Judex Laguens
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Articles
108 Documents
<![CDATA[Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia ]]>
<![CDATA[Sikti, Ahmad Syahrus]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.1-34
<![CDATA[Persoalan integritas Hakim dan aparatur peradilan berpengaruh terhadap kualitas layanan, reputasi lembaga dan tingkat kepercayaan publik. Artinya semakin berintegritas Hakim dan aparatur peradilan dalam proses penegakan hukum maka semakin adil putusan yang dijatuhkan, layanan semakin bermutu dan tingkat kepercayaan publik semakin meningkat. Persoalan integritas dapat diselesaikan dengan pendekatan sistem yaitu penguatan sistem pengawasan internal yang sifatnya penindakan maupun pencegahan.]]>
<![CDATA[Menggagas Descente Secara Elektronik ]]>
<![CDATA[Anam , Ahmad Zainul]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.35-56
<![CDATA[Mahkamah Agung telah melakukan transformasi besar-besaran dalam penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi. Atas usaha tersebut Mahkamah Agung berhasil menciptakan wajah baru praktik peradilan Indonesia menjadi lebih modern. Salah satu bentuk inovasi strategis yang patut dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka melanjutkan tren transformasi berbasis teknologi adalah pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) secara elektronik. Namun demikian, perlu dikaji secara mendalam terkait dengan konsep dan pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan terkait konsep dan pelaksanaan descente secara elektronik. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan melihat dan memahami dokumen-dokumen atau literatur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan descente atau pemeriksaan setempat. Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, yaitu: Pertama, descente secara elektronik, secara teori, sangat memungkinkan untuk diselenggarakan, namun pelaksanaannya harus terlebih dahulu menunggu payung hukum yang melegalkan. Kedua, pelaksanaan descente secara elektronik harus memenuhi beberapa ketentuan. Ketiga, tidak semua perkara perdata dapat diperiksa melalui descente secara elektronik. Keempat, pelaksanaan descente secara elektronik memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan.]]>
<![CDATA[Mendesain Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Opened Legal Policy: Suatu Upaya Mewujudkan Integritas Peradilan ]]>
<![CDATA[Alan, Muhammad Fikri]]>;
<![CDATA[Saputri, Fenolia Intan]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.57-80
<![CDATA[Putusan Hakim PTUN menurut Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdiri dari 4 jenis putusan yakni berupa: (a)Putusan Ditolak, (b)Putusan Dikabulkan, (c)Putusan Tidak Diterima, (d)Putusan Gugur. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat dipertahankan, jika KTUN tersebut secara nyata tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru, dapatkah suatu KTUN dipertahankan dengan alasan KTUN tersebut merupakan suatu Opened Legal Policy (kebijakan hukum terbuka) dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara? Dalam Tulisan ini penulis berusaha merumuskan bagaimana desain yang ideal mengenai putusan PTUN dengan dalih opened legal policy. Tujuannya agar dikemudian hari tidak timbul perdebatan-perdebatan mengenai segala putusan yang dikeluarkan oleh PTUN yang tidak lain yakni sebagai momentum untuk mewujudkan suatu integritas badan peradilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis dalam tulisanya menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus.]]>
<![CDATA[Perkembangan Kompetensi Absolut PTUN Beserta Problematikanya: Analisis Menurut UU PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Nasution, Agus Nardi]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.81-106
<![CDATA[Kompetensi absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa Perkembangannya dari Undang-Undang ini dilihat perbedaan konsep-konsep hukum dan masih adanya obyek sengketa PTUN yang diatur dalam UUAP di mana hukum acara yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN). Metode penelitian yang digunakan hukum normatif di mana norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan ideology hukum menjadi objek risetnya. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara dan pendekatan sejarah mengenai keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara.Di Indonesia dengan berlakukanya UUAP telah memuat perubahan yang mendasar dalam pengatuar sebelumnya, yang terdapat dalam muatan UUPTU. Problematika kompetensi absolut PTUN setelah diberlakukan UUAP dalam menangani sengketa PTUN tidak lagi mengenal unsur bersifat individual dalam keputusan adminsitrasi oleh hakim-hakim. Bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memuat perubahan secara terselubung dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.]]>
<![CDATA[Implikasi Vacum Of Norm Nafkah Lampau Anak Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Azmi, Miftahudin]]>;
<![CDATA[Habibah, Idha Nur]]>;
<![CDATA[Syafiuddin, M. Nur]]>;
<![CDATA[ES, Lucky Eka Khalis Aulia]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.107-122
<![CDATA[Tidak adanya peraturan hukum (vacum of norm) tentang pemenuhan hak anak atas nafkah lampau yang dilalaikan ayah kandungnya membawa implikasi terhadap pola perlindungan anak di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat kekosongan hukum (vacum of norm) tentang hak nafkah lampau pada anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan Undang-Undang dan kaidah hukum sebagai sumber primer, serta dianalisa dengan metode preskiptif analitis. Setidaknya ada tiga poin penting hasil dari penelitian pemenuhan hak anak atas nafkah lampau terhadap pola perlindungan anak di Indonesia yaitu terjadinya disharmoni hubungan anak dengan ayah kandungnya dan degradasi pemenuhan hak anak dari ayah kandungnya.]]>
<![CDATA[Modernizing Court Through Communication Of Ikahi And Information Technology Generalization ]]>
<![CDATA[Pakpahan, Novritsar Hasintongan]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.123-134
<![CDATA[The establishment of modern judiciary begs the question whether modernity would serve just law properly or simply become another legal challenge for judges within the judiciary. The questions of the research formulated into how does IKAHI keeps the synergy between its member to communicate judges’ difficulties and how does IKAHI supports the idea of generalizing the perception of IT usage for judges in case trials. The role of the study would be beneficial in improving knowledge and application principle in IKAHI action. The result of the data shown positive aspect and proves the main theory and idea. The article is discussed in a deductive method. The main findings of the article is that modernization of court can only be achieved if the use of IT in court has been generalized so that there wouldn’t be contradiction or conflict through the use of electronic judgment templates and use of Google Meet for criminal court trials.]]>
<![CDATA[REKAYASA SOSIAL LEMBAGA PERADILAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADABAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Hidayat, Wahyu]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.309-340
<![CDATA[Rekayasa sosial di dalam lembaga peradilan merupakan hal yang terpenting untuk terus membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, dibutuhkan strategi dan rencana untuk mengentaskan permasalahan di internalnya, kemudian diperlukan juga rekayasa sosial terhadap masyarakat melalui putusan hakim yang berkeadilan, memberi manfaat dan kepastian hukum terhadap kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat demi mendapatkan kepercayaan publik sehingga membentuk masyarakat yang berkeadaban. Hasil penelitian ini pertama, rekayasa sosial menuju keadaban adalah dengan strategi dan rencana untuk memberantas korupsi di internal peradilan, dilakukan dengan cara menerapkan Zona Integritas dengan membangun wilayah bebas korupsi di internal peradilan, dari yang paling atas yaitu Mahkamah Agung sampai pengadilan tingkat 2 dan tingkat 1, karena terbukti dari tahun 2017 sampai 2019 jumlah WBK seluruh pengadilan di Indonesia naik secara signifikan. Kedua, Perkara-perkara yang mendapat perhatian publik sekiranya menjadi fokus menciptakan rekayasa sosial untuk mendapatkan lebih banyak lagi kepercayaan publik terhadap peradilan. Karena tingkat kepercayaan publik tersebut berfungsi sebagai a tool of social control agar masyarkat tetap mempertahankan kepercayaannya, bahwa hakim itu bebas dan putusan hakim tersebut berkeadilan dan tidak memandang siapapun dan putusan tersebut bukan hasil dari intervensi internal maupun eksternal.]]>
<![CDATA[REVITALISASI KEMANDIRIAN HAKIM MELALUI KONSEP PERADILAN RAMAH SEBAGAI WUJUD OPTIMALISASI AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ingrit, Ingrit]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.269-308
<![CDATA[Salah satu yang menjadi tantangan besar dari dulu sampai sekarang bagi independensi peradilan di Indonesia, yaitu banyaknya intervensi yang datang dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa situasi peradilan saat ini sedang tidak sehat, sebab lembaga yang seharusnya berdiri dengan menjaga independensinya, justru kian melemah lantaran pengaruh-pengaruh dan konflik yang menyerang integritas lembaga peradilan. Situasi ini tentunya memunculkan pertanyaan dari publik terhadap matinya independensi peradilan Indonesia, yang pada akhirnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksanaan kehakiman, yang pada dasarnya kekuasaan kehakiman dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, integritas hakim dapat dilihat melalui putusannya, maka dari itu hakim harus memiliki kebebasan dan moral values sebagai kewenangannya memutuskan perkara, karena independensi hakim merupakan representasi negara hukum. Meskipun berbagai langkah kebijakan telah diupayakan dalam rangka mereformasi badan peradilan, tetapi tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman tentunya akan lebih mudah memberikan akses peluang yang dapat mempengaruhi dan berdampak buruk termasuk membuka jalan munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara.]]>
<![CDATA[PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN MELALUI PENERAPAN SISTEM KAMAR DI PERADILAN UMUM ]]>
<![CDATA[Putra, Ilhamdi]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.244-268
<![CDATA[Dinamika perkembangan masyarakat mengakibatkan peningkatan konflik hukum yang lahir sebagai ekspresi faktual antarsubjek hukum, serta mempengaruhi peningkatan perkara di pengadilan. Sementara Peradilan Umum yang tidak mengklasifikasikan kelompok Majelis Hakim berdasarkan bidang keahlian, di antara perkara pidana dan perdata, berpotensi menganggu integritas peradilan. Fenomena itu mengerucut pada dua permasalahan, yakni ihwal urgensi pengklasifikasian bidang keahlian Hakim di Peradilan Umum ditinjau dari karakter publik perkara pidana dan karakter privat perkara perdata, serta beban kerja Hakim dan desain sistem kamar di lingkungan Peradilan Umum. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pembidangan keahlian Hakim di Badan Peradilan Umum begitu mempengaruhi integritas peradilan. Hal itu terjadi akibat percampuran Hakim dengan ragam perkara yang sifatnya berbeda, antara publik dan privat. Fenomena ini meniscayakan penerapan sistem kamar di Peradilan Umum melalui Kamar Pidana dan Kamar Perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Desain yang memfokuskan hakim pada bidang keahliannya ini sejalan dengan model pengisian jabatan Calon Hakim Agung yang langsung pada Sistem Kamar melalui bidang keahlian. Kata Kunci: Integritas, Sistem Kamar, Peradilan Umum]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI DIGITAL WAJAH PERADILAN: PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENGUATAN INTEGRITAS ]]>
<![CDATA[Hardhika, Romi]]>
<![CDATA[ Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.341-380
<![CDATA[In the era of the fourth industrial revolution, human roles have started to be replaced by artificial intelligence (AI) technology. Artificial intelligence is a computational program created to simulate human thinking and decision-making abilities. In the field of justice, several countries have applied AI technology to determine judges handling cases, create transcripts of court proceedings, and even provide legal considerations and sentencing recommendations. Despite having various benefits, the use of AI in the judicial system is not without risks such as security and privacy concerns. Additionally, there are also issues related to the principle of fair trial proceedings. Therefore, there are several conditions that the Supreme Court needs to consider when implementing AI in the Indonesian judicial system. Firstly, the use of AI must be adjusted to the national legal context in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Secondly, the Supreme Court needs to pay attention to the five principles outlined in the European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment. Thirdly, decision-making by AI still requires human intervention (hybrid decision-making) to mitigate errors in the system. It is hoped that the integration of AI into the Indonesian judicial system will be able to realize the vision of "Realizing an Honorable Indonesian Judiciary."]]>
