cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
KOORDINASI PENANGANAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN PENGERJAAN PROYEK PEMERINTAH YANG BERASAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA/DAERAH OLEH KEPOLISIAN DENGAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (STUDI DI KALIMANTAN BARAT) Bimantoro, Bayu; Bangun, Budi Hermawan; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72676

Abstract

This research discusses the form of coordination carried out on the results of investigations by the Police regarding alleged irregularities in government projects funded by state or regional budgets with the Government Internal Monitoring Apparatus (APIP), as well as the limits of the Police’s authority to follow up on such investigations without recommendations from APIP, and the efforts that can be made by the Police if coordination with APIP does not go well. This research is normative or doctrinal legal research using primary and secondary data analyzed with descriptive juridical and qualitative methods. The results show that coordination between the Police and APIP regarding alleged irregularities in government projects funded by state or regional budgets is carried out using a managerial principle called the early stage. The Cooperation Agreement between the Ministry of Home Affairs, the Prosecutor’s Office, and the Police regarding Coordination of APIP and Law Enforcement Officials in handling public reports or complaints indicating corruption in the implementation of regional government does not reduce the authority of the Police or other law enforcement agencies derived from statutory provisions, but rather facilitates the coordination process, especially with APIP. Thus, if coordination between the Police and APIP in following up on alleged irregularities in government projects funded by state or regional budgets is not optimal, the Police, based on their authority, can continue handling these allegations at the investigation stage. Penelitian ini membahas bentuk koordinasi yang dilakukan atas hasil penyelidikan oleh Kepolisian terkait adanya dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari dana APBN/Daerah dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta batasan kewenangan yang dimiliki Kepolisian untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang bersumber dari dana APBN/Daerah tanpa rekomendasi dari APIP, dan upaya yang dapat dilakukan Kepolisian apabila koordinasi dengan APIP tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis melalui metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Kepolisian dan APIP terkait dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD dilaksanakan dengan prinsip manajerial yang disebut early stage. Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri, Kejaksaan, dan Kepolisian tentang Koordinasi APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Polri maupun lembaga penegak hukum lainnya yang berasal dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan lebih bertujuan untuk memudahkan proses koordinasi, khususnya dengan APIP. Dengan demikian, apabila koordinasi antara Kepolisian dan APIP dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD berjalan kurang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Kepolisian dapat tetap melanjutkan penanganan dugaan tersebut pada tahap penyidikan.
PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN BENGKAYANG Siagian, Frits Orlando; Syafei, Muhammad; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69922

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bengkayang, kendala-kendala yang dihadapi serta strategi yang diupayakan kepolisian dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Dalam upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang, Kepolisian berusaha melakukan upaya preventif, dengan melakukan himbauan kepada masyarakat yaitu seperti dalam dan melakukan razia secara berkala Selain itu juga dilakukan upaya represif yaitu penindakan dan penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya organisasi Kepolisian, kebijakan sektoral yang bersifat parsial dan tidak holistik dalam penegakan hukum, serta budaya hukum masyarakat menjadi beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang. Untuk itu, pihak Kepolisian juga melakukan langkah dan strategi melalui peningkatan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan serta mendorong pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk berwawasan lingkungan.
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI DALAM RANGKA MENJAMIN TERPELIHARANYA TATA TERTIB KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK Septian, Muhamad Bayu; Hermansyah, Hermansyah; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.87920

Abstract

Abstract  This study aims to discuss and analyze the mechanism for enforcing discipline of Pontianak Prosecutor's Office employees in order to ensure the maintenance of orderly and smooth implementation of duties based on Law Number 20 of 2023 and obstacles in enforcing discipline of Pontianak Prosecutor's   Office employees. This type of research is normative juridical with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The data sources used are primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature studies. The data obtained are analyzed qualitatively and then presented descriptively. From the results of the study, it was concluded that the mechanism for enforcing discipline of Pontianak Prosecutor's Office employees has set standards in accordance with applicable regulations in order to comply with the rules, ethics, and high standards needed to maintain the integrity and public trust in the justice system. The obstacles faced come from several things, including: the lack of strict sanctions, the fading culture of employee discipline and the lack of competence and skills in work.  Keywords: Code of conduct; Employee discipline; Enforcement; Prosecutor's Office  Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis mekanisme penegakan disiplin pegawai Kejaksaan Negeri Pontianak dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan kendala dalam penegakan disiplin pegawai Kejaksaan Negeri Pontianak.Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dengan wawancara dan data sekunder yang diidapatkan dengan studi literatur. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya dikemukakan secara deskriptif.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme penegakan disiplin pegawai Kejaksaan Negeri Pontianak telah menetapkan standar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku guna mematuhi aturan, etika, dan standar tinggi yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Adapun kendala yang dihadapi berasal dari beberapa hal, antaranya: kurang tegasnya sanksi, lunturnya budaya disiplin pegawai serta kurangnya kompetensi dan keterampilan dalam pekerjaan.  Kata kunci: Disiplin pegawai; Kejaksaan; Penegakan; Tata tertib  
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU Kayo, Hermas Lakin; Wiko, Garuda; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72681

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan penanggulangan bencana banjir dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut serta upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi. Sebagai penelitian hukum normatif dan sosiologis sekaligus, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui studi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana banjir guna memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi berasal dari keterbatasan anggaran,sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia serta belum sinergisnya komunikasi antar stakeholders.Untuk mengatasinya dilakukan perbaikan anggaran, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait serta meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana. Kata Kunci: Kebijakan; Penanggulangan bencana; Perlindungan masyarakat.
PERAN TENAGA AHLI ANGGOTA DPR RI DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA) Kurniawati, Novia; Hermansyah, Hermansyah; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71529

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas peran yang dilaksanakan oleh tenaga ahli anggota DPR RI dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa peran tenaga ahli anggota dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional DPR RI dilaksanakan dengan memberikan telaahan keahlian mengenai masalah tertentu dalam bentuk kajian dan analisa sesuai dengan fungsi di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Kendala yang dihadapi dalam dukungan tenaga ahli anggota DPR RI bersumber pada sistem rekrutmen tenaga ahli dan pengetahuan terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak rincinya aturan tentang tenaga ahli anggota. Untuk memaksimalkan dukungan tenaga ahli anggota DPR RI diperlukan upaya dengan melakukan seleksi secara profesional dan melakukan peningkatan kemampuan bagi tenaga ahli dalam bidang legislative drafting.Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat; Tenaga ahli; Tugas dan fungsi konstitusional.
EFEKTIVITAS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK Laowo, Hadiryaman; Hermansyah, Hermansyah; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81926

Abstract

This research aims to describe and analyze the effectiveness of facilitation for preventing and handling narcotics abuse in Pontianak City and to explain the obstacles to implementing facilitation for preventing and handling narcotics abuse in Pontianak City. Research is divided into two, namely normative legal research and sociological or empirical legal research. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods, which were carried out according to the information or data obtained when the research was carried out, then processed and applied as a tool for analysis and discussion of research results. The results of the research found that the facilitation of preventing and handling narcotics abuse by the Pontianak City Government was carried out in collaboration with other related agencies such as the Pontianak City National Narcotics Agency and the Pontianak Police Narcotics Investigation Unit which was well established, but there was still no written cooperation in the form of coordination. especially after the issuance of Regional Regulation Number 6 of 2022. The obstacles to the effectiveness of facilitating the prevention of handling and abuse of narcotics are mainly: lack of community participation; limited human resources in each agency such as the National Narcotics Agency and the Police; and there are no rehabilitation homes available in Pontianak City. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis efektivitas fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak serta memaparkan hambatan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak. Penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi atau data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Kota Pontianak dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak serta Satuan Reserse Narkotika Polresta Pontianak sudah terjalin dengan baik akan tetapi masih dalam bentuk koordinasi belum ada kerjasama secara tertulis, khususnya setelah dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2022. Adapun penghambat dari efektivitas fasilitasi pencegahan penanganan dan penyalahgunaan narkotika ini terutama adalah: kurangnya partisipasi masyarakat; terbatasnya sumber daya manusia pada masing-masing instansi seperti dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian; serta belum tersedianya panti rehabilitasi di Kota Pontianak.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Diaan, Fransiskus; Hermansyah, Hermansyah; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72677

Abstract

Penelitian ini membahas proses penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta hambatan dalam penerapan tersebut serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu supaya penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris atau non doktrinal sekaligus. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan serta data sekunder sebagai pelengkap data primer diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif yuridis dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan potensi yang ada serta dasar penentuan nilai tarif pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dipungut adalah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan PAD, upaya yang dilakukan terutama dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Kata Kunci: Efektivitas hukum; Pajak daerah; Retribusi daerah; Pemerintah daerah.
PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT Dedi, Uray; Bangun, Budi Hermawan Hermawan; Mawardi, Mawardi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69923

Abstract

Abstrak Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui Unit Pelayanan Teknis Panti Sosial Anak. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum bersifat internal maupun ekternal. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan, baik internal maupun eksternal, dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah dan strategi sebagai berikut: Berupaya memanfaatkan segala macam fasilitas yang ada dengan optimal untuk menutupi kekurangan dari sarana yang dimiliki.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN FOOD ESTATE TELUK KELUANG DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Handayani, Trisna; Bangun, Budi Hermawan; Widiyastuti, Sri
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.88008

Abstract

Abstract  This study aims to conclude the food estate development program plan in Keluang Bay meets the aspects of sustainable development, and conclude the implications of the food estate development program plan in Teluk Keluang for sustainable development policies. The type of research used is normative legal research with several approaches, namely the legislative approach, case approach and conceptual approach. This research is prescriptive-analytical using secondary data. Data collection is carried out through literature studies, after the data has been collected, the author analyzes it using qualitative analysis techniques. This study concludes that the food estate development plan in Keluang Bay meets most of the criteria for sustainable development from the legal aspect and its potential benefits, but its implementation must be carried out with a holistic approach, paying attention to the balance between economic growth, environmental preservation, and social welfare. The implications of this plan for sustainable development policies indicate that a balance between socio-economic benefits and environmental impacts must be achieved to ensure long-term sustainability.  Keywords: Food estate; Implication; Sustainable development  Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan rencana program pengembangan food estate di Teluk Keluang memenuhi aspek pembangunan berkelanjutan, dan menyimpulkan implikasi dari rencana program pengembangan food estate di Teluk Keluang terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif-analisis dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, setelah data telah terkumpul, maka penulis menganalisis dengan teknik analisis kualitatif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa rencana pengembangan food estate di Teluk Keluang memenuhi sebagian besar kriteria pembangunan berkelanjutan dari aspek yuridis dan potensi manfaatnya, namun implementasinya harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Adapun implikasi dari rencana ini terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa keseimbangan antara manfaat sosial ekonomi dan dampak lingkungan harus dicapai untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.    Kata Kunci: Implikasi; Lumbung pangan; Pembangunan berkelanjutan  
PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (STUDI DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PONTIANAK) Karaeng, Michel Christopher Flores; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v2i2.83000

Abstract

Protection of safety and security in water areas, especially with regard to shipping, is an important thing to pay attention to, especially by the Harbormaster and Port Authority Office (KSOP). This article aims to discuss the implementation of the authority of KSOP Class II Pontianak in supervising shipping safety and security as well as the factors that influence the implementation of the authority of KSOP Class II Pontianak in supervising shipping safety and security. Through primary data and secondary data obtained and then analyzed qualitatively, this research found that the authority of KSOP Class II Pontianak in protecting shipping safety and security is carried out in accordance with Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. It can be seen that the government through KSOP Class II Pontianak has full control over shipping, and state implementation is carried out by the government regarding the development and implementation of the state. There are several things that influence the implementation of shipping safety and security protection by KSOP Class II Pontianak, namely natural factors, especially bad weather such as storms, high waves influenced by seasons or storms, large currents, fog which results in limited visibility, as well as human resources capability factors. Perlindungan keselamatan dan keamanan di wilayah perairan, khususnya yang berkenaan dengan pelayaran menjadi hal yang penting untuk diperhatikan terutama oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Tulisan ini bermaksud membahas pelaksanaan kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. Melalui data primer dan data sekunder yang diperoleh dan kemudian dianalisis secara kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan KSOP Kelas II Pontianak dalam perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dapat dilihat bahwa pemerintah melalui KSOP Kelas II Pontianak memiliki kendali penuh atas perkapalan, serta pelaksanaan negara dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pembinaan serta juga pelaksanaan negara. Terdapat beberapa yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran oleh KSOP Kelas II Pontianak, yaitu faktor alam terutama cuaca buruk seperti badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh musim atau badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas, serta faktor kemampuan sumber daya manusia.

Page 2 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2022)