cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK Emma, Emerensiana; Hermansyah, Hermansyah; Azizurrahman, Sy Hasyim
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.94058

Abstract

Abstract This article aims to analyze the implementation of supervision of foreign workers by the Class I Immigration Office of the Pontianak Immigration Checkpoint and the factors that influence the implementation of such supervision. The research was conducted through a literature study to collect secondary data and through a field study by conducting interviews to collect primary data. The implementation of supervision of foreign workers is carried out through two supervision systems, the first is administrative supervision and the second is field supervision. The factors that influence the implementation of supervision of foreign workers are: the need for renewal of regulations related to the process of registering foreigners in the territory of Indonesia through one door; lack of number of supervisors and communication and coordination in the field; lack of facilities; and lack of community participation. Keywords: Foreign workers; Immigration; Supervision Abstrak Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder maupun melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing dilakukan melalui dua sistem pengawasan yang pertama pengawasan administrasi dan kedua pengawasan lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing adalah: dibutuhkannya pembaharuan aturan terkait proses pendataan orang asing yang berada di wilayah Indonesia melalui satu pintu; kurangnya jumlah pengawas serta komunikasi dan koordinasi di lapangan; kurangnya jumlah fasilitas; dan kurangnya partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Imigrasi; Pengawasan; Tenaga kerja asing
PERAN BANK SAMPOERNA CABANG PONTIANAK TERHADAP PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Yulianti, Katarina; Rohani, Siti; Widiyastuti, Sri
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.94060

Abstract

Abstract This study was conducted to analyze the role of Bank Sampoerna Pontianak Branch in providing financing to support the empowerment program of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) by the Pontianak City Government and the factors that influence it. The research was conducted through field research and library research to find primary and secondary data. Furthermore, after conducting a qualitative analysis, the results of the study found that the role of Bank Sampoerna Pontianak Branch in providing financing contributed to increasing the income of MSME actors and supported the MSME empowerment program by the government and had a significant impact on the local economy. The factors that influence Bank Sampoerna Pontianak Branch in providing financing come from MSME business actors themselves and from MSME developers and mentors. Keywords: Banking; Financing; Micro, Small and Medium Enterprises Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Bank Sampoerna Cabang Pontianak dalam menyediakan pembiayaan untuk mendukung program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah Kota Pontianak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk mencari data primer dan data sekunder. Selanjutnya setelah dilakukan analisis secara kualitatif hasil penelitian menemukan bahwa peran Bank Sampoerna Cabang Pontianak dalam menyediakan pembiayaan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM dan mendukung dalam program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah serta berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Adapun faktor yang mempengaruhi Bank Sampoerna Cabang Pontianak dalam menyediakan pembiayaan adalah berasal dari pelaku usaha UMKM sendiri serta dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Kata Kunci: Pembiayaan; Perbankan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SANGGAU Widiyaningsih, Agnes; Purwanti, Evi; Nafsiatun, Nafsiatun
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.93339

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat dan upaya pemerintah dalam perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris atau non doktrinal, dengan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau ditunjukkan dengan adanya kemauan politik yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta beberapa Keputusan Bupati Sanggau serta upaya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan sosialisasi, koordinasi hingga pengecekan secara spasial dan lapangan untuk memastikan tanah ulayat masyarakat hukum adat secara jelas dan pasti dapat didaftarkan. Kata Kunci: Masyarakat hukum adat; Perlindungan hukum; Tanah ulayat
PERAN INTELEJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MELAKUKAN DETEKSI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Alexander, Muhammad; Ismawati, Sri; Sagio, Ibrahim
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.93341

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai peran Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melakukan deteksi gangguan keamanan dan ketertiban dalam Pemilihan Umum tahun 2024 beserta faktor yang mempengaruhi. Sebagai sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melakukan deteksi gangguan keamanan dan ketertiban dalam Pemilihan Umum tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan aturan, prosedur dan mekanisme serta juga sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diembannya. Adapun faktor yang mempengaruhi peran Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tersebut bersifat secara internal maupun secara eksternal. Kata Kunci: Intelejen keamanan; Kepolisian; Pemilihan umum
ANALISA PUTUSAN PTUN NOMOR 25/G/2020/PTUN.PTK TERKAIT KEPASTIAN HAK KEPERDATAAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH Nurhayati, Lutria; Kamarullah, Kamarullah; Itasari, Endah Rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.93211

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepastian serta mekanisme pemulihan hak keperdataan bagi pemegang hak yang terdampak pasca pembatalan hak atas tanah berdasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kepastian hak keperdataan pemegang hak yang terdampak pasca pembatalan hak atas tanah berdasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif masih terlindungi. Mekanisme pemulihan hak keperdataan atas pembatalan sertifikat berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang dibatalkan sertifikatnya dengan mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili.
OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Sugianto, Agus; Wiko, Garuda; Patra, Rommy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.94055

Abstract

Abstract This study discusses the implementation and optimization of the role and function of the Pontianak City Regional People's Representative Council and the obstacles faced in planning and evaluating regional development performance. This study is both normative and sociological legal study. The study was conducted by collecting primary data through interviews and legal materials collected through literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the role of the Pontianak City Regional People's Representative Council in planning and evaluating regional development performance is carried out in accordance with applicable laws and regulations and to optimize it, individual capabilities, organizational capabilities and system capabilities are improved. The obstacles faced are related to human resource capabilities, lack of discipline and cooperation from members of the Pontianak City Regional People's Representative Council, lack of experts and supporting facilities and legal obstacles. Keywords: Development; Planning and evaluating; Regional People's Representative Council Abstrak Penelitian ini membahas pelaksanaan dan optimalisasi peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis sekaligus. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dalam melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengoptimalisasinya dilakukan peningkatan kemampuan individu, kemampuan organisasi serta kemampuan sistem. Adapun hambatan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, kurangnya disiplin dan kerjasama dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, kurangnya tenaga ahli dan fasilitas pendukung serta hambatan yuridis. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pembangunan; Perencanaan dan Evaluasi
PERAN RESERSE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENERTIBAN DAN PENINDAKAN AKSI PREMANISME DI KOTA PONTIANAK Gafur, Abdul; Syafei, Muhammad; Itasari, Endah Rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101474

Abstract

Abstract The police play a significant role in combating thuggery. This article examines the enforcement and prosecution of thuggery in Pontianak City, conducted by the Mobile Detective Unit of the West Kalimantan Police, along with the influencing factors. The research was conducted through empirical, non-doctrinal legal research using primary and secondary data. The results concluded that the enforcement and prosecution of thuggery in Pontianak City, conducted by the Mobile Detective Unit of the West Kalimantan Police, involved various measures, including enforcement operations, routine patrols, and repressive legal action against perpetrators. Several influencing factors include: regulations regarding thuggery, namely the current penalties for criminal acts in Indonesia; the absence of a Memorandum of Understanding between the West Kalimantan Police and the Pontianak City Government on street crime prevention; and a lack of legal awareness and public trust in law enforcement institutions. Keywords: Enforcement; Ordering; Police; Thuggery Abstrak Kepolisian mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Artikel ini membahas penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum empiris atau non doktrinal dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak yang dilakukan melalui Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui berbagai langkah, seperti operasi penertiban, patroli rutin maupun penindakan hukum secara represif terhadap pelaku. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah: pengaturan mengenai tindakan premanisme yaitu saat ini hukuman atas tindakan kejahatan di Indonesia; belum adanya Nota Kesepahaman Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Pontianak dalam penanggulangan kejahatan jalanan; serta kurangnya kesadaran akan pemahaman hukum dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kata Kunci: Kepolisian; Penindakan; Penertiban; Premanisme
ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Aliuddin, Nur; Kamarullah, Kamarullah; Nafsiatun, Nafsiatun
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101476

Abstract

Abstract Government procurement of goods and services is a crucial activity in realizing development. This research focuses on the implementation of the Domestic Product Use policy in government procurement of goods and services and the obstacles encountered, particularly in procurement conducted by the West Kalimantan Provincial Government. This research utilizes empirical or sociological legal research. The approach employed in this study is a socio-legal study. The results found that the implementation of the Domestic Product Use policy in the procurement of goods and services by the West Kalimantan Provincial Government remains ineffective due to a lack of understanding among procurement officials regarding the regulations and calculation of the Domestic Component Level. Potential legal risks resulting from the policy implementation include violations of the principles of fair competition, potential lawsuits from suppliers, and problems in the audit process and accountability of state finances. Keywords: Domestic Product; Policy; Procurement of goods and services Abstrak Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Penelitian ini berfokus pada implementasi dari kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah serta hambatan-hambatan yang dihadapi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum empiris atau sosiologis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi sosio-legal. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum efektif karena masih kurangnya pemahaman pejabat pengadaan barang/jasa akan aturan dan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Potensi resiko hukum akibat implementasi kebijakan antara lain: pelanggaran asas persaingan sehat, potensi gugatan dari penyedia barang dan jasa, hingga permasalahan dalam proses audit dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kata Kunci: Kebijakan; Pengadaan barang dan jasa; Produk Dalam Negeri
PERAN RESERSE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK ghazali, Achmad Al; Rohani, Siti; Purwanti, Evi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101499

Abstract

Abstract Gambling, including online gambling, is a criminal offense that must be prevented, addressed, and eradicated. This study analyzes the role of the West Kalimantan Police Mobile Detective Unit in combating online gambling in Pontianak City and the factors influencing this effort. This legal research utilizes both normative and empirical, or non-doctrinal, research methods. The research was conducted through both library research and field studies, specifically in Pontianak City. The study concludes that the West Kalimantan Police Mobile Detective Unit's online gambling eradication efforts in Pontianak City were conducted in accordance with applicable laws and regulations. Factors influencing this eradication include legal regulations, law enforcement officers' limited knowledge and understanding of cybercrime, a lack of supporting facilities and infrastructure, and a culture that supports gambling practices. Keywords: Online gambling; Police; Role Abstrak Perjudian termasuk secara online merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas. Penelitian ini menganalisis peran Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam memberantas perjudian online di Kota Pontianak serta faktor yang mempengaruhi pemberantasan perjudian online tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris atau non doktrinal secara sekaligus. Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan, khususnya di Kota Pontianak. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberantasan perjudian online di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dilakukan dengan didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor yang mempengaruhi pemberantasan perjudian online tersebut berasal dari peraturan hukum, rendahnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kejahatan siber, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung serta adanya budaya masyarakat yang mengakomodir praktik perjudian. Kata Kunci: Kepolisian; Peran; Perjudian online
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK GUNA USAHA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 DI KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sumardianto, Bambang; Sagio, Ibrahim; Patra, Rommy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101500

Abstract

Abstract The main focus of this research is how the Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province, which has the authority to grant Land Use Rights, implements the provisions stipulated in Government Regulation Number 18 of 2021. This research uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. The data used in this study are primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively. The implementation of the granting of Land Use Rights by the Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province complies with applicable regulations, namely Government Regulation Number 18 of 2021 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 18 of 2021. The Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province faces several obstacles, including incomplete supporting documents; overlapping land claims; complex technical and bureaucratic procedures and overlapping regulations; and limited human resources. Keywords: Government Regulation; Implementation; Land Use Rights Abstrak Fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki kewenangan untuk memberikan Hak Guna Usaha mengimplementasikan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Implementasi pemberian Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat berhadapan dengan beberapa kendala, yaitu ketidaklengkapan dokumen pendukung; tumpang tindih klaim tanah; prosedur teknis dan birokrasi yang rumit dan regulasi yang tumpang tindih; serta keterbatasan sumber daya manusia. Kata Kunci: Hak Guna Usaha; Implementasi; Peraturan Pemerintah

Page 4 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2025) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2022)