cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Natsir Asnawi
Contact Email
syafiuddin@judexlaguens.ikahi.or.id
Phone
+6221-3449335
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Judex Laguens
Published by Ikatan Hakim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30257182     DOI : https://doi.org/10.2032023/ikahi
Core Subject : Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
Pengakuan Pengadilan Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik di Era Revolusi Industri 5.0 sebagai Upaya Menuju Indonesia Maju: Pengakuan Pengadilan Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik di Era Revolusi Industri 5.0 sebagai Upaya Menuju Indonesia Maju Christin, Nelvy
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.37-53

Abstract

Hakim memiliki tugas ganda yang menantang, kompleks dan multidemensional terdiri dari tugas yang bersifat yudisial dan non yudisial. Perubahan teknologi informasi ke arah industri ekonomi global berdampak pada dunia peradilan. Karena itu Revolusi Industri 5.0 juga harus mampu dijawab oleh hakim dalam menangani setiap perkara terlebih pada alat bukti elektronik terlebih pada sengketa ekonomi. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan aktualisasi kebijakan peradilan tentang alat bukti elektronik pada era revolusi industri 5.0. Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran adaptif bagi hakim dalam menjalankan tugas kesehariannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan aktualisasi kebijakan peradilan mengenai alat bukti elektronik untuk menjamin kepentingan kepastian hukum pada era Revolusi Industri 5.0 adalah dengan membentuk Peraturan yang mengatur tentang pengakuan dan perlakuan terhadap alat bukti elektronik agar terwujud kesatuan dan konsistensi implementasi hukum pembuktian elektronik.
Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia: Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia Karmin
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.17-36

Abstract

Anak memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka anak harus mendapatkan hak-haknya baik secara natural maupun secara konstitusi. Perlindungan terhadap pemenuhan hak anak tidak boleh berhenti sewaktu hubungan orang tuanya masih harmonis akan tetapi juga tetap harus dilakukan ketika orang tuanya bercerai bahkan perlindungan tersebut harus terus dilakukan sampai anak tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Salah satu hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak atas harta bersama pasca perceraian orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparisi pengaturan dan implementasi upaya perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh para hakim dan pemerintah sebagai salah satu referensi dalam melakukan kebijakan terhadap perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian sedangkan di Malaysia sudah diatur. Adapun implementasi perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dilakukan pada putusan-putusan pengadilan sedangkan di Malaysia telah dilakukan melalui Badan Sokongan Keluarga (BSK).
Pengaduan Sebagai Syarat Esensial Tindak Pidana e-Criminal Defamation pada Putusan MA Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022: Pengaduan Sebagai Syarat Esensial Tindak Pidana e-Criminal Defamation pada Putusan MA Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022 Rani Nurbaeti
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.54-73

Abstract

Hukum acara merupakan kunci masuk dan memiliki fungsi sebagai rambu dalam penegakan hukum materiil di depan persidangan pengadilan. Dalam perkembangannya, banyak pembaharuan hukum acara pidana dalam perkara tertentu, salah satunya adalah perkara e-criminal defamation. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi baru dalam praktik hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan syarat formil dakwaan perkara e-criminal defamation. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung menjadikan surat pengaduan sebagai syarat esensial dakwaan perkara e-criminal defamation sebagaimana maksud ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah penegakan hukum materiil dan hukum acara pidana yaitu memberikan jaminan perlindungan hak, kebenaran dan keadilan; sebagai panduan (hukum acara) dalam proses hukum lebih lanjut; serta menghindari penyalahgunaan dan pengedepanan asas sederhana, cepat, biaya ringan.
Mewujudkan Independensi Hakim melalui Reaktualisasi Behavioral Jurisprudence pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Mewujudkan Independensi Hakim melalui Reaktualisasi Behavioral Jurisprudence pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Amanda Sheilla Rahma Zahbrita; Fatika Az Zahra Khairunnisa; Rizal Surya Handika; Salma Fitriya Nur Hanifah
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.74-94

Abstract

The law functions to maintain public interests in society, safeguard human rights, and realise justice. Judges as the enforcers of justice have independence and self-reliance in every law enforcement process that is guaranteed in the legislation. Unfortunately, the independence of judges is often limited by the law itself and does not provide a gap for judges to include elements of behavioural jurisprudence and their conscience. This research aims to elaborate the urgency of behavioural jurisprudence in criminal law enforcement by judges. This research can be useful as an evaluation material in solving the problem of overcapacity in correctional institutions in Indonesia. The research method used in this research is normative legal research method with case approach and legislation. The results of the research show that the reform of the punishment system by prioritising behavioural jurisprudence and the conscience of judges will ensure the spirit of law enforcement that prioritises benefit and justice.
Rekonstruksi Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Perdata Berbasis Deep Ecology: Rekonstruksi Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Perdata Berbasis Deep Ecology Ariansyah; ES, Lucky Eka Khalis Aulia
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.95-112

Abstract

The existence of electronic evidence, especially electronic documents, is a consequence of the development and sophistication of information and communication technology which can now be used in proving a case. The benefits of this research will get a reconstruction of the position of electronic documents as evidence in proving civil cases. The research method used is normative legal research method with legislation. The results of the study show the reconstruction of the existence of electronic evidence, especially electronic documents, can be used as letter evidence because currently any activity has carried the concept of paperless, so digital documents and electronic mail become vital, electronic evidence as part of efforts to support environmental sustainability by limiting the use of paper in the trial process. The legal basis and footing for the strength of electronic documents for evidentiary purposes in civil cases in accordance with the applicable procedural law is increasingly getting a place and flexibility, so there is no doubt that in defending arguments and rights in the civil field the existence of electronic documents is important and decisive. Electronic evidence in court proceedings is an attempt to contribute to ensuring environmental sustainability. This effort, in the eyes of environmental psychology, is a responsible attitude and behaviour towards environmental sustainability.
Urgensi Pendidikan Bias Implisit Bagi Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan : Urgensi Pendidikan Bias Implisit bagi Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Aisyah Kahar
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.113-134

Abstract

Implicit bias is an unconscious attitude or stereotype that influences understanding, actions and decisions. Therefore, it is possible that implicit bias can also affect the outcome of the decision made by the judge. This research is very useful to answer the importance of implicit bias education for a judge. This research uses normative legal research methods. The results show that implicit bias education is very important for judges as an effort to realize justice in their decisions so that it affects the level of public trust in the judiciary. In addition, mastery of implicit bias is also a form of transparency and overcomes concerns about bias and injustice. Involving the public and promoting a culture of openness also contributes to a more trustworthy and respected legal system.
Harmonisasi Otonomi Hakim dan Otomasi AI Dalam Penyelesaian Perkara Minim Diskresi Pamungkas, Gillang; Stevany, Debby
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.135-153

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem peradilan memunculkan tantangan dalam menyeimbangkan otonomi hakim dengan otomatisasi penyelesaian perkara, terutama dalam perkara yang bersifat prosedural dan minim diskresi. Penelitian ini mengkaji penerapan AI dalam perkara seperti gugatan sederhana, pengesahan perkawinan, perubahan redaksional nama, dan pelanggaran lalu lintas guna meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi prinsip keadilan substantif. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta perbandingan penerapan AI di beberapa negara untuk mengidentifikasi model yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun diskresi hakim tetap esensial dalam menegakkan keadilan, perkara dengan pola penyelesaian yang telah terstandarisasi dapat diotomatisasi untuk mengurangi beban kerja peradilan. Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung menunjukkan tren kenaikan jumlah perkara gugatan sederhana, serta pelanggaran lalu lintas yang mendominasi perkara pidana di pengadilan negeri. AI berpotensi diterapkan dalam aspek verifikasi administrasi, analisis kelengkapan dokumen, serta penyusunan draf putusan berbasis algoritma. Oleh karena itu, harmonisasi antara otonomi hakim dan otomatisasi AI harus dibangun dengan mempertimbangkan batas kewenangan hakim serta prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan AI yang terarah dapat meningkatkan efisiensi administrasi peradilan tanpa mengurangi fungsi hakim sebagai pengawal keadilan.
Subsidi Nafkah Anak: Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia Arrasyid, Fauzan; Kamaluddin
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.309-324

Abstract

Tingkat perceraian yang terus meningkat di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak nafkah pasca perceraian. Banyak anak-anak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, gizi, dan kesehatan akibat kegagalan orang tua non-kustodian dalam memenuhi kewajiban nafkah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran negara dalam memenuhi hak nafkah anak melalui usulan kebijakan dana subsidi berbasis regulasi nasional yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan implementasi nafkah anak akibat hambatan struktural, minimnya pengawasan, dan lemahnya eksekusi kebijakan. Dana subsidi ini diusulkan sebagai skema bantuan sementara dengan mekanisme reimbursement yang memastikan keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara secara permanen. Studi komparatif dengan berbagai negara menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital, pengawasan ketat, dan kebijakan fleksibel memainkan peran penting dalam keberhasilan subsidi nafkah anak. Kesimpulannya, diperlukan regulasi nasional yang jelas dan terintegrasi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, serta mekanisme akuntabilitas yang mencegah penyalahgunaan dana.
Kritik Konstitusional terhadap Presidential Threshold 20% dalam Demokrasi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-58/PUU-VI/2008, 53/PUU-XV/2017, dan 62/PUU-XXII/2024 Arfan Yanayir Akbar Sabillilah; Az-Zahra, Ananda
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.232-250

Abstract

Ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% dalam pemilu di Indonesia masih menjadi perdebatan konstitusional. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, 53/PUU-XV/2017, dan 62/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum yang terbuka. Namun, aturan ini dikritik karena dianggap membatasi kompetisi politik, memperkuat oligarki partai-partai besar, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan konstitusional ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan implikasinya terhadap sistem pemilu serentak. Dengan menggunakan pendekatan studi hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini mengevaluasi konsistensi argumentasi Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap demokrasi. Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa ambang batas presidensial membatasi hak politik partai-partai kecil, mengurangi jumlah calon potensial, dan tidak selalu menjamin stabilitas pemerintahan. Dalam konteks pemilu serentak, aturan ini justru menciptakan ketimpangan politik antara partai besar dan kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi sistem pencalonan presiden untuk menciptakan pemilu yang lebih demokratis, kompetitif, dan secara substansial mencerminkan kedaulatan rakyat.
Implikasi Inkonsistensi Penafsiran Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP dalam Merespon Tindak Pidana Pencucian Uang Calvin; Nasution, Rasina Padeni
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.289-308

Abstract

Kehadiran KUHP Nasional merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, menggantikan warisan kolonial dengan paradigma baru. Namun, beberapa pasal dalam KUHP Nasional masih memiliki kecenderungan multitafsir, termasuk Pasal 70 Huruf H ayat (1), yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Ketidakjelasan pasal ini dapat mengarah pada ketidakadilan bagi korban kejahatan, terutama dalam konteks victim precipitation. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidakjelasan pasal 70 huruf H ayat (1) akan memberikan implikasi yang inkonsistensi dalam penerapannya. Korban akan sering mendapatkan perlakuan yang cenderung tidak adil, hal itu disebabkan pelaku kejahatan berlindung di balik klaim bahwa tindakan mereka diprovokasi oleh korban, seperti dalam kasus kejahatan seksual yang dikaitkan dengan cara berpakaian korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap frasa "mendorong atau menggerakkan" dalam konteks victim precipitation, batasan yang jelas mengenai kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai victim precipitation, proporsionalitas antara tindakan korban dan reaksi pelaku, kemudian intensitas dan kesengajaan provokasi korban. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat menerapkan pasal ini secara adil dan tepat.

Page 10 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 3 (2024) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)