cover
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 42 Documents
PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM Suryadi, M Nur; Azizurrahman, Sy Hasyim; Aswandi, Aswandi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The Attorney Office as a law enforcement agency plays a role in supporting the successful implementation of governance and national development at both the central and regional levels. This paper describes and analyzes the implementation of legal assistance by the Sekadau District Attorney Office for the Sekadau Regency Government to prevent legal violations and the factors influencing the implementation of such legal assistance. Using a non-doctrinal legal research approach and collecting primary data through field studies, this study found that the implementation of legal assistance by the Sekadau District Attorney Office was carried out to ensure that the Sekadau Regency Government complied with the legal substance of applicable legal regulations at every stage of strategic physical development implementation, from planning, implementation, and supervision. However, the implementation of this legal assistance was influenced by several internal and external factors. Keywords: Attorney office; Legal assistance; Prevention; Regional government Abstrak Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah. Tulisan ini memaparkan dan menganalisis pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau terhadap Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendampingan hukum tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum non doktrinal dan mengumpulkan data primer melalui studi lapangan, penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau dilakukan untuk memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau mematuhi substansi hukum dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik strategis sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan pendampingan hukum tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik bersifat internal maupun eksternal. Kata Kunci: Kejaksaan; Pemerintah daerah; Pencegahan; Pendampingan hukum
PERAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEMI MEWUJUDKAN PROFESIONALISME ANGGOTA POLRI Murdianto, Murdianto; Ismawati, Sri; Nuryanti, Aktris
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101504

Abstract

Abstract Guidance and training efforts for members of the Indonesian National Police are essential for achieving professionalism. This study aims to examine the role of the Professional and Security Division of the West Kalimantan Police in enforcing the code of ethics to achieve professionalism, as well as the obstacles encountered. Using empirical legal research and primary and secondary data sources, this study concludes that, after receiving reports or complaints from the public regarding various code of ethics violations allegedly committed by police officers, the Professional and Security Division of the West Kalimantan Police promptly processed them in accordance with established regulations. The obstacles encountered were external, such as a lack of public support; internal, such as negative solidarity among police officers; and technical, such as a lack of validity and legality of evidence. Keywords: Code of ethics; Police; Professionalism Abstrak Upaya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna terwujudnya profesionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai peran Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penegakan kode etik demi mewujudkan profesionalisme serta hambatan yang dihadapi. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan sumber data berupa data primer dan data sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat setelah menerima laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat atas berbagai pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan oleh anggota kepolisian dengan segera diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adapun hambatan yang dihadapi adalah bersifat eksternal seperti kurangnya dukungan masyarakat; bersifat internal seperti adanya solidaritas negatif sesama anggota kepolisian; serta bersifat teknis seperti kurangnya validitas dan legalitas alat bukti. Kata Kunci: Kepolisian; Kode etik; Profesionalisme