cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6288270875130
Journal Mail Official
jurnal.ittc@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran dalam no.24d, Kota Padang, Sumatera Barat 25112
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Published by CV ITTC Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30318882     DOI : https://doi.org/10.47233/jkhkp
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)(E-ISSN : 3031-8882 ) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh CV.ITTC INDONESIA. Jurnal ini berfokus kepada kajian Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal ini berbahasa Indonesia dan sifatnya terbuka. Semua makalah yang diterbitkan secara online oleh JKHKP terbuka untuk pembaca dan siapapun dapat mendownload atau membaca jurnal tanpa melanggan maupun membayar. JKHKP diterbitkan Dua Kali dalam Setahun; yaitu pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 315 Documents
 26   27   28   29   30 
Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Pornografi, Pinjaman Online, dan Judi Online: Studi Komparatif China dan Singapura dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Farsya Azzahra; Tiara Selvia Putri; Mohammad Aulia; Zaenal Arifin; Dede Monika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/x4nhpb24

Abstract

Adanya kekosongan secara konseptual terkait tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap globalisasi digitasi, mengakibatkan kegagalan negara mengatur dan mengawasi maraknya pornografi, pinjaman online, dan judi online dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban internasional maupun konstitusionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara melindungi warga negara dari ancaman globalisasi digital, mengidentifikasi kelemahan regulasi serta praktik penegakan hukum yang masih berlangsung, serta menawarkan model kerangka regulasi berbasis hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis kebijakan komparatif dan studi kasus praktik penegakan, serta didukung data kualitatif dari para pemangku kepentingan. Tanggung jawab negara di ruang digital bukan hanya tentang pengendalian dan pemblokiran, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem hukum yang adil, aman, dan berorientasi pada martabat manusia. Integrasi prinsip keamanan digital ala China dan perlindungan hak asasi manusia ala Singapura akan memungkinkan Indonesia membangun kebijakan yang tidak hanya menekan kejahatan siber, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.
No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia Ananda Zaidatul Azkiya; Dafa Azharta Sauri; Sri Damayanti
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/tmgtme16

Abstract

Era digital telah mengubah media sosial menjadi ruang utama diskursus hukum di Indonesia, menciptakan fenomena "No Viral No Justice" di mana keadilan seolah bergantung pada viralitas kasus. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana tekanan media sosial mempengaruhi independensi peradilan dan legitimasi hukum dalam sistem hukum Indonesia. Menggunakan Teori Ruang Publik Habermas sebagai kerangka analisis, penelitian kualitatif deskriptif ini mengkaji mekanisme viralitas dalam kasus hukum, tekanan eksternal terhadap proses peradilan, dan implikasi terhadap legitimasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas bergantung pada narasi emosional, keterlibatan influencer, dan timing daripada urgensi hukum. Tekanan media sosial termanifestasi melalui trial by social media, kampanye hashtag, dan cyberbullying terhadap hakim, mengancam otonomi judisial yang dijamin UUD 1945 Pasal 24 dan UU No. 48 Tahun 2009. Fenomena ini menciptakan paradoks keadilan: upaya mencari keadilan melalui media sosial yang berasal dari ketidakpercayaan terhadap sistem hukum justru semakin menggerus legitimasinya. Penelitian menyimpulkan bahwa ruang publik digital telah bertransformasi dari ideal deliberasi rasional Habermas menjadi ruang pertunjukan di mana dramaturgi emosional menggantikan diskursus substantif, menciptakan kesenjangan keadilan digital dan mendorong populisme punitif yang mengancam rule of law di Indonesia.
Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana Jojor Cristina; Indri Manalu
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/6vsnhe93

Abstract

One of the essential aspects of the criminal justice process is evidence, in which both physical evidence and witness testimony play a central role in shaping the judge's conviction. However, a legal issue arises regarding the evidential strength of witness testimony compared to other types of evidence in influencing judicial decisions. This study aims to analyze the role and legal strength of evidence and witness testimony in criminal proceedings based on the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and judicial practices in Indonesia. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and case studies of several court decisions. The results indicate that judges tend to give significant evidential weight to witness testimony when supported by other valid evidence, such as documents, indications, or defendant statements. However, if witness testimony stands alone without supporting evidence, its probative value becomes weak and insufficient to convince the judge. Therefore, the integration of physical evidence and witness testimony is a crucial factor in ensuring justice and legal certainty in criminal verdicts.
Pesantren Sebagai Subjek Hukum Dalam Pemberdayaan UMKM : Kajian Hukum Ekonomi Pancasila Nadia Azahra Putri; Imroatun Khoirun Sholikhah; Fadilah Husna Sevia Ramadhani; Siti Nur Fatimah Lidini Salamah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/bgh4r946

Abstract

Lembaga pendidikan islam seperti pesantren kini memiliki peran ganda. Selain berfokus pada aspek spiritual dan moral, pesantren juga mempunyai potensi strategis sebagai entitas hukum yang sah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, utamanya melalui pengembangan UMKM. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pesantren sebagai subjek hukum dalam kerangka hukum nasional, serta peranannya dalam mewujudkan nilai-nilai Hukum Ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada keadilan sosial, gotong royong, dan kemandirian ekonomi. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi literatur, ditemukan bahwa studi ini mengonfirmasi bahwa legitimasi hukum pesantren untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi telah dikuatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2019. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi aktor pendidikan, tetapi juga mitra strategis dalam penguatan UMKM berbasis komunitas. Implikasi dari kajian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik ekonomi pesantren dapat menjadi model alternatif pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Peran Aktivitas Pelabuhan Sri Bintan Pura terhadap Pertumbuhan UMKM di Sekitar Kawasan Pelabuhan Syakina, Nor; Ibaniyah; Samongilaila, Rasmi Delmita
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/d0gyje36

Abstract

This study analyzes the role of economic activities at Sri Bintan Pura Port in supporting the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the surrounding area. As the main passenger and logistics hub in Tanjungpinang, the port generates significant mobility that creates market opportunities, strengthens local supply chains, and stimulates the emergence of new businesses. Using a literature study approach, this research synthesizes empirical findings related to the port’s economic linkages, MSME development, and factors that influence their performance. The results show that the port contributes to MSME growth through increased passenger flows, improved logistics efficiency, and expanded market access—including tourism-based markets. However, several constraints remain, including limited infrastructure, weak regulatory support, insufficient partnerships, and constrained access to capital and digital skills. These challenges hinder MSMEs from fully optimizing the economic potential of the port. The study recommends integrated policy strategies such as formal business space allocation, CSR-based port–MSME partnerships, digital marketing initiatives, tourism-port development, and MSME-friendly logistics services. Strengthening these strategies can enhance inclusive and sustainable local economic development driven by Sri Bintan Pura Port.
Pengaruh Media Sosial terhadap Pembentukan Identitas Seksual Non-Normatif dalam Perspektif Patologi Sosial Syafitri, Alya Novia; Riani; Santika, Eccha Revina; Lubis, Aprianti; Sary, Wevy Efticha
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/hbvfw610

Abstract

Perkembangan media sosial membawa dampak besar terhadap pola perilaku dan nilai sosial masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul ialah meningkatnya ekspresi identitas seksual yang menyimpang, seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, non-biner. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap pembentukan identitas seksual menyimpang dalam perspektif patologi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji data literatur, artikel ilmiah, dan hasil observasi terhadap perilaku pengguna media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai ruang sosial baru yang memfasilitasi terbentuknya komunitas penyimpangan seksual serta memberikan dukungan identitas bagi anggotanya. Namun, dari perspektif patologi sosial, fenomena ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial akibat melemahnya kontrol sosial, perubahan nilai moral, dan pengaruh lingkungan digital. Kesimpulannya, media sosial memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan identitas seksual menyimpang, dan perlu adanya penguatan nilai sosial serta pendidikan moral untuk menyeimbangkan dampaknya di masyarakat.
Analisis Normatif tentang Hakim sebagai Penentu Keabsahan Objek Hukum dalam Perjanjian Melza , Atentri; Cece Pramana; Gustiya Sunarti
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/88evqr21

Abstract

This research aims to comprehensively examine several important elements in Islamic law, namely the meaning of judge, legal object, legal subject,mukallaf, the concepts of Ahliyyatul wujûb and Ahliyyatul adâ', as well as the conditions attached to legal objects and legal subjects. This study starts from the understanding that law is not just a formal rule, but a system of norms that regulate human relationships with God, with fellow humans, and with their environment. In this context, judges have a central position as parties who are given the authority to uphold justice through legal decisions. The object of law is understood as everything that can be the target of rights and obligations, while the subject of law is the parties who have rights and obligations, namely humans asmukallaf. The concept ofmukallaf is closely related to Ahliyyatul wujûb, namely a person's eligibility to receive rights from the womb, and Ahliyyatul adâ', namely the eligibility to carry out obligations perfectly after reaching puberty. Furthermore, this research also examines the conditions that must be met for legal objects and subjects to be legally valid. The results of this study are expected to provide a systematic understanding of the basic structure of Islamic law, so that it can become a theoretical and practical basis for the development of legal science and its application in society.
Pendekatan Follow The Money Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Perkara Korupsi Dan Pencucian Uang Nurrurachman, Kevin; Syadid Jiddan Alharun; Agrez Aprianti; Riqa Kurnia Sabilla; Kiki Amaliah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/tgt5cy94

Abstract

This scientific work juridically analyzes the position and role of the Follow the Money (FTM) methodology as a vital instrument in proving cases of Corruption (Tipikor) subsequently linked to Money Laundering Crimes (TPPU). FTM is understood as an investigative paradigm that traces the movement of assets derived from crime, which is key to separating the predicate crime (corruption) from the subsequent offense (money laundering). The central issue investigated is how the normative provisions in Law Number 8 of 2010 concerning TPPU provide the legal basis for FTM, particularly through the mechanism of reverse burden of proof and asset forfeiture. Using a normative legal research method, this study highlights implementation barriers of FTM, such as the complexity of penetrating bank secrecy and the need for data synchronization among law enforcement agencies. The findings indicate that FTM is a legal necessity, but its effectiveness highly depends on strengthening the synergy between the Prosecutor's Office, Police, and PPATK, and the progressive application of law to achieve maximum state loss recovery.
Strategi Optimalisasi Mutual Legal Assistance (MLA) Untuk Pemulihan Aset Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Transnasional Pratama, Yudi Anugrah; Ervina Maharani Syahputri; Levia Komala Sari; Maria Ulfah; Kiki Amaliah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/5th5my86

Abstract

This scientific work deeply examines the legal framework and operational challenges in optimizing the Mutual Legal Assistance (MLA) mechanism as a vital instrument for asset recovery stemming from cross-border Money Laundering Crimes (TPPU). The central issue investigated is the gap between the normative provisions of Law Number 1 of 2006 concerning MLA (UU MLA) and the reality of TPPU case handling which demands speed, efficiency, and adaptation to digital financial technology. Using a normative legal research method, this study highlights key obstacles including bureaucratic sluggishness of the diplomatic channel, the complexity of differing legal standards for evidence across jurisdictions, and the weakness in adopting the Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF) mechanism in Indonesia, which is crucial for rapid asset seizure. The study findings indicate that while the UU MLA legally establishes the central authority, the asset recovery process is often hampered by the formalistic nature of criminal procedure law and the need for communication channels faster than conventional routes. Optimization is urgently required through strengthening domestic inter-agency coordination, adopting non-conviction based asset forfeiture, and utilizing international legal instruments such as the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and informal networks like the Asset Recovery Inter-Agency Network (ARIN) to achieve economic justice and recover state losses to the treasury and victims.
Konsep Keadilan Sosial Pancasila Dalam Hukum Ekonomi Dan Implementasinya Di Pesantren Iserta Madrasah Diniyyah Nonik Anggrainita; Alya Al izzati Rofidah; Septia Dwi Ainur Rahma; Adella Putri Masyithoh
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/qpyacs68

Abstract

The fifth principle of Pancasila, namely social justice for all Indonesian people, serves as a fundamental foundation in shaping the national legal and economic systems. This principle emphasizes equitable access to resources, protection for economically disadvantaged groups, and the reduction of social inequality. In the realm of economic law, the value of social justice in Pancasila is reflected in policies that support people-centered economies, such as cooperatives and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study aims to examine in depth the application of these values in economic legal practices, particularly within pesantren and madrasah diniyyah as traditional Islamic educational institutions. The research employs a descriptive qualitative approach, using data collection methods such as literature review, direct observation, and interviews with pesantren caretakers, madrasah diniyyah administrators, and sharia economic practitioners. Findings indicate that these institutions have adopted the principle of social justice through various community-based economic activities, such as student cooperatives, pesantren business units, and the productive management of zakat and waqf funds. These practices not only promote the economic independence of the institutions but also contribute to the empowerment of surrounding communities. Nevertheless, several challenges remain, including limited understanding of economic law regulations, low financial literacy, and suboptimal collaboration between the government and Islamic educational institutions in developing an economy rooted in Pancasila values. Therefore, more inclusive policies, ongoing legal assistance, and the integration of social justice values into diniyyah education curricula are needed. This research is expected to contribute to strengthening the national economic legal framework grounded in the noble values of Pancasila, particularly within the context of Islamic education.

Page 28 of 32 | Total Record : 315

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik