cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Natsir Asnawi
Contact Email
syafiuddin@judexlaguens.ikahi.or.id
Phone
+6221-3449335
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Judex Laguens
Published by Ikatan Hakim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30257182     DOI : https://doi.org/10.2032023/ikahi
Core Subject : Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 108 Documents
 5   6   7   8   9 
LEGITIMASI PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL Eka An Aqimuddin
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.205-242

Abstract

Penelitian selama ini lebih banyak melihat pengadilan Indonesia dalam menerapkan hukum internasional. Padahal, pengadilan Indonesia juga dapat berperan untuk membentuk hukum internasional melalui Mahkamah Internasional (MI) sebagai sumber hukum yang digunakan oleh MI. Artikel ini ingin menjawab dua permasalahan utama mengenai kemungkian putusan pengadilan Indonesian digunakan sebagai sumber hukum bagi MI dalam pembentukan hukum internasional. Permasalahan pertama adalah secara praktik, MI memiliki peran dalam pembentukan hukum internasional. Sumber hukum yang dapat digunakan oleh MI yaitu berasal dari putusan pengadilan domestik. Kedua, putusan pengadilan Indonesia memiliki kemungkinan untuk digunakan sebagai sumber hukum oleh MI dalam pembentukan hukum internasional. Carnya melalui jalur informal yaitu legitimasi, yang diperoleh berdasarkan pengakuan atas putusan pengadilan Indonesia oleh negara lain. Legitimasi dapat diwujudkan melalui perbaikan secara sistem dan struktur lembaga peradilan, referensi putusan pengadilan Indonesia berbahasa internasional, penguasaan hakim atas hukum adat dan hukum internasional dan mendorong partisipasi hakim Indonesia untuk menjadi hakim di MI.
URGENSITAS PENGUATAN ETIKA PROFESI HAKIM Athari Farhani; Faiqah Nur Azizah; Nur Kholifah
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.55-74

Abstract

The judge as the main element in the court places his profession as a representative of God, because the judge's job is to determine law and justice in society, so the responsibility he bears is very heavy but noble. Therefore, the profession of judges has such great power, that judges are required to balance an attitude that is full of responsibility to conscience and ethical values ​​towards their profession. However, if you look at the current reality, there has been a decline in the quality of judges not only in their decisions but also in regards to a decrease in the moral aspect. Strengthening ethics in the profession of judges is a necessity and obligation for state administrators because ethics is the main corridor for judges in carrying out their duties so that they continue to carry out their profession in a professional manner without putting aside the values ​​of honesty and morality. This is an effort to realize fair law enforcement. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are that judges must be able to embody ethical and moral values ​​as formulated in the code of ethics for the profession of judges, namely by exploring the sense of justice held by society. With an ethical and moral foundation through the professional code of ethics of judges, judges will realize fair law enforcement.
INTEGRITAS CHAIN OF CUSTODY PADA PEMERIKSAAN BUKTI DIGITAL Mustafa, Cecep
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.75-96

Abstract

Dalam makalah ini, penulis membahas urgensi penerapan kerangka kerja kesiapan forensik digital, yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pemangku kepentingan dalam rangka mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memelihara bukti digital dan merespons lebih cepat selama fase pasca-insiden tempat kejadian perkara (TKP) dari biasanya, dengan memulai pemeriksaan forensik digital sesegera mungkin, setelah deteksi insiden TKP, memperoleh bukti digital yang tersedia terlebih dahulu. Buku pedoman disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip persyaratan kesiapan forensik digital sejalan dengan standar internasional ISO/IEC 27043.
RETHINKING: HAKIKAT INTEGRITAS DALAM DUNIA PERADILAN GUNA MEWUJUDKAN PERADABAN PUBLIK DI ERA SOCIETY 5.0 Ardhiwinda Kusumaputra
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.1-24

Abstract

Hukum dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keberadaan lembaga peradilan yang berintegritas, sejatinya menjadi jembatan dalam mengaktualisasikan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan atas penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Menunjukkan adanya inkonsistensi dalam integritasnya. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan pada ketidakjelasan makna integritas dari segi pengaturannya. Mengarahkan pada dua permasalahan utama. Pertama, Apa hakikat integritasi dalam dunia peradilan sebagai dasar perwujudan keadaban publik? Kedua, bagaimana upaya dalam memperkuat integritas guna mewujudkan peradaban publik di era society 5.0? Kejelasan makna integritas sangat diperlukan, khususnya dari perspektif hermeneutika hukum. Memberikan pemahaman integritas sebagai manifestasi nilai Ke-Tuhanan, integritas sebagai kontrak publik, dan integritas sebagai konsekuensi hukum. Upaya dalam mengukuhkan integritas dapat dilakukan dengan pendekatan sistem hukum. Pertama, melakukan penataan regulasi, yaitu dengan memberikan kejelasan rumusan pada tingkat undang-undang tentang integritas. Kedua, penataan kelembagaan, yang dalam hal ini dibangun pola integrasi secara konvensional dan digital. Ketiga, mengarahkan pada kebiasaan baru yang didasarkan pada paham dasar tentang integritas. Mengarahkan pada satu perspektif yang sama tentang integritas yang didukung dengan integrasi secara konvensional dan digital.
PERNIKAHAN DINI : LATAR SOSIAL, IMPLIKASI DAN ALTERNATIF SOLUSI HIDAYATULLAH, MUH SAFRANI
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.265-283

Abstract

Penelitian lapangan (filed research) yang mengambil setting lokasi di kabupaten Lombok Tengah dengan judul “Pernikahan Dini, Latar Sosial, Implikasi dan Alternatif Solusi” ini fokus permasalahannya menyorot latar sosial fenomena praktek pernikahan usia dini sebagai imbas dominasi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya sebagai salah satu penyumbang porsi besar di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, selain untuk melihat implikasi dan mencari solusi alternatif pencegahannya. Melalui pendekatan sosio-empiris, data-data observasi, dokumentasi, interview dan kuisioner (Pemohon dan Anak Dispensasi Kawin, Pimpinan dan Hakim sebagai responden) dilakukan analisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis menunjukkan PA. Praya pada 3 tahun terakhir mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin lebih dari 90%, aspek menghindari zina (90%) adalah alasan utama pengajuan, keinginan pribadi (40%) sebagai faktor dominan orangtua menikahkan anak di bawah umur dan terjadinya kondisi ketidakharmonisan rumah tangga (34%) adalah dampak dominannya. Tawaran alternatif strategi penelitian adalah Optimalisasi Kapasitas Anak, Penciptaan Lingkungan Kondusi Pencegahan Perkawinan Anak, Aksesabilitas dan Penguatan Layanan, Penguatan Regulasi dan Kelembagaan serta Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. Peran dan dukungan, keluarga, masyarakat, lembaga Pendidikan dan pemerintah melalui penguatan dan kepastian regulasi adalah strategi yang paling tepat guna melakukan pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur ini sebagai simpulan dan saran terbaik dalam penelitian ini
EKSISTENSI DAN PERAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA: ALAT BUKTI ELEKTRONIK lahati, teddy
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.97-107

Abstract

Alat bukti elektronik dalam system hukum peradilan di Indonesia adalah hal yang baru sehingga menjadi objek kajian dalam menggali eksistensi dan perannya. Legalitas alat bukti elektronik menjadi polemic tentang bagaimanakah pengaturan pemeriksaan alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan, bagaimanakah keabsahan alat bukti elektronik, bagaimana prosedur autentifikasi alat bukti elektronik pada pemeriksaan persidangan, dan bagaimanakah Praktek pemeriksaan alat bukti elektronik dalam persidangan sehingga harus dicarikan Solusi yang tepat untuk menjawab fenomena hukum dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian normative bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan menelaah regulasi-regulasi yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan regulasi yang ada dalam UU ITE, KUHAP, Perma, dan semisalnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, dokumen elektronik telah mendapat pengakuan sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata, sesuai dengan Undang Undang Dokumen Perusahaan dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan. Kedua, Teknis penyerahan dan teknis untuk memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui adanya regulasi yang jelas atau petunjuk teknis Elitigasi dalam praktek di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung
PRINSIP TUNTAS SEBAGAI MANIFESTASI KEADILAN DALAM UPAYA REKONSTRUKSI PUTUSAN ATAS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA Samsiati, Samsiati
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.25-54

Abstract

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum secara jelas mengatur mengenai putusan yang amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet-Ontvankelijk verklaard). Meskipun terdapat yurisprudensi yang mengisi kekosongan hukum tersebut, keseragaman belum dapat tercapai. Hal ini berpotensi menimbulkan Niet-Ontvankelijk verklaard bertentangan dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan serta tuntas. Untuk menganalisis masalah ini, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan komparatif. Penelitian ini melahirkan kesimpulan: Pertama, alasan hukum dari Niet-Ontvankelijk verklaard sebenarnya dimaksudkan agar gugatan perdata yang cacat formil dapat diselesaikan pada awal proses penyelesaian perkara, tanpa terlebih dahulu memeriksa pokok perkara. Kedua, sangat penting untuk memperkenalkan ketentuan baru dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yang mengatur: jenis dan bentuk eksepsi; aturan tentang pembatasan upaya hukum terhadap Niet-Ontvankelijk verklaard; dan penegasan kewenangan hakim secara aktif dan ex officio yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, tanpa keberatan atau eksepsi dari tergugat, sepanjang putusan didasarkan pada alasan-alasan eksepsi.
MENINGKATKAN PERAN HAKIM Gonzales, Marcellino
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.108-120

Abstract

The forum for organizing judges in Indonesia is the Indonesian Judges Association (IKAHI). IKAHI oversees the judges by carrying out a special mission and vision, which makes Indonesian judges qualified and professional so that they can synergize with the Supreme Court of the Republic of Indonesia. However, in its development, many judges have not been motivated by the role of IKAHI itself. Thus, in this article, the author focuses on the discussion of Has IKAHI as an organization carried out its role to motivate its members to realize modern justice? The discussion focuses on the theory of motivation and the organization's role in answering these questions. From the discussion, it was concluded that IKAHI had provided sufficient support for the development of modern justice, but more efforts are needed to build real motivation so that the performance of the judges who take shelter in it can grow optimally.
PANGGILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PROSEDUR SIPIL, DALAM UPAYA PENYELESAIAN WARISAN KOLONIAL sujatmikp, bagus
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.121-140

Abstract

The court summon is the first spearhead of the entire trial process, especially for the civil cases. Court summon has an essential role, even the summon process may decide the legitimation of a trial that conducted by the judge. The court summon is conducted in order to inform the parties when they should appear before the judge. It becomes important due to its impact to the parties’ life fate, either its right over goods or its legal status on a family. Therefore, the laws shall ensure that every person shall know whenever their rights being challenged before the court. In civil cases the court summon is regulated under Article 390 HIR (718 RBg), which is one of its kind is known as public summon. The legal basis to conduct the public summon in last 170 years has not been changed, only public summon in certain case that amended, such as in divorce case. Even then, the change does not really change the summoning process, the summoning still conducted by using a announcing paper that put in the government building and announcing through conventional media mass such as newspaper, radio or television. However nowadays, this kind of media has been left by the people, their popularity has been stolen by the internet like youtube, facebook, Instagram and etc. The Supreme Court (Mahkamah Agung, hereafter as “MA”) shall adapt to this era, MA shall re-innovate the way public summon conducted in last 170 years, by using the innovation of the 21th century which is the “internet”, by using the “Electronic Public Summon”.
MENAKAR KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DEPAN PERSIDANGAN DALAM MENJAWAB TANTANGAN DI ERA DISRUPSI Safri, Safri
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran robot ROSS telah mendisrupsi peran para konsultan hukum. Hal ini berdampak pula pada kerumitan dan kompleksitas hukum juga merambah ke ranah hukum pembuktian (the law of evident), lebih-lebih menyangkut keabsahan pembuktian elektronik dalam teori dan praktik peradilan di Indonesia. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon jajaran peradilan terhadap disrupsi yang terjadi di dunia hukum khususnya yang berkait dengan pembuktian di persidangan serta penerapan alat bukti elektronik di persidangan beserta keabsahannya dalam putusan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan, perubahan yang terus menerus terjadi menuntut dunia hukum dan peradilan untuk merespon perubahan itu. Para pelaku hukum harus menjadi adaptive disruption atau beradaptasi dengan pembawa disrupsi atau menjadi agen disrupsi. Dengan demikian disrupsi tidak perlu menjadi sesuatu yang menakutkan karena sesungguhnya hakikat inovasi disrupsi hanyalah sebuah model yang berusaha menyederhanakan tata kerja di dunia hukum dan peradilan menjadi lebih sederhana dan efisien. Disrupsi hanya berusaha meninggalkan praktik-praktik dan tata kerja konvensional yang kenyamanannya tergerus oleh inovasi-inovasi dan kebiasaan baru yang bermunculan. Menolak dan menghindari disrupsi seperti menolak perubahan.

Page 7 of 11 | Total Record : 108

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 3 (2024) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)