cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM Suryadi, M Nur; Azizurrahman, Sy Hasyim; Aswandi, Aswandi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The Attorney Office as a law enforcement agency plays a role in supporting the successful implementation of governance and national development at both the central and regional levels. This paper describes and analyzes the implementation of legal assistance by the Sekadau District Attorney Office for the Sekadau Regency Government to prevent legal violations and the factors influencing the implementation of such legal assistance. Using a non-doctrinal legal research approach and collecting primary data through field studies, this study found that the implementation of legal assistance by the Sekadau District Attorney Office was carried out to ensure that the Sekadau Regency Government complied with the legal substance of applicable legal regulations at every stage of strategic physical development implementation, from planning, implementation, and supervision. However, the implementation of this legal assistance was influenced by several internal and external factors. Keywords: Attorney office; Legal assistance; Prevention; Regional government Abstrak Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah. Tulisan ini memaparkan dan menganalisis pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau terhadap Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendampingan hukum tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum non doktrinal dan mengumpulkan data primer melalui studi lapangan, penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau dilakukan untuk memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau mematuhi substansi hukum dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik strategis sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan pendampingan hukum tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik bersifat internal maupun eksternal. Kata Kunci: Kejaksaan; Pemerintah daerah; Pencegahan; Pendampingan hukum
PERAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEMI MEWUJUDKAN PROFESIONALISME ANGGOTA POLRI Murdianto, Murdianto; Ismawati, Sri; Nuryanti, Aktris
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101504

Abstract

Abstract Guidance and training efforts for members of the Indonesian National Police are essential for achieving professionalism. This study aims to examine the role of the Professional and Security Division of the West Kalimantan Police in enforcing the code of ethics to achieve professionalism, as well as the obstacles encountered. Using empirical legal research and primary and secondary data sources, this study concludes that, after receiving reports or complaints from the public regarding various code of ethics violations allegedly committed by police officers, the Professional and Security Division of the West Kalimantan Police promptly processed them in accordance with established regulations. The obstacles encountered were external, such as a lack of public support; internal, such as negative solidarity among police officers; and technical, such as a lack of validity and legality of evidence. Keywords: Code of ethics; Police; Professionalism Abstrak Upaya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna terwujudnya profesionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai peran Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penegakan kode etik demi mewujudkan profesionalisme serta hambatan yang dihadapi. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan sumber data berupa data primer dan data sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat setelah menerima laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat atas berbagai pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan oleh anggota kepolisian dengan segera diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adapun hambatan yang dihadapi adalah bersifat eksternal seperti kurangnya dukungan masyarakat; bersifat internal seperti adanya solidaritas negatif sesama anggota kepolisian; serta bersifat teknis seperti kurangnya validitas dan legalitas alat bukti. Kata Kunci: Kepolisian; Kode etik; Profesionalisme
PERAN INTELEJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MELAKUKAN PENGGALANGAN TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KALIMANTAN BARAT Ridu, Petronius; ismawati, sri; itasarri, endah rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In West Kalimantan Province, there are various community organizations that can influence public security and order. As the institution responsible for maintaining public security and order, the West Kalimantan Regional Police, through the Intelligence and Security Directorate, plays a crucial role in mobilizing community organizations in West Kalimantan. Through sociological and juridical research using primary and secondary data, which were then analyzed descriptively and qualitatively, this study found that mobilizing community organizations in West Kalimantan Province is part of an intelligence operation that begins with planning, implementation, and evaluation. In carrying out this mobilization, the Intelligence and Security Directorate of the West Kalimantan Regional Police collaborates with various relevant parties. This study also found that factors influencing this mobilization include internal factors within the police force, such as the professionalism of police officers, methods and systems for carrying out duties, budget and facility availability, as well as external and situational dynamics within the community. Keywords: Community organization; Intelligence and security; Mobilization Abstrak Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat berbagai organisasi kemasyarakatan yang beragam yang dapat mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Direktorat Intelejen dan Keamanan memiliki peran penting dalam melakukan penggalangan terhadap organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Barat. Melalui penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa penggalangan terhadap organisasi kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari operasi intelejen yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan dalam melakukan penggalangan tersebut, Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan sinergi dengan berbagai pihak terkait. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi penggalangan tersebut adalah berupa faktor internal dari kepolisian seperti profesionalisme anggota kepolisian, metode dan sistem pelaksanaan tugas, ketersediaan anggaran dan fasilitas serta faktor dinamika eksternal dan situasional di masyarakat. Kata Kunci: Intelejen keamanan; Penggalangan; Organisasi kemasyarakatan
PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH KEPADA MASYARAKAT YANG MENGUASAI LAHAN PT. AGRO LESTARI MANDIRI marsila; Wiko, Garuda; Sagio, Ibrahim
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract One form of compensation in land acquisition is the "Compensation for Planting and Growing," which reimburses the cost of plants or other land-related objects that must be relocated or damaged due to development or land acquisition. This article analyzes the process of implementing the "Compensation for Planting and Growing" for communities controlling land owned by PT. Agrolestari Mandiri and formulates legal remedies that can be taken by those controlling land owned by PT. Agrolestari Mandiri to ensure that the "Compensation for Planting and Growing" fulfills justice and legal certainty. The process of implementing the "Compensation for Planting and Growing" is based on a hierarchy of regulations, ranging from national regulations to technical regental decrees. There are three main patterns used in the "Compensation for Planting and Growing" process to reach a compensation agreement: land-based negotiations, fixed offers, and collective negotiations through village authorities. Legal remedies that communities can take to achieve justice and legal certainty include, firstly, administrative channels, which are more time- and cost-efficient, or through civil, criminal, or out-of-court dispute resolution. Keywords: Community; Company; Compensation for planting and growing; Land Abstrak Salah satu bentuk ganti rugi dalam pengadaan tanah adalah Ganti Rugi Tanam Tumbuh, yaitu penggantian biaya atas tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang terpaksa harus dipindahkan atau rusak karena suatu pembangunan atau pengadaan tanah. Artikel ini menganalisis proses pelaksanaan Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada masyarakat yang menguasai lahan PT. Agrolestari Mandiri dan memformulasikan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang menguasai lahan PT. Agrolestari Mandiri untuk memastikan Ganti Rugi Tanam Tumbuh telah memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Adapun proses pelaksanaan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dilakukan bersandar pada hirarki peraturan yang mencakup regulasi tingkat nasional hingga keputusan bupati yang bersifat teknis. Terdapat tiga pola utama yang dilakukan oleh proses pelaksanaan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dalam memperoleh kesepakatan ganti rugi, yaitu: negosiasi berbasis kondisi lahan, penawaran tetap dan negosiasi kolektif melalui otoritas desa. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum adalah yang pertama dengan menempuh jalur administratif yang keuntungannya adalah lebih efisien dari segi waktu dan biaya ataupun dengan melakukan upaya hukum perdata, pidana maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kata Kunci: Ganti rugi tanam tumbuh; Lahan; Masyarakat; Perusahaan
PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT sunardi; Rohani, Siti; Hermansyah
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The realization of professionalism within the Indonesian National Police must be supported by effective supervision. This study examines the implementation of supervision by the Regional Supervisory Inspectorate in realizing police professionalism within the West Kalimantan Regional Police, along with the factors influencing it. The research is a normative-empirical legal study with descriptive-analytical analysis, combining qualitative analysis of normative data with primary data analysis. The results indicate that supervision by the Regional Supervisory Inspectorate of the West Kalimantan Regional Police is conducted through a performance audit method conducted in two stages within one fiscal year, as well as ongoing operational evaluations. Factors influencing the implementation of supervision include: limited authority, personnel availability and capabilities, geographic factors, organizational culture, and limited public understanding of the complaint mechanism. Keywords: Police; Profesionalism; Supervision Abstrak Perwujudan profesionalisme anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus ditunjang dengan pengawasan yang baik. Penelitian ini mengulas pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Pengawas Daerah dalam mewujudkan profesionalisme anggota kepolisian di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun bentuk penelitian berupa penelitian hukum normatif-empiris dengan analisis bersifat deskriptif-analisis yang menggabungkan analisis kualitatif dari data normatif dengan analisis data primer. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pengawasan oleh Inspektorat Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dilakukan melalui metode audit kinerja yang dilakukan dua tahap dalam satu tahun anggaran serta evaluasi operasional yang berkelanjutan. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan, yaitu: keterbatasan kewenangan, ketersediaan dan kemampuan personel, faktor geografis, faktor budaya organisasi, serta minimnya pemahaman masyarakat akan mekanisme pengaduan. Kata Kunci: Pengawasan; Polisi; Profesionalisme
PERAN INTELEJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MENDETEKSI KONFLIK AGRARIA DI WILAYAH PERKEBUNAN sekam, Matius; aswandi; nafsiatun
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Preventing agrarian conflicts in plantation areas is crucial for early detection by detecting the potential for agrarian conflicts within a plantation area. This research focuses on the role of the Intelligence and Security Directorate of the West Kalimantan Regional Police in detecting agrarian conflicts in plantation areas and the factors influencing this role. This research is an empirical legal study supported by primary data obtained through interviews and secondary data through literature review. The results indicate that early detection is carried out through systematic stages to ensure information accuracy. In addition to early detection, the Intelligence and Security Directorate of the West Kalimantan Regional Police also frequently acts as an initial facilitator in the mediation process. Two important factors influence the implementation of detection: internal capacity and external and dynamic factors. Keywords: Agrarian conflicts; Detection; Intelligence and security; Police Abstrak Pencegahan konflik agraria di wilayah perkebunan sangat perlu dilakukan sedini mungkin dengan melakukan deteksi terhadap ada tidaknya potensi agraria yang dapat terjadi di suatu wilayah perkebunan. Penelitian ini berfokus pada peran Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melakukan deteksi terhadap konflik agraria di wilayah perkebunan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang ditopang oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deteksi dini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis untuk memastikan akurasi informasi. Selain deteksi dini, Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat juga sering menjadi fasilitator awal dalam proses mediasi. Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan deteksi yaitu, pertama adalah faktor kapasitas internal dan kedua faktor yang bersifat eksternal dan dinamis. Kata Kunci: Deteksi; Intelejen Keamanan; Konflik Agraria; Polisi
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN LOADING RAMP MELALUI REGULASI TATA NIAGA KELAPA SAWIT (STUDI DI KABUPATEN SAMBAS) amandus; kamarullah; patra, rommy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In Sambas Regency, various loading ramp have emerged at palm oil mills that do not own their own plantations. The issuance and presence of these loading ramp are due to inconsistent regulations governing the issuance of loading ramp unit permits issued by several local governments. Using sociological juridical research supported by primary and secondary data, this study found that the existence and operation of illegal loading ramps do not comply with palm oil trade regulation and have serious subsequent impacts, particularly on security. The Sambas Regency Government, in its role in regulating the existence of illegal loading ramp, can utilize its autonomous authority through Regent's policies and collaborate with the police to close illegal loading ramp. Keywords: Loading ramp; Local government; Ordering; Palm oil trade regulation Abstrak Di Kabupaten Sambas telah bermunculan berbagai loading ramp pada Pabrik Kelapa Sawit yang tidak memiliki kebunnya sendiri. Terbit dan hadirnya loading ramp ini akibat ketidaksinkronan regulasi yang mengatur terbitnya perizinan unit loading ramp yang dikeluarkan oleh sejumlah pemerintah daerah. Dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis yang ditopang data primer dan data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan dan operasional loading ramp ilegal tidak sesuai dengan regulasi tata niaga sawit dan membawa dampak lanjutan yang sangat serius, terutama dalam aspek keamanan. Pemerintah Kabupaten Sambas dalam perannya dalam menertibkan keberadaan loading ramp ilegal dapat menggunakan kewenangan otonom yang dimilikinya melalui kebijakan Bupati dan menjalin kerjasama dengan Kepolisian dalam penutupan loading ramp ilegal. Kata Kunci: Loading ramp; Pemerintah daerah; Penertiban; Tata niaga kelapa sawit
PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA PONTIANAK DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KOTA PONTIANAK sulastri; azizurrahman, sy hasyim; purwanti, evi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The function of the police criminal investigation unit is not only to resolve specific cases but also to contribute to preventing disturbances to public order and security. This study focuses on the role of the Criminal Investigation Unit of the Pontianak City Police Department in maintaining security and order in the city and the factors influencing it. This study uses a normative and empirical approach, along with descriptive and qualitative data analysis. The results indicate that the Criminal Investigation Unit of the Pontianak City Police Department's role in maintaining security and order in the city is achieved by sharpening its operational functions in the investigation, prosecution, and supervision of criminal investigations. Factors influencing this role can be categorized as follows: Pontianak City's status as a hub of activity that creates numerous opportunities for criminals; the high number of unemployed and limited job opportunities in Pontianak; the less-than-ideal ratio of police personnel to population; the limited available budget; and the lack of synergy with other police departments and local government elements. Keywords: Police criminal investigation; Role; Security and order Abstrak Fungsi reserse kriminal kepolisian tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan kasus tertentu, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pontianak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Pontianak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris sekaligus dengan analisis data secara dekriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pontianak dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Pontianak dilakukan dengan mempertajam fungsi operasional dalam penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan penyidikan tindak pidana. Adapun identifikasi dari faktor yang mempengaruhi peran tersebut dapat digolongkan menjadi: kondisi Kota Pontianak sebagai pusat aktivitas yang menciptakan banyak kesempatan bagi pelaku kejahatan, jumlah penganggur terbuka dan minimnya kesempatan kerja di Kota Pontianak, belum idealnya rasio jumlah personel polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk, minimnya jumlah anggaran yang tersedia dan sinergi dengan fungsi kepolisian lain serta unsur pemerintahan daerah. Kata Kunci: Keamanan dan ketertiban; Peran; Reserse kriminal kepolisian

Page 5 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026) Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2025) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2022)