Garuda - Garba Rujukan Digital

ANTARA IKRAR DAN REALITA: Studi atas Penurunan Pembacaan Ikrar Taklik Talak di Masyarakat Tonjong Brebes Muhammad, Syafik; Hidayat Nur Wahid; Umi Salamah; Hilma Nur Ashlakha; Mukhamad Suharto
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sighat taklik is a pledge declared by a husband after the marriage contract, aimed at protecting the rights of the wife and fostering a harmonious family grounded in sakinah, mawaddah, and rahmah. However, in practice, public understanding of the content and meaning of sighat taklik remains limited, leading to its ineffective implementation. This study aims to explore the public perception of sighat taklik in Tonjong District and identify the factors that influence individuals’ interest in reading it. The research employs a descriptive qualitative approach, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. Data were analyzed through the processes of reduction, presentation, and verification, and the validity of the findings was ensured through triangulation and in-depth observation. The results show that differing interpretations of sighat taklik affect people's interest in reading it. The use of formal language and Arabic terms written in Latin script poses a significant barrier to understanding. As a result, many couples are unaware of the legal consequences embedded in the pledge. Therefore, more effective socialization efforts are needed to enhance public understanding and ensure the proper application of sighat taklik in marriage. Contribution: This study contributes to revealing the obstacles to public understanding of sighat taklik and emphasizes the importance of more effective socialization to support the implementation of wives' rights in marriage. [Sighat taklik merupakan ikrar yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri, serta sebagai upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap isi dan makna sighat taklik masih rendah, sehingga pelaksanaannya kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Tonjong terhadap sighat taklik serta faktor-faktor yang memengaruhi minat dalam membacanya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi dan observasi mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terhadap sighat taklik turut memengaruhi minat membacanya. Bahasa yang formal dan adanya istilah Arab dalam aksara latin menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan banyak pasangan tidak memahami konsekuensi hukum dari isi ikrar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih efektif agar sighat taklik dapat dipahami dan dijalankan sebagaimana mestinya. Kontribusi: Penelitian ini berkontribusi dalam mengungkap hambatan pemahaman masyarakat terhadap sighat taklik dan menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih efektif untuk mendukung penerapan hak-hak istri dalam pernikahan]

KOMPREHENSIVITAS REGULASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania Syahriana, Nur Alfy
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Several countries with Muslim-majority populations in Southeast Asia and the Middle East have been aggressively reforming their family laws in recent decades. One of the hot topics of discussion is the study of the rights and obligations of husbands and wives. This spirit of renewal is certainly driven by the changing times, resulting in increasing demands from the public, particularly for legislators. This article will examine the historical development of Islamic family law in Indonesia, Malaysia, Kuwait, and Jordan, as representatives of countries in Southeast Asia and the Middle East, then how the rights and obligations of husbands and wives are regulated in the laws of these four countries, and conclude with a comparative analysis of the regulations. The type of research used is normative legal research with a legislative and comparative approach. The results of this study indicate that: first, Indonesia, Malaysia, Kuwait, and Jordan continue to update their family laws. Second, among the four countries, Indonesia is the only one that comprehensively regulates the rights and obligations of spouses in its legislation. Third, the rules in each country regarding the rights and obligations of spouses share some similarities, particularly in the context of nusyuz and polygamy. Contribution: Theoretically, this research contributes to the development of discourse on family law reform in Indonesia. Practically, progressive regulations in other countries can be used as reference material for policymakers. [ Beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah beberapa dekade terakhir sedang gencar-gencarnya melakukan pembaruan di bidang hukum keluarga. Salah satu isu yang hangat diperbincangkan adalah kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri. Semangat pembaruan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh perkembangan zaman, sehingga semakin banyak tuntutan yang diberikan masyarakat khususnya bagi para legislator. Artikel ini akan mengupas bagaimana historisitas undang-undang hukum keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania, sebagai perwakilan dari negara di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah, lalu bagaimana aturan hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang di empat negara tersebut, dan ditutup dengan analisis perbandingan antar regulasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Indonesia, Malaysia, Kuwait, dan Yordania masih terus melakukan pembaruan di bidang hukum keluarga. Kedua, dari keempat negara tersebut, Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengatur hak dan kewajiban suami istri secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangannya. Ketiga, aturan di masing-masing negara mengenai hak dan kewajiban suami istri beberapa memiliki kesamaan, khusus dalam konteks nusyuz dan poligami. Kontribusi: Secara teoritis penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan wacana pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Sedangkan secara praktis, aturan progresif di negara lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan]

KETIKA IZIN PENGADILAN DIABAIKAN: Studi tentang Konflik Poligami antara Praktik Sosial dan Norma Hukum Keluarga Islam Andriyanto, Muhamad; Muhamad Fauzi Manarul Hidayah
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Polygamy is permitted under Islamic law under certain conditions, including obtaining permission from the first wife and the Religious Court, as stipulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). However, in practice, there are many cases of polygamy that do not comply with these legal requirements, which has implications for the validity of the marriage and the protection of women's rights. This study aims to analyze the legal consequences of practicing polygamy without permission in the Religious Court from the perspective of Islamic family law. This is a literature review study analyzing relevant legal literature and documents. The findings of the study indicate that polygamy without permission can be legally annulled and give rise to legal liability, including compensation to the first wife and fulfillment of the child support rights from the annulled marriage. The Religious Court plays a key role in verifying the wife's consent, the husband's ability to be fair, and determining the validity of the second marriage. In conclusion, the practice of polygamy that does not follow legal procedures demonstrates the weak legal awareness of the perpetrators and the need to strengthen the role of religious courts in upholding the principles of justice and the protection of women. Contribution: Theoretically, this study enriches the study of Islamic family law, particularly in the practice of polygamy without permission, to ensure justice and legal certainty. [ Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk memperoleh izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawian dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit kasus poligami dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum tersebut, yang berimplikasi pada keabsahan pernikahan dan perlindungan hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari praktik poligami tanpa izin di Pengadilan Agama dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menganalisis literatur dan dokumen hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa poligami tanpa izin dapat dibatalkan secara hukum dan menimbulkan tanggung jawab hukum, termasuk pemberian kompensasi kepada istri pertama serta pemenuhan hak nafkah anak dari pernikahan yang dibatalkan. Pengadilan agama memainkan peran kunci dalam memverifikasi persetujuan istri, kemampuan suami berlaku adil, serta memutus keabsahan pernikahan kedua. Kesimpulannya, praktik poligami yang tidak mengikuti prosedur hukum menunjukkan lemahnya kesadaran hukum pelaku dan perlunya penguatan peran pengadilan agama dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan perempuan. Kontribusi: Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam khussunya dalam praktik poligami tanpa izin guna menjamin keadilan dan kepastian hukum].

KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA: Status Hukum Antara Status Hak Sipil dan Batasan Legal dalam Putusan Pengadilan Ni'matul Fauziah
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This article discusses the controversy surrounding interfaith marriages that occurred in the Jakarta District Court in Case No. 131/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel. The existence of justice is disrupted because there are conflicting opinions from the Supreme Court's jurisprudence regarding Islamic family law, namely, interfaith marriages. There is no clarity in the regulations of the Marriage Law regarding interfaith marriages, leading to conflicts between religious norms and the absence of clear legal provisions, as well as some ambiguous interpretations. On November 7, 2020, the marriage between Cakra Dharma (Islam) and Bernadeth Sylvanny Pramesya H. (Catholic) sparked public controversy, as the decision of the South Jakarta District Court was subsequently made. This research is a literature study, using a legal-normative approach and case studies. The data used in this study are derived from secondary sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data were analysed qualitatively and through legal normative analysis to obtain results and conclusions. The result of the research is the granting of permission to be registered at the civil registry office. The applicant has already conducted an interfaith marriage, incorporating both Catholic and Islamic religious practices, and then reported it to the court. The ongoing debate highlights the need for a balanced approach that respects religious norms and individual freedom. The South Jakarta District Court justified its decision on the interfaith marriage case by navigating legal gaps, historical judicial interpretations, Supreme Court guidelines, and the influence of religious law. The ruling reflects the complex interplay between upholding religious norms and addressing human rights issues within the framework of Indonesian law. Contribution: This study contributes to the understanding of the role of the courts in responding to the legal vacuum surrounding interfaith marriages and its impact on legal practice and policy in Indonesia. [Artikel ini membahasa tentang kontraversi pernikahan beda agama yang terjadi di pengadilan negeri Jakarta dalam Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel. Eksistensi keadilan terganggu karena terdapat pendapat kontra dari yurisprudensi hakim MA mengenai hukum keluarga Islam, yaitu perkawinan beda agama. Belum ada kejelasan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang membahas perkawinan beda agama, sehingga timbul pertentangan norma agama atas ketiadaan hukum dan beberapa penafsiran tidak jelas. Pada tanggal 7 November 2020 pernikahan antara Cakra Dharma (Islam) dengan Bernadeth Sylvanny Pramesya H. (Katolik) timbul kontroversi masyarakat dalam penetapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka, menggunakan pendekatan yuridis-normative dan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan data dianalisis secara kualitatif dan hukum normative untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu pemberian izin untuk dicatatkan di kantor catatan sipil. Pemohon sudah melaksanakan perkawinan beda agama dalam proses menurut iman Katolik dan syariat Islam, kemudian melaporkan ke pengadilan. Perdebatan yang sedang berlangsung menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang yang menghormati norma-norma agama dan kebebasan individu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjustifikasi keputusannya atas kasus pernikahan beda agama dengan menavigasi kekosongan hukum, interpretasi yudisial historis, arahan Mahkamah Agung, dan pengaruh hukum agama. Putusan tersebut mencerminkan interaksi yang kompleks antara menegakkan norma-norma agama dan menangani masalah hak asasi manusia dalam kerangka hukum Indonesia. Kontribusi: Penelitian ini berkotrinusi terhadap peran pengadilan dalam merespons kekosongan hukum perkawinan beda agama serta dampaknya terhadap praktik hukum dan kebijakan di Indonesia].

MENJEMBATANI MAZHAB DAN HUKUM POSITIF: Kecenderungan Mazhab dan Implementasi Wasiat Wajibah di Dunia Islam Kontemporer Mulyani, Maulidia
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mandatory wills are part of the legal instruments of Islamic inheritance in practice, influenced by the tendencies of schools of thought and the realities that occur in society. This paper examines first, how schools of jurisprudence in Muslim-majority countries influence the regulation and implementation of mandatory wills in the legal system. Second, what are the factors that influence the implementation of mandatory wills in Muslim-majority countries, and how are they implemented? This study examines Muslim-majority countries, namely Indonesia, Egypt, Morocco and Iran. Using qualitative methods, this study concludes that the interpretation of mandatory wills in Muslim countries is influenced by the schools of jurisprudence adopted, such as the Hanafi school in Egypt, the Maliki school in Morocco, the Syafi'i school in Indonesia, and the Ja'fari school in Iran. Although different in approach, all four show efforts to adapt Islamic inheritance law to social needs, both through legal reform, recognition of adopted children and non-Muslim heirs, and alternatives such as grants. Second, the factors influencing the implementation of wajibah wills in four Muslim-majority countries are influenced by four main factors: the Islamic jurisprudence schools that form the basis of inheritance law, demands for social justice that drive legal reform, the local cultural context that adapts to the dynamics of the modern family, and the national legal approach that integrates Islamic jurisprudence principles with the positive legal system. Contribution: Theoretically, the objective is to show that wajibah wills can adapt through the approach of madzhab and social dynamics. Practically, it provides a reference related to the inheritance regulations in a contextual context.[ Wasiat wajibah merupakan bagian dari instrumen hukum waris Islam dalam praktiknya turut dipengaruhi oleh kecenderungan mazhab dan realitas yang terjadi di masyarakat. Tulisan ini mengkaji pertama, bagaimana mazhab fikih di negara mayoritas muslim mempengaruhi regulasi dan implementasi wasiat wajibah dalam sistem hukum. kedua apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan wasiat wajibah di negara mayoritas muslim dan bagaimana implementasinya. Studi ini mengkaji negara Mayoritas muslim yaitu Indonesia, Mesir, Maroko dan Iran. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini menyimpulkan pertama, Penafsiran wasiat wajibah di negara-negara Muslim dipengaruhi oleh mazhab fikih yang dianut, seperti Hanafi di Mesir, Maliki di Maroko, Syafi’i di Indonesia, dan Ja’fari di Iran. Meski berbeda pendekatan, keempatnya menunjukkan upaya menyesuaikan hukum waris Islam dengan kebutuhan sosial, baik melalui reformasi hukum, pengakuan terhadap anak angkat dan ahli waris non-Muslim, maupun alternatif seperti hibah. Kedua, faktor yang mempengaruhi Penerapan wasiat wajibah di empat negara mayoritas Muslim dipengaruhi oleh empat faktor utama: mazhab fikih yang membentuk dasar hukum waris, tuntutan keadilan sosial yang mendorong reformasi hukum, konteks budaya lokal yang menyesuaikan dengan dinamika keluarga modern, serta pendekatan hukum nasional yang mengintegrasikan prinsip fikih dengan sistem hukum positif. Kontribusi: Secara teoritis tujuan menunjukkan bahwa wasiat wajibah mampu beradaptasi melalui pendekatan madzhab dan dinamika sosial. Secara praktis, memberikan acuan terkait regulasi waris secara kontekstual].

EDUCATIONAL COPYWRITING AND INTERPERSONAL COMMUNICATION IN ISLAMIC FAMILY LAW COUNSELING: A Digital Media-Based Qualitative Study Hendrian Wijaya, Okza; Ali, Dian Marsyah Fabianti; Ali, Andre Rahmat Kurniawan; Rahmatullah
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the role of educational copywriting integrated with interpersonal communication in enhancing Islamic family law literacy within digital media–based counseling, particularly through Instagram. The urgency of the research arises from the widening gap between formal legal language and public comprehension, which often leads to misinterpretation and poor decision-making in family matters such as domestic violence, alimony, financial management, and infidelity. Utilizing a descriptive qualitative method, the study draws on participatory observation, content analysis of Instagram educational posts, and triangulation of primary and secondary data supported by expert validation referencing classical Islamic legal texts and the Compilation of Islamic Law. Findings reveal that educational copywriting, through empathetic narratives, persuasive messages, simplified legal concepts, and relatable storytelling, significantly increases engagement, legal understanding, and emotional connection among followers. Interpersonal communication, manifested through dialogical interactions in comments, direct messages, and story-based Q&A, strengthens two-way knowledge transfer, social support, and the internalization of maqasid syariah values. The integration of both strategies not only enhances digital legal education but also fosters psychosocial empowerment, encourages help-seeking behaviors, and expands access to Islamic family law for younger and vulnerable groups. Contribution: Educational copywriting, when combined with empathetic interpersonal communication, offers an effective, maqasid-oriented framework for strengthening Islamic family law literacy in digital communities. [Penelitian ini mengkaji peran penulisan konten pendidikan yang terintegrasi dengan komunikasi antarpersonal dalam meningkatkan literasi hukum keluarga Islam melalui konseling berbasis media digital, khususnya melalui Instagram. Urgensi penelitian ini muncul akibat kesenjangan yang semakin lebar antara bahasa hukum formal dan pemahaman publik, yang seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan pengambilan keputusan yang buruk dalam masalah keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga, nafkah, pengelolaan keuangan, dan perselingkuhan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini memanfaatkan observasi partisipatif, analisis konten posting edukatif di Instagram, dan triangulasi data primer dan sekunder yang didukung oleh validasi ahli dengan merujuk pada teks-teks hukum Islam klasik dan Kompilasi Hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa penulisan konten pendidikan, melalui narasi yang empati, pesan yang persuasif, konsep hukum yang disederhanakan, dan cerita yang relevan, secara signifikan meningkatkan keterlibatan, pemahaman hukum, dan koneksi emosional di antara pengikut. Komunikasi interpersonal, yang diwujudkan melalui interaksi dialogis di kolom komentar, pesan langsung, dan tanya jawab berbasis cerita, memperkuat transfer pengetahuan dua arah, dukungan sosial, dan internalisasi nilai-nilai maqasid syariah. Integrasi kedua strategi ini tidak hanya meningkatkan pendidikan hukum digital tetapi juga mendorong pemberdayaan psikososial, mendorong perilaku mencari bantuan, dan memperluas akses terhadap hukum keluarga Islam bagi kelompok muda dan rentan]. Kontribusi: Penulisan konten pendidikan, ketika digabungkan dengan komunikasi interpersonal yang empati, menawarkan kerangka kerja yang efektif dan berorientasi pada maqasid untuk memperkuat literasi hukum keluarga Islam di komunitas digital].

DINAMIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YORDANIA: Integrasi Nilai Syari’ah dan Standar Hak Asasi Manusia Achmad, Dliya'uddin; Umul Baroroh; Agus Nurhadi; Achmad Tubagus Surur
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study analyzes the dynamics of the formation of Jordan's Marriage Law in the context of tensions between Sharia values and human rights standards. The complex political negotiations in the process of forming Jordan's marriage law between reformist groups promoting gender equality in accordance with CEDAW, and religious authorities and conservative groups adhering to classical fiqh interpretations, make Jordan a crucial case study for understanding the dialectic of law in the modern Muslim world. Using a socio-historical approach and descriptive qualitative methods, this literature study examines the legislative process of Law No. 36/2010. The results show that the harmonization achieved is partial and represents a political compromise rather than a complete philosophical integration. Reforms such as the standardization of the age of marriage accompanied by a dispensation clause reflect the state's negotiation between the demands of human rights activists and conservative religious resistance. The study concludes that this law represents an evolutionary modern ijtihad, in which normative reconciliation is more of a negotiation of interests, so that the future of Jordanian family law is expected to continue to follow a pattern of gradual and compromising reform. [Penelitian ini menganalisis dinamika pembentukan Undang-Undang Perkawinan Yordania dalam konteks ketegangan antara nilai syariah dan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Negosiasi politik yang kompleks dalam proses pembentukan undang-undang perkawinan Yordania antara kelompok reformis yang mendorong kesetaraan gender sesuai CEDAW, dengan otoritas keagamaan dan kelompok konservatif yang berpegang pada interpretasi fiqh klasik, membuat Yordania menjadi studi kasus yang krusial untuk memahami dialektika hukum di dunia Muslim modern. Pendekatan sosio-historis dan metode dualitatif deskriptif, studi kepustakaan ini mengkaji proses legislasi UU No. 36/2010 digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi yang dicapai bersifat parsial dan merupakan kompromi politik, bukan integrasi filosofis yang utuh. Reformasi seperti penyeragaman usia nikah diiringi klausul dispensasi, mencerminkan negosiasi negara antara desakan aktivis HAM dan resistensi konservatif agama. Simpulan penelitian menyatakan bahwa UU ini merepresentasikan ijtihad modern yang evolutif, di mana rekonsiliasi normatif lebih merupakan negosiasi kepentingan, sehingga masa depan hukum keluarga Yordania diperkirakan akan tetap mengikuti pola reformasi bertahap dan kompromistis].

PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: Analisis Kedudukan Anak dalam Pembagian Harta Warisan Muhammad Zidan; Hervina Damayanti; Asri Maulidini
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the legal implications of prenuptial agreements on the status and inheritance rights of children under Indonesian positive law. The primary issue addressed is the extent to which prenuptial agreements, which principally regulate the proprietary relationship between spouses, affect the legal position of children as heirs. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of relevant court decisions. The study focuses on Articles 35–37 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, the Indonesian Civil Code, and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, which expanded the legal recognition of marital agreements.The findings indicate that prenuptial agreements essentially govern the separation or unity of marital property; however, they may indirectly affect children’s inheritance rights when such arrangements determine the scope of marital assets that subsequently constitute the estate. Judicial practice demonstrates that prenuptial agreements cannot be used to eliminate children’s rights as heirs, as these rights are protected by mandatory inheritance norms (ius cogens). The conclusion of this study affirms that children’s inheritance rights remain legally protected, although the proportion or composition of their inheritance may be influenced by property arrangements stipulated in prenuptial agreements, particularly in the context of mixed marriages or specific agreements on asset management. This study offers a novel perspective on the relationship between prenuptial agreements and children’s inheritance rights within the framework of Indonesian positive law, especially in clarifying the limits of prenuptial agreements vis-à-vis mandatory inheritance norms. Contribution: Theoretically, this study enriches scholarly discourse on family and inheritance law by elucidating the legal relationship between prenuptial agreements and the protection of children’s rights as heirs in Indonesia. Practically, it serves as a reference for spouses, notaries, and legal practitioners in drafting prenuptial agreements that comply with inheritance law and do not undermine children’s legally protected rights. [ Penelitian ini mengkaji implikasi hukum perjanjian pranikah terhadap kedudukan dan hak anak dalam pembagian warisan menurut hukum positif Indonesia. Permasalahan yang dianalisis adalah sejauh mana perjanjian pranikah, yang pada prinsipnya mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri, berpengaruh terhadap hak anak sebagai ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi terhadap putusan pengadilan. Analisis difokuskan pada ketentuan Pasal 35–37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas keberlakuan perjanjian perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah pada dasarnya hanya mengatur pemisahan atau penyatuan harta antara suami dan istri, namun secara tidak langsung dapat memengaruhi hak waris anak apabila pengaturan tersebut berdampak pada ruang lingkup harta bersama yang menjadi objek warisan. Praktik peradilan memperlihatkan bahwa perjanjian pranikah tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hak anak sebagai ahli waris, karena hak tersebut dilindungi oleh norma hukum waris yang bersifat memaksa (ius cogens). Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hak waris anak tetap memperoleh perlindungan hukum, meskipun besaran atau komposisi bagiannya dapat terpengaruh oleh pengaturan harta dalam perjanjian pranikah, terutama dalam konteks perkawinan campuran atau perjanjian khusus mengenai pengelolaan harta. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai keterkaitan antara perjanjian pranikah dan hak waris anak dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya dalam menegaskan batas keberlakuan perjanjian pranikah terhadap norma kewarisan yang bersifat memaksa. Kontribusi: Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga dan hukum kewarisan dengan menegaskan relasi antara perjanjian pranikah dan perlindungan hak anak sebagai ahli waris dalam sistem hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pasangan suami istri, notaris, dan praktisi hukum dalam merancang perjanjian pranikah yang tetap sejalan dengan ketentuan hukum waris serta tidak mengurangi hak anak yang dilindungi oleh hukum.]

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS TO SUFFICIENCY AND MAINTENANCE: A Normative Legal Analysis of Government Policy in Indonesia Ahmad Najib Afandi; Maula, Ismatul; Ahmad Rezy Meidina; Achmad Siddiq; Mohammad Irsyad
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines Islamic family law policies concerning child protection in Indonesia, with a specific focus on the regulation of child financial support and maintenance obligations. Islamic law provides comprehensive normative guidance on family welfare and parental responsibility; however, gaps often emerge at the level of legal implementation. Using a normative juridical approach, this study analyzes secondary legal materials, including statutory regulations such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, as well as relevant legal doctrines and court decisions. The findings reveal several concrete weaknesses in the implementation of child support obligations, including the absence of effective enforcement mechanisms against non-compliant parents, limited judicial consistency in determining the amount and continuity of maintenance, and the marginalization of children’s financial rights in post-divorce disputes. These weaknesses result in recurrent violations of children’s rights to adequate financial support, particularly in cases involving divorce and economic vulnerability. This study underscores the necessity of strengthening normative clarity, judicial enforcement, and legal awareness to ensure comprehensive and effective protection of children’s financial rights within Indonesia’s Islamic family law framework. [Studi ini mengkaji kebijakan hukum keluarga Islam terkait perlindungan anak di Indonesia, dengan fokus khusus pada regulasi dukungan finansial dan kewajiban pemeliharaan anak. Hukum Islam memberikan panduan normatif yang komprehensif mengenai kesejahteraan keluarga dan tanggung jawab orang tua; namun, celah sering muncul pada tingkat implementasi hukum. Menggunakan pendekatan juridis normatif, studi ini menganalisis bahan hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum yang relevan dan putusan pengadilan. Temuan menunjukkan beberapa kelemahan konkret dalam implementasi kewajiban dukungan finansial anak, termasuk ketidakhadiran mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap orang tua yang tidak patuh, ketidakkonsistenan yudisial dalam menentukan jumlah dan kelangsungan pemeliharaan, serta marginalisasi hak finansial anak dalam sengketa pasca-cerai. Kelemahan ini mengakibatkan pelanggaran berulang terhadap hak anak untuk mendapatkan dukungan finansial yang memadai, terutama dalam kasus perceraian dan kerentanan ekonomi. Studi ini menekankan pentingnya memperkuat kejelasan normatif, penegakan hukum, dan kesadaran hukum untuk memastikan perlindungan komprehensif dan efektif terhadap hak-hak finansial anak dalam kerangka hukum keluarga Islam Indonesia.]

DI BALIK TRADISI BAANTARAN JUJURAN: Simbol dan Makna Perkawinan Adat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam Humaira; Nasrun Jauhari
Usrotuna: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2025): Usrotuna: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Taskuliah Edukasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Baantaran Jujuran procession constitutes an essential element in the sequence of Banjar customary marriage rituals, which continues to be preserved and regarded as sacred as part of ancestral heritage. This tradition embodies cultural symbols that carry significant social functions and normative values, while Banjar society, predominantly Muslim, adheres to Islamic law as the principal guideline in the implementation of marriage. This study aims to analyze the symbols and meanings embedded in the Baantaran Jujuran procession and to examine its legal standing within Banjar customary marriage from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, drawing upon library research and relevant field data, framed within an Islamic legal analysis based on the concept of ‘urf and the principle of maslahah. The findings indicate that the symbols present in the Baantaran Jujuran procession consistently appear in every Banjar customary marriage and function as representations of respect, responsibility, and the readiness of the prospective groom to establish a household. This tradition serves not merely as a ceremonial ritual but also as a social mechanism that strengthens kinship relations and provides social legitimacy to the marriage. The study concludes that the Baantaran Jujuran procession may be classified as ‘urf ṣaḥīḥ, as it does not contradict the principles of Islamic law and contains values of maslahah that are relevant to the objectives of marriage in Islam. Contribution: The contribution of this research lies in strengthening Islamic legal studies grounded in local wisdom, while also offering an analytical framework for integrating customary traditions with Islamic normative principles in the marital practices of Muslim communities. [Tradisi prosesi baantaran jujuran merupakan bagian penting dalam rangkaian perkawinan adat Banjar yang hingga kini masih dilestarikan dan dipandang sakral sebagai warisan leluhur. Tradisi ini mengandung simbol-simbol budaya yang memiliki fungsi sosial dan nilai normatif, sementara masyarakat Banjar secara mayoritas beragama Islam yang menjadikan syariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis simbol dan makna yang terkandung dalam prosesi baantaran jujuran serta menilai kedudukannya dalam perkawinan adat Banjar dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan dan data lapangan yang relevan, dengan kerangka analisis hukum Islam berbasis konsep ‘urf dan prinsip kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam prosesi baantaran jujuran secara konsisten hadir dalam setiap pelaksanaan perkawinan adat Banjar dan berfungsi sebagai representasi penghormatan, tanggung jawab, serta kesiapan calon pengantin laki-laki dalam membangun rumah tangga. Tradisi ini tidak hanya berperan sebagai ritual seremonial, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat relasi kekeluargaan dan legitimasi sosial perkawinan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi baantaran jujuran dapat dikategorikan sebagai praktik ‘urf ṣaḥīḥ karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan mengandung nilai kemaslahatan yang relevan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.] Kontribusi: Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kajian hukum Islam berbasis kearifan lokal, sekaligus memberikan kerangka analitis bagi integrasi antara tradisi adat dan norma syariat dalam praktik perkawinan masyarakat Muslim.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zezen Zainul Ali

Contact Email
zezen.uje@gmail.com

Phone
+628113353241

Journal Mail Official
taskuliah.id98@gmail.com

Editorial Address
Sekretariat PT. Taskuliah Edukasi Indonesia, Jl. Subang Jaya, Dusun II, Subang Jaya, Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, 34158

Location
Kab. lampung tengah,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zezen Zainul Ali

Contact Email zezen.uje@gmail.com

Phone +628113353241

Journal Mail Official taskuliah.id98@gmail.com

Editorial Address Sekretariat PT. Taskuliah Edukasi Indonesia, Jl. Subang Jaya, Dusun II, Subang Jaya, Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, 34158

Location Kab. lampung tengah, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zezen Zainul Ali

Contact Email
zezen.uje@gmail.com

Phone
+628113353241

Journal Mail Official
taskuliah.id98@gmail.com

Editorial Address
Sekretariat PT. Taskuliah Edukasi Indonesia, Jl. Subang Jaya, Dusun II, Subang Jaya, Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, 34158

Location
Kab. lampung tengah,

Lampung

INDONESIA