). Membentuk relawan demokrasi. (4). Membuat Rumah Pintar Pemilu. (5). Meningkatkan kerjasama organisasi dan yayasan peyandang disabilitas Kota Banda Aceh (6). Memastikan ketersediaan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilihnya. Upaya yang dilakukan sudah sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Undang-undang dan PKPU. Namun dalam meningkatkan partisipasi disabilitas masih menghadapi hambatan dari sisi apatisme penyandang disabilitas yang tidak mau menggunakan hak pilih, adanya sifat acuh, kurangnya percaya diri baik dari aspek lingkungan maupun psikologis. Kata Kunci : Partisipasi, Upaya KIP, Penyandang Disabilitas

Swasembada dan Keberlangsungan Trans Koetaradja di Aceh (Kota Banda Aceh-Aceh Besar) Zilda Humaira
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36567

ABSTRAK Transportasi umum di Aceh yakni Trans KoetaRadja yang merupakan satu-satunya transportasi Umum di Indonesia bersumber dari Dana Otonomi Khusus mencangkup Biaya Operasional Kendaraan (BOK), Tarif, Pemeliharaan Bus, Gaji Pegawai Bus, Honor pembersih Halte, hingga jasa pengelola. Dinas Perhubungan Aceh mengambil langkah kebijakan pengadaan Transportasi Umum Bus Trans Koetaradja dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memperbaiki sistem Transportasi umum di Aceh. Pengelolaan Trans KoetaRadja diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016. Namun permasalahan yang didapati dari pelaksanaan kebijakan pengadaan Trans Koetaradja yaitu Qanun Retribusi no.2 Tahun 2021 tentang penetapan tarif yang belum ditetapkan oleh pihak berwenang sehingga menciptakan kekhawatiran untuk keberlangsungan Trans Koetaradja kedepan jika saat ini pemerintah tidak berusaha membantu untuk berswasembada. Dalam konteks ini Trans KoetaRadja berarti usaha untuk menjadi mandiri dalam operasional tanpa ketergantungan pada subsidi pemerintah atau sumber pendanaan eksternal. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana Swasembada dan Keberlangsungan Trans Koetaradja di Aceh dalam menghadapi berakhirnya dana otsus pada tahun 2028. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan merupakan teori Evaluasi Kebijakan Oleh William Dunn. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi pada 9 orang informan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan terhadap swasembada dan keberlangsungan Trans Koetaradja telah dilaksanakan. Akan tetapi masih ada kekurangan yang terjadi seperti probematika internal yang rumit terjadi mencangkup anggaran, kesepahaman kerjasama dan sanksi yang ditegakkan. Evaluasi Kebijakan diharapkan menjadi jalan keluar dari permasalahan yang ada. Gubernur Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Trans Koetaradja, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Memiliki peran penting dalam kemandirian dan keberlangsungan Moda transportasi umum satu-satunya di Aceh yaitu Trans Koetaradja. Evaluasi ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa tujuan dari Trans Koetaradja dapat tercapai dengan sukses. Kata Kunci : Trans Koetaradja, Swasembada, Evaluasi Kebijakan

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM TAHAPAN VERIFIKASI MENUJU PEMILU 2024 (Studi Kasus Pada Partai PDA, SIRA, PAS, GABTHAT) Dian Permata Sari
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Journal of Political Sphere

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36771

ABSTRAK Sipol sebagai seperangkat sistem teknologi informasi berbasis web dengan tujuan melayani partai politik sebagai calon peserta Pemilu. Melalui Sipol partai politik dapat melakukan penyusunan input data kelayakan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu. Namun tetap adanya surat keberatan dari beberapa partai lokal terhadap verifikasi faktual bahkan ada yang melakukan gugatan ke (Pengadilan Tata Usaha Negara) PTUN. Pada dasarnya Pemilu akan selalu berkaitan dengan kekuasaan dan pembentukan pemerintahan baru. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi Sipol dalam tahapan verifikasi menuju Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan teori implementasi, yaitu perpaduan antara tanggung jawab dan kepercayaan untuk merealisasikan visi yang terkandung dalam kebijakan publik dan konsep Pemilu, yaitu instrumen penting di negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua sumber yaitu data primer melalui hasil wawancara langsung dengan narasumber, dan data sekunder dengan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika dan proaktif di partai politik lokal dengan pentingnya integritas dalam pelaksanaan Pemilu, dimana akan menghadirkan tata kelola Pemilu yang baik sehingga mencegah terjadinya pelanggaran atau hal serius lainnya. Kendati demikian jaringan yang tidak stabil menghambat proses penerapan serta adanya nama masyarakat yang menjadi anggota partai tertentu, dimana hal ini seharusnya lebih diperhatikan lagi guna tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Sosialisasi bagi masyarakat tidak kalah pentingnya dengan pelatihan yang dilaksanakan pada partai politik. Kata Kunci : Implementasi, Sipol, Partai Politik, Pemilu ABSTRACT Sipol as a web based information technology system with the purpose of serving political parties as prospective election participants. With Sipol, political parties can prepare data input for eligibility to register as candidates for election. However, there are still objection letters from several local parties to factual verification and some have even filed a lawsuit to the State Administrative Court (PTUN). Basically, elections will always be related to power and the formation of a new government. This research is intended to describe how the implementation of Sipol in the verification stage towards the 2024 elections. This research uses implementation theory, which is a combination of responsibility and trust to realize the vision contained in public policy and the concept of elections, which is an important instrument in a democratic country that adheres to a representative system. The method in this study used descriptive type of research with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out with two sources, namely primary data through direct results of interviews with resource persons, and secondary data by collecting documents related to the research topic. he results show that there is dynamism and proactivity in local political parties with the importance of integrity in the implementation of elections, which will present good election governance so as to prevent violations or other serious things. However, unstable networks hinder the implementation process and the names of people who are members of certain parties, which should be given more attention so as not to harm the parties concerned. Socialization for the community is no less important than training for political parties. Keywords: Implementation, Sipol, Political Party, Election

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Aminah

Contact Email
aminah@usk.ac.id

Phone
+6285370328875

Journal Mail Official
aminah@usk.ac.id

Editorial Address
Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh 24415 Prov. Aceh, Indonesia.

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Aminah

Contact Email aminah@usk.ac.id

Phone +6285370328875

Journal Mail Official aminah@usk.ac.id

Editorial Address Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh 24415 Prov. Aceh, Indonesia.

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Aminah

Contact Email
aminah@usk.ac.id

Phone
+6285370328875

Journal Mail Official
aminah@usk.ac.id

Editorial Address
Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh 24415 Prov. Aceh, Indonesia.

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA