cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
erwin.mailer@uinjkt.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
info@ejournalhub.org
Editorial Address
Jl. Hikmah No.71, RT.3/RW.1 , Pisangan Number D3
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Mavisha: Law And Society Journal
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : 30644437     DOI : https://doi.org/10.15408/cfd5cp29
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Mavisha: Law and Society Journal focuses on issues related to law and society from various perspectives, covering both theoretical and practical studies. Its aim is to communicate original research and current issues within the subject. The journal warmly welcomes contributions from scholars and researchers in related disciplines: Constitutional Law, Business Law, International Law, Criminal Law, and Family Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2024)" : 5 Documents clear
Problematika Izin Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Upaya Penyadapan Tersangka Korupsi Rachman , Andi Nur; Syarif, Mujar Ibnu
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/10mvcr48

Abstract

The process of revising the KPK law gave rise to a new structure within the corruption erradiction commision. With the existence of the KPK Supervisory Board, the KPK's performance must be adapted to the results of the revision of the law. This article aims to explain cases of licensing issues experienced by KPK employees or investigators in an effort to wiretap corruption suspects to the KPK Supervisory Board. This arose due to the revision of the latest KPK law, namely Law number. 19 of 2019 so that there are many bureaucracies that hinder the performance of investigators in carry out efforts to eradicate corruption. The performance of investigators who are required to be fast and immediately confronted with layers of bureaucracy related to wiretapping. The research method used is a normative juridical approach  using the statutory approach. The results of the research obtained are that the latest revision of the KPK law makes the wiretapping mechanism for corruption suspects must take permits and layers of bureaucracy. After a judicial review related to Law Number 19 of 2019, the Constitutional Court granted a material claim related to the article governing wiretapping. Now the KPK only notifies the Supervisory Board no later than 14 (fourteen) work days after the wiretapping is carried out. This is a good thing because the investigator's actions are impermeable and immediately can run well.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitor Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Irwanda, Tasya Gita; Seliam, Muhammad Ali Hanafiah
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/zv6xh388

Abstract

This research uses normative research methods with qualitative research types because it focuses on legislation. This research uses a statutory approach (statue approach) and case approach. The results of this study indicate that legal protection for concurrent creditors has been achieved, which is indicated by the consideration of the judge's decision in granting the application for cancellation of concurrent creditor peace so that Decision Number 25/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022/PN Niaga.Jkt.Pst is officially canceled and the debtor is bankrupt. The panel of judges in deciding the case certainly considers the rights of concurrent creditors contained in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU so that by achieving legal certainty, it simultaneously guarantees that Law Number 37 of 2004 also provides legal protection to concurrent creditors   Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian kualitatif karena berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor konkuren telah tercapai yang ditandai dengan pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian kreditor konkuren sehingga Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst resmi dibatalkan dan debitor pailit. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tentunya mempertimbangkan hak-hak kreditor konkuren yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga dengan tercapainya kepastian hukum tersebut maka sekaligus menjamin bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren.
Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Novitasari, Silvia; Sopyan, Yayan; Rambe, Mara Sutan
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/7h9p1y62

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui bentuk-bentuk pencegahan kekerasan seksual, serta untuk mengetahui dan menganalisis pembaruan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual yang terdapat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan keberagaman bentuk kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan, bentuk pencegahan kekerasan seksual, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi hukum positif baru yang menghadirkan reformasi yang jelas dan spesifik terhadap hak-hak korban kekerasan seksual, serta perlindungan bagi korban kejahatan. kekerasan seksual kriminal dalam penegakan hukum.
Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemblokiran  Situs Streaming Film Ilegal Muhammad, Fachri; Permana, Raditya; Habibaty, Diana Mutia
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tazksw66

Abstract

This research uses normative research methods and library research through a statute approach. The statute approach refers to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Film is a creative work that is protected, therefore violating this by pirating films and distributing them over the internet is an illegal act. This can harm the creators or copyright holders, both in terms of moral rights and economic rights. Law enforcement against perpetrators of piracy who distribute films through illegal streaming sites can result in penalties such as imprisonment or fines if the creators or copyright holders file a lawsuit or report. On the other hand, if there are no prosecutions or reports regarding this violation, the government, based on Article 56, has the right to take preventive measures in the form of blocking. The reason the government implements blocking as a form of legal protection for copyright is outlined in Article 1, which states that copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle once a creation is manifested in a tangible form. The research results indicate that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated violations committed by illegal movie streaming sites in the form of prevention through closure or access blocking. The government's role in preventing the circulation of pirated films through the blocking of illegal streaming sites is not enough, considering that these illegal streaming sites are still accessible to users.   Penelitian ini meggunakan metode penelitian normatif dan kepustakaan (library research) melalui pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Film merupakan karya cipta yang dilindungi oleh sebab itu pelanggaran dengan membajak film dan menyebarkannya melalui internet merupakan perbuatan yang dilarang, hal ini dapat merugikan pencipta atau pemengang hak cipta baik itu hak secara moral maupun hak ekonomi. Penegakan hukum bagi para pelaku pembajakan yang menyebarkan film melalui situs-situs streaming film ilegal dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau denda apabila pihak dari pencipta atau pemengang hak cipta melakukan penuntun atau pelaporan. Sebaliknya jika tidak ada penuntutan atau pelaporan mengenai pelanggaran ini maka pemerintah bardasarkan pasal 56 berhak melakukan pencegahan berupa pemblokiran. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh situs-situs streaming film ilegal dalam bentuk pencegahan berupa penutupan atau pemblokiran akses. Peran pemerintah dalam mencegah peredaran film bajakan melalui pemblokiran situs-situs streaming film ilegal ini belum cukup, melihat situs-situs streaming film ilegal masih dapat diakses oleh penggunanya.
Akibat Hukum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Para Pihak Berdasarkan Perjanjian Nominee Faebriyanti, Mawar; Hidayat, Asep Syarifuddin
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/h2ckcf29

Abstract

The main problem in this study is the many nominee agreement practices in Indonesia, especially in Bali, as in the case of Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN. Gin. The purpose of this study is to examine the legal consequences of ownership of land title certificates for parties based on nominee agreements and then the researcher explains the Responsibility of Beneficial Owners who own land and buildings in Indonesia based on nominee agreements against taxes due to the transfer of land and building rights. This research uses a type of qualitative research that is descriptive analysis using a normative-juridical approach. This research was conducted using library research, by examining the approach of theories, concepts, reviewing the statute approach related to this law research and the case approach, namely the implementation of law in handling nominee agreement cases. The results showed that there were differences of opinion between judges in deciding cases related to nominee agreements, this was because there was no legal certainty regarding the rules governing nominee agreements. Furthermore, the legal consequences of ownership of title certificates over land do not only result in the parties, namely the land falls to the state and the agreement made is null and void. However, it also has repercussions for notaries and state losses, which are mainly related to taxes.   Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah banyaknya praktik perjanjian nominee di Indonesia terutama di Bali seperti dalam kasus pada Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN.Gin. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji akibat hukum kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah bagi para pihak berdasarkan perjanjian nominee dan selanjutnya peneliti menjelaskan Tanggung Jawab Beneficial Owner yang mempunyai tanah dan bangunan di Indonesia berdasarkan perjanjian nominee terhadap pajak akibat adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendeketan normatif-yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan (statute approach) yang bersangkutan dengan penelitian ini hukum ini dan pendekatan kasus (case approach), yakni implementasi hukum dalam menangani kasus perjanjian nominee. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara hakim dalam memutuskan perkara terkait perjanjian nominee, hal ini disebabkan belum ada kepastian hukum mengenai aturan yang mengatur mengenai perjanjian nominee. Selanjutnya, akibat hukum dari kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah tidak hanya berakibat bagi para pihak saja yakni tanahnya jatuh kepada negara dan perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Tetapi, juga berakibat bagi Notaris dan kerugian negara terutama terkait dengan pajak.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)