cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2023)" : 6 Documents clear
PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN AIR DAN UDARA DALAM PENANGANAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU BAGI NELAYAN DALAM WILAYAH PERAIRAN (STUDI DITPOLRAIRUD KALIMANTAN BARAT) Kuncorojati, Antonius Trias; Hermansyah, Hermansyah; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72679

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk dan mekanisme peran Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penanganan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi nelayan dalam wilayah perairan beserta hambatan yang ditemui serta upaya yang dilakukan agar pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi nelayan dalam wilayah perairan tepat sasaran.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris sekaligus. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan serta data sekunder sebagai pelengkap data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan mekanisme pelaksanaan peran Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu: Undang-Undang No. 22 Tahun 2001; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002; Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan pendistribusian BBM jenis tertentu bagi nelayan di wilayah perairan berasal baik dari dalam (intern) maupun yang berasal dari luar (ekstern). Dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis tertentu, khususnya bagi nelayan di wilayah perairan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak; Distribusi; Kepolisian.
PENERAPAN VALIDASI SERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA MENUJU PELAYANAN ELEKTRONIK Panamuan, Ocky Bywaran; Syafei, Muhammad; Suhardi, Suhardi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72680

Abstract

Tulisan ini menelaah tentang implementasi pelayanan validasi sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya beserta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya agar validasi sertifikat sesuai data tekstual dan spasial.Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder maupun melalui studi lapangan untuk mengumpulkan data primer. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Sebagai temuan penelitian diketahui bahwa implementasi kegiatan validasi sertifikat tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ini diawali dengan memvalidasi data elektronik pertanahan dan dilanjutkan dengan mencocokkan data fisik di lapangan. Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan jumlah petugas, kondisi data tanah yang tidak ideal serta pemilik tanah tidak menguasai atau menjaga tanda batasnya. Agar validasi sertifikat tanah sesuai dengan data fisik dan data yuridis, beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Kata Kunci: Pelayanan elektronik; Sertifikat tanah; Validasi.
KOORDINASI PENANGANAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN PENGERJAAN PROYEK PEMERINTAH YANG BERASAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA/DAERAH OLEH KEPOLISIAN DENGAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (STUDI DI KALIMANTAN BARAT) Bimantoro, Bayu; Bangun, Budi Hermawan; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72676

Abstract

This research discusses the form of coordination carried out on the results of investigations by the Police regarding alleged irregularities in government projects funded by state or regional budgets with the Government Internal Monitoring Apparatus (APIP), as well as the limits of the Police’s authority to follow up on such investigations without recommendations from APIP, and the efforts that can be made by the Police if coordination with APIP does not go well. This research is normative or doctrinal legal research using primary and secondary data analyzed with descriptive juridical and qualitative methods. The results show that coordination between the Police and APIP regarding alleged irregularities in government projects funded by state or regional budgets is carried out using a managerial principle called the early stage. The Cooperation Agreement between the Ministry of Home Affairs, the Prosecutor’s Office, and the Police regarding Coordination of APIP and Law Enforcement Officials in handling public reports or complaints indicating corruption in the implementation of regional government does not reduce the authority of the Police or other law enforcement agencies derived from statutory provisions, but rather facilitates the coordination process, especially with APIP. Thus, if coordination between the Police and APIP in following up on alleged irregularities in government projects funded by state or regional budgets is not optimal, the Police, based on their authority, can continue handling these allegations at the investigation stage. Penelitian ini membahas bentuk koordinasi yang dilakukan atas hasil penyelidikan oleh Kepolisian terkait adanya dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari dana APBN/Daerah dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta batasan kewenangan yang dimiliki Kepolisian untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang bersumber dari dana APBN/Daerah tanpa rekomendasi dari APIP, dan upaya yang dapat dilakukan Kepolisian apabila koordinasi dengan APIP tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis melalui metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Kepolisian dan APIP terkait dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD dilaksanakan dengan prinsip manajerial yang disebut early stage. Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian tentang Koordinasi APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Polri maupun lembaga penegak hukum lainnya yang berasal dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan lebih bertujuan untuk memudahkan proses koordinasi, khususnya dengan APIP. Dengan demikian, apabila koordinasi antara Kepolisian dan APIP dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD berjalan kurang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Kepolisian dapat tetap melanjutkan penanganan dugaan tersebut pada tahap penyidikan.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU Kayo, Hermas Lakin; Wiko, Garuda; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72681

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan penanggulangan bencana banjir dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut serta upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi. Sebagai penelitian hukum normatif dan sosiologis sekaligus, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui studi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana banjir guna memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi berasal dari keterbatasan anggaran,sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia serta belum sinergisnya komunikasi antar stakeholders.Untuk mengatasinya dilakukan perbaikan anggaran, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait serta meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana. Kata Kunci: Kebijakan; Penanggulangan bencana; Perlindungan masyarakat.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Diaan, Fransiskus; Hermansyah, Hermansyah; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72677

Abstract

Penelitian ini membahas proses penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta hambatan dalam penerapan tersebut serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu supaya penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris atau non doktrinal sekaligus. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan serta data sekunder sebagai pelengkap data primer diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif yuridis dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan potensi yang ada serta dasar penentuan nilai tarif pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dipungut adalah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan PAD, upaya yang dilakukan terutama dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Kata Kunci: Efektivitas hukum; Pajak daerah; Retribusi daerah; Pemerintah daerah.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PUNGUTAN PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN TANPA IZIN DALAM MENJALANKAN USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA Ardiansyah, Ardiansyah; Bangun, Budi Hermawan; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72678

Abstract

Artikel ini menganalisis dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan serta bentuk pertanggungjawaban hukum terkait pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan. Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang utama adalah data sekunder serta data primer untuk memperkuat validitas data untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Temuan dari penelitian adalah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap menarik Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi seluruh usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada di dalam wilayahnya dan menganggap bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki izin tetap merupakan wajib pajak sepanjang memperoleh aspek ekonomi. Dari perspektif UU No. 28 Tahun 2009 maka pemungutan pajak oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin. Kata Kunci: Izin; Kewenangan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2022)