cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 415 Documents
 38   39   40   41   42 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU Nurgianto, Riki; Ariadi , Agus
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kompleks dan transnasional. Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) sebagai daerah kepulauan sekaligus jalur perlintasan antarnegara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kasus TPPO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat penegakan hukum dan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah kasus TPPO. Melalui pendekatan yuridis-empiris dengan menggabungkan studi literatur dan data lapangan, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Direktorat Reserse kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau telah melaksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kesulitan memperoleh bukti karena ketakutan korban untuk melapor, stigma sosial serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan kerja sama lintas lembaga, dan program sosialisasi pencegahan berkelanjutan di wilayah rawan.
SENGKETA TANAH AKIBAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ekatama, Novia Rosmala; Ariadi , Agus
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah sengketa tanah akibat keputusan tata usaha negara sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepemilikan. Olehnya itu, akibat hukum keputusan tersebut serta pemisahan ranah penyelesaian sengketa antara hukum administrasi dan perdata harus diperjelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum keputusan administrasi yang menimbulkan sengketa perdata atas tanah dan menganalisis pemisahan ranah penyelesaian antara hukum administrasi dan perdata. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan regulasi lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah yang relevan. Analisis dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akibat hukum dari keputusan administrasi tata usaha negara (KTUN) yang menimbulkan yang dibatalkan atau bermasalah, status hukum tanah menjadi tidak jelas, menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepemilikan yang berujung pada sengketa perdata. Olehnya itu, penguatan sinergi antara ranah hukum administrasi dan perdata sangat diperlukan, dengan penegakan prosedur pembatalan KTUN yang transparan, pemulihan hak dan kompensasi yang adil bagi pihak yang dirugikan. (2) Pemisahan ranah penyelesaian sengketa tanah antara hukum administrasi dan hukum perdata menjadi krusial. Batas-batas kewenangan ini dalam praktikn tidak selalu tegas karena sering kali mengandung unsur administratif sekaligus substantif. Solusi kongkritnya adalah memperkuat mekanisme koordinasi antar PTUN dan pengadilan umum, memperbaiki kapasitas aparat pengelola tanah, serta mengoptimalisasi digitalisasi administrasi pertanahan untuk meningkatkan transparansi dan memperjelas jalur penyelesaian sengketa sesuai ruang lingkupnya.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB MARKETPLACE TERHADAP TRANSAKSI FIKTIF PENGGUNA Alwasyi, Tubagus Hilman; Ariadi , Agus
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi fiktif di platform marketplace semakin marak sehingga konsumen berisiko mengalami kerugian. Olehnya itu, tanggung jawab marketplace akibat transaksi fiktif sangat penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi tanggung jawab marketplace terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat transaksi fiktif dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan regulasi relevan lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah yang relevan. Analisis dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tanggung jawab marketplace terhadap kerugian konsumen akibat transaksi fiktif masih belum optimal, disebabkan lemahnya implementasi pengawasan serta kecenderungan marketplace sebagai perantara tanpa tanggung jawab aktif. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Solusinya, perlu penguatan sistem verifikasi identitas berbasis teknologi canggih, peningkatan transparansi dan kecepatan penanganan pengaduan konsumen. (2) Terkait upaya hukum, permasalahan utama korban transaksi fiktif di platform marketplace terletak pada lemahnya perlindungan dan kesadaran konsumen dalam menempuh upaya hukum yang tersedia. Jalur litigasi adalah langkah yang tegas namun sering terkendala oleh prosedur rumit dan lamanya proses peradilan. Sementara jalur non-litigasi seperti mediasi melalui BPKN dan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) lebih cepat, murah, dan fleksibel, tetapi masih menghadapi kendala infrastruktur serta kurangnya pemahaman publik. Solusinya, perlu penyederhanaan prosedur litigasi, penguatan dasar hukum dan infrastruktur ODR secara nasional, serta edukasi intensif bagi masyarakat mengenai hak dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PENANGANAN DAN REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA Tesalonika, Laurent Stevani; Kuswiraaji , Ahmad Kresna; Gunawan, Raditya Airlangga Putra; Sulaiman , Alvisatris Permana Putra; H , Indel Vitroni Veronica.; Falahi, Zayyan Nadia; Prinanda , Deriel; Elisa , Aviata Nur; Rachman , Zidan Saffar
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut prinsip double track system, yang memadukan sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi. Namun, dalam implementasinya, terdapat antinomi norma antara Pasal 112 (penguasaan) dan Pasal 127 (penyalahgunaan) yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma tersebut serta mengkaji urgensi pendekatan Restorative Justice sebagai solusi atas kegagalan sistem pemenjaraan (overcrowding). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaburnya batasan unsur "menguasai" dalam UU Narkotika menyebabkan penyalahguna seringkali dijerat dengan pasal pengedar, yang berimplikasi pada disparitas pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang mengutamakan rehabilitasi melalui mekanisme Restorative Justice dan optimalisasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menanggulangi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL Prasetyo, Arya Andi; Ariadi , Agus
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebaran data pribadi di media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi. Tindakan ini menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban serta menimbulkan tantangan signifikan bagi sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan meninjau pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi serta implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak privasi masyarakat. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa kurangnya literasi digital, keterbatasan teknis aparat penegak hukum, serta kesulitan pembuktian terkait bukti elektronik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis, penguatan kerja sama dengan platform digital, dan edukasi publik diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan hukum dalam menangani kasus penyebaran data pribadi di media sosial.

Page 42 of 42 | Total Record : 415

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue