cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zufri Hasrudy Siregar
Contact Email
rudysiregar7@gmail.com
Phone
+628116221919
Journal Mail Official
jurnalnormatif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pintu Air IV No.214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20142
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal NORMATIF
Published by Universitas Al Azhar Medan
ISSN : 27973670     EISSN : 27973689     DOI : https://doi.org/10.54123/jn.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Normatif adalah wadah menerbitkan artikel penelitian yang asli dibidang Ilmu Hukum, Hukum Bisnis dan Hukum Acara. Jurnal ini dekelola oleh Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan terbit 2 kali setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Tim editorial bertujuan untuk mempublikasikan penelitian dan inovasi yang kreatif, berkualitas tinggi dengan mengangkat berbagai hasil riset atau penelitian maupun studi kasus yang terjadi dilapangan dari berbagai aspek dan perspektif yang berkembang dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022" : 11 Documents clear
Peran Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut hukum adat Aceh (Studi Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh) Fattaqun Fattaqun; Rosnidar Rosnidar; Idha Aprilyana
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Tuha Peut merupakan lembaga adat yang menjadi salah satu bagian dari struktur pemerintahan gampong di Aceh. Kedudukannya sangat penting terhadap keberlangsungan roda pemerintah Gampong dan menjadi referensi bagi keuchik dalam merumuskan kebijaksanaannya Wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, maupun umum. Untuk mengetahui peranan Tuha Peut dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf oleh Tuha Peut, dan upaya preventif dan represif yang dilakukan Tuha Peut terkait sengketa tanah wakaf di kecamatan lueng bata kota Banda Aceh. Maka diadakan penelitian. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang mengunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, untuk melengkapi data dilakukan wawancara langsung dengan sejumlah informan dan narasumber serta dilakukan juga studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Tuha Peut dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah waqaf di Kecamatan Lueng Bata kota Banda Aceh yaitu mengontrol proses sengketa sejak awal sampai akhir, ia menfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negoisasi, membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan menyelesaikan sengketa, serta memutuskan penyelesaian sengketa tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah waqaf oleh Tuha Peut berawal dari adanya pelaporan dari pihak yang merasa di rugikan kepada Tuha Peut, kemudia Tuha Peut mencari kebenaran tentang isu persengketaan, jika benar adanya maka perangkat gampong termasuk Tuha Peut akan mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan bermusyawarah dengan pihak yang bersengketa hingga di temukan kesepakatan bersama, jika tidak ditemukan kesepakatan maka akan di lakukan banding ke tingkat mukim dan akan di serahkan pada imuem meunasah untuk di temukan kesepakatan dalam penyelesaian sengkata tersebut, tetapi jika sama sekali tidak ditemukan kesepakatan maka pihak yang dirugikan berhak membawa sengketa tersebut pada pihak Mahkamah Syariah. Upaya Preventif dilakukan Tuha Peut terkait sengketa tanah wakaf di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh mensosialisasikan kepada masyarakat perihal pentingnya sertifikat tanah khususnya sertifikat tanah wakaf dalam forum keagamaan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Tuha Peut dengan memberikan sanksi yang disepakati kepada nazhir, biasanya sanksi tersebut berupa pengucilan dari masyarakat gampong.
Hambatan dan Tantangan Notaris dalam menjalankan jabatannya di Kecamatan (Studi Pada Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara) Gika Aradela; Budiman Ginting; Rosnidar Sembiring; Suprayitno Suprayitno
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Status Notaris sebenarnya merupakan dasar untuk memperoleh keyakinan hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat Notaris diberi wewenang sebagai penyelenggara negara untuk berhasil mengadakan suatu proses otoritatif. Jabatan Notaris adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan kuasa dan mempunyai wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan formasi jabatan notaris dalam menyelenggarakan jabatannya menurut nomor perminkham. 19 tahun 2021? 2. Bagaimana ruang lingkup perbuatan hukum notaris di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan? 3. Apa kendala dan tantangan notaris dalam menjalankan jabatannya di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum prinsip dan jenis penelitian hukum eksperimen. Penelitian forensik standar adalah jenis penyelidikan hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan jenis penelitian forensik eksperimental adalah jenis penelitian sosio-hukum dan dapat disebutkan melalui penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelapor untuk mengetahui apa yang berlaku untuk ketentuan hukum dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada formasi jabatan notaris berdasarkan Permenkumham No. 19 Tahun 2021, yaitu pada penerapan formasi jabatan untuk menjalankan tugasnya dan untuk memperluas pemerataan pelayanan hukum notaris kepada masyarakat luas. atas Indonesia. Penjelasan tentang ruang lingkup perbuatan hukum terhadap notaris masyarakat di Wilayah Kisaran, Kabupaten Kisaran, Timur, sangat penting untuk membangun bukti tertulis yang otentik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Kewenangan Notaris dalam kedudukannya dalam ruang tersebut tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUJN. Kendala pembentukan jabatan notaris dan kategori teritorial belum hilang karena kurangnya pengakuan hukum terhadap pembentukan jabatan notaris dalam menjalankan tugasnya di masyarakat, khususnya di Kecamatan Kisara Timur. Pada saat yang sama, tantangan notaris harus mencerminkan konsep hukum dalam membentuk statusnya dalam arti menciptakan proses berwibawa untuk memberikan pemahaman hukum, memberikan kesejahteraan serta kedisiplinan bagi masyarakat
Analisis yuridis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/PID.B/2021/PN.CLP) Muhammad Adlan Nasution; Rosnidar Sembiring; Mahmud Mulyadi; Suprayitno Suprayitno
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris/PPAT adalah suatu profesi dalam masyarkat yang berkecimpung dalam bidang hukum dan memiliki peranan dalam hal membangun kepercayaan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kebutuhan akan tanggung jawab individu dan sosial, terutama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum positif dan kemauan untuk mematuhi aturan etika profesi, bahkan lebih penting dalam memperkuat prinsip-prinsip hukum positif yang ada. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa pelanggaran dalam hal notaris/PPAT dalam hal akta palsu? 2. Apa tanggung jawab hukum pidana bagi notaris/PPAT dalam membuktikan suatu perbuatan yang sebenarnya salah? 3. Bagaimana analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp?. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian forensik standar adalah metode penelitian hukum yang digunakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas atau asas-asas hukum, berikut ini yang merupakan hal-hal yang paling mendasar dalam hukum. Hasil penelitian adalah bahwa melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu kejahatan yang berhubungan dengan suatu kejahatan berarti adanya rangsangan dalam diri pelakunya. Notaris dikenakan hukum pidana karena kejahatan membuktikan keaslian palsu. Jika notaris melakukan tindak pidana pemalsuan berdasarkan Undang-Undang Kuasa, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris diatur dalam KUHP. Analisis Hukum 44/pid.b/2021/pn.clp, dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap No., terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif. Paragraf Kitab Hukum (1) 264. Pelanggaran Pasal 263 ayat (1) atau ketentuannya KUHP
Songket Melayu Batubara kini, kajian perubahan dalam aspek ekonomi dan sosial budaya (Study Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara) maswita maswita
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Songket merupakan hasil tenunan tangan yang terbuat dari berbagai jenis benang dan dihiasi dengan motif yang beragam. Songket dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia sebagai jenis kerajinan rakyat yang mencirikan khas daerah masing-masing, di samping itu tenunan songket juga merupakan salah satu mata pencaharian penduduk setempat. Batubara adalah Kabupaten yang berdiri secara otonom pada tahun 2006, yang sebelumnya adalah bahagian dari Kabupaten Asahan. Kajian ini fokus kepada perubahan fungsi budaya dan keperluan ekonomi masyarakat setempat dalam perkembangan tenunan songket Batubara. Dalam rangka mengumpulkan informasi secara lengkap, kajian ini menggunakan teknik wawancara intensif dalam beberapa waktu di tahun 2021, dan juga melakukan study literatur. Kajian ini menghasilkan bahwa songket Batubara mengalami perubahan fungsi pemakaian, corak, warna, motif dan kwalitas bahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan itu termotivasi dengan permintaan pemesan dan kenyamanan pemakaian songket dalam beberapa aktifitas
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengusaha mendaftarkan merek dalam meningkatkan kepercayaan konsumen pada usaha sepatu di Medan Eka Umi Kalsum; Ervina Sari Sipahutar
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengusaha mendaftarkan merek dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelaksanaan penelitian ini di Kecamatan Medan Denai kota Medan Sumatera Utara, dengan sampel 35 orang pengusaha sepatu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kesadaran pengusaha sepatu dalam mendaftarkan merek di Kecamatan Medan Denai masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengusaha sepatu yang mendaftarkan mereknya. Faktor penyebab dari hal tersebut adalah permintaan dari distributor yang memang tidak mau menggunakan merek pada sepatu tersebut, pendapatan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan biaya pendaftaran merek, prosedur pengajuan registrasi merek dianggap sulit, belum adanya sosialisasi mengenai pendaftaran merek dari pemerintah setempat. Akibat dari tidak adanya merek pada produk akan mengakibatkan kepercayaan konsumen pada produk tersebut berkurang
Analisis hukum pidana terhadap kejahatan penelantaran anak oleh orang tua menurut Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Warsiman Warsiman; Jumiati Jumiati; Rika Andriani; Indara Gunawan Purba
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak harus selalu dilindungi karena ia adalah misi dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki harkat, martabat, dan hak yang melekat sehingga hak asasi manusia sebagai manusia harus dilindungi. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Ordonansi Perlindungan Anak adalah UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang mengatur bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan tidak melepaskan kehendak anak-anaknya. Pasal 13 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa semua anak berhak atas perlindungan dan perlakuan selama mengasuh orang tua, wali, atau orang lain dan mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka. Diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan pelanggaran lainnya
Kedudukan hukum pekerja kontrak terhadap penyimpangan perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ditinjau undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (PUTUSAN MA NO. 716 K/PDT.SUS-PHI/2021) Apri Amalia
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak harus selalu dilindungi karena ia adalah misi dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki harkat, martabat, dan hak yang melekat sehingga hak asasi manusia sebagai manusia harus dilindungi. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Ordonansi Perlindungan Anak adalah UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang mengatur bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan tidak melepaskan kehendak anak-anaknya. Pasal 13 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa semua anak berhak atas perlindungan dan perlakuan selama mengasuh orang tua, wali, atau orang lain dan mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka. Diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan pelanggaran lainnya
Drawing up of deed of minutes of electronic general meeting of shareholders (e-rups) of public company by notary based on POJK No.15/POJK.04/2020 and POJK No.16/POJK.04/2020 Riyan Indris Lubis
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebelum ditetapkannya POJK No.15/POJK.04/2020 dan No.16/POJK.04/2020, aturan mengenai mekanisme RUPS suatu perusahaan saham gabungan adalah RUPS patungan dilaksanakan secara elektronik. tidak diketahui adanya RUPS elektronik (e-RUPS) karena tidak diatur dalam UUJN dan termasuk dalam UUJN, namun UUJN sendiri tidak memberikan justifikasi hukum yang kuat. Pelaksanaan sertipikat kepabeanan berupa akta catatan yang berkaitan dengan Musyawarah Umum yang diselenggarakan secara elektronik oleh notaris termasuk dalam pasal 12 ayat (3) POJK No. 16/POJK.04/2020. Untuk kliring yang mencantumkan hasil RUPS secara elektronik, salinan cetaknya harus dikirimkan ke notaris. Akta pemindahan adalah akta prosedural berdasarkan apa yang telah dilihat dan disaksikan oleh notaris dari awal sampai akhir. Pelaksanaan e-RUPS dan pembuatan protokol RUPS berdasarkan POJK dan UUJN tidak sejalan. Hal ini dikarenakan UUJN tidak memberikan dasar hukum yang cukup untuk pelaksanaan e-RUPS beserta protokol e-RUPS yang harus ditandatangani oleh notaris
Analisis hukum terhadap perjanjian hutang piutang emas dengan jaminan tanah (Studi Putusan Nomor 9/PDT.G.S/2020/PN.BKL) Efriyanti Simanjuntak; Rosnidar Rosnidar; Idha Aprilyana; Maria Kaban
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu atau pasti. Di dalam grosse akta pengakuan utang itu oleh notaris mempunyai titel eksekutorial yang dipersamakan dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini diantaranya, kekuatan hukum dari surat pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris, permasalahan praktik utang emas yang dibayarkan dengan uang tunai dengan jaminan surat hak milik atas tanah dalam surat pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris dan analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 9/Pdt.G.S.2020/PN.Bkl yang mengadili perkara praktik Utang Piutang Emas dengan Jaminan surat hak milik atas Tanah dalam surat pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris.Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam tesis ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan setiap permasalahaan dalam penelitian ini. Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris merupakan suatu Akta Autentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Utang emas yang dibayarkan dengan uang tunai dengan jaminan surat hak milik atas tanah yang dituang dalam akta pengakuan utang berpotensi menimbulkan permasalahan untuk melakukan eksekusi jaminan hak milik atas tanah, dikarenakan eksekusi akta pengakuan utang dinilai tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena debitur telah membantah atau menyangkal jumlah utang yang harus dibayarnya kepada kreditur. Masih ada perbedaan dan perselisihan jumlah utang. Dalam permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima, sehingga pihak kreditur dimohon agar mengajukan gugatan baru yaitu gugatan perdata biasa. Dalam putusan No. 9/Pdt.G.S/2020/PN.Bkl, Majelis Hakim menolak eksekusi sita jaminan hak atas tanah yang dimohonkan oleh penggugat dengan dasar pertimbangan tidak adanya persangkaan atau alasan yang disyaratkan pada pasal 227 ayat (1) HIR dianggap kurang tepat. Putusan tersebut membuat kepentingan penggugat tidak terlindungi haknya untuk mendapatkan kompensasi pengembalian utang emas yang diberikannya kepada tergugat. Hal ini hanya menjadikan penggugat semata-mata hanya menang diatas kertas
Pemberatan pemidanaan terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkotika Paian Tumanggor; Ediwarman Ediwarman; Mahmud Mulyadi
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Meningkat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, bukan hanya di masyarakat saja tetapi sudah mulai mengarah kepada aparat penegak hukum khususnya kepada anggota Kepolisian. Sanksi pidana dengan pemberatan diberikan kepada aparat penegak hukum yang terlibat sebagai bandar Narkotika dan menjadi bagian dari jaringan pengedar Internasional. Munculnya pemberatan pemidanaan tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Aturan hukum mengenai pemidanaan dan pemberatan terhadap pemidanaan khususnya narkotika diatur didalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aparat penegak hukum yang terbukti menjadi pengedar/Bandar narkotika akan dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, selain itu juga akan dikenakan sanksi administratif. Kebijakan hukum pidana terhadap aparat penegak hukum sebagai Bandar narkotika dibagi atas 2 (dua) yaitu Pertama, Kebijakan Penal yang mana lebih menitikberatkan pada sifat repressive sesudah kejahatan tindak pidana narkotika terjadi, sedangkan Kedua, Kebijakan Non Penal yang mana lebih menitik beratkan pada sifat preventive sebelum kejahatan tindak pidana narkotika terjadi

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2024): 30 Juni 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics Vol. 1 No. 1 (2021)