cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 10   11   12   13   14 
Penggunaan The Balance Scorecard Untuk menilai Kinerja Organisasi (Contoh Kasus Di Unit Kelompok Fungsuinal Perwakilan LAN Jawa Barat) Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.639

Abstract

Untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi, berbagai alat manajemen atau instrumen diciptakan, yang salah satunya yang banyak dipergunakan dewasa ini adalah the balance scorecard (BSC).BSC adalah suatu alat yang dapat dipergunakan untuk menjabarkan visi/misi dan strategi suatu organisasi kedalam tujuan dan ukuran kinerja yang tangible serta untuk membantu organiasasi tersebut dalam melaksanakan strateginya demi tercapainya visi dan misinya. BSC organiasasi dapat mengukur kinerjanya dengan melihat 4 perspektif secara seimbang, yaitu: Aspek Finansial, aspek Pengguna/konsumen, aspek proses internal serta aspek learning and growth yang masing-masing memiliki sasaran (Objectives), ukuran (Measure), Target (Targets) dan Inisiatif(Intiatives).
Mengenal Sistem Administrasi Perpajakan Modern di Era Reformasi Perpajakan Rahman, Abdul
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 12, No 1 (2009)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v12i1.349

Abstract

tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997, and 2000, in fact, it has no been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections.
Konsistensi Pemberantasan Korupsi Awang Anwaruddin
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 1 (2005)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i1.477

Abstract

Dalam salah satu pernyataannya akhir-akhir ini, International Transparency yang bermakas di Berlin mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk diantara negara-negara yang paling korup di dunia selama empat tahun terakhir ini. Indonesia menempati posisi keenam terkorup dari 133 negara yang di survei. Bahkan antara negara-negara ASEAN yang di survei (Brunei Darusslama, Cambodja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philiphines, singapore, Thailand and Vietnam kecuali Myanmar), indonesia menempati posisi teratas. Sementara di Asia hanya Bangladesh and Myanmar yang ‘mampu’mengungguli Indonesia dalam masalah korupsi.
Merenungkan Kembali Perlakuan Negara Republik Terhadap Kaum Ningrat Lama Dan Golongan Terpinggirkan Lainnya Prirahayanto, Yoseph Kelik
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 20, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v20i1.128

Abstract

Dalam masyarakat Indonesia ada mereka yang dapat dinamakan sebagai kaum ningrat lama. Mereka terdiri dari raja-raja kecil berikut para kerabat mereka. Mereka itu pernah menjadi kaum elite bangsa ini pada masa pra republik, penguasa kerajaan-kerajaan tradisional lokal dengan luasan wilayah yang bervariasi mulai dari seukuran kabupaten sampai dengan seukuran provinsi.
Kebijakan Fiskal Dan Tabungan Domestik Di Indonesia Wulandari, Putri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v15i1.275

Abstract

With Ordinary Least Square (OLS), the main purpose of this study is to analyze impact of fiscal policy on the domestic saving in Indonesia. The data used in this study were data time series from 1975 to 2009 obtained from Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Nato Keuangan Kementerian Keuangan and World Bank. As the dependent variable in this study is domestic saving. As the independent variables in this study are fiscal policy instruments (tax and government expenditure). As the control variable is interest rate, young dependency ratio, old dependency ratio, consumption and money demand. The result of this study shows that all of the fiscal policy instrument simultaneously significant influence on the domestic saving of Indonesia and individually the fiscal policy instrument significant influence on the domestic saving. Based on the value of elasticity and the level of significance of fiscal policy instrument, the government expenditure plays a big role in influencing the domestic saving of Indonesia
Analisis Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Sleman Yogyakarta Wijayaningsih, Nadia Fitri; Purnomo, Eko Priyo; Fathani, Aqil Teguh; Salsabila, Lubna
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v24i2.706

Abstract

Terjadinya konraksi laju ekonomi di Sleman DIY ditunjukan dengan adanya data laju PDRB yang sekali lagi menunjukkan kontraksi dari tahun 2019 ke 2020. Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut, pemerintah memberikan bantuan pemerintah berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BanPres Produktif kepada UMKM yang terdampak dalam pandemi Covid-19. Bantuan tersebut diberikan menimbang dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dalam pemulihan ekonomi nasiional sebagai benttuk menghadapi ancaman perekonomian nasional hingga penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dapat  mengetahui apakah bantuan presiden yang dilakukan pemerintah kepada UMKM dalam menyelamatkan ekonomi nasional ketika masa pandemi Covid-19 tepat sasaran atau tidak dengan prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Teori yanng digunakan yaitu implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap program bantuan presiden. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat Bantan Presiden yang diberikan kepada pelaku UMKM kurang efektif dikarenakan dari tata cara penyaluran BanPres yang bermasalah yaitu pada tahap pengusulan calon penerima, pembersihan data dan validasi data dari calon penerima bantuan.Kata Kunci : UMKM,  Ekonomi, BanPres, Pandemi.
Formulasi Hubungan Kepemimpinan Birokrasi Dalam Percepatan Kinerja Pelaynan Publik Setiawan, Danny
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i2.405

Abstract

Tuntutan globalisasi mensyaratkan perubahan di segala bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Sejalan dengan itu sistem manajemen seyogyanya berubah menyesuaikan dengan tujuan reformasi dan tuntutan globalisasi, dimana polapola manajemen tradisional diganti dengan pola modern yang demokratis. Perubahan tersebut tentunya menuntut perubahan manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan di bidang pemerintahan, telah melahirkan agenda dan kesepakatan nasional untuk membenahi tatanan penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam ketetapan MPR dan undang-undang pemerintahan daerah, yang merombak secara mendasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan fundamental ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan operasional pemerintahan yang lebih efisien dan kebijakan yang lebih efektif.
Dilema Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan :Realistic Versus Ritualistic Programs dalam Proses Analisis Kebutuhan Pelatihan Gunawan, Sabar
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i2.533

Abstract

Salah satu permasalahan pengembangan sumber daya manusia terletak pada implementasi pelatihan dan pengembangan (Training Development) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi seseorang. Namun implementasi tersebut sering terdapat kesenjagan yang cukup besar antara teori yang ada dengan kenyataan di lapangan. Dalam menyikapi permaslahan ini semua pihak terutama pembuat kebijakan dan pelaksana pelatihan, harus kemabli memegang teguh prinsip-prinsip dalam proses pelatihan dan pengembangan biasnya diawali dengan analisis kebutuhan pelatihan (Training Needs Analysis).
Paradigma Baru Sistem Kesejahteraan Pegawai; Solusi Alternatif Dan Prospek Implementasinya Di Indonesia Bagian 1 Seri Sistem Kesejahteraan Aparatur Riyadi, Riyadi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 2 (2013)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v16i2.242

Abstract

One of the issues highlighted in the bureaucratic system in Indonesia is related to well-being A low level of well-being, often used as an excuse, why bureaucratic corruption, slower, less professional. Structuring the system of earning additional revenue needed for government employees, both at central and local levels, are in the same pattern so as to reduce the occurrence of significant differences between institutions and regions_ It will also affect the diversity ( diversity ) and disparity ( difference ) income is too high formulation of any civil servant payroll system should be based on consideration of adequate basic needs In addition other conditions of any employee ( PNS) also need to be considered. The values contained in a payroll system, particularly in the public sector, is not only meant to formulate a system that is fair and proportionate compared to the duties and responsibilities alone, but also to consider matters related to diversity as part of the income of civil servants social environment. It means that the environmental conditions concerning purchasing power and level of expensiveness, and incentive systems that exist in areas where civil servants are , should be part of the considerations in determining the formula the payroll system. Keywords: well-being system, formulation of payroll system, income, civil servants, civil servants
Alternatif Kebijakan Kerakyatan Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi di Indonesia Lestari, Endang Wirjatmi Tri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v1i1.663

Abstract

Program-program jangka pendek untuk mengatasi dampak krisis ekonomi di Indonesia diakui membawa perbaikan yang cukup berarti, meskipun terkesan kurang konseptual. Arah kebijakan yang selama ini dinilai lebih berbau politis disarankan diganti dengan program yang lebih bersifat populis. Beberapa kebijakan populis (kerakyatan) yang dikemukakan disini antara lain meliputi pemanfaatan dan pengelolaan lahan tidur dengan menggunakan para pengangguran baru, pemberdayaan koperasi, pelayanan jasa umum, dan sebagainya.

Page 12 of 55 | Total Record : 550

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue