cover
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 36 Documents
PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK Emma, Emerensiana; Hermansyah, Hermansyah; Azizurrahman, Sy Hasyim
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.94058

Abstract

Abstract This article aims to analyze the implementation of supervision of foreign workers by the Class I Immigration Office of the Pontianak Immigration Checkpoint and the factors that influence the implementation of such supervision. The research was conducted through a literature study to collect secondary data and through a field study by conducting interviews to collect primary data. The implementation of supervision of foreign workers is carried out through two supervision systems, the first is administrative supervision and the second is field supervision. The factors that influence the implementation of supervision of foreign workers are: the need for renewal of regulations related to the process of registering foreigners in the territory of Indonesia through one door; lack of number of supervisors and communication and coordination in the field; lack of facilities; and lack of community participation. Keywords: Foreign workers; Immigration; Supervision Abstrak Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder maupun melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing dilakukan melalui dua sistem pengawasan yang pertama pengawasan administrasi dan kedua pengawasan lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing adalah: dibutuhkannya pembaharuan aturan terkait proses pendataan orang asing yang berada di wilayah Indonesia melalui satu pintu; kurangnya jumlah pengawas serta komunikasi dan koordinasi di lapangan; kurangnya jumlah fasilitas; dan kurangnya partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Imigrasi; Pengawasan; Tenaga kerja asing
PERAN BANK SAMPOERNA CABANG PONTIANAK TERHADAP PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK Yulianti, Katarina; Rohani, Siti; Widiyastuti, Sri
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.94060

Abstract

Abstract This study was conducted to analyze the role of Bank Sampoerna Pontianak Branch in providing financing to support the empowerment program of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) by the Pontianak City Government and the factors that influence it. The research was conducted through field research and library research to find primary and secondary data. Furthermore, after conducting a qualitative analysis, the results of the study found that the role of Bank Sampoerna Pontianak Branch in providing financing contributed to increasing the income of MSME actors and supported the MSME empowerment program by the government and had a significant impact on the local economy. The factors that influence Bank Sampoerna Pontianak Branch in providing financing come from MSME business actors themselves and from MSME developers and mentors. Keywords: Banking; Financing; Micro, Small and Medium Enterprises Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Bank Sampoerna Cabang Pontianak dalam menyediakan pembiayaan untuk mendukung program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah Kota Pontianak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk mencari data primer dan data sekunder. Selanjutnya setelah dilakukan analisis secara kualitatif hasil penelitian menemukan bahwa peran Bank Sampoerna Cabang Pontianak dalam menyediakan pembiayaan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM dan mendukung dalam program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah serta berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Adapun faktor yang mempengaruhi Bank Sampoerna Cabang Pontianak dalam menyediakan pembiayaan adalah berasal dari pelaku usaha UMKM sendiri serta dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Kata Kunci: Pembiayaan; Perbankan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SANGGAU Widiyaningsih, Agnes; Purwanti, Evi; Nafsiatun, Nafsiatun
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.93339

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat dan upaya pemerintah dalam perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris atau non doktrinal, dengan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau ditunjukkan dengan adanya kemauan politik yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta beberapa Keputusan Bupati Sanggau serta upaya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan sosialisasi, koordinasi hingga pengecekan secara spasial dan lapangan untuk memastikan tanah ulayat masyarakat hukum adat secara jelas dan pasti dapat didaftarkan. Kata Kunci: Masyarakat hukum adat; Perlindungan hukum; Tanah ulayat
PERAN INTELEJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MELAKUKAN DETEKSI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Alexander, Muhammad; Ismawati, Sri; Sagio, Ibrahim
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.93341

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai peran Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melakukan deteksi gangguan keamanan dan ketertiban dalam Pemilihan Umum tahun 2024 beserta faktor yang mempengaruhi. Sebagai sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melakukan deteksi gangguan keamanan dan ketertiban dalam Pemilihan Umum tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan aturan, prosedur dan mekanisme serta juga sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diembannya. Adapun faktor yang mempengaruhi peran Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tersebut bersifat secara internal maupun secara eksternal. Kata Kunci: Intelejen keamanan; Kepolisian; Pemilihan umum
ANALISA PUTUSAN PTUN NOMOR 25/G/2020/PTUN.PTK TERKAIT KEPASTIAN HAK KEPERDATAAN BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH Nurhayati, Lutria; Kamarullah, Kamarullah; Itasari, Endah Rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.93211

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepastian serta mekanisme pemulihan hak keperdataan bagi pemegang hak yang terdampak pasca pembatalan hak atas tanah berdasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kepastian hak keperdataan pemegang hak yang terdampak pasca pembatalan hak atas tanah berdasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif masih terlindungi. Mekanisme pemulihan hak keperdataan atas pembatalan sertifikat berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang dibatalkan sertifikatnya dengan mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili.
OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Sugianto, Agus; Wiko, Garuda; Patra, Rommy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.94055

Abstract

Abstract This study discusses the implementation and optimization of the role and function of the Pontianak City Regional People's Representative Council and the obstacles faced in planning and evaluating regional development performance. This study is both normative and sociological legal study. The study was conducted by collecting primary data through interviews and legal materials collected through literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the role of the Pontianak City Regional People's Representative Council in planning and evaluating regional development performance is carried out in accordance with applicable laws and regulations and to optimize it, individual capabilities, organizational capabilities and system capabilities are improved. The obstacles faced are related to human resource capabilities, lack of discipline and cooperation from members of the Pontianak City Regional People's Representative Council, lack of experts and supporting facilities and legal obstacles. Keywords: Development; Planning and evaluating; Regional People's Representative Council Abstrak Penelitian ini membahas pelaksanaan dan optimalisasi peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis sekaligus. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dalam melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengoptimalisasinya dilakukan peningkatan kemampuan individu, kemampuan organisasi serta kemampuan sistem. Adapun hambatan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, kurangnya disiplin dan kerjasama dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, kurangnya tenaga ahli dan fasilitas pendukung serta hambatan yuridis. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pembangunan; Perencanaan dan Evaluasi

Page 4 of 4 | Total Record : 36