cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 37   38   39   40   41 
HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI DI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945 Wicaksono, Bramantyo Dwi; Ramdani, Daniarsi Ayu; Abdillah, Muhammad Fahmi; Mardani, Rajespri Saflahinas; Jamil, Thoriq Alfi; Taun, Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat secara aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adil, serta dapat menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan bukan merupakan suatu konsep yang tetap, tetapi sesuatu yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Library research atau studi kepustakaan merupakan salah satu cara penelitian, dengan mengumpulkan sumber atau bahan yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan , mencatat, menulis dan memperoleh informasi mengenai Hakikat, Instrumental dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pengumpulan data untuk artikel ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan terkait materi yang dibahas melalui media, seperti buku, dokumen, dan media internet. Menurut International Commision For Jurist, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk mengambil keputusan politik dilaksanakan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses pemilihan yang bebas. Demokrasi Pancasila hanya dapat berhasil dilaksanakan apabila nilai-nilai yang dikandungnya dipahami dan diamalkan sebagai nilai-nilai politik dan budaya. Hal itu meliputi unsur kebenaran, budi pekerti, kedamaian, keberlanjutan, dan kepribadian Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA LAHAN SEBAGAI ALASAN PEMBENAR TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN BERUPA KEALPAAN ATAS LAHAN GARAPAN PERKEBUNAN BERSERTIFIKAT : Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung) Joseph, Michael Giovanni; Pratama, Daya Nur; Triadi, Irwan
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembenar terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat: Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis terkait analisis yuridis terhadap sengketa lahan sebagai alasan pembenar terhadap kejahatan lingkungan. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian pendekatan kepustakaan yang mengambil dasar dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan Metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa permasalahan yang ada serta analisis yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembenar terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat. Analisis yuridis Terhadap Sengketa Lahan sebagai Alasan Pembenar terhadap Kejahatan Lingkungan berupa Kealpaan atas Lahan Garapan Perkebunan Bersertifikat: Studi Kasus Putusan Bebas PT Gandaerah Hendana (Anak Usaha Samsung) ditegaskan dalam Asas dan tujuan dari pengelolaan perkebunan diatur didalam ketentuan Pasal 2 j.o 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Mazhab & Hukum Positif Di Indonesia Natawikrama, Raden Rahmat Aditya; Hasbullah, Wahyu Afnan; Davendra, Ervan Yoga Yahayyu; Prasetyo, Yahya Ayas Adi; Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan properti yang mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam dalam Al-Quran, hukuman bagi orang yang melakukan pencurian adalah dipotong tangannya, Namun  terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam mengenai penerapannya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali mempunyai standar dan batasan tersendiri mengenai praktik sanksi jenis ini. Perbedaan tersebut antara lain mengenai pengertian pencurian, nisab (batas minimal barang curian), tempat penyimpanan barang curian, siapa saja yang terlibat, dan tata cara pelaksanaan hukuman potong tangan sebaliknya, hukum positif Indonesia (KUHP) tidak mengatur hukuman potong tangan, melainkan menetapkan hukuman penjara dan denda bagi pelaku pencurian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi potong tangan bagi pencurian yang dilakukan oleh empat fakultas hukum dan membandingkannya dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, kami fokus pada dalil-dalil yang digunakan masing-masing mazhab dan konteksnya dengan sistem hukum Indonesia saat ini.
KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Lusiana; Yusuf , Hudi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1824

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak, cara pencegahan, dan upaya pencegahan dari sudut pandang kriminologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (penelitian hukum) untuk memperoleh data primer melalui bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang kriminologi, penyidikan hukum terhadap anak pelaku kejahatan narkoba didasarkan pada indikator-indikator sebagai berikut: Pertama, faktor penyebab anak melakukan kejahatan narkoba adalah faktor internal (faktor yang diterima anak dari masyarakat). keluarga) . Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal anak (lingkungan, pergaulan, keadaan ekonomi, dan pengaruh budaya asing). Kedua, anak melakukan kejahatan narkoba secara berkelompok atau sendiri-sendiri, dan anak dapat berbohong kepada orang tuanya tentang kegiatan kriminalnya (uang jajan) dan penggunaan narkoba. Ketiga, upaya yang dilakukan agar kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali.
MENJAGA MARWAH KONSTITUSI : MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLANDASKAN UUD NRI 1945 Chaesara, Meishin Dona; Nathania , Syahla; Camelia , Khafifatul; Prabuningrat, Sitaresmi; Cinta , Nazhwaa Oktavionan; Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1828

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Salah satu mekanisme untuk menjaga marwah konstitusi adalah melalui pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memutus perkara mengenai pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas, MK menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode tekstual, metode historis, metode komparatif, dan metode sosiologis. MK juga mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain norma-norma dalam UUD NRI 1945, asas-asas hukum umum, dan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, serta informasi dari beberapa situs internet terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dan sering kali mengutamakan efisiensi administratif dibandingkan legitimasi konstitusional. Oleh karena itu pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Hal ini karena pengujian konstitusionalitas dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Implementasi Tentang Pengamanan Dan Pemecahan Masalah PT JNE Berkaitan dengan Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD 1945 Dan NKRI Abimanyu, Anggito; Soesanto , Edy; Simatupang , Rislon Brayen
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i7.1871

