cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
taaruf@unsiq.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
taaruf@unsiq.ac.id
Editorial Address
Jl. KH Hasyim Asy-Ari Km 03, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, 56351
Location
Kab. wonosobo,
Jawa tengah
INDONESIA
At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Sains Al-Qur'an
ISSN : -     EISSN : 29643112     DOI : https://doi.org/10.59579/ath
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam emphasizes the study of Islamic Family law in Islamic countries in general and specifically in Indonesia by emphasizing the theories of Islamic Family law and customary law and its practices in the Islamic worlds that developed in attendance through publications of articles and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 1   2   3   4   5 
PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN WONOSOBO TERHADAP CHILDFREE (Studi di Lembaga PCNU Kabupaten Wonosobo) Muhammad Kharis makmun
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v1i1.5075

Abstract

Maraknya kampanye tentang childfree merupakan fenomena yang cukup mengejutkan khususnya di Indonesia yang notabenya beragama Islam karena ada sebuah anjuran untuk meningkatkan kuantitas muslim itu sendiri. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisa persoalan ini dalam perspektif hukum Islam lebih konkritnyamenurut pandangan tokoh NU di Wonosobo. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung metode wawancara dengan tokoh Nahdlatul Ulama Wonosobo.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jika Childfree yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi ulama Nahdlatul Ulama di Wonosobo tidak menganjurkan budaya childfree ini, jika tidak terpaksa. Dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari budaya tersebut Nahdlatul Ulama di Wonosobo melakukan tindakan prefentif meliputi: pertama, dengan menggaungkan supaya masyarakat memiliki keturunan dengan baik yang selalu disampaikan baik di acara non formal dari program Nahdlatul Ulama seperti saat mauidho hasanah pada Walimatul Ursy atau acara resmi pemerintahan. Kedua, menginginkan adanya kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat seperti halnya stakeholder mulai dari lingkup desa maupun keatas-atasnya, untuk bersama-sama merangkul masyarakat agara mem-filter paham-paham yang masuk ke tengah-tengah masyarakat dan menghimbau agar menjalani kehidupan yang sewajarnya saja, selain itu juga Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo mencoba menggerakan program keluarga sakinah melalui LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama).
ANALISIS PENYELESAIAN NUSYUZ ISTRI PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI DAN KEADILAN GENDER Nilna Wardah Najihah
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kitab Uqudulujjain karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani hanya menjelaskan nusyuz dan penyelesaian seorang istri, di mana seorang suami tidak di bahas oleh beliau di dalam kitabnya. Seakan-akan perempuan selalu disalahkan ketika tidak taat kepada suami. Sedangkan dalam konteks saat ini terdapat konsepsi tentang gender yang menggagas ide kesetaraan dalam arti memetakan fungsi yang sebenarnya dari setiap individu baik laki- laki maupun perempuan. Dengan adanya dua gagasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang konsepsi penyelesaian nusyuz menurut Imam Nawawi Al-Bantani dan perspektif gender. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan kepustakaan (kualitatif). Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama penyelesaian nusyuz istri menurut Syekh Muhammad Nawawi Al- Bantani dalam kitabnya Uqudulujjain adalah yaitu menasehati, memisahkan tempat tidur dari perempuan, laki-laki harus lemah lembut dalam menasehati dan melarangnya untuk diam, apalagi memukulnya. Suami boleh memukul pada bagian badan di luar wajah istri. Pemahaan ini dilatar belakangi oleh pandangan beliau yang hanya menjelaskan tentang konsepsi nusyuz istri saja. Sedangkan penyelesaian nusyuz istri perspektif keadilan gender. Berangkat dari konsepsi dasarnya bahwa istri setara dan sederajat dengan suaminya maka siapapun yang melakukan nusyuz di selesaikan dengan melakukan tindakan-tindakan seperti berikut: Memperlakukan istri/suami dengan ma’ruf, tidak segan buat saling memberi maaf, selalu mengajak istri/suami melakukan hal-hal yang positif bersama, pulang mengajarkan pendidikan moral serta agama.Dalam kitab Uqudulujjain karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani hanya menjelaskan nusyuz dan penyelesaian seorang istri, di mana seorang suami tidak di bahas oleh beliau di dalam kitabnya. Seakan-akan perempuan selalu disalahkan ketika tidak taat kepada suami. Sedangkan dalam konteks saat ini terdapat konsepsi tentang gender yang menggagas ide kesetaraan dalam arti memetakan fungsi yang sebenarnya dari setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya dua gagasan tersebut penulis tertarik untukmeneliti tentang konsepsi penyelesaian nusyuz menurut Imam Nawawi Al-Bantani dan perspektif gender. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan menggunakanpendekatan kepustakaan (kualitatif). Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama penyelesaian nusyuz istri menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudulujjain adalah yaitu menasehati, memisahkan tempat tidur dari perempuan, laki-laki harus lemah lembut dalam menasehati dan melarangnya untuk diam, apalagi memukulnya. Suami boleh memukul pada bagian badan di luar wajah istri. Pemahaan ini dilatar belakangi oleh pandangan beliau yang hanya menjelaskan tentangkonsepsi nusyuz istri saja. Sedangkan penyelesaian nusyuz istri perspektif keadilan gender.Berangkat dari konsepsi dasarnya bahwa istri setara dan sederajat dengan suaminya maka siapapun yang melakukan nusyuz di selesaikan dengan melakukan tindakan-tindakan seperti berikut: Memperlakukan istri/suami dengan ma’ruf, tidak segan buat saling memberi maaf, selalu mengajak istri/suami melakukan hal-hal yang positif bersama, pulang mengajarkan pendidikan moral serta agama.
KONSIDERASI MASLAHAH DALAM ATURAN PERNIKAHAN SUAMI SELAMA BERLANGSUNGNYA MASA IDDAH ISTRI (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21 ) Nurluluil Maknun; Akrom Auladi
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v1i1.5091

Abstract

Pada surat edaran terbaru Dirjen Bimas Islam menetapkan bahwa suami yangmenceraikan istrinya maka diberlakukan masa menunggu baginya yaitu sampai masa iddah (menunggu) istrinya selesai. Surat edaran ini telah di diberlakukan di KUA Watumalang sejak diterbitkannya surat edaran tersebut. Dalam konteks Islam itu sendiri tidak ada aturan yang jelas terkait dengan larangan menikah bagi seorang suami yang telah bercerai, dalam perspektif ini ada semacam kesenjangan aturan antara fiqih dan surat edaran tersebut sehingga penulis tertarik untuk menganalisa persoalan ini dari perspektif maslahat Metode penelitian yang digunakan penulis yaitupenelitian kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan sebagai langkah dalam menganalisa permasalahan yang ada, dan juga didukung dengan wawancara sebagai tindakan yang akan memperkuat data penelitan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun secara fiqh, tidak ada yang mengatur tentang larangan bagi serang mantan suami, akan tetapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan aturan poligami di Indonesia dan juga pencatatan perkawinan dapat terealisasi serta tercegahnya siasat hukum yang notabenya merupakan tndakan yang dikritik oleh tokoh maqasid yaitu Ibnul Qoyyim,maka penulis berpendapat bahwa KUA kecamatan Watumalang telah melakukan tindakan yang tepat. Bagi suami yang benar-benar mempunyai niatan untuk menjaga agama dengan melakukan pernikahan yang baru dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan hakim kemudian yang memutuskan apakah kemaslahatan tersebut dapat mengalahkan kemadhartan dari pernkahan dalam masa iddah istri.
STUDI KOMPARASI RELASI HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KHI (Studi Kasus di Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah, Wonosobo) Nabila Anisah; Lutfan Muntaqo
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v1i1.5159

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki caranya sendiri untuk memperkuat keharmonisan keluarga. Sebagai bentuk tanggung jawab suami istri, penyandang disabilitas pada prinsipnya tetap mempunyai kewajiban dan haknya masing-masing. Akan tetapi dengan keterbatasan fisiknya, dalam menjalankan kewajibannya tidak seperti pasangan pada umumnya, tidak terkecuali keluarga penyandang disabilitas di Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah, Wonosobo. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dengan mengacu pada ketentuan yang ada di hukum Islam dan KHI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis dan didukung juga dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah berdasar dari KHI yang mengatur relasi suami istri,dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kewajiban istri untuk mengatur keperluan rumah tangganya. Pada prinsipnya seorang yang menyandang disabilitas khususnya di Kalibeber Mojotengah Wonosobo sudah berusaha untuk memenuhi kewajibannya walaupun masih ada kekurangannya. Tindakan ini pada prinsipnya sudah sesuai dengan KHI dan kendala dalam pemenuhan hak dan kewajibannya bisa diatasi dari pihak lain yang bisa membantu untuk menutupi kekurangan tersebut sebagaimana diatur dalam hukum Islam.Oleh karena itu, dalam situasi di mana penyandang cacat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka,pihak yang bertanggung jawab untuk merawatnya adalah kerabat mereka dan kemudian negara (bait al-māl). Jika tidak tersedia, Muslim kaya (Mayasir al-Muslimin) membayarnya.
Pelimpahan Utang Terhadap Ahli Waris Prerspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Isnainy Nurul Ammah; Ika Setyorini SH.,MH.
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v1i1.5162

Abstract

balanced with the differences in the responsibilities of each heir to his family. Even so, the responsibility of the heir to the inheritance of the inheritance does not always leave the inheritance alone, but sometimes the heir has to pay the debt of the inheritance, both the debt to Allah SWT and the debt to fellow human beings. The theme of this research is Delegation of Debt to Heirs from the Perspective of Islamic Law and Civil Law. Therefore, this research reveals the formulation of the problem which is then written in the formulation of the research problem, including: (1) How is the settlement of the “Pelimpahan Utang Terhadap Ahli Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Dukuh Nganggrek Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati) (2) How is Delegation of Debt to Heirs in the Perspective of Islamic Law? (3) How is the Delegation of Heir Debt in the Perspective of the Civil Code? To answer these problems, the authors conducted research using literature studies or types of library research (library research). Library research (library research) to answer the first and second problem formulations, then using field research (field research), to answer the third problem formulation. With data collection techniques using interviews and interviews as well as data analysis techniques using analytical descriptive methods. The results of the study can be concluded that the position of the heir has been clearly defined in the Qur'an, but this is not the case with the discovery of inheritance according to Islamic law, because even among the scholars there are still differences of opinion regarding what is included in the inheritance. legacy.According to Islamic law, the responsibility of the heir to the heir's debt is limited to the amount of his inheritance, and cannot cause harm to the heir himself. Meanwhile, according to civil law, if the heir refuses to be given an inheritance, the heir is not burdened with the responsibility of the heir after the death of the heir. However, Islamic law and civil law suggest resolving the problem by resolving it in a non-litigation way (deliberation) or alternative dispute resolution in the form of out-of-court dispute resolution in other words resolved in an amicable way.
ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ASAL USUL ANAK DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARI’AH nailul muna
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v2i2.5773

Abstract

At the establishment of the wonosobo religion, a proclamation for the origin of child number 448/ pdt.p /2021/ pa.Wsb. The magistrate's court of justice at the wonosobo religion has refused to grant all the petition, confirming a couple want to validate sirri's child's marriage as their legal child. This kind of research is field research. Primary data used is the wonosobo case file number 448/ pdt. p /2021/ pa. Wsb and an interview with the judges dropping the case. The data-collection technique of interviews and documentaries. Whereas the analytical techniques use descriptive analysis. Results of such studies: 1.) wonosobo religious court number 448/ pdt.p /2021/ pa. Wsb in the quest for the origins of children is still unable to provide justice and benefits to the justice seeking community. It had not been able to provide protection especially to the child, when the child was born from the legal marriage of sirri, only the marriage of her was not met by the state law, since the man was "still the husband of another" but had been divorced orally. Such restrictions or requirements are actually temporary ones, as explained in mk no. 46/ puu-viii /2010) that "children born out of wedlock have a civil relation with their mother and the family of their mother should be read The child born out of wedlock has a civil relation with his biological mother and father and his two families "and in the presectarian maqa ṣid 'ah this ruling can result in interference with the five most basic subjects according to priest Asy-Syatibi.
Penentuan Quru' Masa Iddah Perceraian Via Asmaus Sa'adah
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v2i2.5936

Abstract

Divorce imposed by the husband has consequent rights and obligations that must be fulfilled by each party, one of which is the obligation to observe iddah. This research discusses the post-divorce quru'iddah calculations that must be carried out, especially by the ex-wife. This research is library research with qualitative descriptive methods. The approach used is normative juridical. The data collection technique uses literature in the form of books, notes, and the results of research reports from previous research. The results of this research show that there are differences in determining the quru'iddah for divorce from the perspective of the Syafi'i school and the KHI, including the fact that there is no mention of how long the mandatory iddah is for women with Istiḥāḍāḥ in the KHI, which of course can cause legal chaos due to their ignorance in calculating menstrual law and Istiḥāḍāḥ. While in the Syafi'i school of thought the detailed description is very clear, then for women with Amenorrhoea status there is also a very significant difference, namely that the woman has to wait until the time of menopause arrives in the perspective of the Syafi'i school of thought which will certainly be burdensome for both parties, both the wife undergoing iddah. and husbands who continue to provide iddah maintenance after divorce, but only provide it for up to one year according to the KHI perspective, but this has caused a lot of controversy, especially among fanatics of the Shafi'i school of thought. Keyword: Quru’, Mazhab Syafi’i, KHI.
Criticism: Synthesis of Empiricism-Rationalism and Its Implications for Islamic Family Law Studies Hurnawijaya - Hurnawijaya
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v2i2.6074

Abstract

Abstract The idea of ​​criticism which synthesizes rationalism and empiricism was coined by Immanuel Kant (1724-1804) in the 18th century. A century known as the aufklarung era (English: Enlightenment), because humans began to realize that the source of knowledge and truth was not only obtained from the authority of religious institutions (churches, mosques, etc.), interpreters of religious texts, religious groups or wise people. , but can be found for those who realize the error (experience), then start thinking activities. By using a qualitative analysis approach to the literature study model (literature study) with content analysis, this research aims to reveal the synthesis between rationalism and empiricism in the philosophical school pioneered by Emanuel Kant and its implications for the study of Islamic Family Law. The results of this research show that the synthesis of two types of theses - rationalism vis a vis empiricism - is what made Immanuel Kant famous as a philosopher with the manifestation of critical philosophy (criticism). According to Kant, only leaning towards one of the methods of searching for the source of truth, namely rationalism or empiricism, will fall into the weakness of knowledge and damage to the standards of truth in knowledge. In order to find the ultimate truth, Kant offers two formulas called a priori and a posteriori which will be synthesized into a formula that complements each other in a coherent way. Thoughts and studies regarding the synthesis of these two schools are an interesting study to describe, especially if they are related to how they relate to several aspects of life, including the study of Islamic Family Law as part of socio-religious studies. Keywords: Synthesis, Rationalism, Empiricism, Criticism, Islamic Family Law.
PERAN KELUARGA DAN KURSUS PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF STRUKTURALISME: Analisis Pandangan Khoiruddin Nasution terhadap Penanggulangan Narkoba, Kekerasan, dan Terorisme di Indonesia Arif Sugitanata
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v2i2.6081

Abstract

Dalam mencapai pemahaman mendalam mengenai tantangan serius seperti narkoba, kekerasan, dan terorisme di Indonesia, penelitian ini menjadikan peran keluarga dan kursus pra-nikah sebagai fokus utama, dengan pandangan Khoiruddin Nasution sebagai landasan konseptual. Studi kepustakaan yang teliti dilakukan untuk menjelajahi sudut pandang Nasution yang tercermin dalam berbagai karya, termasuk buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya yang relevan. Penerapan pendekatan strukturalisme dengan metode deskriptif-analitik secara kualitatif menjadi landasan dalam menganalisis data primer yang diperoleh. Hasil penelitian menyoroti bahwa peran keluarga dan kursus pra-nikah bukan hanya sebatas unsur tambahan, melainkan elemen-elemen integral dalam suatu struktur kompleks. Analisis strukturalisme memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana struktur ini berinteraksi dengan permasalahan narkoba, kekerasan, dan terorisme yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman urgensi peran keluarga dan kursus pra-nikah dalam menanggulangi tantangan serius ini. Dengan demikian, diharapkan dapat membuka cakrawala pengetahuan yang lebih dalam terkait pemecahan masalah narkoba, kekerasan, dan terorisme melalui pendekatan holistik yang melibatkan keluarga dan pendidikan pra-nikah sebagai elemen penting dalam masyarakat.
Artikel PROBLEMATIKA PEMBAGIAN WARIS MELALUI SISTEM ACUNGAN DI DESA SINGOROJO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara) Galih Galih Falikhu
At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59579/ath.v2i2.6215

Abstract

This research is the result of field research which aims to find out how the effectiveness of the Compilation of Islamic Law in the distribution of inheritance in a pick-up. And what are the problems that arise when the division of inheritance in acungan. This research uses qualitative methods with the type of field study research and the research approach used is a sociological approach. Primary data sources obtained by researchers are the results of interviews in Singorojo Village and secondary data sources that researchers use are sourced from related books. The data collection techniques were obtained from observation, interviews, documentation and literature. The results of this study indicate that, the division of inheritance in acungan still exists in society. However, the application is rarely realized by the community because it is almost the same as grants or wills. The division of inheritance that occurs in Singorojo village aims to avoid disputes between the heirs. According to the Compilation of Islamic Law, this kind of inheritance division is not recommended because it violates religious rules that require the distribution of inheritance when the heir dies.

Page 2 of 6 | Total Record : 55

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2024): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2023): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2022): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2022): At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam