cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 415 Documents
 16   17   18   19   20 
Hukum Perjanjian dalam Ekonomi dan Bisnis di Indonesia Meriza Elpha Darnia; M. Ikhsan; Yuda Apriansyah; Adelia Amanda Pitaloka; Nelvi Nurhaliza; Maryam Robani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1429

Abstract

This article discusses the crucial role of contract law in supporting economic and business development in Indonesia. In the context of globalization and increasingly complex economic dynamics, a deep understanding of the legal framework of agreements is important for economic and business actors. This research examines various aspects of contract law, including basic principles, dispute resolution, protection of intellectual property rights, and regulations related to the diverse and dynamic business environment in Indonesia. From the analysis carried out, this research concludes that the existence of strong and reliable contract law is the main prerequisite for sustainable economic development. Guaranteeing legal certainty, protecting the rights of parties, and facilitating efficient business transactions are crucial elements in creating a conducive investment climate and encouraging inclusive economic growth.
KEJAHATAN TIDAK MELAKUKAN APAPUN: STUDI STRICT LIABILITY PEJABAT PERUSAHAAN DI BAWAH FDCA AMERIKA SERIKAT Muhammad Haris Rahmansyah; Hendra Sirait
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1433

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan pemerintah untuk menghukum eksekutif industri farmasi atas kejahatan, bahkan tanpa pengetahuan atau keterlibatan langsung. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum pidana yang ketat dalam Undang-Undang Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetik (FDCA). Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa pemerintah mungkin menerapkan tanggung jawab perwakilan dengan lebih luas tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterlibatan pribadi atau upaya untuk memperbaiki situasi. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika terjadi situasi tak terduga yang mengakibatkan kerugian besar, di mana menetapkan tanggung jawab pidana kepada sejumlah individu mungkin tidak sepenuhnya tepat atau adil. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan hukum FDCA berdasarkan yurisprudensi menjadikan individu yang bertanggung jawab atas kepatuhan FDCA di perusahaan dapat dihukum secara pribadi jika mereka memiliki otoritas atau kontrol yang cukup untuk mencegah pelanggaran FDCA. Bahwa fair trial atau peradilan yang adil adalah prinsip yang penting dalam memastikan keadilan dalam sistem hukum dan masyarakat. Tanpa penerapan prinsip ini, orang yang tak bersalah dapat masuk ke dalam sistem peradilan dan bahkan dipenjara. Prinsip-prinsip keadilan yang dinyatakan oleh Rawls dapat menjadi landasan moral untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran FDCA.
Peran Bursa Efek Indonesia Dalam Pemecahan Saham Dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka Donny Sihite; Masinta Liri Hasugian; Nency Natali
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1434

Abstract

Sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan perdagangan saham yang terjaga dengan baik, salah satu perubahannya adalah dengan menetapkan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka. Peraturan ini merupakan peraturan pertama yang memberikan dasar hukum yang komprehensif atas pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan publik, memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak pemegang saham, serta memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemecahan saham dan penggabungan saham yang akan dilakukan oleh perusahaan publik dan bagaimana peran Bursa Efek Indonesia dalam menjalankan rencana aksi korporasi tersebut. Artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa Bursa Efek Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan persetujuan prinsip kepada perusahaan publik untuk melaksanakan rencana pemecahan saham dan rencana penggabungan saham. Namun, BEI harus tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK. BEI juga berhak meminta laporan penilaian saham yang dibuat oleh penilai dan pertimbangan dari OJK sebelum memberikan persetujuan prinsip.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA STUDI PUTUSAN NOMOR 2669/PDT.G/2023 P.A SBY Intan puspita sari; Hariyo Sulistiyantoro
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1435

Abstract

This research was motivated by the father's negligence regarding his child support obligations after divorce. According to the Al-Quran, Hadith, Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), child support is the father's obligation. Divorce does not eliminate the father's obligation to support his children. The problem raised in this research is how to pay child support after divorce. Because children need to be protected and treated in a civilized manner. The aim of this article is to understand what happens if a court decision is not implemented voluntarily and to find a solution so that the decision is not only a miscarriage of justice but can also guarantee justice and the practical benefits of the decision. Based on the author's analysis, it can be concluded that in the event that the decision regarding the ex-husband's obligations is not implemented voluntarily, you can try to submit a request to the Religious Court in Surabaya which will consider implementing the decision.
Pengaruh Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Penelantaran Anak : (Studi kasus di Desa. Kalisabuk, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah) A.Tajus Subky; Arlisa Sita Zahra
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1484

Abstract

The aim of this research is to thoroughly investigate the impact of the Covid-19 pandemic on child neglect using normative legal research. The approach taken is based on primary legal sources through the study of theories, concepts, principles and legal regulations. The research approach that the author uses in this research is to use data that has been collected and interview samples as is, without carrying out any analysis, to explain or provide an overview of the research subject, so that conclusions can be drawn that can be applied to the general public. What is the impact of the Covid-19 Pandemic on child neglect at home and what efforts are being made by the community to avoid child neglect at home during the Covid-19 Pandemic. Results of research on child neglect at home in obtaining educational rights. The results of observations regarding the impact are first, children play more than they study. Second, doing school assignments or homework given by the teacher becomes lazy, in fact it is the parents who do the tasks. Third, because learning online or online systems via Android cellphones, which are supposed to help people learn to do their assignments, is used as a means of playing games or is misused, as a result the learning is neglected. Fourth, the learning system is not on target like before the Covid-19 Pandemic, where before the Pandemic you could get satisfactory grades and even rankings, but because of the Pandemic your grades dropped or were less than satisfactory.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ( STUDI PUTUSAN NO. 554/PID. SUS/2018/PN BYW) Rabiathul Adawiyah Nasution; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1487

Abstract

Judul penelitian ini yaitu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penarikan Keuntungan Atas Perbuatan Cabul Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 554/Pid.sus/2018/PN Byw)”. Adapun latar belakang masalah ini yaitu pada Putusan No. 554/Pid.sus/2018/PN Byw terjadi suatu perbuatan yang melakukan penarikan keuntungan atas terjadinya suatu tindak pidana pencabulan terhadap seorang wanita. Pelaku tersebut memfasilitasi tindak pidana pencabulan dan mendapatkan keuntungan finansial atas hal tersebut. Berkaitan dengan fasilitator tindak pidana pencabulan semakin marak ditemukan. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita berdasarkan Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/Pn Byw; (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita dalam perspektif hukum pidana Islam. Untuk memperoleh jawabannya, maka penelitian diarahkan pada penelitian yuridis normative dengan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita berdasarkan Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/Pn Byw adalah pidana penjara selama lima bulan. Hal ini dikarenakan semua unsur dalam Pasal 296 KUHP. telah terpenuhi dan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawa, dilakukan dengan sengaja, dan tidak terdapat alasan pemaaf. (2) Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap mucikari karena pelaku seorang mukallaf yang melakukan pelanggaran norma sosial, masyarakat, kepentingan umum, dan melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh serta memakan harta yang tidak halal. Adapun pidana yang di bebankan pada pelaku dapat berupa jarimah ta’zir.
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA MEDAN Nawa Bathuta; Idham Kholiq Hasibuan; Boykeke Syahriadi; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1488

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penipuan arisan online di kotamedan menyebabkan tindak kejahatan yang menimbulkan penyimpangan terhadap arisan online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus penipuan arisan online yang terjadi di kota medan tinjauan dari perspektif kriminologi. Maka dari itu kriminologi juga diperlukan untuk mencari solusi yang paling tepat untuk menanggulangi tindak pidana arisan online ini, karena kriminologi tidak hanya mengkaji dari sisi norma/aturan saja, akan tetapi juga mengkaji faktor-faktor atau hal yang menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan penipuan arisan online tersebut. Penipuan dengan modus arisan online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di masa sekarang ini melalui aplikasi pada smartphone. Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa penipuan arisan online dikota medan mengandung unsur kriminalitas penipuan terhadap arisan online. oleh karna itu penulis menyarankan agar tindak pidana arisan online termasuk bagian tindak pidana dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008.
KAJIAN TEORITIS MENGENAI KORUPSI, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN STUDI PERSPEKTIF PADA TEORI HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH) Tagor Indra Mulia Lubis; Bagus Ramadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1497

Abstract

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami dari teori mengenai korupsi, tindak pidana korupsi, dan prinsip-prinsip fiqh jinayah yang berhubungan dengan korupsi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka yang berasal dari berbagai referensi buku dan jurnal secara online serta beberapa situs internet yang kredibel dan relevan. Pembahasan yang dihasilkan adalah mengenai definisi korupsi yang diuraikan menurut beberapa ahli, tindak pidana korupsi, dasar hukum mengenai tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk istilah dalam hukum Islam yang identik dengan korupsi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi.
REAKTUALISASI PANCASILA DI ERA GEN-Z La Raessa Revita Salma; Rahma Dwi Apriliani; Rifa Nur Syaida; Ulinnuha Purwanin Tyas; Ari Metalin Ika Puspita
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1499

Abstract

In facing the challenges of generation Z, which tends to move away from the values ​​of nationalism and nationhood in the digital era, a Reactualization of Pancasila is needed so that the values ​​of Pancasila are maintained. In this research, the research method used is a qualitative approach with descriptive methods, focusing on behavior, challenges, impacts and efforts to instill Pancasila values ​​in generation Z. The results of the research show that generation Z tends to lack understanding and application of Pancasila in everyday life. -days due to the influence of technology and globalization. Challenges facing generation Z include individualism, dependence on technology, and decreased awareness of the values ​​of Pancasila. If Pancasila is not implemented, negative impacts could arise such as a shift in moral values ​​and potential social conflict. Efforts to instill Pancasila values ​​in generation Z involve strengthening nationalism, respect for differences, love for Indonesia, participation in democratic decisions, as well as attitudes of empathy and social justice. This research emphasizes the importance of the younger generation's awareness of the values ​​of Pancasila in maintaining unity and avoiding potential conflict in Indonesia.
Peranan Insider Information dalam Praktik Insider Trading di Pasar Modal Maria Dungdung Sitanggang; Ricki Harapan Sitompul; Zefanya Claudia V.M
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1501

Abstract

Pasar Modal atau yang dikenal sebagai capital market merupakan suatu perdagangan instrument keuangan (sekuritas) memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara, melalui pasar modal negara memperoleh himpunan dana yang cukup besar. Namun, dalam praktik pasar modal, tidak jarang ditemui pelanggaran. Salah satu bentuk pelanggarannya adalah Insider Trading. Insider Trading merupakan kegiatan corporate insiders atau praktek orang dalam korporasi yang melaksanakan transaksi kegiatan sekuritas atau trading dengan memanfaatkan informasi yang eksklusif yang mereka miliki atau inside nonpublic information atau yang dikenal dengan istilah Insider Information. Insider Trading merupakan bentuk perdagangan yang dilarang di dalam transaksi efek di pasar modal. Praktik Insider Trading merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan yang merupakan jiwa dari industri pasar modal. Adanya praktik Insider Trading yang dilakukan oleh Insider Information, menimbulkan dampak negatif bagi investor lain dan menimbulkan kerugian yang cukup besar, sehingga diperlukan penelusuran mengenai Insider Information. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan penting dalam pengawasan terhadap Insider Information dalam praktik melakukan Insider Trading. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Yuridis Empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan pemberlakuan atau implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya pada Pasal 5 huruf c angka 2 yang mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam praktik Insider Trading yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kegiatan pasar modal. Adapun tujuan atau hasil dari penelitian ini adalah agar pihak yang mengalami kerugian atas Insider Trading mendapat kepastian atas perlindungan dalam melakukan transaksi di pasar modal.

Page 18 of 42 | Total Record : 415

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue