cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Natsir Asnawi
Contact Email
syafiuddin@judexlaguens.ikahi.or.id
Phone
+6221-3449335
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Judex Laguens
Published by Ikatan Hakim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30257182     DOI : https://doi.org/10.2032023/ikahi
Core Subject : Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 108 Documents
 6   7   8   9   10 
PROYEKSI OPTIMALISASI PERADILAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN SISTEM PAKAR (EXPERT SYSTEM) Sugeng Sulistyo, Trisoko
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan sistem pakar dalam sistem peradilan elektronik berdampak disrupsi teknologi di pengadilan, ada perubahan fundamental penggunaan teknologi dalam memberikan input bagi pengambilan putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fokus penelitian tentang mungkinkan pembangunan sistem pakar dengan batasan-batasan tertentu dan diintegrasikan dengan sistem peradilan elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pengoptimalan peradilan elektronik dilakukan terhadap teknis pengembangan berupa; peningkatan fleksibilitas guna mengakomodasi proses persidangan yang tidak terduga, peningkatan tampilan dan performa, serta peningkatan dan penambahan fitur agar e-court mengakomodasi seluruh proses peradilan, termasuk proses pembuatan advisblaad walau fitur tersebut bersifat rahasia dengan tingkat keamanan yang tinggi. Sedangkan pembangunan sistem pakar yang dapat membantu memberikan input pada putusan hakim. Input tersebut sesuai kaidah penalaran, lebih cepat dan konsisten
Menjawab Problematika Sistem Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik Asimah, Dewi
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.3.12.2023.381-294

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada hampir semua lini kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pula pada sistem hukum Indonesia, diantaranya sistem hukum pembuktian di persidangan dengan ditandai munculnya sistem pembuktian elektronik. Menjawab kemajuan teknologi tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala karena itu penelitian ini akan fokus pada kajian tentang kendala penerapan pembuktian alat bukti elektronik di persidangan serta pembaharuan hukum acara pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam praktiknya masih terdapat kendala penerapan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara, tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik dan autentikasi alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sedangkan pembaharuan hukum acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik.
MENILAI SAHNYA KEPUTUSAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Mahardika, Tiar
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era industry 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi menjadikan akses internet sebagai kebutuhan hampir pada setiap aktivitas manusia. Begitu pula dalam kegiatan persidangan juga mengalami perkembangan pesat termasuk di dalamnya berkaitan dengan bukti elektronik. Pada praktiknya bukti elektronik dalam persidangan tata usaha negara mengalami berbagai kendala yang dapat menyulitkan dalam menilai bukti elektronik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas cara menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara dan kendala dalam menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan, keputusan elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara apabila menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Indonesia dan dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan. Adapun kendala dalam menilai keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara adalah kendala yang bersifat teknis seperti ketidaksesuaian antara surat keputusan elektronik dengan surat keputusan.
KEPASTIAN HUKUM JUDICIAL RESTRAINT DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN OLEH MAHKAMAH AGUNG Irena, Shan Angela; Arethusa, Arethusa
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judicial restraint merupakan upaya pembatasan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Namun Mahkamah Agung sering kali dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman menerbitkan aturan-aturan yang materi muatannya menyimpangi undang-undang. Penelitian ini fokus pada kajian tentang kedudukan peraturan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan kepastian judicial Restraint terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan, kepastian hukum judicial restraint dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dalam menghadapi atau menemukan perkembangan-perkembangan dinamika masalah harus menahan diri atau tidak membuat peraturan-peraturan yang sifatnya bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang materi muatanya sama dengan undang-undang.
AKSELERASI PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK PERADILAN DI SATUAN KERJA PENGADILAN BARU: Refleksi Penerapan e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan Agama Kuala Pembuang Apriandi, Eko Apriandi
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of information technology has an impact on the world of law and justice, one of which is the implementation of electronic courts in the Supreme Court and the judicial bodies under it. The implementation of electronic justice is an obstacle for newly formed courts such as the Kuala Pembuang Religious Court. Therefore, this research aims to describe the implementation of electronic justice in the new court work unit of the Kuala Pembuang Religious Court and describe efforts to accelerate the implementation of electronic justice in the Kuala Pembuang Religious Court. This research is a qualitative legal research with a normative approach and uses a descriptive analysis method. The results showed: first, the Kuala Pembuang Religious Court as a new court work unit has implemented electronic justice through e-Court and e-Litigation well since 2019. Second, acceleration efforts have been maximized to improve the implementation of electronic justice at the Kuala Pembuang Religious Court with the result of a significant increase.
Verifikasi Keabsahan Fotokopi Bukti Surat Bertandatangan Elektronik QR Code pada Sidang Daring dan Sidang Tatap Muka Pakpahan, Novritsar Hasintongan
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of judicial information technology is increasingly felt its function when the world is experiencing a global COVID-19 pandemic in 2020. The pandemic requires a health protocol, namely the limitation of distance and contact between individuals in order to prevent the chain of spread of the COVID-19 outbreak. As a result, trials that are usually conducted face-to-face must be limited in order to prevent the spread of the COVID-19 outbreak. Problems arise when a lot of evidence in legal practice involves the use of letter evidence with electronic QR Code signatures that have not been regulated in procedural law, especially in terms of submitting photocopies as proof of letters such as family cards and marriage certificates. This research aims to find out and describe the techniques for judges in verifying the validity of copies or photocopies of letters with electronic QR Code signatures submitted as letter evidence in court both online and face-to-face. This type of research is normative legal research using descriptive analysis method. The results showed that the implementation of checking the validity of letter evidence must still be carried out in accordance with the provisions of criminal procedural law and civil procedural law using an android-based mobile phone through the VeryDS application issued by the Indonesian Electronic Certification Centre or through sending QR Code electronic signature samples via the web
Pengenalan Amicus Curiae sebagai Instrumen Hukum Formal untuk Meningkatkan Integritas Peradilan Johannes Edison Haholongan
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.237-264

Abstract

The submission of Amicus Curiae’s brief in the court has created a new paradigm that emerges and develops within the society itself. Such practice, which had already been developed in many judiciaries in other countries, could in fact be utilized by the Indonesian judiciary as a means to improve its integrity, namely by capturing the development of legal values and sense of justice within the society at large. Nevertheless, currently there have been no formal legal grounds to regulate the Amicus Curiae. Consequently, such condition has created confusion within those who presented themselves to become Amicus Curiae in the court. This paper intends to examine the possibility of formal recognition of Amicus Curiae as a full-fledged legal instrument in the court. Moreover, this paper also investigates various appropriate legal basis to accommodate the formal application of the Amicus Curiae in the court. Finally, this paper will endeavor to argue that the application of the Amicus Curiae as a formal legal instrument could be used by the Indonesian judiciary to enhance its integrity within the society itself.
Strategi Prebunking Terhadap Potensi Hoaks yang Menyerang Hakim Hasrullah
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.203-218

Abstract

Penelitian ini membahas strategi prebunking sebagai upaya preventif atau pencegahan hoaks yang berpotensi menyerang profesi hakim. Hakim yang disematkan sebagai profesi mulia secara hukum dan sosial kerap menjadi sorotan dalam proses penegakan hukum dan mencari keadilan. Di tengah era digital kini semua informasi dengan mudah diakses dan juga mudahnya memberikan penilaian dan cara pandang menjadikan tantangan baru bagi profesi hakim. Kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi menjadi titik awal merebaknya hoaks yakni disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Gangguan informasi yang bersifat menyesatkan dikhawatirkan memanipulasi opini dan bahkan menggerus kepercayaan publik terhadap hakim dan juga pengadilan. Situasi ini berdampak fatal bagi kredibelitas, nama baik dan juga cita-cita keadilan. Mahkamah Agung menempatkan etik hingga pengawasan dan pembinaan hakim sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dari dalam (internal). Efektivitas dan efesiensi penerapannya nanti, akan turut mempengaruhi kepercayaan terhadap hukum. Namun faktor eksternal seperti komunikasi digital masa kini menjadi bagian terpenting untuk diperhatikan dalam menjaga kepercayaan publik tersebut dari informasi yang menyesatkan. Prebunking adalah pendekatan pencegahan berdasarkan teori inokulasi pendekatan persuasif dinilai efektif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan menanggapi informasi yang salah sebelum informasi tersebut menyebar secara luas. Berbagai strategi prebunking dapat diterapkan, termasuk penyuluhan literasi digital, edukasi tentang proses hukum, promosi sumber berita terpercaya, kampanye anti-hoaks, dan kolaborasi antara media massa dan institusi hukum. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga yuridis seperti Mahkamah Agung, organisasi profesi hakim yakni IKAHi, dan juga hakim secara personal untuk mendorong masyarakat terhindar dari hoaks. Khususnya yang berkaitan dengan profesi hakim.
Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan Dan Putusan Hakim: (Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia) Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah El Syafi; Ineke Dwi Rahma Putri
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.187-202

Abstract

Integritas dan kesejahteraan hakim selalu didiskusikan dengan hangat terlebih bila kedua hal itu dikaitkan dengan nilai keadilan dalam putusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian utama tentang integritas, kesejahteraan dan korelasinya dengan keadilan putusan hakim pada masa sahabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi literasi sebagai sumber primer dan dianalisa dengan metode preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan integritashakim mempunyai korelasi kuat dalam terbentuknya putusan hakim yang adil, sedangkan tingkat kesejahteraan hakim tidak menjadi jaminan terpenuhinya keadilan masyarakat dari setiap putusan hakim. Meski demikian, kesejahteraan hakim perlu ditingkatkan untuk mendorong hakim memiliki sikap profesional sehingga dapat menopang keadilan putusan hakim sepanjang tidak ditumpangi dengan kepentingan politik pemerintah. Adapun refleksi dari literasi sejarah di atas bagi hakim Indonesia adalah penting untuk menjaga integritas diri guna menjamin keadilan putusan yang akan dijatuhkannya dengan menerapkan pola hidup meaningful life (pola hidup bermakna) atau setidaknya “good life” (pola hidup yang baik).
AI HAKIM: MEREVOLUSI PERADILAN YANG BERINTEGRITAS, BERMARTABAT, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HAKIM Zico Junius Fernando
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.141-166

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has offered transformative opportunities in various sectors, including the justice system. In the Indonesian context, the implementation of AI as a judge promises the potential to address the integrity and efficiency challenges faced by the judicial system, which has been tainted by cases of corruption and susceptibility to subjective bias. By leveraging AI's ability to process big data quickly and objectively, it is expected to create a more transparent decision-making process, reduce bias, and minimise the potential for corruption. This research discusses the implementation of AI in the role of a judge in Indonesia's criminal justice system, examines the potential efficiency, objectivity, and transparency offered by AI, and explores the synergy between AI and human judges in improving the quality of legal services. Through theoretical analysis, this research highlights the importance of standards and protocol development, transparency, training and education, and regular evaluation in AI integration. Cooperation between AI and human judges not only enriches the decision-making process in the judiciary but also maintains the humanistic core of law. This research shows that with a careful and ethical approach, the integration of AI in the justice system can strengthen fairness, improve efficiency, and ensure that technology supports, not replaces, the discretion of human judges, opening a new era in a fairer, more efficient, and dignified judiciary. Translated with DeepL.com (free version)

Page 8 of 11 | Total Record : 108

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 3 (2024) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)