Abstract

Pengangkutan secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan baang dan atau dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Jasa pengiriman barang dan perdagangan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Berkembangnya perdangangan sangat dipengaruhi oleh lahirnya jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barangjuga berperan serta dalam pertumbuhan perdagangan luar dan dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengamanan dan pemecahan masalah terjadi sesuatu pada barang tersebut sebelum sampai tujuan atau keterlambatan pengiriman atau apabila terjadi hal-hal yang lain, berkaitan dengan nilai kebangsaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar pelanggan lebih aman dan nyaman dalam mengirim paket dan berbelanja online menggunakan PT JNE. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui pemahaman mendalam terhadap konsep nilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 45 dan prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, penelitian juga melibatkan pemahaman terhadap implementasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan dan praktik operasional PT JNE. JNE, sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, diharapkan menerapkan nilai-nilai NKRI dalam setiap aspek operasionalnya. Nilai NKRI yang telah di terapka PT JNE adalah serta bagaimana perusahaan ini menghadapi dan memecahkan masalah yang muncul yaitu apabila terjadi sesuatu pada barang tersebut sebelum sampai tujuan atau keterlambatan pengiriman atau apabila terjadi hal-hal yang lain maka pihak perusahaan wajib mengganti kerugian yang diakibatkan perusahaanya. dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan yang parah maka perusahaan akan memberikan ganti rugi sesuai dengan harga barang tersebut atau dilakukan negoisasi mengenai kesepatan ganti rugi tersebut sesuai dengan KUH perdata, KUH Dagang dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
PENGGUNAAN MEDIA DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA PENDIDIKAN GEOGRAFI UINSUSKA RIAU TENTANG DEMOKRASI Samat, Bella Fernanda; Rahmawati , Elsa Yuni; Farwita , Fera; Afiq, Muhammad; Rahma , Mutiara; Susanti , Emilia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ada beberapa jurusan yang memiliki mata kuliah kewarganegaraan ini, termasuk di jurusan pendidikan geografi. Pada jurusan pendidikan geografi mata kuliah kewarganegaraan ini di pelajari pada saat semester 2. Dengan adanya mata kuliah ini, diharapkan para mahasiswa dapat memahami tentang materi demokrasi yang ada di sekitar mereka. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi demokrasi pada Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data berupa kusioner yang dishare melalui google form. Metode analisis data menggunakan sistem persentase manual oleh peneliti. Hasil dalam penelitian ini adalah (1) Persentase jawaban benar tertinggi berada pada soal nomor 9 sebesar 97,8% dan jawaban salah tertinggi pada soal nomor 6 sebesar 19,6%. (2) Persentase Responden tertinggi berada pada angkatan 2023 sebesar 80,4% dan persentase responden terendah pada angkatan 2021 dengan responden 4,2%. (3) dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi pendidikan geografi UIN SUSKA RIAU sudah memahami materi tentang penggunaan media digital dalam pengimplementasian demokrasi di era digital.
PENGARUH PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA Ardiansyah, Khairi; Apiba, Loren Seftia; Apricho, M Kelvin; Sitepu, Sudirman
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan pendekatan restorative justice terhadap efisiensi penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menilai sejauh mana dasar hukum mendukung efisiensi dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana dengan mengalihkan penanganan kasus-kasus ringan ke mekanisme restoratif, sehingga memungkinkan aparat penegak hukum untuk fokus pada kasus-kasus yang lebih serius.
PERAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEBAGAI SARANA SOSIALISASI HUKUM DI MASYARAKAT Besari, Sultan Rafi Nanda; Aselina, Ira; Aishah M., Prima Rizky; Putri P. L, Eliza; Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.2140

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu sarana yang penting agar mahasiswa mampu menerapkan teori di dalam kerja nyata dalam suatu pengabdian kepada Masyarakat. Dalam konteks sosialisasi hukum, KKN memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Berbagai kegiatan KKN, penyuluhan hukum, dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan hukum secara benar. Melalui KKN, mahasiswa dapat mengasah kemampuan kepemimpinan dan kerja tim, serta memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Kegiatan KKN ini juga memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang lebih maju serta meningkatkan kesadaran hukum.
Memperkuat Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dari, Ulan; putri , Luna Erika; Rikiawan, Rikiawan; Sari , Nadia Widyana; Adha , Zulandi; Sari , Rahma Marlia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban warga negara terhadap negara. Karena masih banyak warga negara yang hanya menuntut haknya sebagai warga negara saja tanpa melaksanakan kewajibannya, misalnya dalam hal membayar pajak. Masih banyak warga negara yang belum taat membayar pajak tetapi mereka menuntut hak- haknya sebagai warga negara. Hal tersebut terjadi karena masalah pemenuhan hak oleh negara belum direalisasikan dengan baik, sehingga warga negara tidak melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Untuk tercapainya hak dan kewajiban warga negara, kedua hal tersebut harus seimbang dalam pemenuhan setiap hak dan kewajiban

Page 39 of 41 | Total Record : 409

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue