cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6288270875130
Journal Mail Official
jurnal.ittc@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran dalam no.24d, Kota Padang, Sumatera Barat 25112
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Published by CV ITTC Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30318882     DOI : https://doi.org/10.47233/jkhkp
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)(E-ISSN : 3031-8882 ) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh CV.ITTC INDONESIA. Jurnal ini berfokus kepada kajian Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal ini berbahasa Indonesia dan sifatnya terbuka. Semua makalah yang diterbitkan secara online oleh JKHKP terbuka untuk pembaca dan siapapun dapat mendownload atau membaca jurnal tanpa melanggan maupun membayar. JKHKP diterbitkan Dua Kali dalam Setahun; yaitu pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 315 Documents
 25   26   27   28   29 
Perbandingan Peran Asean Summit (ASEAN) terhadap Peristiwa Kudeta Myanmar dengan Islamic Summit (Organisation Of Islamic Cooperation) dalam Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina Muhamad Daffasyarief Suwandi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/ge4zav12

Abstract

Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) merupakan suatu Organisasi Internasional di kawasan Asia Tenggara yang salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang berdasarkan pada perdamaian, keamanan, dan stabilitas dalam wilayahnya. Di sisi lain, Organisation of Islamic Cooperation (OIC) juga memiliki tujuan serupa yaitu berkontribusi bagi perdamaian dan keamanan yang didasarkan pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam yang luhur. Dalam mencapai tujuan yang mereka tetapkan, kedua organisasi ini memiliki organ tertinggi yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan tertinggi yang dimana ASEAN memiliki Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (ASEAN Summit) dan OIC memiliki Konferensi Tingkat Tinggi Islam (Islamic Summit). Adanya kesamaan antara tujuan dan kemiripan organ dalam menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi yaitu mencapai perdamaian dan keamanan memberikan pemahaman bahwa pada permasalahan terkait perdamaian dan keamanan yang berada dalam yurisdiksi masing-masing organisasi ini akan memberikan kesempatan, kewenangan, dan kapabilitas yang sama terkait hal tersebut. Namun, pada kenyataannya terdapat perbedaan yang cukup jelas terkait bagaimana ASEAN bertindak terhadap peristiwa kudeta di Myanmar dan OIC bertindak dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina yang keduanya merupakan bentuk pelanggaran atas tujuan tercapainya perdamaian dan keamanan. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai perbedaan tindakan antara kedua Organisasi Internasional yang memiliki tujuan dan struktur penentu kebijakan tertinggi yang sama. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber- sumber hukum seperti constituent instrument, perjanjian, dan yurisprudensi dari berbagai kasus yang sudah terjadi.
Implementasi Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota PadangImplementasi Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang Ilham Wardhana Putra
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/adrwmx12

Abstract

Road traffic plays a crucial role in supporting the smooth running of development and public mobility. However, to achieve effectiveness in the transportation system, proper law enforcement is needed. This study aims to analyze the implementation of criminal law enforcement by the police against traffic violations in Padang City. The study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews with the police, drivers, and the public, as well as field observations. The results show that the police have made efforts to enforce the law by imposing sanctions on traffic violations, but there are obstacles in its implementation, such as the lack of public awareness of traffic regulations, inadequate facilities and infrastructure, and weak supervision. Nevertheless, the effectiveness of law enforcement can be improved through increased regulation socialization, additional facilities and infrastructure, and strengthened coordination between related agencies. Consistent and continuous law enforcement will strengthen public awareness in maintaining order and safety on the road.
Analisis Penyebab Dan Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arus U-Turn Universitas Lampung Indriani Anggita Putri; Agus Ananda; Febra Anjar Kusuma; Leonardus Pandu Priambodo; Susilo, Susilo
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/4s4hbw68

Abstract

Pelanggaran lalu lintas, terutama tindakan melawan arus, merupakan masalah yang sangat serius dan dapat meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama di area Underpass Universitas Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab dan dampak dari pelanggaran lalu lintas yang terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pengendara serta petugas lalu lintas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman tentang peraturan lalu lintas, dan kebiasaan melawan arus untuk menghindari kemacetan adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini. Dampak dari pelanggaran tersebut meliputi peningkatan risiko kecelakaan, potensi sanksi hukum bagi pelanggar, serta kerugian finansial yang dapat dialami oleh pengendara dan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas berupa tindakan melawan arus di area Underpass Universitas Lampung mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan lalu lintas di kalangan pengendara, terutama mahasiswa yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi aturan.
Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia Muhammad Fadhel Febriansyah; Muhammad Aldiansyah; Muhammad Zaky Nugraha; Andrea Tanjung; Sudirman Sitepu
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/cskjc461

Abstract

Sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Efektivitas sistem ini menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, yang pada akhirnya berdampak pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, ketidakefektifan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di Indonesia dengan meninjau berbagai aspek, termasuk kebijakan hukum, implementasi proses peradilan, serta faktor penghambat dalam sistem hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi serta mengevaluasi praktik peradilan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam memperkuat sistem peradilan pidana, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi kelembagaan, dan perbaikan regulasi, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi. Hambatan-hambatan tersebut mencakup proses peradilan yang panjang dan berbelit, adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, serta lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, tekanan politik dan intervensi pihak berkepentingan sering kali menjadi faktor yang menghambat independensi peradilan dalam menangani kasus korupsi secara objektif dan transparan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan penguatan integritas aparatur penegak hukum. Selain itu, sinergi antara lembaga penegak hukum, penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya proses peradilan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam memberantas korupsi.
Kritik Hukum atas Ratio Decidendi Patriarkal Hakim terhadap Perempuan dalam Kasus KDRT Dini Aminarti Utomo; Syafultra, M. Alfami; Fahlevi, Hilfia Itsarova
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/ef5zpr57

Abstract

Law is an instrument that ideally guarantees justice within every social structure, without being bound to identity, personality, and gender. However, in practice, the law often does not align with reality. Several deviations from the principles of justice have been found, including unbalanced legal considerations (Rasio Decidendi), particularly in judges' decisions concerning cases involving men and women. This research is based on how patriarchal bias is manifested in the ratio decidendi in domestic violence cases and the feminist legal concepts that can be used to assess and correct patriarchal rationality regarding female victims of domestic violence. This observation uses a normative juridical method through an approach that refers to legal norms as the main material in the law-making process. The final result of this research indicates that in several court decisions, The law often does not apply neutrally; judges' ratios decidendi often normalize domestic violence and frequently place women in a subordinate position.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Arif, Nur Fiqri; Sari, Sesita; Rindiani Putri, Syarifa
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/8fp3vf75

Abstract

Domestic violence is a serious offense that has a negative impact on victims, especially women, and has become a classic issue in gender relations. This study examines various legal instruments applicable in Indonesia in the context of combating domestic violence, particularly those affecting women as the main victims, such as Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. This study assesses the role of law enforcement officials and related institutions, such as local governments and women's and children's protection agencies, in effectively handling cases of domestic violence against women. In addition, this study highlights the challenges and obstacles faced by women victims of domestic violence in obtaining legal protection. A normative juridical approach is used to assess the effectiveness of existing regulations and recommend strategic steps, including strengthening regulations, raising public awareness of women's rights, and the need for multidisciplinary support to ensure optimal and sustainable protection for women victims of domestic violence in Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Deepfake Pornography di Indonesia Wiguna, Aqilah; Aisyah, Puja
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/gpq07x87

Abstract

Abstract This research examines legal issues related to the misuse of deepfake technology, which impacts the legal protection of victims, particularly in the case of deepfake pornography and AI-based child exploitation in Indonesia. While this artificial intelligence technology opens up opportunities for innovation, its misuse has given rise to forms of cybersexual violence, such as AI-generated child sexual abuse material (AI-CSAM), which is not yet explicitly regulated in national law, creating a legal vacuum (rechtsvacuum). Indonesian positive laws, such as the ITE Law, the Pornography Law, and the Child Protection Law, do not explicitly accommodate the characteristics of AI-engineered digital content, hampering law enforcement and victim protection. Law enforcement faces challenges in obtaining digital forensic evidence and tracking perpetrators, who often operate anonymously and across borders. Comparative studies show that countries such as the UK have adopted more progressive regulations, including obligations on digital platforms and the establishment of independent oversight bodies. Therefore, specific legal and regulatory reforms are needed to comprehensively regulate deepfake technology, including aspects of prevention, prosecution, and the responsibility of platform providers. Improving digital literacy and legal awareness is also crucial to minimizing the negative impact of this technology on victims, including victims of online gender-based violence. Keywords: Deepfake Pornography, Legal Protection for Victims, Legal Vacuum (Rechtsvacuum)
Pengaruh Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Muhammad Ghifari Satria Negara; Ilham Pratama; Aufa Kamula
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/yvzf9015

Abstract

The presumption of innocence is a fundamental principle in criminal procedural law, affirming that every person suspected, arrested, detained, or prosecuted must be considered innocent until proven guilty by a court decision with permanent legal force. This research arises from the frequent violations of this principle in investigative practices, such as the use of excessive force by law enforcement, premature determination of suspects, and biased media coverage that portrays suspects as guilty before trial. The legal issue examined in this study concerns the extent to which the application of the presumption of innocence affects the protection of suspects’ rights during the investigation process, as well as how the principle is implemented in Indonesia’s law enforcement system. Based on this issue, three main problems are formulated the concept and legal basis of the presumption of innocence in Indonesian criminal procedure law, the influence of this principle on the protection of suspects’ rights during investigation, the inhibiting factors in its implementation in practice. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through literature studies on legal instruments such as the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, relevant literature, and court decisions. The results show that the implementation of the presumption of innocence significantly influences the protection of suspects’ rights, particularly in ensuring the right to personal liberty, the right to legal counsel, and the right not to be tortured or treated inhumanely during the investigation process. However, the implementation has not been optimal due to weak supervision, low awareness of human rights principles among law enforcement officers, and the influence of public opinion and the media. Therefore, consistent enforcement of the principle, improved professionalism of law enforcement, and the imposition of sanctions for violations are needed to ensure the realization of legal protection for suspects
Pengaruh Efektifitas Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara Dipengadilan Pidana Regyta Cahyani; Regita Merlandri; Vinda Milsyi Almeira
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/9wxrr648

Abstract

This study examines the influence of the effectiveness of criminal investigations conducted by investigators on the speed of case resolution in criminal courts as a crucial legal issue in achieving legal certainty and judicial efficiency. The central legal questions addressed are: why some criminal cases take a long time to be resolved in court despite the completion of investigations, and how the effectiveness of investigations affects the pace of case resolution. The research problems are formulated as follows: (1) Why has the effectiveness of investigations by investigators not been optimal in accelerating case resolution in criminal courts? (2) How does the effectiveness of investigations by investigators influence the speed of case resolution in criminal courts? The research employs a normative juridical method based on Peter Mahmud Marzuki’s Legal Research, using statutory and conceptual approaches. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The findings reveal that high investigation effectiveness characterized by the completeness of evidence, inter-agency coordination, and compliance with procedural time limits significantly accelerates court proceedings and reduces trial delays. However, structural factors such as case load and court capacity moderate this relationship. The implications suggest the need for enhancing investigator resources, improving institutional coordination, and establishing monitoring mechanisms for investigations to optimize the speed of case resolution in criminal courts.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Bengkulu: Pendekatan Musyawarah Kekeluargaan Sebagai Solusi Hukum Anak Sella Marenata; Salwa Haniyyah; Predi Alexander Sitorus
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/vv0hnq76

Abstract

This study discusses legal issues related to the application of restorative justice in resolving child crime cases in Bengkulu. Child crime cases are a serious problem because they involve violations of children's rights guaranteed by law. In practice, conventional law enforcement often only emphasizes the punishment aspect without considering the best interests of the child. The formulation of the problem in this study focuses on how the application of restorative justice principles can be applied in resolving child crime cases in Bengkulu and to what extent the family deliberation approach can be an effective solution in child legal protection. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach through an analysis of relevant legal regulations and case studies of its application in the field. The results of the study indicate that the application of restorative justice through family deliberation provides a more humane, just, and oriented space for resolving relationships between perpetrators, victims, and families. This approach is considered effective in realizing child protection and prioritizing the principle of the best interests of children in accordance with the values ​​of social justice and humanity.

Page 27 of 32 | Total Record : 315

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik