cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismail Marzuki
Contact Email
ismail.mz2805@gmail.com
Phone
+6281216049842
Journal Mail Official
ismail.mz2805@gmail.com
Editorial Address
Kramat Jati, RT/RW: 001/001 Desa Selogudig Kulon, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur 67281
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Policy and Law Journal
Published by Laskar Karya
ISSN : -     EISSN : 30639034     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Policy and Law Journal is a scientific journal that focuses its studies on various fields of law, including civil law, criminal law, constitutional law, international law, Islamic law, procedural law, and customary law. This journal is committed to making a significant contribution to the development of legal studies both at the national and international levels through the publication of quality research articles. This journal serves as an academic forum for academics, researchers, legal practitioners, and students to discuss and develop ideas and innovations in the field of law. Every article published in this journal has gone through a rigorous peer-review process to ensure that the quality and validity of the published research is maintained. Articles published in this journal reflect the latest thinking and solutions to various legal problems that are relevant to the times. Policy and Law Journal is published twice a year, namely every June and December, published by Laskar Karya, with the aim of providing a space for discussion and development of legal science that is continuously updated according to the needs of society and the dynamics of existing law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Analisis Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Moh. Syafakhorrahman; Nazil Mahazin; Saiq Khayran
Policy and Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Juni
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah konstitusi merupakan Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar 1945 atau judicial review, memutuskan sengketa antar lembaga, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Sedangkan hakim merupakan penentu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan hakim identik dengan pengadilan itu sendiri. Di dalam melaksanakan tugas kehakiman pastinya tidak akan pernah lepas dari sumpah jabatan dan kode etik yang harus dan wajib ditaati oleh para hakim sehingga tidak ada kecacatan dalam menjalankan tugas. Hakim konstitusi wajib memiliki sifat, karakter dan kepribadian yang adil, tidak tercela, negarawan yang menguasai ketatanegaraan dan konstitusi dan juga tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun
Aspek Normatif dalam Pertanggungjawaban Pidana Anak Putra Riskiawan; Imam Mujtahid Azzuhdi
Policy and Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Juni
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses normative aspects related to children's criminal responsibility in the legal system. Highlighting the ethical foundations and values ​​of justice, this article explores the principles that should guide the handling of criminal cases involving children. By reviewing related regulations and norms, this journal explores how criminal law can provide protection and guidance that is appropriate to children's developmental stages and human rights. This discussion covers normative aspects related to punishment, rehabilitation and social integration of children involved in criminal acts. The conclusions of this journal provide in-depth insight into the challenges and perspectives of juvenile criminal law in an effort to create a legal system oriented towards child welfare and justice based on internationally recognized normative values.
Pemaksaan Perkawinan: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Implikasinya di Masyarakat Abdurrahman
Policy and Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Juni
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemaksaan perkawinan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius, merampas kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis serta sosial korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sosial pemaksaan perkawinan dalam masyarakat, dengan fokus pada ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis hukum, dan kajian terhadap regulasi nasional serta konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan memperdalam ketidaksetaraan gender, menghambat akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Dampak ini memperburuk ketergantungan ekonomi perempuan dan memperpanjang siklus kemiskinan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya penegakan hukum yang lebih efektif, peningkatan akses pendidikan dan peluang ekonomi untuk korban, serta kampanye perubahan sosial untuk mengatasi norma-norma budaya yang mendukung pemaksaan perkawinan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan untuk mengatasi dampak pemaksaan perkawinan.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Salsabila Evi Kurnia
Policy and Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Juni
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan korporasi sebagai pelaku atau fasilitator kejahatan. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dan strategi peningkatan efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode **yuridis normatif**, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta studi kasus yang melibatkan korporasi dalam TPPO. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek penegakan hukum. Banyaknya korban dan kerugian yang ditimbulkan menunjukkan pentingnya reformasi dalam kebijakan dan prosedur penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penegak hukum, harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional, serta penguatan kebijakan internal korporasi sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap korporasi yang terlibat dalam TPPO
Korupsi sebagai Kejahatan Serius: Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi Ismail Marzuki
Policy and Law Journal Vol 1 No 1 (2024): Juni
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan ekonomi, merusak integritas lembaga pemerintah, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebagai kejahatan serius (serious crime), korupsi memiliki dampak luas yang merusak tatanan sosial dan politik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas lembaga anti-korupsi, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan pemberantasan korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menganalisis regulasi yang mengatur KPK dan penerapannya dalam menangani kasus korupsi. Data korupsi dari tahun 2021 hingga 2023 dianalisis untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPK telah berhasil mengungkap banyak kasus besar, berbagai hambatan seperti tekanan politik, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan sumber daya memperlambat upaya pemberantasan korupsi. Rekomendasi penelitian ini meliputi peningkatan kerjasama antarlembaga, penguatan independensi KPK, dan peningkatan kapasitas sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun personel, untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dan menjaga keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Wasiat Kepada Non Muslim Perspektif Hukum Keluarga Islam Jaya Putra, Marwan; Putra, Marwan Jaya; Ja'far, A. Kumedi
Policy and Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Desember
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the law of bequests to non-Muslims within the context of Islamic family law and positive law in Indonesia. The background of this issue arises from the tension between the Sharia provisions that do not allow inheritance among individuals of different religions and the needs of an increasingly inclusive multicultural society. The aim of this writing is to explore the perspectives of Islamic law and positive law regarding bequests, as well as their social and ethical implications. The research method used is a literature review and comparative analysis between the two legal systems, focusing on legal texts, scholarly fatwas, and court decisions. The research findings indicate that, although Islamic law has strict limitations on inheritance for non-Muslims, there is room for bequests that can be executed as a legal instrument. On the other hand, positive law in Indonesia, through the practice of mandatory bequests, recognizes the rights of non-Muslim heirs, thus creating equality in the distribution of inheritance. The conclusion of this study emphasizes the necessity for open dialogue and a deeper understanding of the interaction between the two legal systems. This is crucial to reduce potential conflicts and ensure justice and inclusivity in inheritance practices within a diverse society.
Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Putra, Miryando Eka; Putra, Marwan Jaya; Ja'far, A. Kumedi
Policy and Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Desember
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper examines contract marriage from the perspective of Islamic family law. Contract marriage, or nikah mut'ah, is a form of temporary marriage recognized in the Shia tradition but rejected by the Sunni school. This practice is regulated by the determination of duration and conditions agreed upon by both parties, so it does not require an official divorce. This paper discusses the differences in views between the Shia and Sunni schools regarding nikah mut'ah, and its implications for women's rights and family integrity. From the Shia perspective, nikah mut'ah is seen as a legitimate legal solution, while the Sunni view it as a practice that is inconsistent with the purpose of marriage in Islam. In addition, this paper highlights the social impact of nikah mut'ah, especially in terms of protecting women's rights, and compares it with the practice of nikah misyar. This study uses a qualitative method with a normative approach, including analysis of Islamic legal literature, fiqh, and related regulations in various countries. The results show that although nikah mut'ah is recognized in some contexts, this practice often causes injustice to women and damages the family structure, thus requiring better regulation and legal protection.
Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Analisis Penerapan Hukum Perkawinan di Brunei Darussalam Farizal Antony; Farid Anfasa; Mufliha Wijayati; Linda Firdawaty
Policy and Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Desember
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the dynamics of Islamic family law reform, focusing on marriage law in Brunei Darussalam as a living law continuously adapting to changing times. The research aims to analyze the development of marriage law in Brunei through a literature review integrating historical and normative approaches. Data were obtained from primary sources, such as the Syariah Court Evidence Order 2001 and the Islamic Family Law Order 2010, as well as relevant secondary literature. The findings reveal that family law reform in Brunei reflects efforts to balance Islamic Sharia principles with the needs of modern legal development, including regulations on the minimum marriage age, protection of women's rights, and polygamy governance. The conclusions emphasize the importance of harmonizing family law with international norms without neglecting Sharia principles. This study recommends strengthening regulations to enhance family protection, particularly for women and children, as part of the sustainable strategy for Islamic family law reform in Brunei Darussalam.
Independensi Lembaga Kejaksaan Perspektif Filsafat Hukum Lilik Dwy Prasetio
Policy and Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Desember
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the fundamental principles in the justice system is the independence of the prosecutor's office, which guarantees that the prosecutor's office can carry out and complete its duties and authorities without any pressure or intervention from other parties. This research aims to examine and analyse the independence of the prosecutor's office in the perspective of legal philosophy. The method used in this research is normative juridical research method, with three main approaches, namely legislative approach, conceptual approach, and case approach, then analysed deductively based on relevant legal theories, concepts, and doctrines. The results showed that the independence of the prosecutor's office in the perspective of legal philosophy stated that the prosecutor's office must be able to carry out its duties and authorities based on the principles of universal justice derived from moral and ethical values. In other words, the independence of the AGO must be orientated towards substantive justice, not just formal justice.
Asas Equality Before the Law: Perspektif Historis dan Penerapannya di Indonesia Karmin
Policy and Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Desember
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of equality before the law is a fundamental principle in the legal system that guarantees that every individual has equal standing before the law without discrimination. This research aims to examine the historical, theoretical, and implementation aspects of this principle in Indonesia, as well as identify the main challenges in its application. This research uses a normative legal method with a historical approach and a statutory approach. Data was collected through a literature study, including analysis of primary legal documents such as laws and court decisions, as well as secondary sources such as scholarly articles and other legal literature. The results show that although the principle of equality before the law has been embedded in the constitution and various national regulations, its implementation still faces various obstacles. The main obstacles include inconsistencies in law enforcement, the influence of power in the judicial system, and limited access to justice for vulnerable groups. As a recommendation, stricter legal reforms, increased transparency in the justice system, and legal education to the public are needed to ensure that the principle of equality before the law can be applied effectively and fairly in Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2025): Juni Vol 1 No 2 (2024): Desember Vol 1 No 1 (2024): Juni