cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
SINERGISITAS KEPOLISIAN DAN PENGAWAS PERIKANAN DALAM MENJAGA DAN MELINDUNGI JENIS IKAN ARWANA YANG DILINDUNGI GUNA MEMPERTAHANKAN SUMBER DAYA PERIKANAN (STUDI DI KABUPATEN KAPUAS HULU) Sujarwo, Afreido; Bangun, Budi Hermawan; Turiman, Turiman
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71531

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas bentuk sinergitas antara kepolisian dan pengawas perikanan dalam menjaga dan melindungi jenis ikan arwana yang dilindungi guna mempertahankan sumber daya perikanan, hambatan dalam sinergisitas tersebut dan upaya yang dilakukan agar sinergisitas antara kepolisian dan pengawas perikanan dapat berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa sinergitas itu dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor 01/MEN-KP/KB/II/2020 untuk menekan perdagangan dan penangkapan ikan arwana secara illegal guna menjamin keteraturan dalam perdagangan ikan arwana serta menjamin kelestarian populasi ikan arwana di Kalimantan Barat. Adapun hambatan yang ditemui adalah masih kurangnya koordinasi serta komunikasi yang dilakukan antar instansi terutama dalam melakukan pertukaran informasi yang menghambatan dalam penentuan strategi yang relevan dalam penanganan kasus serta masih adanya perbedaan sikap dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengawasan karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan sinergitas adalah dengan peningkatan kualitas aparat pelaksana, memperbaiki kualitas dan mekanisme koordinasi serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH POLISI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG MURAH DAN CEPAT (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA KALBAR) Rianto, Agus; Aswandi, Aswandi; Ramli, M Noor
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69908

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas pengaruh penerapan restorative justice oleh Kepolisian dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara yang murah dan cepat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan studi di wilayah hukum Polda Kalbar. Dengan diterapkannya restorative justice dalam penyelesaian perkara atau kasus yang memungkinkan untuk diselesaikan dengan konsep tersebut membuat lebih cepat penyelesaian perkara serta memakan anggaran biaya yang relatif kecil, atau dengan kata lain lebih efektif dan efisien. Adapun penerapan restorative justice oleh penyidik Kepolisian dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang membuat Kepolisian melakukan berbagai upaya untuk mendorong penerapan restorative justice dalam penyidikan perkara-perkara yang ditanganinya agar keadilan bisa dirasakan lebih awal yang pada akhirnya akan makin menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat
KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS-RBA) OLEH PEMERINTAH DAERAH Yunizar, Dedy; Saptomo, Priyo; Wulandari, Ria
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.82979

Abstract

The regional business licensing process has significant urgency and relevance in the context of regional law and development. This research aims to discuss and analyze the authority and process of Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Business Licensing services by the Regional Government based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This research uses a form of normative juridical research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data or legal materials. Data analysis was carried out qualitatively and then presented descriptively. The research results show that the authority of regional governments in Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Online Business Licensing based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is limited to the implementation of the Law, and in the context of licensing in the regions. This shows that business licensing in the regions is centralized. The impact is that regional authorities in administering permits try to focus more on less strategic aspects to produce innovation in local resource management. Proses perizinan berusaha di daerah memiliki urgensi dan relevansi yang signifikan dalam konteks hukum dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis kewenangan dan proses pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan-bahan hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif selanjutnya dikemukakan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan pemerintah daerah dalam Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbatas pada pelaksanaan Undang-Undang, dan dalam konteks perizinan di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perizinan berusaha di daerah bersifat sentralistik. Dampaknya adalah kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha lebih banyak terfokus pada aspek yang tidak begitu strategis untuk menghasilkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PUNGUTAN PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN TANPA IZIN DALAM MENJALANKAN USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA Ardiansyah, Ardiansyah; Bangun, Budi Hermawan; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72678

Abstract

Artikel ini menganalisis dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan serta bentuk pertanggungjawaban hukum terkait pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan. Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang utama adalah data sekunder serta data primer untuk memperkuat validitas data untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Temuan dari penelitian adalah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap menarik Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi seluruh usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada di dalam wilayahnya dan menganggap bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki izin tetap merupakan wajib pajak sepanjang memperoleh aspek ekonomi. Dari perspektif UU No. 28 Tahun 2009 maka pemungutan pajak oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin. Kata Kunci: Izin; Kewenangan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
PERAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH Abdul, Abdul; Patra, Rommy; Turiman, Turiman
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69928

Abstract

Abstrak Penelitian ini berkaitan dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriftif analisis dalam menganalisis data-data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada peraturan perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah secara menyeluruh masih belum maksimal. Kurangnya personil Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dalam keterampilan serta sinergitas, mentalitas dan profesionalitas. Terdapat peraturan-peraturan yang masih kurang efektif sehingga perlu melakukan diskusi dengan para akademisi. Belum diinventarisirnya sarana-prasarana dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
STRATEGI PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS NAMA PERUSAHAAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH Paulus, Vitalius; rohani, Siti; Suasono, eddy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.88101

Abstract

Abstract  This study aims to discuss and analyze strategies and efforts in collecting Motor Vehicle Tax on behalf of companies in Kapuas Hulu Regency can run according to the predetermined targets and the factors that influence it. This study is normative legal with its objects in the form of legal principles, legal systematics, vertical and horizontal synchronization levels, but also pays attention to empirical reality. The data sources used are secondary data in the form of literature, regulations and documents related to the research object and primary data in the form of interview results. The results of the study indicate that the strategies and efforts in collecting Motor Vehicle Tax on behalf of companies in Kapuas Hulu Regency are carried out by: implementing a fine elimination policy, implementing data collection of company tax arrears, conducting socialization to companies, conducting direct tax collection and conducting motor vehicle raids. The influencing factors are: lack of socialization and coordination between agencies and minimal supporting facilities and infrastructure.  Keywords: Companies; Motor vehicle tax; Regional income  Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis strategi dan upaya dalam penagihan Pajak Kendaraan Bermotor atas nama perusahaan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan serta faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan obyeknya berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, namun juga memperhatikan realitas empirik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur, peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian serta data primer berupa hasil wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dan upaya dalam penagihan Pajak Kendaraan Bermotor atas nama perusahaan di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan: memberlakukan kebijakan penghapusan denda, melaksanakan pendataan tunggakan pajak perusahaan, melakukan sosialisasi terhadap perusahaan, melakukan penagihan pajak secara langsung serta melakukan razia kendaraan bermotor. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah: kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar instansi serta minimnya sarana dan prasaran pendukung.Kata kunci: Pajak kendaraan bermotor; Pendapatan daerah; Perusahaan
PERAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI OBYEK TANAH Manurung, Alber; Hermansyah, Hermansyah; Suhardi, Suhardi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81849

Abstract

Land issues sometimes also give rise to crimes against land, including fraudulent buying and selling of land objects, including those that occur in the jurisdiction of the West Kalimantan Regional Police.nThis research uses normative and empirical legal research at the same time. Primary data obtained through field research and secondary data obtained through library research were analyzed qualitatively to find answers to research problems. The role of the West Kalimantan Regional Police, especially through Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum in efforts to enforce the law against criminal acts of fraudulent sale and purchase of land objects is carried out in two ways, namely: first, through a penal policy which focuses on repressive nature after a criminal act of fraudulent sale and purchase of land objects occurs and the second is through non-penal policies which are more preventive or preventative in nature. Law enforcement of the criminal act of fraudulent sale and purchase of land objects by the West Kalimantan Regional Police is influenced by factors such as the lack of quantity and quality of personnel from the West Kalimantan Police Criminal Investigation Department, the lack of community participation in uncovering criminal acts of fraudulent sale and purchase of land objects and the lack of optimal coordination with other institutions. Permasalahan tanah terkadang juga menimbulkan kejahatan terhadap tanah termasuk penipuan jual beli obyek tanah termasuk yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dan empiris sekaligus. Data primer yang dudapatkan melalui penelitian lapangan serta data sekunder yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban permasalahan penelitian. Peran Polda Kalbar, khususnya melalui Subdit II Hardabangtah Ditreskrimum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, melalui kebijakan penal yang menitikberatkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah terjadi dan yang kedua melalui kebijakan non-penal yang lebih bersifat tindakan preventif atau pencegahan. Penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah oleh Polda Kalbar dipengaruhi oleh faktor kurangnya kuantitas dan kualitas personil Ditreskrimum Polda Kalbar, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli obyek tanah serta belum optimalnya koordinasi dengan lembaga lainnya.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU PADA HEWAN TERNAK DI DAERAH YANG DINYATAKAN DAERAH TERTULAR WABAH (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA) Hoerrudin, Hoerrudin; Syafei, Muhammad; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71533

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas peran peran kepolisian dalam penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak di daerah yang dinyatakan daerah tertular wabah, khususunya di Kabupaten Kubu Raya serta kendala yang dihadapi dan langkah startegis dalam mengatasi kendala tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa peran kepolisian dalam melakukan penanganan dan pengendalian PMK pada hewan ternak melalui "Operasi Aman Nusa"“II" khususnya di Kabupaten Kubu Raya dengan melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Adapun kendala yang dihadapi menyangkut kendala geografis dan kendala keterbatasan jumlah personil. Langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengefektifkan peran Bhabinkamtibmas serta berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.
KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMILIKI IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU Oktavianus, Faldo Yefri; Hermansyah, Hermansyah; Suhardi, Suhardi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69917

Abstract

Abstrak Ketergantungan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap sektor kehutanan termasuk pemanfaatan kayu hutan cukup signifikan namun dalam pemanfaatannya sering tanpa disertai dengan izin. Tulisan ini membahas mengenai faktor yang menyebabkannya dan upaya pencegahannya. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pemanfaatan hasil kayu hutan tanpa izin dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ketidakmengertian terhadap kewajiban memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) serta yang kedua adalah ketidakjelasan dalam mekanisme pengajuan IUPHHK. Upaya pencegahan penebangan dan pengerusakan hutan tanpa izin oleh masyarakat dilakukan terutama oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Bagian Utara, Bagian Timur dan Bagian Selatan melalui sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan bahkan melakukan sosialisasi ke desa-desa dan kecamatan yang ada kawasan hutannya, serta melakukan patroli secara rutin di kawasan hutan.
KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KOTA PONTIANAK Indra Safwatulloh, Mochamad; Syafei, Muhammad; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.87914

Abstract

 Abstract  This research aims to describe and analyze the implementation of coordination between the Prosecutor's Office and the Government Internal Monitoring Apparatus (APIP) in handling reports or complaints about government administration, especially in Pontianak City as well as obstacles in handling and efforts to overcome these obstacles.Research is divided into two, namely normative legal research and sociological or empirical legal research. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods, which were carried out according to the information or data obtained when the research was carried out, then processed and applied as a tool for analysis and discussion of research results.The results of the research found that APIP will only submit the Audit Results Report and Minutes files to the Pontianak District Prosecutor's Office if there is a failure to recover state financial losses by government officials in Pontianak City. Factors inhibiting coordination between the Pontianak District Prosecutor's Office and APIP come from regulatory factors, APIP's role will be hampered by its position as a subordinate to the Regional Head as well as the minimal amount of evidence and evidence attached by the reporter as well as the limited number and ability to carry out investigative audits. Optimizing coordination between APIP and the Pontianak District Prosecutor's Office is carried out in accordance with the scope of duties and authorities held individually or jointly.  Keywords: Coordination; Complaint; Government Administrator; Report  Abstrak  Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan dengan APIP dalam menangani penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah, khususnya di Kota Pontianak serta hambatan dalam penanganan dan upaya mengatasi hambatan tersebut.Penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi atau data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian.Hasil penelitian menemukan bahwa APIP baru akan menyerahkan berkas Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara kepada Kejari Pontianak bila terjadi kegagalan pengembalian kerugian keuangan negara oleh penyelenggara pemerintah di Kota Pontianak. Faktor penghambat koordinasi antara Kejari Pontianak dan APIP berasal dari faktor regulasi, peran APIP akan terbentur dengan posisinya sebagai bawahan Kepala Daerah serta minimnya jumlah alat bukti dan barang bukti yang dilampirkan pelapor serta terbatasnya jumlah dan kemampuan dalam melakukan audit investigatif. Optimalisiasi koordinasi APIP maupun Kejari Pontianak dilakukan sesuai lingkup tugas dan kewenangan yang dimiliki masing-masing maupun secara bersama.

Page 3 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2022)