cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6287831398687
Journal Mail Official
peshum.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
PESHUM
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28288017     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora menerbitkan artikel bidang: (1) Pendidikan: Pendidikan dan Pembelajaran, Pendidikan Karakter, Pendidikan Inklusi, Kurikulum Pendidikan. (2) Sosial: Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, Sosial, Budaya, Antropologi. (3) Humaniora: Sastra, Sejarah, Bahasa, Seni, Filsafat, Agama, Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora terbit setiap 6 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 147 Documents
 5   6   7   8   9 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 3: April 2025" : 147 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur : (Studi Kasus PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo) Rosaline, Laura Aulia; Muhammad Afif; Asa Diamon
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8495

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Dalam praktiknya, debitur sering kali melakukan pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menjaminkan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang inventaris, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan objek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kemudian perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan seperti halnya pada kasus PT Suzuki Finance Indonesia Gorontalo, mengeksekusi objek jaminan, menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, dan/atau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan kewenangan menuntut ganti rugi.
Sumber Arsip Online untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Methodologis Pada Mahasiswa Pendidikan Sejarah UNM Ahmad Subair
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8499

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber arsip online dalam meningkatkan kemampuan berpikir metodologis mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar (UNM). Penelitian ini melibatkan 76 mahasiswa yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen (38 mahasiswa) yang menggunakan modul pembelajaran berbasis arsip online dan kelompok kontrol (38 mahasiswa) yang mengikuti pembelajaran konvensional. Data dikumpulkan melalui pre-test, post-test, wawancara semi-terstruktur, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan skor rata-rata post-test sebesar 25%, sementara kelompok kontrol hanya meningkat 10%. Peningkatan ini terlihat dalam tiga aspek utama berpikir metodologis, yaitu sourcing (mengidentifikasi sumber), contextualization (memahami konteks), dan corroboration (membandingkan sumber). Selain itu, 90% mahasiswa menyatakan bahwa pembelajaran berbasis arsip online lebih menarik dan interaktif. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur internet (40%) dan kebutuhan pelatihan literasi digital yang lebih mendalam (30%) perlu diatasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan sumber arsip online efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir metodologis dan motivasi mahasiswa, serta merekomendasikan integrasi modul pembelajaran ke dalam kurikulum, peningkatan infrastruktur, dan pelatihan literasi digital yang lebih komprehensif.
Peran Guru Sosiologi Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Cilegon Miftahul Jannah; Widiansyah, Subhan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran guru sosiologi dalam mengembangkan pendidikan karakter di MAN 1 Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi dan Triangulasi Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sosiologi memiliki peran multifaset, yakni sebagai pendidik, fasilitator, teladan, mediator, dan evaluator dalam proses pendidikan karakter. Guru sosiologi mengintegrasikan nilai-nilai seperti toleransi, kerja sama, dan keadilan dalam pembelajaran untuk membentuk karakter siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran guru sosiologi sangat penting dalam pengembangan karakter siswa, dan penerapan strategi yang tepat dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pembentukan karakter yang lebih baik. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi pengembangan pendidikan karakter yang lebih efektif di sekolah.
Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Nuryasfa, Aldi; Rina , Lidia
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8514

Abstract

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapan sanksi dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan tindak pidana perdagangan orang diatur Dalam Pasal 297 KUHP Jo Pasal 65 UU 39/1999 Jo Pasal 2 Jo Pasal 4 Jo Pasal 11 Jo Pasal 48 ayat (1) UU 21/2007 dan penerapan sanksi dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim., dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ani Puji Astutik Binti Pardi Alias Elisa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 4 Jo pasal 48 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP. Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan dibuatkan undang-undang khusus baru terkait pemberatan sanksi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kuhp, perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham agar para pelaku jera dan memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan hakim dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang harus memperhatikan nilai-nilai kemanusia dan keadilan bagi semua pihak.
Strategi Pengunaan Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Lalu Lintas Supaya Berlaku Optimal Di Seluruh Indonesia Yoku, Susan; Zien Sgn, Subhan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8515

Abstract

Tilang elektronik atau biasa disebut E-tilang adalah bentuk penilangan terhadap pelanggaran di jalan raya yang menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank[. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan strategi pengunaan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (etle) dalam lalu lintas berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapan strategi pengunaan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (etle) dalam lalu lintas supaya berlaku optimal di seluruh Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan strategi pengunaan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (etle) dalam lalu lintas berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, dapat dilihat dalam UU 22/2009 Jo PP 80/2012. ETLE juga tidak terlepas dari UU 1/2024 yang mengatur penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tilang elektronik atau ETLE dijelaskan dalam Pasal 37 UU 22/2009. Diatur pula dalam Pasal 23 PP 80/2012. Tindakan penegakan hukum telah diatur dalam Pasal 267 UU 22/2009 Jo Pasal 268 UU 22/2009 dan penerapan strategi pengunaan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (etle) dalam lalu lintas supaya berlaku optimal di seluruh Indonesia, yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah indikasi koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas. Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Selain sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, penerapan ETLE juga sejalan dengan perkembangan TIK atau Information and Communication Technology (ICT) yang saat ini menyebabkan revolusi industri 4.0. Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan Dibuatkan Undang-Undang Baru Khusus Terkait Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Electronic Traffic Law Enforcement dalam KUHP, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Permenkumham sesuai aturan yang berlaku secara pidana dan Penerapan Strategi Pengunaan Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) harus dibarengin kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan penegakan hukum terkait ETLE harus dijalankan dengan baik
Peran Bhabimkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pidana di Masyarakat Surya, Erlangga; Gultom, Potler
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8516

Abstract

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Babinkamtibmas sebagai pelindung dari kejahatan yang terjadi dan masyarakat mempercayakan kepada Bhabinkamtibmas untuk memberantas dan mencegah berbagai tindak pidana seperti balapan liar, narkotika, pencurian dan sebagainya sebagaimana fungsi Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal mengurangi tindak pidana, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat dan faktor-bagaimana faktor penghambat bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan peran bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat dengan membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi pembinaan kesadaran kamtibmas, pembinaan kesadaran hukum, melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu sesuai situasi dan kondisi dalam menangani setiap permasalahan sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi kejahatan, memberikan perasaan aman dari kejahatan dan selanjutnya akan terciptan keamanan dan ketertiban masyarakat dan faktor-faktor penghambat bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat antara lain: beban tugas yang besar, keterbatasan pendidikan dan pengalaman, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya kewaspadaan masyarakat, kurangnya anggaran dan kurangnya jumlah personel Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan dibuatkan undang-undang khusus terkait bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat dalam perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham dan pemerintah harus membentuk perundang-undangan baru dalam undang- undang, peraturan pemerintah, permenkumham terkait bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana di masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Eka, Gerald; Rina , Lidia
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8517

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada. Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, di antaranya: Pasal 285 KUHP Jo UU 23/2004 Jo UU 13/2006 Jo UU 35/2014. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual meliputi: Bantuan hukum, Rehabilitasi, Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa, Pendampingan pada setiap proses peradilan dan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan putusan pengadilan, dalam perkara nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Klb, memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan dibuatkan peraturan perundang-undang khusus baru terkait kekerasaan seksual terhadap anak agar dipertegas dan diperberat sanksinya dalam Undang-Undang, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Permenkumham agar memberikan rasa perlindungan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus sesuai perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham dan penegakan hukum harus tegas kepada para pelaku tindak pidana kekerasaan seksual pada anak agar tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Evaluasi Penerapan Sanitasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Air Bersih Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat Edy Mulianta Milala; Imam Santoso
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8519

Abstract

This study evaluates sanitation in improving the quality of clean water services at the Class III Langkat Youth Penitentiary in accordance with the Water Management Standards issued by the Directorate of Corrections. The need for quality clean water in the correctional environment is very important, because poor water quality can cause various health problems, such as diarrhea and skin diseases. This study is a type of qualitative descriptive research using interview research methods, observation and library studies or documentation. The data sources taken in this study are primary data and secondary data. The data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that although water quality meets several standards, periodic sanitation evaluations and updates are needed to ensure better water management and prevent disease. The challenges identified include inadequate infrastructure and limited resources. Recommendations are given to improve the sanitation system and provide safer and more reliable access to clean water for inmates, in accordance with health and human rights standards.
Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Guru di SMA Sekecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Sofwan, Muhammad; Putra, Alhadi Yan; Rohana, Rohana
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8530

Abstract

This study was conducted to describe and analyze the influence of principal leadership on Teacher Performance, the influence of Organizational Communication Climate on Teacher Performance, the influence of Principal Leadership and Organizational Communication Climate together on Teacher Performance in State Senior High Schools throughout Cengal District. Data were obtained using questionnaires, documentation and observation methods which were then analyzed using simple linear regression analysis techniques and multiple linear regression. The results of the study concluded that 1) there is an influence of principal leadership on teacher performance in State Senior High Schools throughout Cengal District. The contribution of the principal leadership variable to teacher performance based on the R value is 67.8%, while the influence given by the principal leadership variable to teacher performance is 46.0%, 2) there is an influence of organizational communication climate on teacher performance in State Senior High Schools throughout Cengal District. The contribution of organizational communication climate variables to teacher performance based on the R value is 68.2%, while the influence given by the organizational communication climate variable to teacher performance is 46.5%, and 3) there is an influence of principal leadership and organizational communication climate together on teacher performance in State Senior High Schools in Cengal District. The amount of contribution of the principal leadership and organizational communication climate variables to teacher performance based on the R value is 73.3%, while the influence given by the principal leadership and organizational communication climate variables to teacher performance is 53.7%.
Penerapan Program Komunitas Literasi 7 Kejora dalam Meningkatkan Potensi Akademik dan Nonakademik Siswa di MA Al-Huda Amin, Khairul; Matroni, Matroni; Suluh Mardika Alam
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8547

Abstract

This study aims to analyze the impact of the 7 Kejora Literacy Community Program on the academic and non-academic potential of students at MA Al-Huda. Using a descriptive qualitative method, data was collected through interviews, observations, and documentation over three months. The results indicate that this program successfully enhances students' reading interest, writing skills, and critical thinking abilities. Students’ achievements in poetry competitions and published works illustrate significant development in their literacy skills. Moreover, the program has contributed to improving students’ communication skills, which are essential for interactive learning. These findings align with modern literacy theories emphasizing the integration of critical thinking and communicative abilities in education. This study recommends the continuous development of literacy programs and their implementation in other schools to maximize their positive impact in shaping a literate young generation ready to compete in the information era.

Page 7 of 15 | Total Record : 147

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue