cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 36   37   38   39   40 
LIVING LAW DALAM KUHP INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM Ayu Denis Christinawati
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1689

Abstract

Beberapa orang di Indonesia masih mengikuti aturan-aturan adat yang tidak tertulis, yang menurut para pendukung ketentuan hukum yang hidup, menciptakan rasa keadilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan hukuman pidana. Dengan tujuan untuk dapat lebih memahami kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia, lebih siap mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang tergolong pelanggaran atau kejahatan adat, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum. pembatasan yang diatur dalam KUHP. KUHP Nasional memuat aturan-aturan hukum yang umumnya bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam bidang hukum bervariasi dari satu penelitian ke penelitian lainnya. Berdasarkan temuan tersebut, unit masyarakat adat diakui dan didukung oleh negara. Perlu juga dicatat bahwa negara selalu mengakui keabsahan hukum adat dalam kelompok-kelompok ini..
ANALISIS IMPLEMENTASI PERMOHONAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG MASIH BERSTATUS LETTER C : (Studi Kasus Di Kantor Notaris Ismaryani, S.H., M.Kn. Notaris Di Kabupaten Sidoarjo) Saputro, Hadi; Haniyah, Haniyah
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1701

Abstract

Permohonan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah masih berstatus Letter C diperlukan waktu sangat lama karena terkendala oleh faktor antaranya datang dari masyarakat, contoh, Pemilik tanah seringkali tidak dapat mengidentifikasi dengan jelas garis properti mereka sebelum kunjungan petugas pengukur dari BPN, sehingga petugas tidak dapat secara akurat menentukan batas-batas tanah yang bersangkutan. Potensi batu sandungan lainnya adalah ketidaklengkapan informasi yang diberikan dalam permohonan, baik karakteristik fisik tanah maupun karakteristik hukumnya. Belum selesainya pungutan pungutan kas negara merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan, yang berdampak tidak langsung pada rakyat biasa. Waktu dan uang yang diperlukan untuk mendaftarkan hak milik juga dianggap besar. Karena itu, hanya sedikit orang yang pergi ke Kantor Pertanahan untuk meminta sertipikat. Beberapa orang juga percaya bahwa sertifikat memiliki bobot yang sama dengan alat bukti lainnya, termasuk struk pajak, SPPT, struk jual beli, dan sebagainya. Adanya perselisihan sehingga menyebabkan terjadinya sengketa dari tanah yang dimohon.
ANALISIS PENERAPAN MANAGEMENT SEKURITI BERDASARKAN NILAI NILAI UUD 1945 DI ERA DIGITALISASI Ilyas, Zulham; Soesanto, Edy; Kurniawan, Rifki
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen keamanan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks era digitalisasi. Metode analisis dilakukan melalui studi literatur dan tinjauan terhadap praktik-praktik manajemen keamanan yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dapat diimplementasikan secara efektif dalam pengelolaan keamanan di era digitalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu studi literatur, yang dimana hal ini menyoroti urgensi manajemen keamanan dalam konteks era digitalisasi, hasilnya menunjukkan bahwa manajemen sekuriti merupakah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi terutama yang berbasis digital. Terapan yang terintregasi, manajemen risiko yang cermat dan pelaksanaan kebijakan yang keamanan yang jelas dapat menjaga informasi keamanan dan teknologi dari serangan dunia siber, sekaligus menyusutkan risiko keamanan yang akan timbul.
PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENDEWASAAN USIA NIKAH (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya) Mujiono, Slamet; Islam, M. Rosikhul
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1717

Abstract

Saat ini, banyak sekali tantangan yang dihadapi keluarga dan pernikahan, mulai dari masalah kecil hingga kendala besar. Kesulitan-kesulitan ini berkisar dari pertengkaran kecil hingga kesulitan dalam perceraian. Kesulitan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti mental, finansial, dan kurangnya pemahaman tentang dinamika pernikahan. Akibatnya, kebutuhan akan konseling pranikah semakin meningkat, yang sering kali diberikan melalui program seperti Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Dengan bantuan kelas-kelas ini, orang-orang akan lebih siap dan memiliki gambaran lebih baik tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan pernikahan mereka. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) sebagai program konseling perkawinan di lingkungan KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Selanjutnya di wilayah KUA yang sama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, penelitian ini berupaya mengidentifikasi alasan-alasan yang menghambat keberhasilan penerapan SUSCATIN dalam pemeringkatan bimbingan perkawinan. Sifat penelitian ini dikategorikan deskriptif dan empiris. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepraktisan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam konteks konseling perkawinan di lingkungan KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini mencari hal-hal yang menyebabkan kurang berhasilnya penerapan SUSCATIN pada konseling pernikahan di wilayah KUA yang sama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Dokumentasi, wawancara, dan observasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga tahapan tata cara pembinaan penyelenggaraan kursus calon pengantin dalam kerangka bimbingan perkawinan di wilayah KUA Kabupaten Wonokromo yaitu pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Sebelum mengikuti kursus pengantin, calon pengantin harus menyelesaikan sejumlah prosedur pada tahap pra pelaksanaan. Tujuan dari tahap pelaksanaan adalah memberikan informasi tentang pengelolaan rumah tangga dan pembentukan keluarga sakinah. Tanya jawab digunakan bersamaan dengan perkuliahan untuk menyampaikan isi pembelajaran ini.
TESTING OF KAEMPFEROL CONTENT IN ETHANOL EXTRACT OF MELINJO SEEDS (GNETUM GNEMON L.) AND BAJAKAH ROOT (SPATHBOLOBUS LITTORALIS) USING THE IN SILICO METHOD AS A CANDIDATE FOR LUNG CANCER DRUG Lusendra, Ghaniyya Putri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1738

Abstract

This research is about testing the antiviral activity of compounds contained in Melinjo seed (Gnetum gnemon L.) and Bajakah root (Spathbolobus littoralis) as an anti lung cancer drugs candidate using the in silico method. The purpose of this study was to determine the antiviral activity and interactions of the bioactive component that used in this study is kaempferol which has an anti cancer effect. The result of the Docking of the kaempferol compound and protein migration inhibitory factor machropages that do not have water or are clean. Bajakah root and melinjo seed contain kaempferol compound which are able to prevent or cure cancer, expecially in lung cancer patients. Kaempferol compound has antioxidant potential that works to counteract free radicals in the body, making it very suitable for use as a candidate for lung cancer drugs.
ANALISIS YURIDIS PROVOCATIVE VICTIMS DIMANA TINDAK PIDANA TERJADI KARENA ADANYA PROVOKASI DARI KORBAN (STUDI PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) Wahidah Yumna Ramadani; Indra Mahawijaya
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1780

Abstract

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan. Permasalahannya kemudian muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian secara fisik, mental atau sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan, dalam perkembangannya fenomena ini disebut dengan provocative victims, yaitu korban yang berperan aktif dengan memberikan provokasi kepada pelaku sehingga kemudian atas provokasi korban menjadikan dasar atau alasan dari pelaku untuk melakukan kejahatan pada korban. Pada penelitian ini merumuskan dua pembahasan. pertama, membahas bagaimana provocative victims dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada beberapa putusan pengadilan dan kedua, menjelaskan bagaimana peran korban dalam suatu kejahatan dan bagaimana peranan korban pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dari penelitian ini adanya provocative victims dalam suatu kejahatan dapat terlihat dari sikap atau perilaku korban yang menyinggung atau membuat rugi pelaku sehingga pelaku memberikan respon dengan menuntut balas atas perbuatan atau sikap korban yang dinilai pelaku menyinggung atau merugikan dirinya. Provocative victims yang terjadi pada suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh perbuatan korban yang menyinggung atau membuatnya rugi pelaku dan pelaku menilai perbuatan korban tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ditetapkan. Sebagai contoh adalah korban yang berselingkuh atau korban yang tidak menghargai pelaku sebagai suaminya atau korban yang tidak menghargai pelaku sebagai orang tuanya.
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Akibat Perbuatan Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce Gusti Faza Aliya; Albertus Sentot Sudarwanto
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1795

Abstract

Sebagai kontributor pertumbuhan perekonomian di suatu negara, sektor e-commerce merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi yang perlu diakomodasi dengan payung hukum teraktual guna mendukung ketahanan tehadap perkembangan dan perubahan sosial. Efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi e-commerce yang dapat dilakukan melalui jarak jauh memiliki sejumlah resiko pula yang menempatkan konsumen pada posisi rentan terhadap perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha. Melalui penelitian normatif dengan sifat preskriptif penelitian ini berupaya untuk mengkaji mengenai kerangka perlindungan hukum terhadap konsumen serta pengaturan tanggung gugat pelaku usaha akibat perbuatan wanprestasi dalam transaksi e-commerce berdasarkan hukum positif di Indonesia dikaitkan dengan berbagai teori dan prinsip hukum. Diketahui bahwa payung hukum yang telah ada saat ini dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen, namun masih belum cukup memadai terutama dalam UU Perlindungan Konsumen yang cenderung bersifat konvensional sehingga perlu diperbaharui untuk mengakomodasi nilai-nilai transaksi secara elektronik.
PERAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI IDENTITAS PEMERSATU BANGSA Salim , Aqshal Azan Putra; Sarenc, Salsabila Brillianti; Devira, Devira; Hasan, Zainudin
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap maknayang terkandung dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” dipetik dariKitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Semula istilahtersebut menunjukkan pada semangat toleransikeagamaan, khususnya antara agama Hindu dan Budha. Setelah diangkat menjadi semboyan bangsaIndonesia konteks permasalahannya menjadi lebihluas yang meliputi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bhinneka Tunggal Ika merupakanpernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk, namun tetapmenjunjung tinggi kesatuan. Bhinneka Tunggal Ikaadalah cerminan keseimbangan antara unsurperbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsurkesamaan yang menjadi ciri kesatuan. BhinnekaTunggal Ika merumuskan dengan tegas adanyaharmoni antara kebhinekaan dan ketunggalikaan, antara keanekaan dan kepekaan, antara kepelbagaiandan kesatuan, antara hal banyak dan hal satu, atauantara pluralisme dan monisme.
ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSISTENSI DAN EFEKTIVITAS NASKAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENJAMIN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS Raden Wahyu Jati Kusuma
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1801

Abstract

Artikel ini membahas analisis kritis terhadap konsistensi dan efektivitas naskah hukum administrasi negara dalam menjamin pelayanan publik yang berkualitas. Melalui pendekatan review literatur, studi kasus, dan rekomendasi, artikel ini menyoroti tantangan dalam implementasi naskah hukum administrasi negara dan mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem hukum administrasi negara. Rekomendasi termasuk penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peran lembaga pengawas dalam memastikan akuntabilitas dan kualitas layanan publik.
PERAN TRANSFER TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA HKI DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN NASIONAL Mutiara Wikant Saphira; Theodore Sibarani; Sella Ellissa D.S.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1807

Abstract

Teknologi telah menjadi kekuatan utama dalam mengubah dan menggerakkan ekonomi global. Transfer teknologi memainkan peran penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks ini, artikel ini membahas peran transfer teknologi dalam mengembangkan perekonomian nasional serta sistem transfer teknologi yang diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Peran transfer teknologi terkait erat dengan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi inovasi dan pengetahuan. Transfer teknologi memungkinkan akses terhadap inovasi terbaru, meningkatkan kapasitas industri lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi transfer teknologi di Indonesia masih menghadapi kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya tenaga ahli, dan infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Contoh dari AS dan Jepang menunjukkan pentingnya kerangka regulasi yang kuat, investasi riset dan pengembangan yang besar, serta kemitraan strategis dalam mendukung transfer teknologi. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan implementasi dan efektivitas transfer teknologi di Indonesia. Pengaturan hukum yang jelas, insentif bagi perusahaan yang mentransfer teknologi, dan kerja sama internasional dapat mempercepat proses transfer teknologi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya transfer teknologi sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan dapat menjadi panduan bagi kebijakan pemerintah Indonesia di masa mendatang.

Page 38 of 41 | Total Record : 409

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue