J-CEKI
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Articles
289 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 5: Agustus 2025"
:
289 Documents
clear
<![CDATA[Kedudukan Asas Proporsionalitas Dalam Perancangan Kontrak: Studi Normatif Terhadap Peraturan Terkait ]]>
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>;
<![CDATA[Iqbalur Rohman]]>;
<![CDATA[Sepul Paruq]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9993
<![CDATA[Asas proporsionalitas merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, asas ini belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun nilai-nilainya tercermin dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan asas proporsionalitas dalam perancangan kontrak dan menelaah implikasi yuridis dari penerapan maupun pengabaian asas tersebut dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas mendukung terciptanya kontrak yang adil, seimbang, dan sah secara hukum, serta mengurangi potensi sengketa. Sebaliknya, pengabaian asas ini dapat menimbulkan ketimpangan, mendegradasi keadilan kontraktual, dan berujung pada batalnya kontrak atau gugatan hukum. Dengan demikian, penting bagi perancang kontrak dan pembuat kebijakan untuk memperkuat asas proporsionalitas sebagai bagian integral dari sistem hukum perjanjian di Indonesia.]]>
<![CDATA[Tinjauan hukum internasional terhadap prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ismiati, Ifa]]>;
<![CDATA[Samsul Arifin]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.9996
<![CDATA[Penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks, khususnya terkait penerapan prinsip non-refoulement dalam konteks negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip non-refoulement merupakan norma fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang melarang negara untuk mengembalikan seseorang ke wilayah di mana ia berisiko menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Indonesia, sebagai negara non-pihak terhadap Konvensi 1951, tetap terikat pada prinsip non-refoulement melalui norma hukum internasional lainnya, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan hukum kebiasaan internasional. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis praktik kebijakan pemerintah, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun belum memiliki kerangka hukum nasional yang komprehensif mengenai pengungsi, Indonesia secara de facto menjalankan prinsip non-refoulement. Namun, ketiadaan dasar hukum yang jelas menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pembentukan kebijakan nasional yang selaras dengan standar hukum internasional guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi.]]>
<![CDATA[Mengkaji Tarif Resiprokal USA dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Melalui Jalur Diplomasi ]]>
<![CDATA[Nurcahyani, Dewi Lusy]]>;
<![CDATA[Ilmih, Andi Aina]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10041
<![CDATA[Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan secara sepihak oleh pemerintah Amerika Serikat ditujukan kepada seluruh negara tanpa pengecualian, termasuk Indonesia yang turut merasakan dampaknya. Langkah ini memunculkan tantangan baru bagi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta negara-negara anggotanya, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Selain itu, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan asas Most-Favoured Nation (MFN) dan ketentuan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota WTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, serta memanfaatkan sumber data hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pendekatan diplomatik dalam perspektif hukum perdagangan internasional, dengan mendorong penguatan kerja sama bilateral dan multilateral demi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan antarnegara, serta untuk melindungi kepentingan perdagangan global agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka akibat aksi saling balas pemberlakuan tarif.]]>
<![CDATA[Evaluasi Standar Pelayanan Minimal terhadap Transparansi Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon ]]>
<![CDATA[Jeane Mantiri]]>;
<![CDATA[Zuhri Abusammad]]>;
<![CDATA[Einjelheart Polii]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10045
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap tingkat transparansi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tomohon. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SPM seperti waktu penyelesaian dokumen sebagian besar telah dipenuhi, aspek transparansi masih menghadapi berbagai tantangan. Informasi mengenai prosedur dan persyaratan layanan belum sepenuhnya mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, masih ditemukan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan. Faktor-faktor seperti kebijakan internal yang belum optimal, kurangnya pelatihan komunikasi bagi pegawai, dan keterbatasan infrastruktur digital turut memengaruhi tingkat transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan transparansi pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya dengan memenuhi standar administratif, tetapi juga memerlukan penguatan komunikasi, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Rekomendasi diarahkan pada pengembangan kebijakan internal yang mendukung keterbukaan informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pelayanan berbasis digital.]]>
<![CDATA[Eksistensi Asas Lex Loci Celebrationis dalam Penentuan Keabsahan Perkawinan Internasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mulyani, Dwi Irwana]]>;
<![CDATA[Putri Maharani]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10052
<![CDATA[Perkawinan internasional sebagai bagian dari hubungan keperdataan lintas negara kerap menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya dalam hal keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan penerapan asas lex loci celebrationis yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dalam konteks hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan studi kepustakaan (library research), penelitian ini mengkaji peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai putusan pengadilan terkait pengakuan perkawinan internasional di Indonesia. Penelitian juga menelaah prinsip lex loci celebrationis dalam hukum perdata internasional serta penggunaannya di berbagai sistem hukum negara lain sebagai perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun menganut asas lex loci celebrationis secara tidak langsung, tetap mensyaratkan pemenuhan norma hukum nasional dalam pengakuan hukum atas perkawinan internasional. Di samping itu, ditemukan adanya ambiguitas dalam praktik yudisial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik norma agama dan hukum positif. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan serta pembuatan pedoman khusus mengenai pengakuan perkawinan lintas negara untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara Indonesia di luar negeri.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Internasional bagi Warisan Budaya Indonesia terhadap Klaim Kepemilikan oleh Negara Lain ]]>
<![CDATA[Sari, Ratih Amalia]]>;
<![CDATA[Windiawati]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10053
<![CDATA[Warisan Budaya merupakan keberagaman suatu Daerah dari segi seni, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum internasional terhadap warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji regulasi nasional dan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan warisan budaya, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta konvensi internasional seperti Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan, terutama terkait klaim sepihak dari negara lain terhadap budaya takbenda Indonesia seperti batik dan tari tradisional. Pengakuan internasional melalui pendaftaran budaya Indonesia dalam daftar warisan budaya dunia menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan tersebut. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut, termasuk pembentukan sanksi dan peraturan pelaksana yang efektif, agar perlindungan hukum internasional terhadap warisan budaya Indonesia dapat berjalan optimal dan mencegah klaim yang tidak sah dari pihak asing. ]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Dalam Program Jihad Rawat Kali Sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Desa Bluru Kidul Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Ima Duddin]]>;
<![CDATA[Junita Risma Wanti]]>;
<![CDATA[Anggita Rahma Fadlila]]>;
<![CDATA[Muhamad Ragiel Yudha Setiawan]]>;
<![CDATA[Tukiman, Tukiman]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10083
<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sungai dalam rangka menanggulangi bencana banjir. Salah satu upayanya adalah melalui pelaksanaan Program Jihad Rawat Kali yang merupakan langkah dalam normalisasi lingkungan sungai di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam Program Jihad Rawat Kali dan keberlanjutannya di Desa Bluru Kidul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintah dalam pelaksanaan Program Jihad Rawat Kali sebagai inisiatif pengelolaan lingkungan sungai di Desa Bluru Kidul. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan fokus utama kajian meliputi empat peran pemerintah, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan motivator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih belum maksimal sebagai regulator karena belum adanya regulasi khusus, cukup berhasil sebagai dinamisator walaupun penyebaran informasi belum merata, aktif sebagai fasilitator meskipun terdapat keterbatasan alat berat, serta berperan sebagai motivator dengan kampanye edukasi dan apresiasi, tetapi partisipasi masyarakat masih membutuhkan penguatan kesadaran kolektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.]]>
<![CDATA[Translation Equivalence of Culture-Specific Items in Donna Widjajanto’s Rendition of The Field Guide ]]>
<![CDATA[Setiawan, Kurnia Ari]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10105
<![CDATA[This study investigates translation equivalence in the Indonesian version of The Spiderwick Chronicles (Book 1: The Field Guide) by Tony DiTerlizzi, focusing on 69 culture-specific items (CSIs). Applying Nida and Taber’s framework of formal and dynamic equivalence, the research aims to determine the predominant strategy used in rendering culturally bound expressions. Using a descriptive qualitative approach, the CSIs are categorized into five cultural domains: ecology, material culture, social culture, organizations and customs, and anthroponyms. The analysis reveals a strong preference for formal equivalence, with the highest occurrences in the categories of organizations (36.2%) and material culture (34.8%). Borrowing—both pure and naturalized—emerges as the dominant translation technique, particularly for items related to anthroponyms, religious concepts, and ecological terms. This reliance on source-language structures suggests a translator orientation that prioritizes fidelity over cultural adaptation. While this strategy preserves source-text integrity, the study recommends a more adaptive approach to improve clarity and cultural accessibility for target readers. Overall, the findings highlight the importance of balancing semantic accuracy and cultural resonance in the translation of culture-specific items.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Kewarisan Internasional, Perlindungan Hak Dan Kewajiban Ahli Waris Dalam Konteks Lintas Negara ]]>
<![CDATA[Siregar, Indriyani]]>;
<![CDATA[Puspitasari, Berlian Febyana]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10149
<![CDATA[Penelitian ini membahas aspek hukum kewarisan internasional dengan fokus pada perlindungan hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks lintas negara. Perkembangan globalisasi telah menyebabkan banyak warga negara memiliki keterkaitan hukum dengan lebih dari satu negara, baik melalui domisili, kewarganegaraan, maupun kepemilikan harta di luar negeri. Dalam kondisi demikian, sengketa kewarisan tidak lagi dapat diselesaikan semata-mata dengan menggunakan hukum nasional, melainkan harus melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional privat. Tantangan utama dalam kewarisan lintas negara meliputi penentuan hukum yang berlaku (choice of law), kewenangan pengadilan (jurisdiction), serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (recognition and enforcement). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan nasional, instrumen internasional seperti EU Succession Regulation dan konvensi Hague Conference on Private International Law, serta studi perbandingan terhadap beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam konteks lintas negara belum optimal karena belum adanya harmonisasi hukum secara global. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum nasional serta partisipasi aktif Indonesia dalam kerja sama hukum internasional guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait dalam pewarisan lintas yurisdiksi]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional dalam Perjanjian Dagang Antarnegara Melalui Arbitrase Internasional ]]>
<![CDATA[Winarno, Dian Putri]]>;
<![CDATA[Ananda Aimmatul Aminin]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10150
<![CDATA[Arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata lintas negara, khususnya dalam konteks perjanjian dagang antarnegara. Sistem ini dipilih karena dinilai lebih fleksibel, efisien, dan independen dibandingkan litigasi di pengadilan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dan bagaimana penerapan klausul arbitrase dalam kontrak dagang antarnegara. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, masih terdapat tantangan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara pihak yang bersengketa, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, penting adanya harmonisasi aturan dan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum arbitrase internasional.]]>
