Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Articles
409 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM WARIS MASYARAKAT ADAT DAYAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Redita Aulia]]>;
<![CDATA[Andi Putri Maharani]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i7.1589
<![CDATA[Penelitian ini membahas praktik hukum waris adat dalam masyarakat Dayak, khususnya fokus pada suku dayak. Latar belakang penelitian menguraikan konsep hukum alam, kompleksitas politik hukum nasional, dan permasalahan terkait warisan dalam konteks adat Dayak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyoroti perlindungan konstitusi terhadap hukum waris adat Dayak, khususnya setelah diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 memperkuat perlindungan hukum terhadap kelembagaan adat Dayak. Tradisi pembagian warisan Dayak, dengan prinsip Bilateral dan aspek keadilan gender, memainkan peran penting dalam hukum waris adat mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman mendalam terhadap hukum waris adat Dayak dan pentingnya mengakui serta melindungi kearifan lokal dalam sistem hukum nasional Indonesia.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ADAT BALI TERHADAP HAK WARIS PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Rambu Earyca Maharani]]>;
<![CDATA[Ainun Putri Anugrah]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i7.1590
<![CDATA[Masyarakat Bali merupakan masyarakat kuat yang menjaga tradisi, budaya dan hukum adatnya. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa serta merta menggoyahkan apalagi mengubah adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali. Hukum waris Bali menetapkan berbagai persyaratan. Secara umum perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, dan dapat dikatakan tidak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pewarisan sehingga menimbulkan kesan diskriminasi terhadap perempuan dalam perspektif kesetaraan gender. Pada dasarnya perempuan Bali menerima keadaan ini dan tidak menganggapnya merugikan. Pasalnya, ini merupakan kebiasaan yang telah diatasi dan diturunkan dari generasi ke generasi.]]>
<![CDATA[PERAN NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL PADA INDUSTRI 5.0 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gabrielle Bening Kalbu]]>;
<![CDATA[Idris Idris]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i7.1592
<![CDATA[Transformasi digital di Indonesia telah merubah kehidupan dan kebiasan masyarakat secara signifikan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarat diperlukan adanya penyesuaian pada peraturan-peraturan hukum, hal ini sudah menjadi suatu keharusan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan metode deskriptif analisis. Jurnal ini mengkaji pengaruh transformasi digital terhadap masyarakat Indonesia, dengan fokus pada evolusi hukum dalam menghadapi era digital. Peran filsafat hukum menjadi krusial dalam membentuk aturan hukum yang adil dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi. Pembahasan melibatkan analisis dampak transformasi digital pada struktur sosial, norma, dan nilai masyarakat, serta bagaimana filsafat hukum dapat menjadi panduan untuk menyusun kerangka hukum yang relevan dan etis. Dalam membuat aturan hukum baru, perlu diperhatikan terkait dengan kebutuhan akan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga dapat menciptakan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan kepentingan masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Konsep Pewarisan Tanah Adat Madura sebagai Tanah Aset Desa di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fauzul Averoezy]]>;
<![CDATA[Wahyu Yuha]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i7.1597
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang tak hanya kaya dari segi mineral dan sumber dayanya serta alam dan masyarakatnya, namun juga kaya akan adat dan suku yang hidup didalamnya. Hukum adat merupakan suatu peraturan baik tertulis maupun tak tertulis yang hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Indonesia sebagai negara yang mencintai keragaman bangsa dan budaya mengakui adanya eksistensi masyarakat hukum adat dalam konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18B Ayat 2 yang mana didalamnya tertuang bahwa negara mengakui eksistensi masyarakat adat selama masih tetap hidup dan mengikuti perkembangan masyarakat yang ada. Dalam pelaksanaannya suatu masyarakat adat bertugas untuk menjaga dan melestarikan serta menurunkan kepada generasi muda masyarakat hukum adat suatu hak yang bernama hak ulayat. Hak ulayat ini sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat baik berupa hak materiil seperti tanah dan uang ataupun immateriil seperti gelar. Berbeda dengan hak ulayat, dalam pelaksanaannya tanah desa justru menimbulkan konflik di masyarakat itu sendiri, padahal secara jelas pemerintah memberikan hak tanah kepada desa untuk digunakan guna kepentingan rakyat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dengan bahan atau sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang mana kemudian pada akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan dari analisis yang dilakukan.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN PHISHING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KEJAHATAN SIBER ]]>
<![CDATA[Sabrina Tabrani]]>;
<![CDATA[Vivi Safitri]]>;
<![CDATA[Putu Audy Nayla P]]>;
<![CDATA[Asmak Ul Hosnah]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1609
<![CDATA[Phishing adalah upaya memperoleh informasi mengenai data seseorang dengan menggunakan teknik menipu. Data yang menjadi sasaran penipuan adalah data pribadi (nama, umur, alamat), data rekening (username dan password) dan data keuangan (kartu kredit, informasi rekening). Istilah resmi untuk penipuan adalah phishing, yang berasal dari kata bahasa Inggris "fishing". Phishing berupaya mengelabui orang agar secara sukarela memberikan informasi pribadi tanpa menyadarinya, informasi yang dibagikan akan digunakan untuk tujuan kriminal. Dengan menggunakan website atau email palsu yang meyakinkan, banyak orang yang tertipu. Informasi data yang diperoleh secara curang dapat langsung digunakan untuk menipu korban atau bisa juga dijual kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan akun, dengan sektor keuangan yang menjadi sasaran utama]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN ANAK STUNTING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Daffa Abiyoga Putra Ramadhan]]>;
<![CDATA[Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M.,M.H.,]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1650
<![CDATA[Stunting merupakan permasalahan tumbuh kembang yang terjadi pada balita yang ditandai dengan keterlambatan pertumbuhan yang menyimpang dari kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi ini mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang. Banyak faktor yang mempengaruhi Stunting mulai dari faktor langsung dan faktor tidak langsung seperti Gizi yang tidak terpenuhi dengan baik selama kehamilan maupun saat sudah lahir, faktor tidak langsung seperti keadaan Ekonomi,Pendidikan orangtua dan Layanan kesehatan yang kurang memadai]]>
<![CDATA[PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) YANG BERKESAN DI SEKOLAH DASAR DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN TERKINI DAN TANTANGANNYA ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Marina]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sudirman]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1656
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode-metode pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran PKN. Penelitian ini membahas tentang pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang efektif di tingkat Sekolah Dasar dengan menerapkan pendekatan terkini agar pembelajaran PKN menjadi berkesan dan menarik bagi siswa. Pendidikan kewarganegaraan di tingkat dasar memiliki peran penting dalam membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul selama implementasi pendekatan terkini dalam pembelajaran PKN, termasuk hambatan kurikulum, sumber daya terbatas, dan keterlibatan siswa. Dengan memahami tantangan tersebut, penelitian ini memberikan wawasan bagi para pendidik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PKN di Sekolah Dasar melalui penerapan pendekatan terkini yang relevan.]]>
<![CDATA[ANALISA KEPADA PARA OKNUM YANG TIDAK BIJAK DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL ATAU CYBERSPACE ]]>
<![CDATA[Alifya Putri Azahra]]>;
<![CDATA[Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Edy Sahputra Tarigan]]>;
<![CDATA[Asmak Ul Hosnah]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1664
<![CDATA[Analisa pemberitaan Kepada Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial atau Cyberspace .Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran berita palsu (hoax) di media sosial, serta untuk memahami strategi yang diterapkan oleh platform media sosial dalam mengurangi penyebaran pemberitaan hoax dengan pendekatan yang baik dan benar. Tumbuh suburnya penyebaran hoax melalui media sosial saat ini memang tidak dapat dipungkiri, dan penyebabnya adalah rendahnya kesadaran pengguna media sosial dalam melakukan seleksi informasi yang mereka terima. Fenomena ini muncul karena sifat media sosial yang bersifat privat dengan penggunaan password, memudahkan penyebaran informasi tanpa proses validasi yang memadai. Dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter oleh masyarakat, proses validasi informasi semakin terabaikan. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif untuk mengkaji fenomena tersebut.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fregy Andhika Perkasa]]>;
<![CDATA[M. Adaninggar]]>;
<![CDATA[Mustika Mega Wijaya]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1669
<![CDATA[Hukum ketenagakerjaan dimulai dengan gagasan untuk melindungi banyak orang, terutama mereka yang bekerja atau buruh, yang biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah dalam hubungan kerja. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan sosial dalam hubungan kerja antara orang-orang yang memiliki keadaan yang sejenis dengan martabat kemanusiaan. Meskipun mereka sama dalam martabat, pekerja dan pengusaha berbeda dalam kedudukan sosial-ekonomi, di mana mereka mendapatkan uang melalui kerja sama dengan pengusaha atau majikan. Dengan menggunakan alat-alat hukum yang ada, keadilan sosial dalam ketenagakerjaan dapat dicapai dengan melindungi pekerja atau buruh dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh majikan atau pengusaha. Pengawasan juga sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja. Pengawasan dalam konteks ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari penegakan hukum ketenagakerjaan secara keseluruhan dan merupakan komponen penting dalam melindungi tenaga kerja. Karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada berbagai hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia saat ini dan potensi hambatan yang mungkin menghalangi upaya memberikan perlindungan hukum kepada hak pekerja dalam sistem tersebut. Berdasarkan penjabaran ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada penilaian berdasarkan prinsip-prinsip hukum, norma, dan prinsip moral yang ada. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia diterapkan dalam praktiknya dan bagaimana hal ini memengaruhi hak-hak manusia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang mengacu pada dokumen tertulis. Analisis data digunakan secara kualitatif dengan mengutamakan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN KONSEKUENSI BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[M. Adaninggar]]>;
<![CDATA[Fregy Andhika Perkasa]]>;
<![CDATA[Asmak Ul Hosnah]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1670
<![CDATA[Pada era modern saat ini, internet telah memberikan berbagai kemudahan, termasuk di dalamnya yaitu arisan online. Definisi atas arisan online yakni suatu praktik pengumpulan dana pada sebuah kelompok dengan memakai sistem undian, yang dilakukan secara daring atau tanpa kehadiran fisik. Selain itu, UU ITE yang diterbitkan pada tahun 2008 memberikan aturan perihal aksi penipuan yang dapat diaplikasikan dalam konteks daring. Penelitian ini mengeksplorasi suatu artikel ilmiah yang mempunyai judul "Tanggung Jawab Hukum dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan dengan Modus Arisan Melalui Platform Media Sosial" dengan merujuk pada UU No 19 Tahun 2016. Setiap anggota yang telah menandatangani perjanjian memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan membayar iuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.Hal tersebut mencerminkan relevansi hukum siber beserta sebuah Undang-undang yang mengenai Informasi beserta suatu Transaksi Elektronik yang dikenal juga dengan UU ITE dalam konteks penipuan yang melalui sebuah modus arisan lewat berbagai platform media sosial. Penipuan tersebut melibatkan penggunaan media elektronik dan platform media sosial, sehingga menjadi relevan dengan regulasi hukum siber. Penelitian ini memiliki fokus pada penerapan metode hukum normatif dan penelitian deskriptif analitis. Penggunaan sumber data memakai beberapa data sekunder. Metode untuk mengumpulkan datanya yakni dengan memakai metode yang berupa penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini. Harapannya adalah dapat memberikan pemahaman berkelanjutan tentang penanganan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus arisan melalui platform media sosial.]]>
