cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
J-CEKI
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 442 Documents
 35   36   37   38   39 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2: Februari 2026" : 442 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Remote atau Tenaga Kerja Digital di Indonesia Dahlan, Dahlan; Sodikin, Sodikin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14725

Abstract

Fenomena pekerja remote telah menjadi transformasi signifikan dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia, yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital dan dipercepat oleh pandemi Covid-19. Namun, realitas kerja yang fleksibel ini berhadapan dengan kerangka hukum ketenagakerjaan yang masih bersifat konvensional. Penelitian normatif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan hukum antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan karakteristik kerja digital serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diperlukan. Melalui metode studi dokumen dan analisis kesenjangan (gap analysis), penelitian ini mengungkap bahwa definisi “tempat kerja”, pengaturan “waktu kerja dan lembur”, serta tanggung jawab “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)” dalam regulasi yang ada tidak lagi relevan dan menciptakan kerentanan hukum bagi pekerja remote. Kerentanan utama teridentifikasi dalam aspek K3 digital (ergonomi dan kesehatan mental), status hubungan kerja yang ambigu, serta akses terhadap jaminan sosial. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu sengketa hubungan industrial dan mengikis kepastian hukum. Meskipun terdapat respons awal dari beberapa kebijakan parsial dan praktik terbaik di tingkat perusahaan, temuan penelitian menegaskan urgensi harmonisasi hukum secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan amendemen terbatas terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan atau penerbitan peraturan khusus yang mencakup redefinisi konsep kerja, pengaturan K3 digital, skema jaminan sosial inklusif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi tenaga kerja digital di Indonesia.
Experiential Marketing Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Membangun Kepuasan Pelanggan Rohaisah, Rohaisah; Lasmana, Mety
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14751

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran experiential marketing sebagai strategi komunikasi pemasaran dalam membangun kepuasan pelanggan, dengan mempertimbangkan nilai pelanggan sebagai variabel pendukung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kausal melalui metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan perusahaan jasa instalasi dan maintenance AC di PT Menara Kreatif. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, serta analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran berbasis pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu, nilai pelanggan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Secara simultan, experiential marketing dan nilai pelanggan berkontribusi dalam membentuk kepuasan pelanggan melalui pengalaman komunikasi yang bersifat sensorik, emosional, kognitif, dan relasional. Temuan ini menegaskan bahwa strategi komunikasi pemasaran yang berorientasi pada pengalaman mampu membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan.
Supervisi Akademik di SMK: Sebuah Refleksi Kritis terhadap Praktik Seremonial Fauziyah Proktama Resi; Barokah Isdaryanti; Hadromi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14761

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan pembahaman mendalam mengenai praktik supervisi akademik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang kerap berlangsung secara seremonial dan berorientasi administratif. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana praktik seremonial tersebut memengaruhi perkembangan pforesional guru serta kualitas pembelajaran dikelas. Studi ini menggunakan pendekatan critical literature review dengan menelaah artikel nasional dan internasional terbitan 2020-2025 yang membahasa supervisi akedemik, supervisi klins, instructional coaching, dan budaya organisasi pendidikan. Analisis dilalakukan melalui proses thematic coding untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan dalam praktik supervisi. Hasil kajian menunjukkan bahwa supervisi akademik di banyak SMK masih didominasi pemeriksaan dokumen, observasi formalitas, dan pengisisan instrumen yang tidak diikuti umpan balik mendalam. Guru sering memaknae supervisi sebagai kegiatan adminstratif sehingga manfaat pedagogisnya tidak optimal. Studi ini juga mengungkap tiga faktor utama penyebab munculnya praktik seremonia: yaitu, 1) beban administratif yang tinggi, 2) keterbatasan kompetensi supervisor dalam memberikan umpan balik berbasis bukti, dan 3) budaya sekolah yang menghindari kritik langsung. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi konsep supervisi klinis, coaching berkelanjutan, dan bukti kelas sebagai dasar rekonstruksi model supervisi akademik di SMK. Studi ini menegaskan bahwa supervisis yang transformatif hanya dapat dicapai dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif, reflektif, dan berorientasi pengembangan profesional guru, bukan sekadar kepatuhan prosedural.
Integrasi Pentahelix Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Militer Di Kepulauan Riau Hakim, Siti Rabbani; Yusnaldi, Yusnaldi; Uksan, Arifuddin; Setiawibawa, Rachmat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14767

Abstract

Wilayah Kepulauan Riau memiliki posisi geopolitik strategis sebagai beranda terdepan Indonesia, namun hal ini menciptakan kerentanan tinggi terhadap ancaman keamanan non-militer seperti illegal fishing, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi model Pentahelix dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Riau dalam menghadapi ancaman tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain analisis sistem Input-Process-Output (IPO), penelitian ini memetakan sinergi antara lima aktor utama: Pemerintah, Akademisi, Badan Usaha, Masyarakat, dan Media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman non-militer di wilayah perbatasan bersifat asimetris dan transnasional, sehingga menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan militeristik ke arah keamanan insani (human security). Integrasi Pentahelix berperan penting dalam menutup celah koordinasi dan ego sektoral antar-instansi. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur maritim, rendahnya literasi digital masyarakat pesisir, dan tumpang tindih kewenangan regulasi. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan masyarakat sebagai "pagar hidup" negara melalui dukungan teknologi komunikasi, kemandirian ekonomi, dan revisi kerangka hukum kolaboratif sangat krusial untuk menciptakan ketahanan wilayah yang berkelanjutan serta menjaga kedaulatan nasional di perbatasan
Pemerintah, Hukum, dan HAM dalam Kasus Banjir Sumatera Kembara, Arya Tirta
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14819

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah, hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus banjir bandang di Pulau Sumatera yang dipandang sebagai krisis kemanusiaan sistematis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan putusan pengadilan, yang diperkaya melalui pendekatan sosio-legal untuk menganalisis dampak penerapan norma hukum terhadap realitas sosial dan ekologis. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir bandang di Sumatera merupakan konsekuensi dari deforestasi masif yang dilegitimasi oleh kebijakan perizinan negara terhadap aktivitas ekstraktif korporasi, sehingga menimbulkan pelanggaran HAM, khususnya hak atas hidup, rasa aman, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Penelitian ini menegaskan adanya dualisme tanggung jawab, yaitu tanggung jawab mutlak (strict liability) korporasi atas kerusakan lingkungan dan tanggung jawab negara sebagai primary duty bearer yang lalai menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian tata ruang. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diarahkan tidak hanya pada sanksi terhadap korporasi, tetapi juga pada koreksi kebijakan struktural guna mencegah kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di masa depan.
Keberadaan Platform Fotoyu dan Risiko Hukumnya Ditinjau dari Ketentuan Pelindungan Data Pribadi Pratama, I Wayan Bhayu Eka Pratama
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14820

Abstract

Keberadaan Platform FotoYu memberikan dampak positif di bidang fotografi karena dapat memudahkan akses masyarakat terhadap dokumentasi pribadi. Namun demikian, FotoYu menuai spekulasi negatif khususnya terkait isu Data Pribadi. Tulisan ini mengkaji Risiko Hukum FotoYu ditinjau dari perspektif Pelindungan Data Pribadi melalui metode penelitan yuridis normatif. Hasilnya, konten yang termuat dalam FotoYu terkualifikasi sebagai Data Pribadi menurut UU No. 27 Tahun 2022; dan oleh karenanya menjadi bagian dari pelindungan hak atas diri pribadi yang termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia. Kualifikasi Konten FotoYu sebagai Data Pribadi memunculkan konsekuensi hukum bahwa setiap pihak yang terlibat di dalamnya harus tunduk pada ketentuan Pemrosesan Data Pribadi. Faktanya, terdapat isu hukum berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: (1) Belum terdapat kecukupan regulasi yang mengatur terkait operasional platform FotoYu; (2) Konten FotoYu berpotensi menjadi obyek pelanggaran dan penyalahgunaan Data Pribadi. Oleh karenanya diperlukan Consent yang eksplisit oleh Pemilik Data Pribadi dalam setiap operasional platform FotoYu.
Kewajiban Human Rights Due Diligence & Good Corporate Governance di Platform User Generated Content Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Andrew Mario Ernesto Ataupah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14821

Abstract

Penelitian ini mengedepankan evaluasi atas pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak pada Platform User-Generated Content (UGC), dalam lingkup fokus penelitian terhadap penyebaran konten berbahaya seperti pornografi, kekerasan, serta penyelewengan seksual oleh user, serta tentang kewajiban korporasi penyedia Platform dalam mitigasi dan penanganan pelanggaran tersebut. Konten berbahaya yang muncul dengan melibatkan anak sebagai objek ataupun subjek merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan serius, yang mengancam keselamatan, martabat, dan tumbuh kembang anak serta menjadi tanda tanya besar terkait eksistensi Hak Asasi Manusia pada Platform digital. Korporasi atau perusahaan pemilik Platform UGC memiliki kewajiban melaksanakan Human Rights Due Diligence (HRDD) dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan prinsip internasional yang tertuang dalam United Nations Guiding Priciples on Business and Human Rights (UNGPs), yang mengedepankan tanggungjawab korporasi atau perusahaan dalam pelaksanaan bisnis untuk menghormati, melindungi, serta menegakan Hak Asasi Manusia dalam operasionalnya. Namun yang sebaliknya justru terjadi dalam moderasi konten secara digital, implementasi HRDD dan GCG tidak sepenuhnya berjalan, karena keterbatasan deteksi atau filter atas konten berbahaya, skala integritas pengguna Platform dalam mendukung HAM yang rendah, atau bahkan ketidakhadirannya akuntabilitas perusahaan penyedia Platform terhadap dampak sosial atas pelanggaran HAM terhadap anak. Penyebaran konten seksual dan kekerasan secara luas dan masif di Platform digital merupakan tantangan dan resiko nyata yang perlu dukungan kerangka hukum, kebijakan responsif, mitigasi efektif, tidak terbatas hanya pada regulasi nasional namun juga tata kelola operasi dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam urgensinya perlindungan terhadap anak di era digitalisasi khususnya pada Platform UGC. Pendekatan Deskriptif Kualitatif, analisa dokumen hukum, serta studi literatur ilmiah relevan digunakan dalam penelitian ini, dengan hasil yang menunjukan pentingnya penguatan mekanisme HRDD dan praktik GCG secara lebih komprehensif dan mutakhir oleh korporasi atau perusahaan penyedia Platform UGC dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM terhadap anak serta menjadi referensi perbaikan kebijakan perlindungan HAM dalam ranah digital.
Pengaruh Dukungan Sosial dan Efikasi Diri Akademik Terhadap Kelelahan Akademik pada Siswa yang Tinggal di Pondok Pesantren Yayasan Bina’ul Akram Huda, Muhammad Malikul
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14822

Abstract

Kehidupan di pondok pesantren kerap menuntut siswa untuk menyeimbangkan aktivitas akademik dan kehidupan religius yang intens, sehingga tidak jarang menimbulkan tekanan yang dapat berujung pada kelelahan akademik. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan sosial dan efikasi diri akademik terhadap kelelahan akademik pada siswa yang tinggal di pondok pesantren Yayasan Bina’ul Akram. Subjek penelitian berjumlah 100 siswa dari tingkat MTs dan MA yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tinggal di lingkungan pondok pesantren. Instrumen yang digunakan meliputi Skala MBI-SS untuk kelelahan akademik, MSPSS untuk dukungan sosial, dan TASES untuk efikasi diri akademik, dengan validitas dan reliabilitas yang telah diuji sebelumnya. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana dan berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelelahan akademik (R² = 0,759, p < 0,05), sedangkan efikasi diri akademik juga berpengaruh negatif namun dengan pengaruh yang lebih kecil (R² = 0,043, p < 0,05). Secara simultan, kedua variabel independen ini memberikan kontribusi sebesar 76,7% terhadap variabilitas kelelahan akademik siswa (R² = 0,767). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial dan efikasi diri akademik yang dimiliki siswa, semakin rendah tingkat kelelahan akademik yang mereka alami. Temuan ini menegaskan pentingnya peran lingkungan sosial dan keyakinan individu dalam mengurangi kelelahan akademik di lingkungan pesantren yang memiliki dinamika unik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan intervensi psikologis dan strategi pembelajaran yang mendukung kesejahteraan akademik siswa.
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Henry Arianto; Muhammad Hardy Azahary Aly Husein
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14823

Abstract

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda reformasi dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan dari masa ke masa mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diaturnya korupsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan sendiri terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua instrumen tersebut telah mampu menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, perlu dipikirkan kembali instrumen lain yang dapat menjadi peluang dalam mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sebagai peluang dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan yuridis normatif, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dengan ditunjang oleh teori-teori hukum yang ada. Hasil penelitian yang didapat bahwa rancangan undang-undang perampasan aset memiliki mekanisme khusus dalam pengembalian aset negara akibat dari korupsi tanpa adanya putusan pengadilan yang dapat membuat efek jera kepada para pelaku korupsi. Namun, tidak dipungkiri bahwa pemberlakuan perampasan aset masih mengalami stagnasi karena rendahnya political will dari para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk dapat mendorong pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset segera.
Pertanggungjawaban Hukum Bidan Praktik Mandiri Terhadap Pelanggaran Hukum Dalam Pelayanan Praktik Bidan Mandiri Anggraini Pandu Winata. SY; H. Nandang Sambas
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14835

Abstract

Praktik kebidanan mandiri sebagai bagian dari pelayanan kesehatan berpotensi menimbulkan implikasi hukum apabila tindakan yang dilakukan tidak selaras dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap adanya malpraktik tidak dapat didasarkan semata-mata pada timbulnya kerugian pada pasien, melainkan harus ditentukan melalui pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum bidan dalam praktik mandiri serta mekanisme perlindungan hukum bagi pasien. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berbasis pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum kesehatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum bidan, baik dalam ranah pidana maupun perdata, hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya pelanggaran kewajiban hukum yang disertai unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, serta hubungan kausal dengan kerugian yang dialami pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien diwujudkan melalui pengakuan hak-hak pasien, mekanisme pengaduan, serta peran organisasi profesi dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya standar profesi sebagai tolok ukur utama dalam menilai tanggung jawab hukum bidan, sekaligus sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.

Page 37 of 45 | Total Record : 442

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue